,

Babak Baru Perjuangan Penyelamatan Lingkungan Mama Aleta Lewat DPRD NTT

Seorang ibu rumah tangga berhasil memperoleh penghargaan Goldman Environmental Prize pada April 2013 di San Fransisco, Amerika Serikat, atas usahanya yang luar biasa dalam konservasi lingkungan di Gunung Mutis, Molo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Itulah Aleta Baun, yang lebih akrab dipanggil Mama Aleta.

Perjuangan Mama Aleta dimulai sejak pada 1990-an ketika Gunung Batu Anjaf dan Nausus, pegunungan Mutis mulai dirambah industri tambang yaitu pengambilan baru marmer dan industri kehutanan yang mengancam kelestarian hutan gunung tersebut.

Keberadaan Gunung Mutis sangat penting karena selain memiliki keragaman hayati tinggi, juga merupakan kawasan pemasok air dari semua sungai utama di Timor Barat, untuk keperluan hidup masyarakat dan dan air irigasi bagi penduduk di pulau itu.

Selain disakralkan, Suku Mollo, suku asli NTT juga bergantung hidup dari kawasan Gunung Mutis yang subur dengan pertanian, mengumpulkan makanan, menenun baju dari serat alam dan obat-obatan dari hutan.

Saat ini, Mama Aleta memasuki babak baru perjuangan anti tambang untuk penyelamatan lingkungan, dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur 2014 – 2019. Mongabay Indonesia berkesempatan menemui dan wawacara dengannya di kantornya di kompleks DPRD NTT pada akhir bulan November kemarin.

Berikut petikan wawancaranya :

Mongabay Indonesia : Terpilih menjadi Anggota DPRD NTT, apa yang akan Mama Aleta lakukan selama lima tahun ke depan?

Mama Aleta : Tentu saya akan terus menjaga keutuhan lingkungan, karena masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat petani yang selama ini bersentuhan langsung dengan kekayaan alam. Lingkungan harus hijau dalam arti ketika musim hujan ada sumber air, maka harus di manfaatkan untuk menanam pepohonan dan bertani.

Selain itu saya akan berjuang untuk tidak mengijinkan pertambangan merusak lingkungan, apalagi masyarakat adat. Walaupun saya tidak berada di komisi IV yang mengurusi persoalan pertambangan dan lingkungan, namun di komisi V, saya mengurusi terkait bencana, dan bencana juga terkait sekali dengan persoalan lingkungan dan tambang. Saya akan mencoba mengupayakan dan saya tetap konsisten dengan isu lingkungan khususnya untuk menolak tambang.

Mongabay Indonesia : Apakah Mama akan mendorong lahirnya aturan hukum untuk melindungi masyarakat adat?

Mama Aleta : Itu pasti. Saya akan mendorong agar ada perda perlindungan bagi masyarakat adat. Saya sudah kontak kawan-kawan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kawan-kawan anggota DPRD lain untuk membuat draf perda tentang hutan adat dan masyarakat adat. Tentu untuk mengkajinya peraturan daerah dan aturan lain terkait dengan masyarakat adat lainnya akan diberikan dulu untuk dipelajari, agar lebih kaya dan tepat merumuskan drat perda terkait masyarakat dan hutan adat.

Mongabay Indonesia : Di Komisi V mengurusi bencana. Bagaimana Mam melihat bencana akibat tambang?

Mama Aleta : Bencana itu tidak datang sendiri, tapi karena ada jamahan tangan manusia, sehingga perlu dikurangi dan dihindari. Saya selalu bilang, sebelum mempersalahkan bencana mempersalahkan diri sendiri dulu baru mempersalahkan alam. Saya selalu berkoar untuk menolak tambang, karena saya tahu bencana akibat tambang juga mengerikan.Masyarakat itu hidup bukan karena ada tambang, tapi mereka hidup karena ada hasil pertanian dan produksi.

Komodo menjadi salah satu dari 14 speses terancam punah prioritas peningkatan populasinya. Foto : Agustinus Wijayanto
Komodo menjadi salah satu dari 14 speses terancam punah prioritas peningkatan populasinya. Foto : Agustinus Wijayanto

Mongabay Indonesia : Untuk memperkuat perlindungan dari bencana akibat aktivitas pertambangan, apa yang Mama akan lakukan?

Mama Aleta : Perlu ada aturan yang mengatur tentang pertambangan. Seperti Peraturan Daerah atau lainnya. Tapi ketika ada aturan tersebut juga ada aturan tentang bencana dan dampak lingkungan. Tidak hanya melihat segi tambang saja namun juga berbagai aspek.

Mongabay Indonesia : Untuk perempuan adat, apa yang akan Mama lakukan?

Mama Aleta : Saya dorong dari masyarakat adat dan perempuan untuk menyelamatkan alam dan menjaga lingkungan. Saya selalu sampaikan, ketika lingkungan rusak maka pertama kali terdampak adalah terhadap kaum perempuan. Kenapa perempuan? Karena kaum perempuan selalu bersentuhan dengan pangan dan sumber air. Saya akan mendorong perda yang mengatur tentang dampak lingkungan yang memperhatikan kebutuhan kaum perempuan.

Mongabay Indonesia : Ada Rencana Privatisasi Pantai di Labuan Bajo. Bagaimana Pendapat Mama?

Mama Aleta : Jika saya melihat pariwisata di Labuan Bajo sebenarnya ada kepentingan elit tertentu dari masyarakat lokal sendiri. Banyak aset daerah malah dimanfaatkan untuk pihak luar, sedangkan masyarakat lokal hanya sebagai penonton. Investasi di Labuan Bajo menurut saya akan berdampak buruk pada masyarakat lokal, tidak memberi keuntungan tapi ancaman. Di sepanjang Pantai, tanah terjual habis untuk pihak luar dan elit. Jadi DPRD dan pemerintah harus melihat secara utuh apa yang ada di Labuan Bajo. Apakah keuntungannya untuk masyarakat lokal atau lebih kepada pihak luar. Kami bangga sebagai orang Timor dan NTT jika pariwisata kami dikenal oleh orang asing. Namun masalahnya kebanggaan itu tidak dirasakan masyarakat lokal.

Kami senang ada banyak orang datang melihat komodo di Taman Nasional Komodo. Tapi keuntungannya milik siapa? Apakah memang masyarakat lokal menikmatinya? Jika masyarakat lokal tidak memiliki keuntungan dari pariwisata tersebut maka perlu ditinjau dan dibuat kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat lokal.

Pohon mangrove yang mati di pesisir Pantai Oesapa, Kupang, NTT. Foto : Tommy Apriando
Pohon mangrove yang mati di pesisir Pantai Oesapa, Kupang, NTT. Foto : Tommy Apriando

Mongabay Indonesia : Bagaimana Mama melihat kondisi laut di NTT? Apa yang akan dilakukan Mama?

Mama Aleta : Saya kira pantai di Kupang perlu ada pembenahan lagi. Sepanjang pesisir kami tidak bisa melihat air laut lagi, karena pertokoan dan hotel-hotel berjejer. Tata ruang di NTT tidak bagus. Banyak sampah yang belum terakomodir dan hal ini sungguh jelek sekali.

Kita lihat untuk sepanjang pantai dan budi daya rumput laut, masyarakat Kupang harus belajar dari Kabupaten Alor. Kupang bisa menerapkan pertanian rumput laut yang baik, karena air tenang. Pemerintah harus baik mengelola sampah dan mengatur hotel-hotel di pesisir pantai Kupang. Hotel-hotel banyak yang air limbahnya mengalir ke laut. Saya akan coba dengan berbagai cara untuk menjaga alam dan laut di NTT.

Laut itu banyak manfaat dan kekayaan alam, dan laut bukan tempat sampah. Nanti kami akan bertanya Walikota Kupang dan membicarakan pengelolaan sampah, pesisir dan limbah di Kota kupang.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , ,