Angin kencang mengubah upaya pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi tragedi. Enam personel terjebak kobaran api di Pusung Lingkerm, Kabupaten Probolinggo, pada 15 Oktober 2026. Tiga orang meninggal di lokasi, sementara seorang lainnya meninggal setelah menjalani perawatan di RSUD Tongas. Dua korban luka bakar berat dirawat di Surabaya.

Peristiwa ini memperlihatkan besarnya risiko yang dihadapi petugas dan relawan ketika medan terjal, keterbatasan air, serta perubahan arah angin bertemu di lokasi kebakaran.

Kebakaran bermula dari laporan api di ladang sekitar Blok Pusung Dawa yang berbatasan dengan taman nasional pada 13 Oktober. Petugas dan warga melakukan pemadaman manual menggunakan alat pemukul atau gepyok karena lokasi sulit dijangkau kendaraan dan jauh dari sumber air. Api sempat dinyatakan padam keesokan harinya, tetapi asap tebal kembali terlihat pada 15 Oktober. Ketika personel berusaha mengendalikan api dan membuat penyekatan, angin kencang menyebabkan sejumlah anggota tim terjebak. Balai Besar TNBTS kemudian menutup area wisata Penanjakan mulai 17 Oktober malam hingga waktu yang belum ditentukan.

BNPB menekankan bahwa keselamatan personel harus menjadi bagian utama penanganan kebakaran. Kondisi api, arah dan kecepatan angin, karakter medan, serta jalur evakuasi perlu terus diperhitungkan.

“Setiap langkah penanganan harus didukung penilaian risiko yang cermat. Juga pemantauan kondisi lapangan secara berkelanjutan, jalur evakuasi, komunikasi dan koordinasi,” kata Berton SP Panjaitan dari BNPB.

Kesiapan peralatan, prosedur keselamatan, dan kemampuan evakuasi diperlukan agar upaya melindungi lingkungan tidak kembali merenggut nyawa mereka yang berada di garis depan.

Sementara itu, kebakaran melanda kawasan Gunung Arjuno dan Tahura R. Soerjo sejak 16 Oktober. Sebanyak 110 pendaki berhasil dievakuasi.

“Semua berhasil dievakuasi melalui Kop-Kopan. Semua aman dan selamat,” kata Sugeng Hariadi, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan. Jalur pendakian Arjuno-Welirang ditutup sementara, sedangkan pemadaman dilakukan menggunakan peralatan manual dan sekat bakar. Hingga 17 Oktober 2026, luas terbakar yang tercatat di wilayah Mojokerto mencapai 170 hektar; luasan di Pasuruan belum terakumulasi. Pengendalian difokuskan pada lokasi yang dapat dijangkau dengan aman.

Dampaknya juga menjalar ke kebutuhan dasar warga. Sekitar empat kilometer pipa air bersih Desa Jatiarjo rusak akibat kebakaran. Jaringan tersebut melayani 2.500 rumah dengan sekitar 7.700 jiwa, sehingga warga sementara bergotong royong mengambil air dari sumber terdekat. “Butuh dana puluhan juta untuk memperbaiki jaringan pipa air minum,” kata Dardiri, Kepala Desa Jatiarjo. Dia mendesak penyelidikan penyebab kebakaran yang menurutnya berulang di titik serupa. Walhi Jawa Timur turut meminta penguatan pencegahan.

Walhi Jatim mendata hingga Agustus 2026 total sekitar 10.000 hektar hutan di Jatim telah terbakar. Sekitar 80% berada di bawah pengelolaan negara seperti taman nasional, dan tahura.

Foto utama: Api melalap Gunung Arjuno, sekitar 20 hektar ludes.terbakar Foto: UPT Tahura R Soerjo.

Enam kantong plastik biru tergeletak di semak pinggir jalan Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ketika diperiksa petugas pada Mei lalu, isinya ternyata limbah medis. Sebagian pembungkus sudah robek, sementara lokasi mudah dijangkau warga, termasuk anak-anak.

Temuan tersebut membuka persoalan di balik berkembangnya layanan kesehatan dari rumah ke rumah: setelah pelayanan selesai, siapa memastikan jarum suntik, perlengkapan infus, dan bahan medis bekas masuk jalur pengelolaan yang aman?

