Tikus masih menjadi salah satu ancaman bagi pertanian padi. Ketika populasinya tidak terkendali, hama ini dapat merusak tanaman sejak awal masa tanam dan meningkatkan risiko gagal panen. Persoalan tersebut pernah terjadi hampir merata di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Berbagai metode pengendalian telah digunakan petani, mulai dari racun, pengasapan, dan gropyokan hingga pemasangan setrum listrik. Namun, sebagian cara itu tidak hanya kurang efektif, tetapi juga berbahaya. Penggunaan setrum di persawahan bahkan pernah menimbulkan korban jiwa.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang tetap relevan hingga kini: bisakah predator alami dikembalikan untuk mengendalikan tikus dengan lebih aman?

Salah satu percobaannya dilakukan melalui program “Ular Sahabat Tani”. Pada 8 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Panji Petualang serta sejumlah pegiat media sosial melepas 200 ular ke area persawahan.

Ular yang dilepaskan terdiri dari ular jali (Ptyas mucosa), koros (Ptyas korros), dan lanang sapi (Coelognathus radiatus). Ketiganya tidak berbisa dan merupakan bagian dari ekosistem setempat. Selain tikus, ular-ular tersebut juga memangsa burung dan kodok.

Keberadaan ular di sawah sebenarnya bukan hal baru. Namun, populasinya semakin sulit ditemukan karena habitatnya berubah dan ular kerap dibunuh. Hilangnya predator alami membuat tikus lebih leluasa berkembang di kawasan pertanian monokultur yang menyediakan makanan berlimpah.

Amir Hamidy, herpetolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, menjelaskan bahwa hanya sekitar lima persen ular darat di Jawa yang berbisa. Jenis rat snake yang dilepas di Indramayu umumnya memilih menghindar ketika bertemu manusia dan tidak menyerang kecuali diganggu.

Secara biologis, ular dapat menjadi pengendali tikus yang efektif. Ular jali mampu memangsa hingga 12 tikus sehari. Satwa yang aktif pada siang hari ini dapat masuk ke lubang tikus dan memiliki organ untuk mendeteksi bau mangsanya.

Kemampuan tersebut tidak dimiliki kucing atau anjing domestik. Insting berburu kedua hewan peliharaan itu berbeda dari predator alami, sementara tubuh ular memungkinkannya mengejar tikus hingga ke dalam sarang.

Ledakan populasi tikus juga berkaitan dengan perubahan ekosistem. Hutan dataran rendah di Jawa telah banyak berubah menjadi persawahan monokultur. Lingkungan semacam itu menyediakan makanan berlimpah bagi tikus, terutama ketika predator alaminya berkurang.

Namun, pelepasan ular tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan. Populasi yang terlalu banyak dapat mengganggu rantai makanan. Ular juga mempunyai predator alami, seperti biawak, garangan, elang, burung hantu, serta ular weling dan welang.

Pemanenan ular juga perlu dikendalikan. Jika ular kembali dieksploitasi secara berlebihan, keseimbangan yang ingin dipulihkan justru dapat terganggu.

Dengan demikian, ular berpotensi membantu petani mengendalikan tikus. Namun, keberhasilannya tidak cukup hanya dengan melepaskan ular. Seluruh ekosistem sawah, termasuk predator ular dan habitatnya, harus dijaga agar pengendalian hama berlangsung alami dan berkelanjutan.

Indonesia menguasai 47,3 persen pasar ekspor batubara termal dunia. Namun, menjadi pemasok besar ternyata tidak otomatis membuat Indonesia mampu menentukan harga. Batubara justru dijual terlalu murah, sementara hutan, sungai, dan masyarakat sekitar tambang menanggung akibatnya.

Kajian Transisi Bersih yang dirilis pada Juli 2026 menyebut persoalan ini sebagai underpricing. Istilah tersebut bukan sekadar berarti harga murah, melainkan harga yang berada di bawah nilai wajar setelah kualitas, kandungan energi, biaya logistik, syarat pengiriman, dan waktu transaksi diperhitungkan.

