Tumpukan rumput laut basah terlihat di beberapa titik pesisir Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oktaf Alexander Saketu bersama keluarganya memilah rumput laut yang masih layak dan membuang sebagian yang rusak akibat penyakit ice-ice. Sejak 2023, penyakit itu membuat budidaya rumput laut gagal panen. Memucat, berlendir, lalu patah sebelum masa panen.

“Kemarin-kemarin rumput laut di sini bagus sekali. Sekarang susah sekali dapat hasil,” kata Oktaf pada Mei lalu.

Baginya, perubahan itu mulai terasa sejak September 2023 saat PLTU Timor-1 beroperasi di Dusun Panaf, Desa Lifuleo. Dampaknya, hasil tangkapan ikan menurun dan rumput laut semakin sulit tumbuh. Padahal, sejak 1999, wilayah ini terkenal sebagai salah satu sentra budidaya rumput laut yang produktif.

Kondisi itu juga dirasakan oleh Seprianus Alexander, dia menduga pencemaran laut mulai terjadi setelah PLTU beroperasi. Terumbu karang rusak, ikan menjauh, dan rumput laut sering mati sebelum dipanen. 

“Sebelumnya, kami bisa panen 1-2 ton per keluarga. Sekarang dapat seratus kilogram saja sudah bersyukur,” katanya.

Penurunan produksi itu berdampak langsung pada ekonomi warga. Banyak keluarga terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Sebagian lainnya beralih pekerjaan menjadi pencari benih rumput laut di desa lain, buruh bangunan, pedagang asongan, hingga anak buah kapal karena hasil laut tak lagi dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan.

Viena Tella, petani perempuan rumput laut Desa Lifuleo juga merasakan kondisi serupa. Menurutnya, sebelum 2023 penyakit ice-ice hampir tidak pernah menjadi persoalan. Kini, tanaman yang baru berumur dua minggu saja bisa rusak hingga yang tersisa hanya tali pengikatnya.

Harga rumput laut pun ikut merosot, dari sekitar Rp40.000 per kilogram pada 2022 menjadi Rp19.000 per kilogram. Oktaf menyebut bersama sekitar 85 petani lain, mereka memperkirakan kerugian mencapai Rp23 miliar dalam dua tahun terakhir.

Berbagai kajian menunjukkan munculnya penyakit ice-ice akibat perubahan kondisi lingkungan, seperti kenaikan suhu laut, perubahan salinitas, kualitas bibit, hingga infeksi bakteri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Sulastri H. I. Rasyid, mengatakan penurunan produksi rumput laut juga terjadi di sejumlah wilayah lain di NTT. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, operasional PLTU masih memenuhi baku mutu lingkungan sehingga belum ada bukti pencemaran yang menghubungkan langsung PLTU dengan turunnya produksi rumput laut.

“Kalau dari hasil pengawasan lingkungan yang kami lakukan, sampai sekarang belum ada temuan yang menunjukkan pencemaran signifikan dari operasional PLTU,” katanya Senin (8/6/26).

Meski begitu, warga mempertanyakan transparansi pengujian laboratorium kedua yang dilakukan PLN pada 2024 karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel. Walhi Nusa Tenggara Timur menilai pengalaman masyarakat pesisir tidak bisa diabaikan hanya karena hasil laboratorium menunjukkan kesimpulan berbeda.

“Yang harus dijawab bukan hanya apakah baku mutu terlampaui atau tidak. Tetapi mengapa ruang hidup masyarakat terus menyusut dan mengapa mereka kehilangan sumber penghidupan yang sebelumnya berjalan baik.”

Dulu, laut di pesisir Soropia, Konawe, Sulawesi Tenggara, menjadi tumpuan hidup masyarakat Suku Bajo. Kini, laut tak lagi menjanjikan akibat cuaca semakin sulit diprediksi, gelombang lebih tinggi, dan hasil tangkapan nelayan terus menurun. Dampaknya paling terasa bagi perempuan Bajo yang harus memikul beban berlapis demi menjaga dapur keluarga tetap mengepul.

