Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan menteri lain dari kabinet kerja meluncurkan program pembangunan pembangkit 35.000 megawatt (MW) di Pantai Goa Cemara, Desa Gadingsari, Sanden, Bantul, Yogyakarta, Senin, (04/05/2015). Program itu merupakan unggulan nawacita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.
Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X mengatakan program ini diharapkan dapat menjangkau rakyat Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan listrik sampai 2025.
Melalui program listrik masuk desa, diharapkan sekitar 48 persen masyarakat perdesaan yang sebelumnya belum terlistriki, teraliri listrik sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan akses informasi masyarakat.
“Hendaknya kita berupa listrik berbasis sumber daya alam lokal dapat dilakukan/direplikasi di berbagai pedesaan di Indonesia,” kata Sri Sultan.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan listrik sebagai penggerak ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kebutuhan listrik meningkat seiring jumlah penduduk dan perekonomian. Berdasarkan kebutuhan proyeksi ekonomi realistis sekitar 5-6 persen pertahun, maka Indonesia membutuhkan listrik sekurangnya 7.000 MW per tahun dan tambahan jaringan transmisi 9.300 km circuit per tahun.
“Jika dijumlahkan untuk 5 tahun ke depan maka kebutuhan listrik kita 35.000 megawatt ditambah jaringan listriknya 46.000 km circuit,” katanya.
Sudirman menambahkan, total pembangkit yang dibangun hingga 2019 adalah 42.900 MW termasuk sisa dari proyek yang sekarang dalam konstruksi. 42 persen atau 18.000 MW akan dibangun oleh PLN dan 58 persen lainnya akan dibangun oleh swasta.
Memperhatikan kondisi ketenagalistrikan dan jika Indonesia tidak bergegas mengejar ketertinggalan maka ancaman krisis ketenagalistrikan akan betul-betul terjadi. Selain memberlakukan Undang-undang No 2/2012 untuk pembebasan lahan, juga ada pelayanan perijinan satu atap.
“Kami akan mengawal ketat program ini dan membentuk unit khusus yang disebut unit pelaksana program pembangunan ketenagalistrikan sebagai unit pendukung yang fokus pada pengawasan pembangunan listrik,” tambahnya.
Energi Terbarukan
Melalui program 35.000 MW, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan kemandirian energi Indonesia dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan, dengan membangun berbasis energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (angin) di Pantai Samas, Bantul dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jatigede adalah bagian kecil dari keseluruhan program nasional ini.
PLTB Samas akan menjadi pembangkit tenaga angin pertama di Indonesia berkapasitas besar. Pemerintah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan seperti panas bumi, surya, biomassa dan juga angin.
Energi terbarukan adalah jaminan bagi ketahanan energi karena pemanfaatannya berbasis pada sumber daya lokal bukan untuk ditransfer atau dijual ke mancanegara. Sumber energi fosil seperti minyak, gas dan batubara perlahan tapi pasti akan menemui batas akhirnya. Jika tidak ditemukan cadangan baru maka cadangan minyak Indonesia mencukupi untuk 12 tahun lamanya, cadangan gas 30 tahun dan Batubara 50 tahun.
“Oleh karena itu memilih membangun energi terbarukan bukan suatu pilihan, namun suatu keharusan yang harus kita jalankan bersama,” katanya.
Pembangunan 2010 lokasi pembangkit baru yang tersebar di seluruh Indonesia, akan berdampak pada peningkatan perekonomian, yaitu 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, 34 lokasi di Kalimantan dan 34 lokasi di Indonesia Timur.
Pembangunan pembangkitan listrik berdampak tidak hanya pada investasi dan industri, tetapi juga menambah lapangan pekerjaan hingga penyerapan komponen dalam negeri. Tidak kurang dari 650.000 tenaga kerja langsuung dan 3 juta orang tenaga kerja tidak langsung akan menerima manfaat. Penyerapan komponen dalam negeri diperkirakan mencapai 40 persen atau setara Rp440 triliun.
“Kita membuat sejarah selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia belum membuat kincir angin satupun, dan di Bantul kita akan membuat kincir angin untuk menghasilkan energi 50 MW,” kata Sudirman Said.
Sedangkan Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada Gubernur DIY yang telah mengijinkan penggunaan lahannya untuk pembangunan PLTB.
Meski banyak yang meragukan, Jokowi mengatakan program pembangunan 35.000 megawatt bukan proyek ambisius, tetapi proyek terencana detil didukung regulasi yang disederhanakan. Selama 70 tahun Indonesia merdeka, baru dibangun 50.000 MW.
“Prosesnya akan saya pantau dan awasi, jika ada masalah akan kita selesaikan masalah tersebut di lapangan,” katanya.
Defisit dan krisis listrik menjadi keluhan masyarakat yang diterima Jokowi setiap kali ke daerah. Untuk itu, dia memerintahkan BPKP untuk memantau pelaksanaan pembangunan agar sesuai target.
Dia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik di Batang, Jawa Tengah yang macet 4 tahun. Kemudian Jokowi menargetkan kepada menteri, PLN, gubernur dan bupati untuk diselesaikan dalam 4 bulan. Ternyata belum selesai dan minta tambahan waktu satu bulan.
“Saya setujui. Namun setelah satu bulan tidak boleh mundur lagi. Saya sudah pesan untuk trafo, kabel dan jaringan transmisi agar produksinya di dalam negeri agar lokal kontennya semakin tinggi,” kata Jokowi.
PLTB di Samas, Bantul
Proyek Manager PLTB Bantul, Niko Priyambodo kepada Mongabay mengatakan kondisi geografis pesisir Bantul membuat angin cukup baik untuk pembangkitan listrik, yaitu 5,5 meter / detik, dengan turbin yang cukup menghasilkan energi sebesar 50 MW. PLTB pertama Indonesia ini bakal menggunakan standar dan teknologi baru yang terbaik.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi angin cukup kencang, cocok untuk dikembangkan PLTB, seperti di sepanjang selatan Pulau Jawa dan bagian Timur Indonesia.
Listrik 50 MW PLTB Sambas akan mampu mengaliri listrik 80.000 s.d. 85.000 rumah baru yang didistribusikan oleh PLN. “Kami hanya menjual langsung ke PLN dari hasil listrik yang kami hasilkan. Dan PLN yang mengatur distribusinya,” kata Niko.
Pembangunan yang diprediksi mulai pada 2016 dan beroperasi pada 2017, bakal menyediakan pekerjaan konstruksi, operasional dan pengamanan bagi lebih dari 150 orang.
PLTB Sambang yang aman, ramah lingkungan dan tanpa polusi sehingga bisa mengurangi dampak perubahan iklim, dan diprediksi mengurangi karbon sebesar 106.000 ton karbon pertahun.
Selain itu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menyediakan listrik bersih bagi masyarakat serta menjadi daya tarik pariwisata yang dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Bantul.
“PLTB tidak mengubah fungsi lahan masyarakat sehingga bisa bekerja berdampingan dengan kegiatan yang sudah ada sebelumnya,” kata Niko.
Selain itu, Niko menambahkan perencanaan kebijakan energi nasional meningkatkan porsi energi terbarukan di Indonesia menjadi 23 persen per tahun 2025. Rencana ini sangatlah ambisius, namun memiliki manfaat jangka panjang yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia serta lingkungan. PLTB sangat bersih, memakali lahan yang sangat kecil dibandingkan dengan daya yang dihasilkan dan juga sangat mudah dikembangkan.