Peneliti membandingkan ekspor 20 negara eksportir terbesar sepanjang 2020–2024. Perbandingan dilakukan bukan hanya berdasarkan harga setiap ton, tetapi juga nilai energinya. Hasilnya, diskon batubara Indonesia lebih besar daripada yang dapat dijelaskan oleh perbedaan kandungan energi.

Mengapa negara pemasok besar justru memiliki posisi tawar lemah?

Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan kepada pembeli tertentu. Hampir 46 persen ekspor batubara Indonesia mengalir ke China dan India. Kedua negara memiliki pilihan pemasok lain sehingga dapat beralih ketika harga Indonesia dianggap kurang menarik.

Kajian tersebut menemukan, ketika harga batubara acuan naik 10 persen, harga ekspor Indonesia ke kedua negara rata-rata hanya meningkat 5,9 persen. Artinya, kenaikan harga acuan tidak sepenuhnya dinikmati eksportir.

Tekanan keuntungan kemudian mendorong perusahaan mengejar penjualan dalam jumlah lebih besar. Kewajiban memasok kebutuhan domestik dengan harga rendah juga disebut memperkuat dorongan tersebut. Namun, produksi berlebihan membanjiri pasar dan semakin melemahkan posisi tawar Indonesia.

Lingkaran ini mempunyai konsekuensi nyata bagi lingkungan. Menambah produksi berarti memperluas pembukaan lahan, membangun jalan angkut, serta menambah infrastruktur tambang.

Bakhrul Fikri, peneliti Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, menjelaskan bahwa dampaknya mencakup hilangnya hutan, pencemaran air, kerusakan lahan, gangguan tata air, dan peningkatan emisi. Lemahnya reklamasi juga membuat banyak lubang tambang dibiarkan terbuka.

“Masyarakat sekitar akhirnya menanggung penurunan kualitas lingkungan tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.”

Di Kalimantan Timur, Windhy Pranata dari Jaringan Advokasi Tambang menyoroti munculnya lubang tambang, jalan angkut, pelabuhan khusus, dan tempat penumpukan batubara yang memperluas pembukaan hutan. Tekanannya juga menjangkau sumber air serta ruang hidup masyarakat adat.

Menurut Fikri, biaya pemulihan lingkungan dalam jangka panjang berpotensi melampaui keuntungan yang diterima perusahaan maupun negara. Karena itu, mengejar produksi bukan jawaban yang memadai atas rendahnya harga jual.

Ia mendorong pembenahan tata kelola ekspor, transparansi harga, perbaikan perizinan, serta percepatan investasi energi terbarukan. Ketergantungan pada batubara perlu dikurangi agar keuntungan ekonomi tidak terus dicari dengan memperbesar kerusakan lingkungan.

Bagi Windhy, ukuran keberhasilan sektor batubara tidak semestinya berhenti pada besarnya produksi, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hutan, keselamatan masyarakat, dan percepatan transisi energi.

Masyarakat Adat Dayak Basap di Desa Tebangan Lembak, Kutai Timur, Kalimantan Timur, telah merasakan dampak pertambangan batubara selama sekitar 15 tahun. Kini, mereka menghadapi kekhawatiran baru setelah sebagian bekas konsesi PT Kaltim Prima Coal beralih kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara atau BUMNU, perusahaan milik Nahdlatul Ulama.

Analisis Yayasan Auriga Nusantara menunjukkan sekitar 14.187 hektar dari total 37.000 hektar wilayah Desa Tebangan Lembak telah dieksploitasi untuk pertambangan. BUMNU sendiri mengantongi izin usaha pertambangan khusus seluas sekitar 26.000 hektar yang tersebar dalam tujuh blok. Salah satunya berada di Tebangan Lembak dengan luas sekitar 1.812 hektar.

BUMNU belum melakukan eksploitasi. Namun, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mencatat sedikitnya 14 lubang bekas tambang di wilayah tersebut. Data MapBiomas juga menunjukkan lubang tambang mencakup sekitar 592 hektar.