Hartati, warga Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia masih mengingat bagaimana suaminya, Mardin, nyaris menjadi korban cuaca buruk saat melaut. “Dari situ saya trauma ada awan hitam,” kata Mardin menyambung cerita Hartati. Kejadian itu terjadi pada Januari lalu, saat angin kencang melanda pesisir Soropia membuat perahunya terombang ambing, dia nyaris pingsan dan membuatnya sulit kendalikan kemudi. Itu kali pertama dalam dua dekade hidupnya berdampingan dengan laut.

Data BMKG juga menunjukkan gelombang di atas 1,25 meter cukup sering terjadi di perairan Soropia sepanjang 2021-2024, sementara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari mencatat ratusan kecelakaan kapal sejak 2021 hingga Maret 2026. Kondisi ini membuat banyak nelayan memilih tidak melaut ketika cuaca memburuk, dampaknya tidak ada pemasukan bagi keluarga.

Di tengah hasil tangkapan yang terus menurun, banyak perempuan Bajo ikut turun ke laut. Herlina, warga Desa Bajo Indah lainnya, misalnya, hampir setiap malam mencari teripang, kepiting, kerang, udang, dan hasil laut lain saat air surut. Penghasilan dari menjual tangkapan itu digunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari karena hasil melaut suaminya sering kali hanya cukup menutup biaya BBM sebesar Rp300 ribu untuk sekali berangkat ke Saponda. 

“Dua kali dia (Tamrin) ke Saponda, hanya untuk bahan bakar saja. Jadi, saya ikut turun supaya ada jajannya anak-anak. Bantu-bantu bapaknya (suami).”

Berbeda dengan Herlina, Rida menjadikan kegiatan mencari teripang sebagai sumber nafkah utama sejak menjadi orang tua tunggal 16 tahun lalu. Jika tangkapan sedikit, dia mencari kerang dan cabore (kerang laut) untuk dijual. Teripang biasanya dikeringkan agar harganya lebih tinggi, tetapi saat membutuhkan uang cepat untuk kebutuhan anak, dia terpaksa menjualnya dalam kondisi basah dengan harga lebih murah.

Meski menjadi pencari nafkah keluarga, Rida mengaku belum pernah mendapatkan kartu nelayan maupun akses berbagai bantuan karena yang diakui hanya nelayan laki-laki. 

“Hanya laki-laki saja yang dapat.”

Menurut Amar Maruf, peneliti nelayan Bajo di Soropia, perubahan iklim menyebabkan hasil tangkapan menurun, biaya operasional meningkat, alat tangkap menjadi kurang efektif, dan wilayah tangkap semakin sulit ditentukan. 

Di balik beban ekonomi itu, perempuan Bajo juga menghadapi kecemasan ekologis. Penelitian Uswatun Hasanah menemukan bahwa kekhawatiran mereka bukan sekadar dipicu informasi tentang perubahan iklim, melainkan pengalaman sehari-hari melihat laut berubah, cuaca tak menentu, dan hasil tangkapan yang terus menurun. 

“Pada komunitas perempuan pesisir, kecemasan ekologisnya (perempuan) tidak hanya berbasis pada informasi, tapi muncul atas pengalaman ketubuhannya langsung,” katanya, Jumat (5/6/26).

Selain mengurus rumah tangga dan mencari nafkah, perempuan juga menjadi penyangga emosi bagi suami dan anak-anaknya ketika kehidupan pesisir semakin tidak pasti. Bagi perempuan Bajo, menjaga keluarga tetap bertahan kini berarti menghadapi perubahan laut yang semakin sulit diprediksi dari hari ke hari.

Bulunya didominasi warna cokelat keabu-abuan. Suaranya pun tidak semerdu burung kicau. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, uncal enggano menjalankan pekerjaan penting: membantu hutan tumbuh kembali.

Uncal enggano (Macropygia cinnamomea) merupakan burung endemik yang hanya ditemukan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pulau seluas sekitar 40 ribu hektar ini diakui secara internasional sebagai Daerah Penting bagi Burung dan Keanekaragaman Hayati.

Burung yang masih satu keluarga dengan merpati ini lebih dikenal sebagai penghuni hutan. Di habitat alaminya, uncal enggano sering terlihat berpasangan dan memakan buah-buahan liar. Salah satu makanan yang disukainya adalah buah pohon nelung, sebutan lokal untuk pohon yang menghasilkan buah kecil seukuran jagung.

Uncal juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan bentang alam. Burung ini mulai terlihat di kebun warga yang berbatasan dengan hutan. Ketika mencari makan di lahan pertanian, beberapa individu dapat berkumpul di tempat yang sama. Mereka memakan jagung, padi, dan pisang.

Lalu, bagaimana burung ini membantu meregenerasi hutan?

Uncal tidak menetap pada satu pohon atau satu lokasi. Seperti merpati hutan lainnya, burung ini memiliki daya jelajah cukup luas dan berpindah mengikuti musim buah. Ketika satu pohon selesai berbuah, uncal akan bergerak mencari sumber makanan berikutnya.

Selama perjalanan itulah biji tumbuhan ikut berpindah. Uncal cenderung menelan buah-buahan kecil secara utuh, bukan memecahkan bijinya. Sebagian biji memang rusak ketika melewati saluran pencernaan. Namun, sebagian lainnya tetap utuh dan keluar bersama kotoran di lokasi yang jauh dari pohon induknya.

Biji juga dapat jatuh ketika burung bertengger atau saat memberikan makanan kepada anaknya. Jika kondisi lingkungan sesuai, biji tersebut dapat berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman baru. Dengan cara inilah uncal secara tidak langsung “menanam” hutan.

Peran tersebut menjadi penting karena Pulau Enggano telah terisolasi selama ribuan tahun. Kondisi ini membuat berbagai tumbuhan di pulau tersebut berkembang dengan ciri khasnya sendiri. Ada kemungkinan tumbuhan tertentu memiliki hubungan sangat erat dengan satwa penyebar biji seperti uncal.

Jika suatu tumbuhan sangat bergantung pada uncal untuk menyebarkan benihnya, regenerasi hutan Enggano juga akan berkaitan dengan keberadaan burung tersebut. Sayangnya, hubungan antara uncal dan tumbuhan di pulau itu belum sepenuhnya dipahami.

Masih terdapat kesenjangan informasi ilmiah mengenai ekologi uncal enggano setelah burung ini dipisahkan menjadi spesies tersendiri. Para peneliti belum mengetahui secara menyeluruh tumbuhan apa yang paling bergantung kepadanya maupun seperti apa pola ekologinya.

BirdLife mengelompokkan uncal enggano sebagai spesies yang sangat bergantung pada habitat hutan. Statusnya tercatat Hampir Terancam atau Near Threatened. Artinya, kesehatan hutan menjadi syarat utama bagi kelangsungan hidupnya.

Uncal enggano dan hutan memiliki hubungan yang saling menopang. Hutan menyediakan makanan dan tempat hidup bagi burung ini. Sebaliknya, pergerakan uncal membantu membawa benih ke berbagai tempat. Melindungi uncal berarti turut menjaga proses alami yang memungkinkan hutan Enggano terus memperbarui dirinya.

Kebakaran hutan dan lahan terus menjadi bencana tahunan di Kalimantan Selatan. Data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla berfluktuasi sepanjang 2015–2025, dengan lonjakan besar pada tahun-tahun tertentu.

Pada 2015, luas lahan terbakar mencapai 196.516,77 hektar. Angkanya kembali melonjak menjadi 137.848 hektar pada 2019 dan 190.394,58 hektar pada 2023. Pola tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan kejadian sesaat, melainkan krisis ekologis yang berulang ketika musim kemarau tiba.

Tren kebakaran berlanjut pada 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mencatat 512 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.345,79 hektar sepanjang Januari hingga 31 Juli. Banjarbaru menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, yakni 162 kebakaran yang menghanguskan sekitar 392,63 hektar.

Kabut asap turut meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat 6.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut pada 19–25 Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20,1 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak karhutla. Paparan partikel PM2,5 serta gas beracun dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta gangguan tumbuh kembang janin.

Karhutla juga menambah pekerjaan domestik yang umumnya masih dibebankan kepada perempuan. Mereka harus lebih sering membersihkan rumah dan mencuci pakaian yang terkena abu serta bau asap. Pada saat bersamaan, perempuan bertanggung jawab merawat anggota keluarga yang sakit dan menjaga anak ketika kegiatan belajar terganggu akibat buruknya kualitas udara.

Beban ekonomi keluarga ikut bertambah karena kebutuhan membeli masker dan obat-obatan. Jika sumber penghidupan terganggu, perempuan juga kerap harus mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Namun, suara mereka masih minim dilibatkan dalam penyusunan kebijakan mitigasi karhutla.

Pemerintah daerah menyebut kemarau dan aktivitas manusia sebagai penyebab utama kebakaran. Namun, Walhi Kalimantan Selatan menemukan 907 titik panas berada di wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan sawit sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026.

Pantau Gambut menilai kemarau hanya menjadi pemicu. Akar persoalannya adalah kerusakan gambut akibat pembangunan kanal, hilangnya tutupan hutan, dan perubahan lahan menjadi perkebunan monokultur. Sekitar 70 persen sekat kanal yang dipantau ditemukan rusak, sementara 52 persen lokasi intervensi masih memiliki muka air tanah di bawah batas aman.

Tanpa pemulihan gambut, pengawasan konsesi, penegakan hukum, serta pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, karhutla akan terus berulang dan meninggalkan beban yang tidak terbagi secara setara.

Foto utama: Kabut asap pekat melanda kawasan Trikora, Banjarbaru, Rabu (22/7/2026). Foto: Riyad Dafhi Rizki/Mongabay Indonesia.

Menjelang senja pada 30 Juni 2026, Keisha Sapondoro menggulung adonan tepung sagu dengan lembaran daun sagu. Gulungan sepanjang sekitar 40 sentimeter itu diberi sedikit garam, lalu disusun di atas tungku kayu bakar.

Sekitar 30 menit kemudian, aroma daun terbakar memenuhi dapur rumahnya di Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Siberut Utara, Kepulauan Mentawai. Malam itu, sekitar 20 batang kapurut tersaji bersama lauk. Rasanya gurih dengan aroma khas daun sagu.

Kapurut merupakan makanan tradisional Mentawai berbahan sagu. Di tengah dominasi nasi sebagai makanan pokok, sebagian keluarga di pedalaman Mentawai masih menyantap kapurut dalam keseharian.

Bagi Keisha, kapurut adalah makanan yang membesarkannya. Sebelum beras menjadi santapan utama di kampungnya, masyarakat mengandalkan sagu, keladi, dan ubi. Hingga sekarang, ia masih memasak kapurut, terutama jika ada ikan sebagai lauk. Menurutnya, sagu juga membuat kenyang lebih lama dibandingkan nasi.

Bahan bakunya mudah diperoleh karena pohon sagu masih tumbuh di hutan dan lahan warga. Dari segi harga, tepung sagu juga lebih terjangkau. Satu karung berukuran sekitar 10 kilogram dijual rata-rata Rp60.000, sedangkan beras dengan berat sama dapat berharga dua kali lipat.

Namun, perubahan mulai terlihat di meja makan keluarga. Generasi muda lebih memilih nasi dan mulai meninggalkan sagu. Pergeseran ini telah berlangsung sejak dekade 1970-an, ketika program pembangunan memperkenalkan sawah dan distribusi beras. Beras kemudian dipandang sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan, sedangkan sagu perlahan dianggap sebagai pangan tradisional yang identik dengan kehidupan belum maju.

Padahal, bagi masyarakat Mentawai, sagu bukan sekadar sumber karbohidrat. Sagu memiliki kedudukan penting dalam Arat Sabulungan, sistem kepercayaan masyarakat Mentawai. Tumbuhan ini hadir dalam ritual adat dan upacara perkawinan. Ketika sagu ditinggalkan, bukan hanya isi piring yang berubah, tetapi juga praktik budaya yang diwariskan antargenerasi.

Hampir seluruh bagian pohon sagu dapat dimanfaatkan. Empulur batangnya diolah menjadi tepung, daunnya digunakan untuk membungkus kapurut dan membuat atap rumah, sedangkan pelepahnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.

