Tata Kelola Hutan dan Lahan

Pengantar

Sudah banyak penelitian dan kasus yang mengungkap bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan terkait pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, utamanya deforestasi.

Fenomena tersebut mengindikasikan buruknya tatakelola hutan yang terjadi secara merata di semua tingkat pemerintahan. Di tingkat pemerintah pusat ego sektoral dan tumpang tindih peraturan menyebabkan pengelolaan hutan menjadi bermasalah. Di tingkat daerah, karena adanya faktor pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru menjadikan persoalan di level pemerintah daerah semakin kompleks.

Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) di tahun 2010, pernah melakukan konsultasi regional dan analisis terhadap permasalahan mendasar dari kehutanan Indonesia. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dari pengelolaan hutan di Indonesia. Banyaknya permasalahan tersebut cepat atau lambat akan menyebabkan kehancuran sumber daya hutan yang tersisa.

Dalam tautan di bawah ini Mongabay Indonesia akan menjabarkan perihal permasalahan yang terkait dengan tata kelola hutan dan lahan yang ada di Indonesia.  Pemaparan dalam laman ini merupakan hal-hal kunci yang perlu diketahui.

Bagi pembaca yang memerlukan detil terhadap setiap topik, anda disarankan untuk mencari dokumen-dokumen lain untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi yang disajikan. Bentuk tulisan ini merupakan rintisan, dan kami sangat mengapresiasi jika pembaca menemukan hal-hal yang perlu di-update dan dikoreksi guna memperbaiki tulisan ini. Masukan anda dapat dikirimkan kepada kami lewat kontak pembaca.

Terakhir diperbarui: Desember 2014

Indeks Laman

Tata Kelola yang Baik dan Keterlibatan Partisipasi Publik

Kelemahan Implementasi

Prinsip Tata Kelola yang Baik

Hukum dan Perundangan yang Berhubungan dengan Tata Kelola Hutan dan Lahan

Permasalahan Tenurial dan Konflik di Hutan dan Lahan

Bagaimana Tata Kelola Hutan Harusnya Dilakukan?

Sistem Perencanaan Tata Ruang di Indonesia

Pengelolaan Hutan dan Lahan di Tingkat Pemerintah Daerah

Pemantauan Hutan dan Lahan di Indonesia

Sistem Penganggaran Keuangan dalam Bidang Ekstraktif di Indonesia

Pentingnya Peta untuk Perencanaan Tata Ruang dan Tata Kelola Hutan 

Model Pengelolaan Hutan Lewat Konsep Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)

Moratorium dan Tata Kelola Hutan dan Lahan

Lisensi dan Perizinan

Penegakan Hukum Bidang Kehutanan

Dorongan Pasar Terhadap Produk Bersertifikat


Referensi:
BAPPENAS. 2010. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector. 
ICEL dan SEKNAS FITRA. 2013. Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten).