Indonesia Dijual: Mengungkap Relasi Tersembunyi Antara Penguasa dan Pengusaha

Sebuah penelusuran jurnalistik dalam praktik pelepasan lahan

Perkebunan sawit di Indonesia telah membabat banyak hutan dan menciptakan banyak konflik lahan. Foto: Rhett Butler/ Mongabay Indonesia

 

  • Seri investigasi Indonesia Dijual, yang diluncurkan minggu ini, akan memberikan pencerahan terhadap korupsi di balik krisis deforestasi dan hak lahan di Indonesia.
  • Cerita-cerita mendalam, yang akan dirilis beberapa bulan mendatang, akan mengekspos peran kolusi antara perusahaan-perusahaan sawit dan para politisi dalam menumbangkan demokrasi di Indonesia. Cerita-cerita ini akan dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
  • Cerita berseri ini adalah hasil reportase di berbagai wilayah di Indonesia selama sembilan bulan, melalui wawancara dengan para fixer, perantara, pengacara dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan lahan, dan masyarakat yang paling terkena dampak.
  • Indonesia Dijual merupakan suatu kolaborasi antara Mongabay dan The Gecko Project,  yang merupakan suatu inisiatif reportase yang didirikan oleh lembaga nirlaba berbasis di Inggris bernama Earthsight.

 

Indonesia, suatu bangsa dengan ribuan pulau yang menghiasi garis khatulistiwa, berada dalam cengkeraman krisis sosial dan lingkungan.

Hutan tropis dihancurkan habis-habisan seperti sedang terkena bencana. Hampir setiap tahun negara itu diselubungi kabut asap yang mencekik kerongkongan berasal dari hutan gambut yang terbakar. Ribuan konflik lahan terjadi berkepanjangan di berbagai belahan nusantara. Indonesia salah satu negara  dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia, yang separuh dari kekayaannya dikendalikan oleh satu persen dari total populasi.

Pilkada, yang menentukan nasib dari jutaan orang, kenyataannya direndahkan oleh praktik pembelian suara danpenyuapan secara terang-terangan

Sebagian besar penyebab permasalahan-permasalahan ini bisa ditelusuri ke suatu sumber: korupsi yang dilakukan segelintir politisi yang mengendalikan kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Selama masa pergolakan setelah jatuhnya kepemimpinan diktator Soeharto pada 1998, kekuasaan sangat besar dialihkan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota di Indonesia. Terutama, kepada para bupati-bupati, pejabat terpillih yang memimpin wilayah jurisdiksi itu, dan memegang kendali terhadap bagaimana lahan dan hutan-hutan di dalamnya akan dimanfaatkan.

Dalam beberapa tahun yang singkat, para bupati telah membangun kerajaan kecil di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka menggunakan kekuasaan untuk menguangkan sumber daya alam, mendanai pilkada dan membangun dinasti dengan mengangkat kerabat mereka sebagai penerus dan menduduki posisi-posisi berpengaruh lainnya.

Di bawah pengawasan mereka, perusahaan-perusahaan sawit memperoleh jutaan hektar lahan dan hutan. Sebagian besar dalam kondisi dimanfaatkan dan dimiliki masyarakat adat dan pedesaan lain, yang hak-haknya dikesampingkan demi sektor swasta.

Perusahaan-perusahaan perkebunan telah memainkan peran utama dalam perusakan hutan tropis di Indonesia. Mereka mengeringkan rawa gambut, hingga meninggalkan lahan sangat luas yang mudah menyebarkan api. Mereka sudah merampas lahan-lahan milik masyarakat dan membayar dengan uang sangat sedikit hingga memicu konflik berkepanjangan.

Kesepakatan-kesepakatan lahan yang dilakukan di bawah pengawasan para bupati telah menggelontorkan wilayah teritori yang sangat luas ke tangan konglomerasi milik kaum oligarki yang luar biasa kaya di sekitar Asia Tenggara.

Pada saat sama, mereka merampas akses terhadap lahan dan hutan dari keluarga-keluarga termiskin di pedesaan, tempat mereka menggantungkan penghidupan dan ketahanan pangan-nya. Sementara pemerintah pusat yang berkuasa terus mengkampanyekan perlunya reformasi lahan, terutama sebagai sarana mengurangi kesenjangan, para bupati sibuk membagi-bagikan lahan bagi kaum kaya.

Selama sembilan bulan terakhir, The Gecko Project dan Mongabay melakukan investigasi terhadap berbagai praktik korupsi dimana pejabat-pejabat pemerintah membagi-bagikan wilayah luas di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan swasta.

Kami berkunjung ke jantung pulau Kalimantan, ke rawa-rawa di wilayah selatan Kalimantan, ke pulau nirwana dengan hutan bakaunya, hingga ke pucuk terpencil wilayah timur Indonesia. Kami menjumpai para aktivis masyarakat adat, yang menjalankan investigasinya sendiri terhadap para pejabat yang menjarah lahan mereka, dan dengan para fixer yang memfasilitasi kesepakatan antara para politisi dan perusahaan di hotel-hotel di Jakarta.

Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meluncurkan temuan-temuan kami dalam suatu artikel berseri dan film-film pendek yang keseluruhan seri diberi judul Indonesia Dijual. Seri ini membahas tentang tiga studi kasus, yang masing-masing akan memberikan pencerahan mengenai suatu komponen utama terkait cara dimana petak-petak raksasa Indonesia telah dialihkan oleh para politisi ke tangan perusahaan swasta.

Artikel pertama menyoroti seorang bupati di Kalimantan yang berusaha mengubah seluruh bagian selatan kabupatennya menjadi perkebunan sawit raksasa, untuk kepentingan para kerabat dan kroni-kroninya. Artikel ini menggali tentang salah satu contoh paling mengerikan dari suatu sistem dimana kepala-kepala daerah berkolusi dengan perusahaan-perusahaan swasta, yang mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi sangat menghancurkan bagi rakyat dan lingkungan.

Artikel selanjutnya,  menelusuri jejak uang yang berujung pada penyuapan Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia, untuk mengamankan kemenangan sebuah pilkada di Kalimantan. Seri ini mengupas tentang hubungan antara sumber daya alam dan politik uang, dan para perantara yang berperan sebagai jaringan ikat dalam hubungan itu.

Artikel yang terakhir mengekspos sebuah komplotan rahasia yang merupakan suatu ancaman terbesar saat ini bagi hutan Indonesia, dengan berbagai koneksi dari Papua sampai Malaysia ke Yaman. Seri ini menguak metode-metode yang mereka gunakan untuk menyembunyikan identitasnya dan hal-hal ilegal dalam proyek-proyeknya, sambil terus menerobos masuk ke wilayah timur hingga batas akhir nusantara.

Cerita berseri ini didukung oleh artikel-artikel lain yang mengupas berbagai isu lebih luas yang muncul dari berbagai investigasi kami. Misal, peran para perantara dalam memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan sawit, akal-akalan yang digunakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh lahan dari kelompok-kelompok masyarakat adat, dan kegagalan yang meluas perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia untuk memberikan plasma bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dekatnya, sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum.

Selama lebih dari satu dekade, dunia telah mengakui kerusakan lingkungan di Indonesia sebagai suatu permasalahan global. Negara Asia Tenggara ini merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca tertinggi hanya karena hutan-hutan dan lahan-lahan gambutnya hancur pada tingkat yang mencengangkan.

Namun, seperti apapun tanggapan yang telah dirancang para pembuat kebijakan dan sektor swasta, perusahaan-perusahaan perkebunan terus melakukan ekspansi dengan cara menghancurkan hutan dan melanggar hak asasi manusia. Banyak kebijakan yang gagal karena para politisi korup tetap bisa berkolusi dengan sektor swasta akibat ketidakhadiran akuntabilitas dan pengawasan.

Indonesia Dijual dengan tegas menyoroti para politisi ini.