Penelusuran Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru menemukan nota pembelian obat dan perlengkapan medis yang mengarah kepada tenaga kesehatan penyedia layanan home care mandiri. Dia mengakui asal limbah, tetapi membantah membuangnya langsung karena telah membayar pengepul untuk menerimanya. Di tempat pengepul, petugas kembali menemukan limbah medis, tetapi tujuan penyerahan berikutnya tidak jelas. DLH menghentikan penelusuran karena bukti belum cukup untuk memastikan pelaku pembuangan. Limbah kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara Puskesmas Sungai Besar agar tidak terus berada di ruang terbuka.

Persoalan pengawasan turut muncul dalam perubahan perizinan. Menurut Dinas Kesehatan Banjarbaru, pengajuan praktik mandiri melalui Mal Pelayanan Publik Digital tidak lagi disertai verifikasi lapangan seperti sebelumnya. Akibatnya, jalur pemeriksaan langsung terhadap kondisi praktik dan rencana pengelolaan limbah berkurang. Sementara itu, tempat penyimpanan puskesmas diperuntukkan bagi limbah pelayanannya sendiri, bukan sebagai penampungan praktik luar.

Temuan serupa di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar pada tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan masalah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir.

Syamsul Arifin, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, menegaskan kewajiban tenaga kesehatan memilah limbah sejak sumbernya. Limbah infeksius, benda tajam, farmasi, dan bahan kimia perlu wadah sesuai jenis serta pencatatan sebelum diserahkan kepada pengelola berwenang. Namun, praktik mandiri penghasil limbah sedikit juga membutuhkan sistem terjangkau.

“Prinsipnya tanggung jawab berjenjang, bukan blame individual,” katanya.

Dia mengusulkan titik pengumpulan yang diatur pemerintah, kerja sama dengan pengelola berizin, serta pembiayaan kolektif. Setiap perpindahan limbah perlu tercatat agar alurnya dapat diperiksa.

Keterbatasan fasilitas memperpanjang persoalan. Kajian Ombudsman Kalsel menyebut belum terdapat perusahaan pengolah dan penimbun limbah medis di provinsi tersebut. Limbah harus dibawa ke luar daerah, dengan hanya empat badan usaha pengangkut yang teridentifikasi dalam kajian. Biaya, tunggakan pembayaran, dan penundaan penjemputan hingga kontainer penuh dapat menghambat pengangkutan. Secara nasional, data SPEED KLH 2025 juga menunjukkan kesenjangan besar antara perkiraan timbulan dan limbah yang tercatat. Selisih itu tidak otomatis berarti pembuangan sembarangan, tetapi menyulitkan penelusuran. Karena itu, penguatan fasilitas, pencatatan, anggaran, dan pengawasan perlu berjalan bersama.

“Penegakan aturan dan fasilitasi bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” ujar Syamsul.

Ilustrasi limbah medis berupa jarum suntik, botol obat, dan kemasan bekas dibuang di lahan terbuka. Disampingnya terdapat kotak khusus pembuangan benda tajam atau safety box. Foto: Rendy Tisna/Mongabay Indonesia.

Bagi tukik, jarak antara sarang dan laut merupakan ujian pertama kehidupan. Setelah menetas di pantai berpasir, anak penyu harus merangkak menuju air sambil menghadapi predator. Sebagian tidak pernah mencapai laut, sementara yang berhasil masih harus melanjutkan perjuangan di habitatnya.

“Ancaman akan selalu mengintai tukik yang merangkak pelan menuju laut. Tak jarang, saat proses tersebut dilakukan, predator di darat memakannya,” kata Mohammad Mukhlis Kamal, pakar ekologi perairan dari IPB University. Perjalanan singkat di pantai menjadi fase kritis yang menentukan kesempatan mereka bertahan hidup.

Sebagian besar kehidupan penyu berlangsung di laut, tetapi betina kembali ke pantai untuk bertelur. Menariknya, lokasi tersebut bisa merupakan tempat mereka dahulu menetas.

Penelitian J. Roger Brothers dan Kenneth J. Lohmann dari University of North Carolina, yang diterbitkan dalam Current Biology pada 2015, menemukan hubungan antara kepadatan sarang dan perubahan kecil medan magnet bumi. Temuan itu mendukung dugaan bahwa penyu menggunakan petunjuk geomagnetik untuk menemukan kawasan bertelur, serta mungkin menyimpan ingatan terhadap medan magnet pantai kelahirannya. Namun, mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Mukhlis juga mengingatkan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian khusus di Indonesia.

Dari tujuh spesies penyu dunia, enam ditemukan di Indonesia: penyu hijau, sisik, lekang, belimbing, tempayan, dan pipih. Perlindungan sarang serta pendampingan pelepasan tukik menjadi bagian dari kegiatan konservasi. Namun, bantuan manusia tetap perlu memperhatikan kesejahteraan hewan, termasuk kebebasan dari rasa takut, stres, sakit, dan ketidaknyamanan, serta kesempatan mengekspresikan perilaku alami. Pelepasliaran bukan jaminan seluruh tukik akan bertahan. “Alamiahnya, tukik yang dilepasliarkan itu tidak semuanya hidup,” ujar Mukhlis. Upaya konservasi membantu mengurangi ancaman tanpa menghilangkan seluruh risiko alamiah yang mereka hadapi.

Ketika tumbuh dewasa, ancaman penyu juga berkaitan dengan aktivitas manusia.

Iman Wahyudin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut tangkapan tidak disengaja, pengambilan telur, serta pemanfaatan ilegal bagian tubuh masih menjadi persoalan. “Jalur migrasi penyu sebagai spesies migratori masih sering bersinggungan dengan aktivitas perikanan,” katanya. Alih fungsi lahan, sampah, dan limbah turut menekan habitat, sementara keterbatasan data menyulitkan pemahaman mengenai persebaran dan kebutuhan perlindungannya. Karena itu, menjaga penyu membutuhkan perhatian terhadap perjalanan hidupnya secara menyeluruh, dari pantai peneluran hingga perairan yang dilalui.

Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu 2026-2029 berfokus pada penyediaan data dasar, perlindungan, pelestarian, dan pengawasan hukum. Pengembangan pusat pembelajaran atau konservasi di tiga lokasi prioritas juga direncanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan warga. Pengumpulan data diperlukan agar perlindungan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Bagi penyu yang mampu kembali setelah menempuh perjalanan jauh, keberadaan pantai peneluran yang tetap terjaga menjadi bagian penting untuk melanjutkan siklus kehidupannya dan memberi kesempatan bagi generasi tukik berikutnya.

Foto utama: Tukik menuju laut untuk memulai kehidupannya di Pulau Denawan, Kalimantan Selatan. Foto: Riyad Dafhi Rizki/ Mongabay Indonesia.

Nama ngengat kepala maut terdengar seperti tokoh dalam cerita horor. Corak menyerupai tengkorak manusia pada tubuhnya memperkuat kesan menyeramkan tersebut. Namun, serangga ini tidak membahayakan manusia dan tidak beracun. Kehidupannya justru menyimpan cerita tentang perubahan dari ulat pemakan daun menjadi ngengat pencari madu.

Di Samarkilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, masyarakat terbiasa menjumpai fase ulatnya di sekitar tempat tinggal. Mereka membiarkannya hidup. “Ulat ini sering terlihat di pohon-pohon kecil di pinggir jalan,” kata Aman Tris, warga setempat.

Ngengat kepala maut termasuk genus Acherontia, yang terdiri dari tiga jenis. Acherontia atropos tersebar di Eropa, sementara Acherontia styx dan Acherontia lachesis ditemukan di Asia. Ketiganya memiliki kemiripan yang membuat pengenalan jenis perlu memperhatikan cirinya secara teliti. “Ketiganya sangat mirip dari ukuran, warna, dan siklus hidup.

Dinamakan ngengat kepala maut, karena ada bentuk tengkorak manusia di bagian toraks,” jelas Mardili, alumni Biologi Sains Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Corak pada bagian dada itulah yang melekat pada namanya dan membuat penampilannya mudah diingat.

Sebelum memiliki sayap, ngengat ini menjalani kehidupan sebagai ulat yang memakan daun muda.

Menurut Mardili, larva yang baru menetas berukuran sekitar satu milimeter, kemudian dapat membesar hingga 130 milimeter. Pada ujung ekornya terdapat bagian menyerupai tanduk. Ketika didekati, ulat biasanya membungkukkan sebagian tubuhnya ke belakang. Setelah melewati fase kepompong dan menjadi dewasa, makanannya berubah menjadi madu lebah. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan makan serangga ini berbeda sepanjang siklus hidupnya, dari masa pertumbuhan sebagai larva hingga tahap dewasa.

Kebiasaan mencari madu membawa ngengat kepala maut masuk ke sarang lebah. Bagi peternak, perilaku tersebut membuatnya dikenal sebagai hama minor karena mengambil persediaan madu.

Sumber yang dikutip artikel menjelaskan bahwa pelindung tubuhnya yang tebal membantu menghadapi sengatan lebah. Setelah masuk, ngengat mengeluarkan bau menyerupai lebah sehingga tidak dianggap sebagai ancaman. Kemampuan ini menjadi bagian menarik dari kehidupannya: di balik corak tengkorak yang mencolok, terdapat cara untuk memperoleh makanan di tengah koloni serangga lain.

Ngengat kepala maut aktif pada malam hari, sehingga keberadaannya tidak selalu mudah diamati. Meski masyarakat di Samarkilang mengenali ulatnya, pengetahuan ilmiah tentang serangga ini masih terbatas. Mardili menyebut belum banyak riset yang ditemukan mengenai ngengat kepala maut.

“Bisa jadi karena aktif malam hari, membuat peneliti kesulitan. Atau bisa juga, penelitian tentang ngengat kurang dianggap menarik,” ujarnya. Pernyataan itu masih berupa kemungkinan, tetapi menunjukkan adanya ruang penelitian lebih lanjut. Nama dan penampilannya mungkin lebih dahulu menarik perhatian, sementara perilaku, siklus hidup, dan interaksinya dengan lebah menyimpan banyak hal yang dapat dipelajari.

Foto utama: Inilah wujud ngengat kepala maut yang masih fase kepompong. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

Di Australia, ular menjadi bagian dari kehidupan alam, dari taipan pedalama (Oxyuranus microlepidotus) hingga ular cokelat timur (Pseudonaja textilis). Indonesia juga memiliki beragam jenis, termasuk kobra dan sanca. Namun, di Selandia Baru, ular darat bukan penghuni alami hutan dan padang rumputnya. Perbedaan ini menyimpan cerita tentang daratan yang terpisah, lautan yang menghalangi perpindahan satwa, serta ekosistem yang berkembang melalui jalur berbeda selama jutaan tahun.

Untuk memahami keunikan tersebut, kita perlu melihat jauh ke masa ketika Selandia Baru masih menjadi bagian dari Gondwana.

Sekitar 80 juta tahun lalu, daratan yang kemudian menjadi Selandia Baru mulai memisahkan diri dari benua besar tersebut. Pemisahan ini menghasilkan isolasi geografis yang panjang. Lautan luas, dalam, dan dingin menjadi penghalang bagi perpindahan reptil darat dari wilayah lain.

Berbeda dengan Indonesia yang berdekatan dengan daratan Asia, Selandia Baru tidak memiliki jalur darat yang memungkinkan ular datang dengan mudah. Jarak antardaratan menjadi faktor penting yang membatasi jenis satwa yang dapat mencapai dan menetap di kepulauan tersebut.

Isolasi juga membentuk kehidupan burung-burungnya. Kiwi, kakapo, dan takahe merupakan contoh burung yang hidup tanpa kemampuan terbang, dengan aktivitas yang banyak berlangsung di permukaan tanah. Dalam ekosistem tempat mereka berevolusi, cara hidup tersebut dapat bertahan.

Namun, kebiasaan bersarang di tanah dan keterbatasan menghindari predator pendatang membuat mereka rentan ketika lingkungan berubah. Karena itu, masuknya spesies asing menjadi persoalan besar bagi perlindungan satwa endemik. Keunikan yang terbentuk selama jutaan tahun dapat menghadapi tekanan baru dalam waktu jauh lebih singkat.

Ancaman masuknya ular kini berkaitan dengan aktivitas manusia. Kapal, pesawat, dan kargo perdagangan membuka kemungkinan satwa terbawa secara tidak sengaja.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Selandia Baru menerapkan pemeriksaan biosekuriti di pintu masuk internasional. Pengawasan barang dan penggunaan anjing pelacak membantu petugas mendeteksi keberadaan satwa yang tidak semestinya masuk.

Laporan penampakan ular juga memerlukan respons cepat. Pencegahan menjadi penting karena membiarkan predator asing berkembang dapat membawa konsekuensi bagi burung dan hewan kecil yang sebelumnya tidak menghadapi ancaman serupa.

Meski tidak memiliki ular darat asli, Selandia Baru tetap mempunyai predator yang berperan dalam ekosistem. Falcon Selandia Baru dan harrier memangsa hewan lain dari udara. Ada pula tuatara, reptil yang sekilas menyerupai kadal, tetapi berasal dari kelompok berbeda, yakni Rhynchocephalia. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa hubungan pemangsa dan mangsa tetap berlangsung dalam susunan satwa yang khas. Ketiadaan ular darat bukan berarti alam Selandia Baru bebas dari pemangsaan, melainkan memperlihatkan bagaimana sejarah geografis membentuk komunitas kehidupan.