Kerusakan hutan telah menyulitkan masyarakat memperoleh tumbuhan obat yang biasa mereka gunakan. Sungai pun tercemar dan tidak lagi layak dikonsumsi. Saat hujan, air berubah warna dan menjadi kental. Warga akhirnya bergantung pada air isi ulang serta bantuan air dari program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Makanya, enggak bisa diminum lagi. [Beli] air isi ulang saja [untuk minum],” kata Masri, warga Dayak Basap.

Kajian Kementerian Lingkungan Hidup menyebut Daerah Aliran Sungai Bengalon memiliki ekoregion sensitif dan rentan. Jika tutupan hutannya dibuka, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun.

Tambang juga mempersempit lahan pertanian masyarakat. Selama lima tahun terakhir, warga tidak lagi memanen padi gunung. Akibatnya, upacara adat Nembang Tahun yang hanya dilakukan setelah panen berhasil tidak dapat digelar.

Kekhawatiran bertambah karena warga adat merasa tidak dilibatkan dalam proses masuknya BUMNU. Mereka tidak menerima undangan konsultasi publik penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Informasi mengenai konsesi justru diperoleh secara tidak resmi.

“Kami tidak pernah dilibatkan,” kata Joni, anak Kepala Adat Dayak Basap.

Di wilayah hilir, warga Desa Sepaso juga menghadapi banjir berulang. Hilangnya pepohonan di Tebangan Lembak diduga mengurangi kemampuan kawasan hulu menyerap air. Saat hujan, air mengalir menuju Sepaso dan meluapkan Sungai Bengalon.

BUMNU menyatakan telah mengkaji peruntukan lahan dan memperoleh persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Perusahaan juga mengklaim memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan manfaat bagi umat.

Namun, masyarakat Dayak Basap tetap khawatir tambang baru akan mengulangi atau memperparah dampak yang telah mereka alami. Mereka kini memperjuangkan sekitar 5.000 hektar hutan tersisa di Tengkero Buduk agar diakui sebagai hutan adat.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah meninjau kembali pemberian konsesi batubara kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan tersebut dinilai berisiko memperluas industri ekstraktif, meningkatkan emisi, memicu bencana, serta memperbesar konflik dengan masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali menjadi sorotan. Sepanjang 2026, kepolisian menetapkan 40 orang sebagai tersangka dalam kasus yang mencakup 904 hektar lahan terbakar. Namun, hingga laporan Mongabay terbit pada 30 Agustus 2026, belum ada perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan pemeriksaan kebakaran di konsesi perusahaan. Walhi Riau telah menyerahkan temuan dan kajian mengenai empat perusahaan kepada Polda Riau pada penghujung Juli.

Keempatnya adalah PT Sekato Pratama Makmur (SPM), PT Meskom Agro Sarimas (MAS), PT Arara Abadi (AA), serta PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup membenarkan adanya indikasi kebakaran di konsesi tersebut. Berdasarkan penghitungan kementerian, luas areal terbakar mencakup 103,4 hektar di SPM, 146,2 hektar di MAS, 66,8 hektar dalam konsesi AA, serta 71 hektar di RAPP. Sebanyak 510,3 hektar lainnya tercatat di luar konsesi AA.

Rizal Irawan, Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH/BPLH, mengatakan pemeriksaan terhadap keempat perusahaan masih berlangsung. “Untuk keempat perusahaan itu sedang verifikasi lapangan,” katanya.

Kepolisian menyatakan proses hukum dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Penyidikan tidak hanya menelusuri orang yang berada di lokasi kebakaran, tetapi juga asal api, motif, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Meski demikian, organisasi lingkungan mendesak agar pemeriksaan segera menghasilkan perkembangan yang jelas. Kebakaran di dalam konsesi perlu ditindaklanjuti melalui pembuktian pertanggungjawaban, bukan berhenti pada identifikasi lokasi dan penyegelan.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, mempertanyakan keseriusan penegakan hukum terhadap korporasi. “Tinggal keberanian dan kemauan penegak hukum. Jangan hanya penegakan hukum suka-suka.”

Desakan serupa datang dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari. Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jikalahari, meminta kepolisian menuntaskan penyelidikan dan cermat memilih ahli pidana. Menurutnya, pendapat ahli memiliki peran penting dalam penanganan perkara karhutla.

Jikalahari mengingatkan pengalaman kasus 2015, ketika proses hukum berhenti dengan alasan antara lain lahan dikuasai masyarakat dan perusahaan telah melakukan upaya pemadaman.

Dari pihak perusahaan, APRIL Group menyatakan perusahaan dan mitra pemasok mematuhi regulasi pencegahan serta penanganan karhutla. Mereka juga menyebut terus berkoordinasi dengan pemerintah dan merespons kebakaran di dalam maupun sekitar konsesi. Sementara itu, jawaban tertulis APP Sinar Mas belum diterima Mongabay hingga artikel terbit.

Penetapan tersangka terhadap perusahaan tetap membutuhkan pembuktian. Namun, bagi organisasi lingkungan, proses yang masih berlangsung harus disertai kejelasan tindak lanjut. Penanganan puluhan tersangka perorangan belum menjawab pertanyaan mengenai pertanggungjawaban atas kebakaran yang ditemukan di konsesi perusahaan.

Muncul dalam gelap dan terbang nyaris tanpa suara membuat burung hantu sering dianggap menyeramkan. Padahal, kemampuan itu bukan tanda kekuatan gaib, melainkan hasil adaptasi untuk berburu. Sayangnya, ketakutan justru membuat satwa ini menjadi korban kekerasan.

Pada Januari 2026, seekor burung hantu jenis Tyto alba ditembak mati di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, karena dianggap mengganggu. Pada Agustus, kekerasan kembali terjadi. Tiga pria di Manggarai Barat memukul dan membakar burung yang diduga celepuk flores (Otus alfredi).

Para pelaku mengaku percaya burung tersebut membawa pertanda buruk dan berkaitan dengan ilmu hitam. Mereka meyakini pembakaran dapat menghilangkan ancaman sihir.

“Tindakan kekerasan terhadap satwa tidak dapat dibenarkan. BBKSDA NTT menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan tindakan yang dilakukan terhadap satwa tersebut,” ujar Adhi Nurul Hadi, Kepala BBKSDA NTT, Kamis (13/8/26).

Lantas, apa yang membuat burung hantu begitu piawai beraktivitas dalam gelap?

Studi genom terhadap 11 spesies yang dipublikasikan dalam Genome Biology and Evolution pada 2020 mengungkap adaptasi pada penglihatan dan pendengaran. Penelitian tersebut menemukan pengemasan DNA yang tidak lazim pada sel retina, yang membantu menyalurkan lebih banyak cahaya menuju fotoreseptor.

Wajah berbentuk piringan dan posisi telinga tidak simetris juga membantu mendeteksi keberadaan mangsa. Gemerisik kecil dapat menjadi petunjuk lokasi makanan, bahkan ketika cahaya sangat terbatas.

Kemampuan terbang senyap memiliki rahasia lain. Tinjauan ilmiah dalam Interface Focus pada 2017 menjelaskan tiga struktur bulu yang membantu meredam suara: gerigi halus di tepi depan, permukaan menyerupai beludru, dan rumbai lembut di tepi belakang.

Perpaduan tersebut membuat kepakan sayap sulit terdengar. Penampilan yang terasa misterius sebenarnya merupakan perlengkapan berburu yang terbentuk melalui evolusi.

Manfaat burung hantu pun dekat dengan kehidupan manusia. Serak jawa, yang berwajah putih berbentuk hati, merupakan predator tikus. Riset yang dikutip dalam artikel menyebut seekor burung dewasa dapat memangsa 1.000-1.300 tikus setiap tahun.

Di beberapa perkebunan yang menjalankan program rumah burung hantu, kerusakan tanaman akibat tikus dilaporkan turun dari 12 persen menjadi 2 persen.

Namun, setiap jenis burung hantu memiliki habitat berbeda. Celepuk flores, misalnya, menghuni hutan pegunungan Flores dan dikategorikan Genting atau Endangered oleh IUCN. Identitas burung yang menjadi korban di Manggarai Barat sendiri masih disebut sebagai dugaan.

Kepercayaan terhadap burung hantu juga tidak selalu melahirkan kekerasan. Di Minahasa, manguni dihormati sebagai pembawa pesan leluhur. Penghormatan tersebut justru membantu melindunginya dari perburuan.

Burung hantu bukan pembawa petaka. Memahami cara hidup dan perannya membantu kita melihat bahwa satwa yang ditakuti itu justru layak dilindungi.

Foto utama: Pungguk wengi [Ninox rudolfi] beraktivitas malam hari. Foto: Muhammad Soleh/Sumba Wildlife.

Memberikan roti, biskuit, atau camilan kepada monyet liar sering dianggap sebagai pengalaman menyenangkan. Pengunjung dapat melihat satwa itu dari dekat, sementara monyet memperoleh makanan tanpa harus mencarinya. Namun, tindakan yang terlihat baik ini justru dapat mengganggu kesehatan, mengubah perilaku alami, dan meningkatkan risiko penularan penyakit.

Secara alami, sistem pencernaan monyet dirancang untuk mengolah buah hutan, dedaunan, serangga, serta makanan berserat lainnya. Mikroorganisme di dalam ususnya membantu mengubah makanan tersebut menjadi energi sekaligus menjaga sistem kekebalan tubuh.

Masalah muncul ketika makanan alaminya digantikan camilan manusia yang tinggi gula dan lemak, tetapi rendah serat. Perubahan pola makan dapat mengacaukan komunitas mikroorganisme di dalam usus. Kondisi ketidakseimbangan ini disebut disbiosis.

Penelitian terhadap beruk (Macaca nemestrina) di Perak, Malaysia, membandingkan dua populasi dengan tingkat interaksi manusia berbeda. Kelompok pertama hidup di Lumut Mangrove Park, kawasan perkotaan tempat monyet sering diberi makan. Kelompok kedua berada di Segari Melintang Forest Reserve, habitat dengan paparan manusia lebih rendah.

Hasilnya, monyet yang sering berinteraksi dengan manusia memiliki keragaman mikrobiota usus lebih rendah. Disbiosis berpotensi melemahkan sistem imun serta membuat satwa lebih rentan terhadap penyakit.

Peneliti juga mendeteksi antigen Giardia, parasit penyebab diare, pada sekitar 20 persen sampel kotoran monyet di kawasan mangrove perkotaan. Selain itu, ditemukan Helicobacter macacae, bakteri yang berkaitan dengan infeksi usus.

Kedekatan manusia dan monyet menciptakan ruang bagi perpindahan patogen antarspesies. Penyakit dapat bergerak dari satwa ke manusia maupun sebaliknya. Karena itu, persoalan memberi makan monyet bukan hanya menyangkut kesehatan satwa, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Dampaknya turut terlihat pada perilaku. Monyet yang terbiasa menerima makanan kehilangan ketertarikan terhadap pakan alami. Mereka kemudian mendekati pengunjung, kendaraan, atau permukiman untuk mencari makanan. Sebagian bahkan menjadi agresif ketika tidak memperoleh apa yang diharapkan.

Kerusakan habitat memperburuk masalah. Ketika makanan alami berkurang, monyet memasuki permukiman, mengambil bahan makanan warga, bahkan masuk ke rumah. Perilaku tersebut memicu keresahan dan memperbesar konflik antara manusia dan satwa.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memulihkan persediaan makanan di habitatnya. Di Desa Sempor, Kebumen, penanaman pohon jambu biji di hutan dilakukan untuk menyediakan pakan alami agar monyet tidak lagi bergantung pada makanan manusia.

Pendekatan ini lebih tepat dibandingkan menangkap atau mengusir satwa. Menjaga habitat dan menyediakan pohon pakan membantu monyet mempertahankan pola hidup alaminya.

Tidak memberi makan bukan berarti tidak peduli. Justru dengan menjaga jarak, tidak menawarkan camilan, dan membiarkan monyet mencari makan sendiri, manusia membantu melindungi kesehatan serta perilaku alaminya. Monyet liar seharusnya tetap liar, bukan dibuat bergantung pada pemberian pengunjung.

Foto utama: Monyet ekor panjang yang juga menyukai makanan manusia. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.