Sagu juga menjadi sumber penghasilan. Rolan T. Satanduk, warga Desa Malancan, masih mengolah batang sagu secara manual. Satu pohon sagu tua dapat menghasilkan sekitar 15–17 karung tepung. Sebagian disimpan untuk konsumsi keluarga, sementara sisanya dijual kepada warga.

Namun, keberlangsungan sagu bergantung pada kelestarian hutan Mentawai. Kebun sagu mulai berubah menjadi sawah atau lahan tanaman komoditas. Aktivitas penebangan juga mengubah hutan yang selama ini menyediakan pangan, bahan bangunan, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan adat.

Kondisi Mentawai yang didominasi rawa, tanah gambut, dan curah hujan tinggi juga tidak sepenuhnya sesuai untuk pertanian padi sawah seperti di Jawa atau daratan Sumatera. Karena itu, meninggalkan sagu dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan lokal.

Kapurut mungkin terlihat sederhana. Namun, di dalam gulungan sagu dan daun yang dibakar itu tersimpan hubungan antara pangan, hutan, ekonomi, dan identitas masyarakat Mentawai. Menjaga kapurut berarti menjaga pengetahuan serta cara hidup yang telah diwariskan selama ratusan tahun.

Foto utama: Keisha sedang membakar kapurut di rumahnya Desa Malancan, Siberut Utara Kepulauan Mentawai. Novia Harlina/Mongabay Indonesia.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan pakan satwa periode 2016–2024. Kasus tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp10,2 miliar.

Tersangka diduga menyalahgunakan anggaran Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS untuk pengeluaran fiktif, kepentingan pribadi, dan kebutuhan lain yang tidak sesuai peruntukan. Mencuatnya kasus ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola serta kondisi satwa di kebun binatang milik Pemerintah Kota Surabaya tersebut.

Atta Verin dari Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia menilai kasus itu menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pengadaan pakan. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya perlu memperbaiki sistem perekrutan, pemantauan, dan evaluasi manajemen KBS.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, Tony Sumampau, menegaskan bahwa kesejahteraan satwa tidak cukup dinilai dari ketersediaan pakan. Kandungan nutrisi, variasi makanan, kondisi kandang, kebersihan, serta kesempatan satwa menampilkan perilaku alaminya juga harus diperhatikan.

Sebagai contoh, satwa karnivora tidak seharusnya hanya diberi daging ayam karena harganya lebih murah. Mereka juga membutuhkan variasi daging merah, tulang, dan sumber kalsium. Tony mendorong agar kebun binatang dipimpin orang yang memahami konservasi, bukan sekadar memiliki kemampuan bisnis dan mencari pemasukan.

Manajemen KBS memastikan proses hukum tersebut tidak mengganggu perawatan satwa. Direktur Operasional dan Umum Perumda KBS, Nurika Widyasanti, menyatakan seluruh satwa dalam kondisi baik dan sehat. Pakan diberikan secara terukur pada pagi dan sore hari sesuai kebutuhan setiap spesies.

Kepala Departemen Animal Health KBS, Rahmat Suharta, mengatakan kondisi satwa dipantau setiap hari. Pemeriksaan feses dilakukan secara berkala dan vaksinasi diberikan setiap tahun. Dia juga membantah foto-foto satwa kurus yang kembali beredar di media sosial sebagai gambaran kondisi terkini. Menurutnya, foto tersebut merupakan dokumentasi lama dan tubuh ramping tidak selalu menandakan satwa kekurangan makanan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendukung pengusutan kasus ini secara transparan. Dugaan ketidakwajaran sebelumnya teridentifikasi melalui audit laporan keuangan KBS. Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah kota berjanji melanjutkan audit rutin oleh auditor independen. Anggaran KBS, tegas Eri, harus diprioritaskan bagi kebutuhan pakan, kesejahteraan pegawai, dan pemeliharaan satwa—bukan kepentingan pribadi.

Foto utama: Harimau sumatera koleksi KBS saat berada di kandang luar. Foto: Petrus Rizki/Mongabay Indonesia.