Menjaga kekhasan itu kini bergantung pula pada kemampuan manusia mencegah masuknya spesies yang dapat mengganggu keseimbangannya, terutama melalui jalur perdagangan dan transportasi yang menghubungkan kepulauan tersebut dengan dunia luar.

Foto utama: Burung Takahe. Foto: Wikimedia Commons/Pseudopanax/Public Domain.

Label “hasil penangkaran” dalam dokumen perdagangan belum menjawab seluruh pertanyaan tentang asal-usul seekor monyet ekor panjang. Dari mana induknya berasal? Apakah kelahirannya tercatat? Apakah jumlah satwa sesuai dengan kemampuan fasilitas membiakkannya? Pertanyaan tersebut penting untuk menutup celah pengambilan Macaca fascicularis dari alam yang kemudian diklaim sebagai hasil penangkaran.

Fahma Wijayanti, pengajar Primatologi UIN Jakarta, menekankan perlunya pemeriksaan yang melampaui administrasi. “Yang pertama adalah tidak hanya mempercayai ‘klaim hasil penangkaran’ pada dokumen CITES,” katanya.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui penelusuran silsilah, identifikasi individu, catatan reproduksi, pemeriksaan genetik, dan pencocokan jumlah populasi. Riwayat setiap individu membantu menjelaskan asal-usul serta hubungan kekerabatannya, sementara rekaman kelahiran dapat dibandingkan dengan jumlah satwa yang dilaporkan. Audit fasilitas juga diperlukan untuk menilai kesesuaian data dengan kapasitas penangkaran. Rangkaian pemeriksaan tersebut memungkinkan klaim diuji menggunakan bukti pendukung. Dengan demikian, pencantuman kategori hasil penangkaran menjadi bagian dari proses verifikasi, bukan satu-satunya dasar untuk memastikan asal-usul satwa.

Pengawasan juga perlu menjangkau penentuan jumlah monyet yang dapat dimanfaatkan dari alam. Menurut Fahma, kuota tidak semestinya hanya dihitung sebagai persentase perkiraan populasi. Penetapannya memerlukan analisis populasi dan Non-Detriment Finding, yakni penilaian untuk memastikan pemanfaatan tidak merugikan kelangsungan populasi liar. Tren jumlah individu, struktur umur, rasio kelamin, kemampuan reproduksi, dan tingkat kematian perlu diperhitungkan.

Namun, kajian Mardiastuti dan kolega terhadap 369 publikasi periode 1992–2024 menemukan kesenjangan data populasi nasional serta pemantauan jangka panjang. Perbedaan metode survei juga menyulitkan perbandingan antarlokasi dan waktu.

Dalam perdagangan lintas negara, konsistensi pencatatan menjadi perhatian lain. Amanda Faradifa dari AfA Macaque Coalition mengatakan perbedaan laporan negara pengekspor dan pengimpor perlu ditelusuri.

“Perbedaan angka dalam laporan, bisa jadi petunjuk untuk menelusuri lebih jauh alur perdagangan monyet ekor panjang lintas negara,” ujarnya.

Meski demikian, ketidaksesuaian tersebut tidak otomatis membuktikan perdagangan ilegal atau penyamaran satwa tangkapan alam. Otoritas perlu mencocokkan data ekspor-impor, perizinan, jumlah satwa, dan informasi fasilitas, kemudian menindaklanjuti penyebab perbedaannya.

Keterbukaan data diperlukan agar pengawasan dapat melibatkan pihak independen. Kuota, realisasi perdagangan, produksi penangkaran, dan hasil pemeriksaan perlu tersedia untuk dievaluasi, dengan tetap melindungi informasi tertentu.

Amanda mengingatkan bahwa kategori captive-bred atau captive-born tidak dengan sendirinya membuktikan verifikasi independen terhadap setiap individu. Sementara itu, Fahma mendorong pengurangan penggunaan monyet dalam penelitian melalui metode alternatif seperti organoid, organ-on-chip, dan pemodelan komputer. Pengembangan tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap satwa liar sekaligus menjawab pertimbangan etika. “Efektivitas langkah-langkah tersebut juga bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan transparansi data yang digunakan sebagai dasar kebijakan,” katanya.

Perlindungan populasi membutuhkan bukti yang dapat diperiksa serta pengawasan yang berlanjut setelah dokumen diterbitkan.

Foto utama: Monyet ekor panjang akan diekspor untuk kebutuhan penelitian, yang rencana ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip penerapan kesejahteraan satwa liar. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia.