Langkah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur untuk membangun jalur kereta api khusus pengangkutan batubara, dinilai mempercepat kehancuran kawasan hutan dan lingkungan di Kaltim. Pasalnya penambangan batubara memberikan dampak lingkungan yang sangat luar biasa bagi lingkungan.
Salah satunya dengan adanya jalur angkut khusus untuk batubara, hal ini dianggap menjadi langkah akselerasi dari percepatan eksploitasi batubara Kaltim. Angkutan yang murah, dan cepat akan membuat batubara semakin lancar diekspor. Dengan demikian, hal ini pasti akan direspon perusahaan tambang dengan meningkatkan kapasitas produksinya.
Pakar Ekonomi Lingkungan Kaltim sekaligus pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Ir Bernaulus Saragih, M.Sc. Ph.D mengatakan, Pembangunan jalur kereta api khusus mengangkut batubara merupakan program Pemprov mengeksploitasi batubara. Sedangkan kita tahu, penambangan batubara memberikan dampak lingkungan yang luar biasa bagi lingkungan. Contoh yang sudah terjadi adalah kota Samarinda yang mengalami banjir lumpur, debu, kekumuhan dan lainnya, akibat penambangan batubara.
“Hasilnya, tentu lahan pertambangan yang semakin meluas, karena semakin mudah mengangkutnya. Dampaknya, tentu kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Nah, sekarang rakyat dapat apa dari adanya jalur kereta api khusus batubara ini. Paling, secara tidak langsung perusahaan batubara akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, karena harus meningkatkan produksinya. Hanya penambahan tenaga kerja! Itu saja dampak positifnya. Itupun sebagian besar rakyat tidak menikmati,” kata Bernaulus beberapa bulan lalu.
Dia menambahkan, peningkatan produksi, sama dengan meningkatnya luas area penambangan. Akibatnya, lahan pertanian pasti terus tergerus. Petani akan kena dampak tambang. Berbeda bila kereta api itu dibangun untuk mengangkut hasil-hasil pertanian. Tentu kesejahteraan petani akan meningkat. Tapi ini, justru petani yang akan menerima dampaknya.
“Saya sangat mempertanyakan motivasi Pemprov dalam mengeruk sumber daya alam (sda) Kaltim. Harusnya, yang diperjuangkan Pemprov itu, bagaimana mendapatkan bagi hasil yang adil, dari pemerintah pusat, atas hasil alam Kaltim yang telah dikeruk selama ini. Pembangunan kereta api angkutan batubara tidak mendorong ekonomi rakyat. Selama ini pertanian masih selamat karena aliran batubara keluar aksesnya cukup sulit, sehingga eksploitasi hanya dilakukan terbatas. Nah, justru aliran batubara keluar ini yang diperlancar oleh Pemprov dengan mengundang investor membangun kereta api pengangkut batubara,” lanjutnya
Proyek nasional yang dicanangkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa yang bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dianggap dapat memacu perkembangan perekonomian di daerah sekaligus menggerus alam dan memberikan dampak lingkungan di Kaltim.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di daerah bisa diamati dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kaltim atas Dasar Harga Berlaku 2012 sebesar Rp419,10 triliun atau menduduki posisi keenam nasional. Untuk tahun ini hingga triwulan dua PDRB Kaltim tercatat Rp211,35 triliun dan diperkirakan hingga Desember 2013 PDRB Kaltim mencapai Rp447,62 triliun.
“Diperkirakan PDRB Kaltim dari tahun ke tahun akan terus naik, menyusul kian meningkatnya penanaman investasi dalam maupun luar negeri, meningkatnya pembangunan infrastruktur, meningkatnya sektor hasil kayu olahan, hasil industri kimia, perikanan dan kelautan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil industri logam industri kilang migas dan hasil tambang batu bara yang pertumbuhannya mencapai 11,92 persen,” terangnya.
Gubenur Awang Faroek Ishak mengatakan, Kaltim sebagai daerah yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan di masa depan, mendapat sejumlah proyek prioritas MP3EI. Saat ini, telah dilakukan pembangunan dan proyek-proyek MP3EI yang segera dilakukan groundbreaking adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ).
Salah satunya yaitu pembangunan rel kereta api dari Muara Wahau ke Lubuk Tutung (135 kilometer) dan pembangunan rel kereta api oleh Kalimantan Rail (Railway Russian Cooperation) dari Puruk Cahu/Tanjung Isuy-Balikpapan (203 kilometer),
“Dengan pembangunan proyek-proyek MP3EI diharapkan multiplier effect-nya dapat dirasakan seluruh masyarakat Kaltim. Karena pembangunan ini berada di sejumlah kabupaten/kota Kaltim. Dengan adanya infrastruktur yang dibangun, kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi jalan maupun jembatan dan lainnya dapat terpenuhi,” kata Awang
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak diminta menjelaskan kepada masyarakat yang bakal terkena dampak pembangunan jalur kereta api angkutan batubara, yang digagasnya bersama Russian Railways. Hal ini dikemukakan Direktur Pokja 30, Carolus Tuah, beberapa bulan lalu. Menurut Tuah, Gubernur harus mempertemukan masyarakat, dan para pengkritiknya, dengan investor asal Rusia tersebut. “Dari pada hanya mengejek para pengkritiknya, menurut saya Gubernur sebaiknya mengambil langkah nyata, dengan memertemukan para pengkritiknya, masyarakat yang akan terkena dampak, dengan investor Rusia itu,” kata Tuah.
Gubernur juga diminta meninjau langsung lokasi-lokasi yang akan dilalui jalur kereta api batubara tersebut. “Ya harus turun langsung ke lokasi lintasan dan menjelaskan langsung kepada masyarakat di sana. Jangan hanya rapat dibalik meja saja,” tegas Tuah.
Tuah meminta Gubernur memberikan garansi, bahwa pembangunan jalur kereta api khusus angkutan batubara tak memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. “Lebih baik Gubernur memberikan garansi, jaminan, dan memastikan dampak negatif yang akan timbul, dari pada hanya membeberkan keuntungan bagi Kaltim yang belum pasti, dari investasi Rusia tersebut,” beber Tuah.
Sebagai orang Kaltim asli, Tuah meyakini Gubernur pasti memahami potensi konflik yang akan terjadi dengan dibangunnya rel kereta api tersebut. “Dia (Gubernur) orang Kaltim asli, pasti tahu lah potensi konfliknya. Temui penduduk yang ada di lintasan tersebut dan jelaskan ke mereka. Buat sesuatu yang nyata, dan jangan hanya menertawakan saja,” ujar Tuah.
Tuah juga menyayangkan sikap tak berdaya yang ditunjukkan DPRD Kaltim, yang menurut Tuah sudah kehilangan daya kritisnya. “Beda dengan DPRD waktu zaman orde baru. DPRD sekarang sudah hilang daya kritisnya dan hanya bisa menerima mentah-mentah apapun program eksekutif,” sesal Tuah.
Tuah memprediksi, pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Kubar hingga Balikpapan ini akan menuai masalah di kemudian hari. “Ada potensi persoalan yang terjadi di tol, kemudian di Blok Mahakam terulang di proyek rel kereta api ini,” sebutnya.
Diketahui, hingga akhir masa jabatan, Pemprov Kaltim belum berhasil merealisasikan pembangunan tol Balikpapan-Samarinda. Begitu pula dengan jatah pengelolaan Blok Mahakam, di mana, Kaltim terancam mendapat bagi hasil paling kecil yakni hanya sekitar 1 persen, dari jatah 10 persen hak Kaltim.
“Seperti meludah ke atas. Gubernur yang garang diawal soal tol dan Blok Mahakam akhirnya kena sendiri. Jatah Blok Mahakam dapat paling kecil, dan tol bermasalah dan sampai sekarang tak selesai,” jelas Tuah.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menjanjikan akan membantu seluruh proses perizinan yang diperlukan PT Kereta Api Borneo (KAB) untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Kutai Barat ke Balikpapan. Bahkan, Awang berencana menghadirkan Presiden SBY untuk meresmikan peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta api tersebut.
“Ini bagian dari proyek MP3EI dan pasti mendapat persetujuan pusat. Kami akan bantu semua proses perizinannnya agar cepat selesai. Bila perlu, saya akan hadirkan Presiden saat ground breaking nanti, asal pihak KAB siap melakukan Groun Breaking paling lambat Oktober 2014. Karena, kalau lewat Oktober, Presiden kita sudah ganti,” ujar Awang, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Awang mengingatkan pihak KAB untuk membuat jalur kereta api yang tidak bersinggungan dengan kawasan hutan, terlebih hutan konservasi. “Selama tidak melewati hutan, apalagi hutan konservasi, prosesnya pasti bisa cepat,” pinta Awang.
Awang juga mengungkapkan, pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah Muara Wahau dan Lubuk Tutung di Kabupaten Kutai Timur tertunda. Lantaran, jalur yang dibuat tumpang tindih dengan salah satu perusahaan perkebunan. “Penyelesaiannya alot, akhirnya tertunda. Nah, semoga yang ini tidak,” ungkap Awang.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim menuturkan, semula, jalur kereta api yang menghubungkan Kubar dan Balikpapan tersebut dirancang sepanjang 281 km. Namun, dalam perjalanannya, jalur tersebut dipangkas sekitar 90 km.
“Karena desain awal terlalu banyak belokan, sehingga biaya yang ditimbulkan juga besar. Akhirnya kita memotong garis lurus dan jaraknya jadi terpangkas 90 km,” sebut Zairin Zain.
Data sementara yang dimiliki Dishub, jalur kereta api angkutan batubara tersebut melintasi Kubar sepanjang 120 km, PPU 23 km, dan Balikpapan sekitar 17 km. “Di sini belum terlihat jelas, tapi kemungkinan sisanya melintasi kawasan Kukar dan Paser,” kata Zairin.
Jalur kereta api tersebut sedikitnya melintasi sungai, dan beragam konsesi. Paling banyak melintasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan perkebunan. Zairin juga memastikan, jalur kereta tak akan melintasi kawasan konservasi. “Yang HPH mungkin bisa pinjam pakai. Tapi yang pasti tidak ada melintasi kawasan konservasi,” tandas Zairin.
Russian Railwaiys Investasikan Rp 17 Triliun untuk Jalur Kereta Api
Russian Railways melalui PT Kereta Api Borneo (KAB) kembali menyatakan keseriusannya membangun rel kereta api angkutan batubara di Kaltim. Hal ini terungkap kala manajemen KAB bertemu Gubernur Kaltim awang Faroek Ishak, akhir tahun lalu
Presedir PT KAB, Andrey Shigaev mengungkapkan, pihaknya siap menginvestasikan Rp 17 tiliun untuk membangun jalur kereta api sepanjang 191 km yang menghubungkan Kutai Barat dengan Balikpapan.
“Ketika kami menandatangani MoU dengan Pemprov, saat itu juga kami mendapat kepastian pendanaan antara Russian Railways dengan bank. Diperlukan keberanian investor untuk mengambil resiko dalam proyek ini,” kata Andrey.
Tidak hanya di level pemerintah daerah. Pembangunan rel kereta api ini juga sudah dibicarakan di level presiden. “Presiden Rusia Vladimir Putin sudah bertemu dengan Presiden SBY di konferensi APEC kemarin. Topik yang dibicarakan instensif oleh keduanya saat bertemu, ya pembangunan rel kereta api ini,” ungkap Andrey.
Menurut Andrey, pihaknya optimis akan mulai melakukan pembebasan lahan tahun ini. Selain telah melakukan survei geoteknik, PT KAB juga disebut sudah mengantongi kesepakatan dengan perusahaan batubara yang akan menjadi mitra mereka nantinya.
“Kita juga sudah melakukan survey udara untuk melihat titik potensial dalam rangka menentukan jalur kereta tersebut. “Kita sudah dapat dukungan dari Bupati Kubar, Ismail Thomas, dan beberapa perusahaan di Kubar,” sebut Andrey. Saat ini, kata Andrey, pihaknya memerlukan dukungan Gubernur Kaltim untuk mendapatkan Izin Prinsip Kereta Api Bertujuan Khusus dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). “Kita harap rekomendasi dan referensi dari Gubernur bisa mempermudah kita mendapatkan Izin Prinsip,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut terungkap, rel kereta yang dimulai dari Kubar menuju Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, dan berakhir di Balikpapan ini akan melintasi 357 pertambangan, di mana, 20 diantaranya berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan sisanya Izin Usaha Pertambangan (IUP).
KAB sengaja memilih rute melintasi lokasi pertambangan batubara yang selama ini kesulitan mendistribusikan batubaranya melalui jalur Sungai Mahakam. “Memang sengaja pilih rute yang jauh dari Mahakam,” bebernya.
Sejauh ini, kata Andrey, kereta api ini khusus dibangun untuk angkutan batubara. “Proyek awal ini memang khusus untuk mengangkut batubara, karena dari sisi finansial, batubara lah yang paling menguntungkan,” paparnya.
Meski demikian, tak menutup kemungkinan, PT KAB akan membangun jalur kereta api untuk angkutan sawit, kayu, hingga penumpang. “Saat ini baru batubara dulu. Mungkin diproyek kita selanjutnya, karena kita berencana membuat jalur ini melingkar kembali ke Kubar. Tapi kita selesaikan dulu proyek awal ini, baru melangkah ke proyek selanjutnya, karena kalau untuk penumpang perlu kereta api dengan standar keamanan tersendiri,” tandasnya.
Jatam Bakal Gelar Aksi Tolak Kereta Api
Lantaran dianggap mempercepat peluang pengerusakan lingkungan oleh perusahaan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menegaskan menolak pembangunan rel tersebut.
Rencananya Jatam akan melakukan aksi penolakan tersebut. Dinamisator Merah Johansyah menyatakan, semestinya Pemerintah Provinsi Kaltim memperhatikan dampak buruk atas dibangunnya rel kereta api.
“Tujuan utamanya tentu saja untuk mempermudah angkutan batubara. Artinya batubara Kaltim akan terus dikeruk. Akan banyak dampak buruk seperti kerusakan lingkungan, pembukaan lahan, konflik sosial dan lainnya,” kata Merah.
Pemprov Kaltim, kata Merah, lebih fokus membangun infrastruktur yang sejatinya tidak pernah menyentuh masyarakat kebanyakan. Selain rel kereta api yang memang hanya untuk industri, Jatam menyebut, pembangunan rel kereta api oleh investor asal Rusia itu untuk angkutan batubara akan membuat pengerusakan lingkungan di Kaltim dilakukan secara masif. Efek lain adalah konflik sosial makin tinggi dan merusak lumbung pangan.
“Pembangunan rel kereta api ini membuktikan Pemerintah Provinsi Kaltim tidak pernah melindungi sumber daya alam. Rel kereta api ini akan makin memudahkan menjual batubara, tentu saja tidak untuk Kaltim, tapi dijual ke luar,” kata Merah
Dengan mudahnya angkutan batubara, Jatam menilai pembukaan lahan dan kerusakan lingkungan semakin luas. Selama ini angkutan batubara di kaltim menggunakan angkutan Sungai, dengan adanya rel kereta api, kerusakan lingkungan akan semakin jauh merambah hingga ke pedalaman.
“Efeknya selain pembukaan lahan dan kerusakan lingkungan, dampak sosial lainnya akan bermunculan. Konflik sosial seperti perebutan lahan akan semakin sering terjadi,” tambahnya.Pemprov lebih memilih membangun jalan tol ketimbang memperbaiki jalan trans Kalimantan.
“Kenapa lebih sibuk membangun rel kereta api, padahal banyak infrastruktur yang diabaikan. Tak ada dampak langsung bagi masyarakat atas pembangunan rel kereta api itu selain mempercepat dirampoknya sumber daya alam Kaltim,” tambahnya.
Pengerukan batubara juga tak berdampak langsung bagi kebutuhan energi Kaltim. Masyarakat Kaltim masih berkutat rutinnya pemadaman bergilir dengan alasan minimnya pasokan energi. Jatam Kaltim meyakini jika batubara yang dikeruk seluruhnya untuk dijual ke luar Kaltim.
“Produksi batubara Indonesia itu 450 juta metrik ton, Kaltim menyumbang 245 juta metrik ton, jumlah yang lebih dari separuh produksi nasional. Jumlah produksi itu akan bertambah jika rel jadi nantinya. Batubara untuk kebutuhan listrik di Kaltim hanya 2,7 persen yang digunakan,” kata Merah.
Jatam menyebut, ada perusahaan asing yang memegang luas areal konsensi sebesar 335 ribu hektar. Dengan adanya rel kereta api, angkutan batubara untuk pemegang konsensi itu akan semakin mudah. “Perusahaan pemegang konsensi di Kutai Barat adalah Brokenhill Provertys dan kelompok Gunung Bayan. Lahan 335 ribu hektar itu pasti akan habis ditambang,” kata Merah.
Pemprov Kaltim, punya dua koridor pembangunan rel kereta api. Selain rencana pembangunan rel kereta api Kutai Barat-Balikpapan, juga ada koridor Muara Wahau-Lubuk Tutung, Kabupaten Kutai Timur. Proses pembangunannya tertunda saat ini karena masalah tumpang tindih lahan.
“Pemegang konsensi di Kutai Timur lebih luas dari pada Kutai Barat, mencapai 350 ribu hektar. Perusahaan pemegang konsensinya yang saat ini sedang ramai diberitakan, Churcill,” kata Kahar.
Jatam akan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menolak pembangunan rel kereta api. Aksi tersebut harus dilakukan untuk menentang pemerintah yang terus memberikan ijin pertambangan yang berdampak perusakan lingkungan dan dampak sosial.
