Pemerintah Indonesia mengakui sektor kemaritiman sebagai sektor penting bagi perekonomian nasional. Hal itu, ditandai dengan masuknya sektor tersebut dalam sumbangan produk domestik bruto (PDB) hingga 20 persen setiap tahun. Jumlah tersebut, diyakini bisa terus ditambah karena potensi kemaritiman masih harus dikembangkan.
Demikian dikatakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat berbicara di hadapan peserta forum World OceanSummit (WOS) 2017 yang digelar di Nusa Dua, Bali, 22-24 Februari 2017. Menurut dia, untuk bisa meningkatkan jumlah PDB dari sektor kemaritiman, Indonesia harus mencari celah sebaik dan sebijak mungkin.
“Kami belum memanfaatkan potensi tersebut, padahal memang masih besar potensinya. Untuk itu, kami sedang fokus mempromosikan konsep blue economy agar bisa menuai hasil banyak,” ungkap dia.
Dalam pidatonya, Jusuf Kalla mengatakan, selain menyumbang hingga 20 persen PDB nasional, sektor kemaritiman, termasuk kelautan dan perikanan di dalamnya, disebutnya juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 11,38 persen angkatan kerja nasional.
Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi potensi sektor kemaritiman, menurut Kalla, adalah melakukan kerja sama dengan organisasi pangan dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Kerja sama tersebut, dimaksudkan untuk menerapkan blueeconomy yang memuat aspek saling menguatkan.
Adapun, aspek yang dimaksud, disebutkan JusufKalla, adalah bagaimana memanfaatkan ekonomi maritim yang mengandung potensi luar biasa, memastikan konservasi dan perlindungan ekosistem laut berjalan dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk pembangunan aman yang berkelanjutan.
Terakhir, ujar dia, blue economy juga memuat nilai bagaimana menghargai karakteristik sosial dan budaya yang unik dari masyarakat yang terhubung ke laut. Jika aspek-aspek tersebut sudah dipahami dan diterapkan, Jusuf Kalla optimis sektor kemaritiman dengan blue economy bisa menyumbang pendapatan lebih besar lagi.
“Dari penerapan konsep blue economy, kita berharap ada lapangan kerja baru hingga 77.770 dengan potensi pendapatan setiap tahunnya mencapai Rp1,3 triliun,” jelas dia.
Lindungi Ekosistem Perairan Laut Nasional
Dalam kesempatan sama, Kalla menyebut besarnya potensi sektor kemaritiman, bisa dilihat dari besarnya wilayah laut Indonesia yang luasnya mencapai 70 persen dari total luas wilayah Indonesia. Dengan luas laut seperti itu, dia menyebut, ada banyak pulau yang menunggu untuk dikelola dan dikembangkan secara ekonomi.
“Laut yang luas, potensi ekonominya juga luas, begitu jug dengan potensi ekologinya. Tetapi, besarnya potensi tersebut, harus bisa dijaga dengan baik, karena potensi kerusakan alamnya juga besar. Mengingat, eksplorasi berlebihan juga bisa menjadi ancaman dalam pembangunan berkelanjutan,” tutur dia.
Di antara potensi kerusakan yang akan timbul di lautan luas, kata Jusuf Kalla, adalah pencemaran laut akibat berkembangnya industri, meningkatnya emisi karbon polusi akibat sampah plastik, perubahan iklim, dan juga penangkapan ikan secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut,” papar dia.
Melihat ancaman yang sangat besar ada di laut, Jusuf Kalla meminta semua pihak yang terlibat untuk ikut serta menjaganya sebaik mungkin. Untuk itu, dia meminta komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat untuk bisa menjaga ekosistem laut tetap bagus.
“Pemerintah Indonesia akan fokus melaksankaan pembangunan kemaritiman dengan menerapkan sistem keberlanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis nasional di bidang maritim,” sebut dia.
Agar pembangunan sektor kemaritiman bisa berjalan baik, Jusuf Kalla mengatakan, harus dibagun sarana transportasi penghubung antar pulau yang baik, salah satunya sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui jalur tol laut yang menghubungkan transportasi antar pulau di Indonesia.
“Dengan adanya transportasi penghubung antar pulau, perekonomian masyarakat pesisir juga diharapkan bisa meningkat lagi dan itu bertujuan untuk kesejahteraan mereka dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut,” ujar dia.
Selain dengan cara diatas, Jusuf Kalla mengungkapkan, cara Pemerintah Indonesia menjaga sektor kemaritiman, adalah dengan mengeluarkan regulasi yang tegas untuk penegakan hukum di laut, berkaitan dengan IUU Fishing, dan juga kejahatan transnasional lain.
Untuk sektor tersebut, Jusuf Kalla dalam pidatonya menegaskan pentingnya dilakukan kemitraan secara global dan kerja sama internasional mencakup pengembangan mekanisme keuangan inovatif, pengembangan penelitian, dan meningkatkan kapasitas masyarakat tentang kelautan.
“Saya juga mengajak semua pihak untuk bisa bersinergi bersama dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan keberadaan sumber daya untuk keberlangsungan generasi selanjutnya,” tandas dia.
Sampah Plastik
Isu pembangunan berkelanjutan yang digagas dalam WOS 2017, mencakup juga tentang sampah plastik yang ada di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, Indonesia bersama Badan PBB untuk Lingkungan (UNEP) mulai melakukan kampanye pembersihan sampah plastik di laut, salah satunya dimulai dari Bali.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Bali mengatakan, kampanye yang dilakukan Indonesia bersama Unep, tidak lain karena potensi sampah plastik akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk itu, Indonesia bertekad untuk mengurangi sebaran sampah plastik yang yang ditargetkan mencapai 70 persen pada 2025 mendatang.
“Ini adalah bagian dari Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut,” ucap Luhut saat melakukan kampanye di pantai Nusa Dua.
Menurut Luhut, dalam Recana Aksi Nasional (RAN) tersebut, ada sejumlah strategi dan sekaligus rencana detil tentang pengurangan sampah plastik, baik di wilayah pesisir dan laut yang ada di Indonesia.
“Pemerintah akan memberikan pembiayaan dalam melaksanakan strategi tersebut hingga USD1 miliar per tahun. Dukungan pembiayaan tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam merealisasikan program nasional Indonesia bebas sampah,” jelas dia.
Luhut menjelaskan, keberadaan sampah plastik yang produksinya semakin tinggi di laut Indonesia, mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, dan terumbu karang. Lebih parah lagi, lanjutnya, sampah plastik laut telah membanjiri pantai yang indah, tujuan wisata dan bahkan pulau-pulau terpencil.
“Mereka yang terkena dampak negatif ekonomi ini adalah penduduk lokal, karena wisatawan tidak akan kembali mengunjungi tempat-tempat yang penuh sampah plastik, ” kata dia.
Kampanye bersih dari sampah plastik di laut tersebut, bagi Luhut, merupakan kampanye yang bagus karena sebelumnya Indonesia sukses melawan pemburu ikan, dan perompak bersenjata di lautan Indonesia.
“Sekarang kami lebih dari siap untuk memainkan peran aktif dan berada di garis depan dalam Kampanye Global PBB untuk laut bersih ini,” pungkas dia.
Pernyataan sama juga diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyikapi tentan sampah plastik di laut Indonesia. Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana akan melakukan sosialisai kepada pemerintah daerah terkait penutupan mulut sungai yang menuju laut dengan jaring.
“Ini baru perencanaan. Kita hitung mulut sungai berapa. Minimal action dulu. Jadi sampah dari darat jangan sampai ke laut. Ditutup pakai jaring, supaya sampahnya berhenti. Bisa dihitung itu sungai di Pulau Jawa berapa,” ujar dia.
