Sulap Muara Baru Jadi Pasar Ikan Kelas Dunia, Pemerintah Gelontorkan Rp560 M  

Setelah menggarap 15 pulau terdepan dan daerah perbatasan yang menjadi fokus dalam dua tahun terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melirik pengembangan sentra perikanan yang ada di ibu kota Indonesia, Jakarta. Pengembangan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini.

Adalah pelabuhan perikanan Muara Baru di Jakarta Utara yang akan disulap oleh KKP secara bertahap. Pusat perikanan yang identik juga dengan pusat industri pengolahan perikanan nasional itu, nantinya akan dipercantik wajahnya hingga lebih modern dan lengkap fasilitasnya.

Puluhan kapal penangkap ikan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (19/01/2016) siang. Kapal-kapal tersebut tidak beroperasi karena tidak mempunyai izin atau sedang mengurus izin melaut dari KKP. Foto : M Ambari
Puluhan kapal penangkap ikan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (19/01/2016) siang. Kapal-kapal tersebut tidak beroperasi karena tidak mempunyai izin atau sedang mengurus izin melaut dari KKP. Foto : M Ambari

Untuk melancarkan pembangunan di Muara Baru, Susi mengatakan, KKP akan mengucurkan dana sebesar Rp200 miliar dan dari Perum Perikanan Indonesia (Perindo) sebesar Rp360 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan secara bertahap di atas lahan seluas 150 hektare.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, kemarin, mengatakan, pembangunan pusat perikanan nasional (National Fisheries Center) di Muara Baru, akan menjadi tonggak bersejarah untuk penataan dan revitalisasi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang ada di Jakarta.

“Kita menggandeng Perindo (Perum Perikanan Indonesia) yang juga memiliki lahan di Muara Baru. Kita sepakat untuk mengubah wajah Muara Baru biar seperti di Pasar Ikan Tokyo, Jepang,” ucap dia.

Susi menyebutkan, seperti halnya di Tokyo, Muara Baru juga disiapkan menjadi pasar ikan modern yang dilengkapi dengan sistem perdagangan daring (online) dan diharapkan bisa memberi kenyamanan para pedagang dan konsumen.

“Jadi namanya nanti National Fisheries Center Muara Baru. Penjualnya nanti pakai seragam. Penataan ulang semuanya dilakukan agar lebih rapih juga tidak semrawut,” jelas dia.

Saat nanti selesai dibangun, Susi mengatakan, Pusat Perikanan Terpadu di Muara Baru ini akan terdiri dari dua lantai bangunan modern dan berdiri di atas tanah seluas 100 hektare milik KKP dan Perum Perindo. Selain ada bongkar muat produk perikanan dan kelautan, nantinya akan ada pusat perbelanjaan dan kuliner, cold storage.

“Selain itu, akan ada juga tempat pelelangan ikan (TPI) yang akan terintegrasi secara langsung. Kita targetkan dalam tiga tahun ke depan sudah bisa selesai pembangunannya. Khusus untuk TPI, diharapkan sudah beroperasi akhir tahun ini,” papar dia.

Berkaitan dengan perkara tanah yang ada di lokasi pembangunan, menurut Susi, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan 31 Agustus lalu, KKP akan memberlakukan sewa tanah hingga maksimal 5 (lima) tahun.

“Kalau ada yang lebih dari 5 tahun dikembalikan. Karena harga sewa selama ini sangat murah,dan membuat negara dirugikan,” tutur dia.

Susi menjelaskan, selama ini tanah milik Negara dikuasai oleh beberapa oknum dan disewa dengan harga tinggi. Namun, sekarang itu tidak akan terjadi lagi karena akan dipertegas bahwa lahan tersebut untu kepentingan umum dan masyarakat.

“Saya tadi sudah menghadap ke Presiden. Sesuai keputusan Menteri Keuangan, sewa menyewa lahan milik Perindo ataupun KKP itu tidak ada lebih dari lima tahun. Jadi semua yang sudah lewat lima tahun harus dikembalikan ke negara,” sebut dia.

Sementara, Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin menjelaskan, di Muara Baru saat ini ada 3 perusahaan yang sudah jatuh tempo, 2 perusahaan sudah memperpanjang dan 1 sedang proses perpanjangan. Terkait kenaikan tarif, dia menjanjikan akan ada kenaikan secara bertahap.

“Tarif ini kita tetapkan untuk 5 tahun ke depan dan berdasarkan Kemenkeu, dinaikkannya secara bertahap, jadi per semester dinaikkan,” ucap dia.

Terkait biaya yang dikucurkan, Susi menyebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun Muara Baru sangatlah besar. Dia menyebutkan, untuk lahan seluas 100 ha saja itu diperlukan dana sebesar Rp3-5 triliun.

“Tapi kita akan gandeng swasta untuk membagi pembiayaan,” jelas dia.

Selain di Jakarta, rencana serupa juga akan diterapkan di kota lain seperti Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Bandung (Jawa Barat).

Untuk diketahui, kawasan pusat perikanan Muara Baru yang berfungsi sekarang berdiri di atas lahan seluas 150 ha. Dengan rincian, 110 ha dimiliki oleh Perindo dan 40 ha oleh KKP.

Asing Diduga Beli SIPI dan SIKPI Kapal Pantura

Dalam kesempatan yang sama, Susi Pudjiastuti berbicara tentang adanya dugaan transaksi jual beli Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) yang dilakukan nelayan Pantura Jawa kepada pengusaha asing. Indikasi tersebut muncul, karena dia banyak mendengar dari informasi yang masuk langsung ke telepon pribadinya.

“Saya juga mengingatkan seluruh nelayan di Pantura untuk tidak menjual kapal ikan lokal dan sikpinya, karena asing ini bergerilya untuk membeli kapalnya,” ungkap dia.

Susi kemudian menjelaskan, sebelumnya ada beberapa oknum yang memberi iming-iming kepada nelayan lokal untuk membuat kapal baru dan meminjam namanya untuk proses pengurusan administrasi kapal. Dari iming-iming tersebut, diketahui bahwa nelayan diberi tawaran 5 persen saham dari kapal yang dioperasikan tersebut.

“Jangan sampai kesempatan kita, naiknya jumlah ikan yang diperbolehkan tangkap dari 6,5 juta menjadi 9,9 juta yang nikmati bukan nelayan kita lagi,” sambung dia.

Susi kemudian merinci, wilayah-wilayah di Pantura yang terindikasi ada upaya asing adalah di Juwana (Pati) dan Rembang. Kedua daerah tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah. Di sana, dia mengendus ada upaya pembelian kapal-kapal lokal oleh asing.

“Masih ada 8.900 SIPI lebih yang di atas 30 GT (yang lama). Mereka ini incar kapal yang punya SIPI lama. Karena kalau yang lama otomatis perpanjangannya,” tuturnya.