Babi kutil jawa bukan sekadar babi hutan biasa. Satwa bernama ilmiah Sus verrucosus ini merupakan satu dari tujuh spesies babi endemik Indonesia. Persebarannya terbatas di Pulau Jawa sehingga keberadaannya tidak dapat ditemukan secara alami di tempat lain.

Secara fisik, babi kutil jawa memiliki tubuh dan tulang lebih besar. Kepalanya besar dan berat, wajahnya memanjang, serta telinganya lebar. Rambut panjang menyerupai surai tumbuh dari tengkuk hingga bagian belakang tubuh. Kakinya relatif ramping, sementara ekornya panjang dengan sedikit rambut di ujungnya.

Satwa ini menghuni hutan sekunder pada ketinggian kurang dari 800 meter. Babi kutil jawa juga dapat ditemukan di hutan dataran rendah, perkebunan, semak belukar, dan hutan jati. Namun, perubahan kawasan menjadi lahan pertanian telah mengurangi banyak habitat alaminya.

Di alam, babi kutil jawa memiliki peran penting. Aktivitasnya membantu menggemburkan tanah dan menyebarkan biji tumbuhan. Peran tersebut dapat mendukung pemulihan lahan yang rusak serta menjaga regenerasi pohon. Jika populasinya terus berkurang, keseimbangan ekosistem tempat satwa ini hidup juga dapat terganggu.

Keberadaannya kini semakin mengkhawatirkan. Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN memasukkan babi kutil jawa dalam kategori terancam punah. Populasinya terus menurun akibat perburuan ilegal dan hilangnya habitat. Jumlahnya di alam belum diketahui secara pasti.

Di Taman Nasional Baluran, babi kutil jawa semakin sulit ditemukan sejak tahun 2000-an dan dianggap telah punah secara lokal. Upaya pemulihan dilakukan sejak 2018 melalui penyelamatan dan pelepasliaran. Namun, kematian janin menjadi salah satu kendala dalam pengembangbiakannya.

Selain daya reproduksi yang rendah dan sifatnya yang soliter, babi kutil jawa menghadapi sedikitnya enam ancaman utama. Ancaman itu mencakup perkawinan silang dengan babi hutan biasa, kerusakan dan fragmentasi habitat, persaingan mendapatkan sumber daya, perburuan karena dianggap hama, terbatasnya program konservasi, serta risiko penyakit.

Salah satu ancaman penyakit yang perlu diwaspadai adalah demam babi Afrika yang telah tercatat di 33 provinsi. Wabah dapat berdampak serius, terutama terhadap kelompok babi kutil jawa yang kecil dan terisolasi.

Meski terancam punah, babi kutil jawa belum berstatus satwa dilindungi di Indonesia. Penetapan perlindungan pun menyimpan dilema karena dapat meningkatkan harga satwa di pasar gelap dan memperpanjang proses perizinan dalam kondisi darurat. Karena itu, perlindungannya membutuhkan aturan yang tepat, perubahan anggapan masyarakat, serta kerja sama pemerintah, warga, dan praktisi konservasi.

Foto utama: Babi kutil jawa yang memerlukan status perlindungan agar populasinya stabil di alam liar. Foto: Wikimedia Commons/Adyah Ningtyas/CC BY-SA 4.0.

Sampah plastik bukan satu-satunya ancaman bagi laut Indonesia. Alat penangkapan ikan yang hilang, ditinggalkan, atau sengaja dibuang juga dapat terus menjerat satwa meski tidak lagi digunakan nelayan.

Sampah yang dikenal sebagai Abandoned, Lost, or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG) atau ghost gear ini dapat merusak habitat dan membunuh berbagai satwa laut. Pengelolaannya menjadi tantangan karena sekitar 90 persen nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2024 mencatat jumlah mereka mencapai 2,91 juta orang, sedangkan nelayan bukan skala kecil sekitar 323 ribu orang.

Salah satu alat tangkap yang berisiko tinggi menjadi sampah laut adalah gillnet atau jaring insang. Alat ini lazim digunakan nelayan kecil dengan kapal berukuran kurang dari lima gros ton untuk menangkap rajungan dan tongkol.

Jaring tersebut dibentangkan seperti dinding vertikal. Bagian atasnya dibuat mengapung, sedangkan bagian bawah diberi pemberat. Ikan yang berenang melewati mata jaring akan terjerat pada insang atau tubuhnya. Ketika hilang atau dibuang ke laut, jaring dapat terus menangkap ikan dan satwa lain tanpa terkendali.

Masa pakai gillnet juga relatif singkat. Jaring untuk menangkap tongkol, misalnya, perlu diganti setelah digunakan paling lama dua bulan. Diperkirakan terdapat sekitar 18.206 ton gillnet yang harus diganti setiap tahun. Tanpa sistem pengumpulan yang memadai, alat tangkap bekas tersebut berpotensi menjadi sampah laut.

Salah satu upaya penanganannya dilakukan melalui program Net Free Seas. Pada fase pertama sepanjang 2023–2025, program ini mengumpulkan dan mendaur ulang 10 ton sampah alat tangkap di Indonesia. Nelayan dari Pemalang, Pangandaran, dan Cilincing terlibat karena lokasinya relatif dekat dengan pabrik daur ulang di Bandung.

Fase kedua berlangsung sejak Oktober 2025 hingga September 2027 dengan cakupan hingga Jawa Timur dan Bali. Program ini berfokus pada pengelolaan sampah alat tangkap di pelabuhan perikanan sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi masyarakat pesisir.

Pelabuhan menjadi lokasi penting karena merupakan titik awal dan akhir kegiatan kapal penangkap ikan. Selama 2025, pengelolaan sampah plastik di 150 pelabuhan berhasil mengumpulkan 763,97 ton sampah dari 25.565 kapal. Pada 2026, sebanyak 143,38 ton dikumpulkan dari 8.857 kapal di 121 pelabuhan.

Pengelolaan ghost gear perlu melibatkan nelayan, pelabuhan, pelaku usaha, dan pemerintah. Selain mencegah kerusakan ekosistem, daur ulang jaring berbahan nilon dapat menciptakan ekonomi sirkular dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Video kucing berbintik yang berinteraksi dengan kucing peliharaan sering mengundang kekaguman di media sosial. Sebagian warganet bahkan berharap dapat memiliki anak hasil persilangan keduanya. Namun, bagi ilmuwan konservasi, perkawinan itu bukan sekadar peristiwa menggemaskan.

Proses tersebut disebut hibridisasi, yaitu kawin silang antara satwa dari jenis berbeda. Jika terjadi tanpa kendali, hibridisasi dapat mengikis identitas genetik satwa liar dan membuka jalan bagi penularan penyakit.

Di Indonesia, salah satu satwa yang rentan adalah kucing kuwuk atau kucing hutan (Prionailurus javanensis). Felid berukuran kecil ini hidup di sawah, pinggiran hutan, kawasan agroforestri, hingga perkebunan sawit.

Ukuran tubuhnya hampir sama dengan kucing peliharaan. Karena itu, kucing kuwuk sering disangka kucing kampung, meskipun bulunya memiliki pola bintik cokelat. Padahal, satwa ini dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018.

Erwin Wilianto, pendiri Yayasan Sintas Indonesia, menuturkan hibridisasi yang melibatkan satwa liar dilindungi merupakan tindakan ilegal. Persilangan dapat merusak kemurnian genetik, memengaruhi kesuburan keturunan, melemahkan kekebalan tubuh, atau menimbulkan kecacatan.

Secara alami, kucing liar cenderung menghindari perkawinan dengan jenis lain. Jika perilakunya telah berubah akibat campur tangan manusia, satwa tersebut juga semakin sulit dikembalikan ke alam.

Ancaman lain muncul melalui kontak langsung dengan kucing domestik. Kucing peliharaan dapat membawa penyakit atau menjadi perantara patogen yang sebelumnya tidak ditemukan di alam. Sistem kekebalan kucing hutan berbeda sehingga paparan tersebut dapat membahayakan kesehatannya.

Risiko ini terlihat dalam penelitian University of Edinburgh yang diterbitkan pada 2023. Peneliti memeriksa 120 kucing liar di enam kawasan prioritas konservasi Skotlandia Utara selama 2015–2019.

Hasilnya, sedikitnya 11 agen infeksius ditemukan beredar dalam kawanan hibrida. Di antaranya adalah feline immunodeficiency virus (FIV), feline leukaemia virus (FeLV), feline calicivirus, dan feline herpesvirus. Peneliti juga menemukan sejumlah bakteri penyebab penyakit.

Sebagian besar patogen itu berasal dari kucing domestik, kemudian berpindah ke satwa liar melalui kontak dan perkawinan silang. Hibridisasi pun menjadi ancaman ganda: mencampurkan susunan genetik sekaligus membawa penyakit.

Di Indonesia, risikonya meningkat ketika deforestasi mendorong kucing hutan keluar dari habitatnya. Pada saat bersamaan, permukiman manusia terus meluas hingga tepi hutan. Pertemuan antara kucing liar dan kucing domestik menjadi semakin mungkin terjadi.

Kucing hasil persilangan juga dipasarkan melalui platform jual-beli daring sebagai hewan eksotis bernilai tinggi. Komersialisasi ini dapat memperbesar permintaan dan mendorong lebih banyak praktik hibridisasi.

Kucing hutan yang mendekati permukiman bukanlah peluang untuk menghasilkan peliharaan eksotis. Kemunculannya justru dapat menjadi tanda bahwa habitatnya semakin menyempit. Menjaga jarak antara kucing domestik dan satwa liar penting untuk melindungi kesehatan, perilaku alami, dan identitas genetik kucing hutan.

Pada 18 Juni 2019, pukul 15.00 WIB, Anhar Lubis menemukan seekor anak gajah sumatera betina bernama Salma di dalam goa. Enam jam sebelumnya, dia bersama Tim Perlindungan Satwa Liar Forum Konservasi Leuser berjalan menyusuri hutan Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur.

Kondisi Salma memprihatinkan. Kaki kiri depannya hampir putus akibat jerat kawat baja pemburu. Tubuhnya mengalami dehidrasi berat dan sulit bergerak. Selama lebih dari dua jam, Anhar dan tim berusaha menariknya keluar dari gua.

Pertolongan pertama segera diberikan. Namun, mereka masih harus menggiring Salma keluar dari hutan menuju Conservation Response Unit Serbajadi. Proses itu baru dapat dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB. Meski telah dirawat intensif, nyawa Salma akhirnya tidak dapat diselamatkan.

Bagi Anhar, menemukan satwa liar dalam kondisi terluka bukan pengalaman baru. Sekitar 30 tahun hidupnya dihabiskan untuk merawat satwa, terutama gajah sumatera.

Anhar lahir di Meulaboh, Aceh Barat, pada September 1968. Sejak kecil, dia terbiasa melihat satwa liar di sekitar Hutan Ulu Masen. Ia meraih gelar dokter hewan dari Universitas Syiah Kuala pada 1996, kemudian memulai kariernya di Medan Zoo pada tahun yang sama.

Kebun binatang menjadi tempatnya mempelajari anatomi, perilaku, dan psikologi berbagai satwa. Pada 2001, ia bergabung dengan Sumatran Orangutan Conservation Programme dan merawat orangutan korban perburuan serta perdagangan.

Pengalaman tersebut mengajarkannya bahwa menyelamatkan satwa bukan hanya soal mengobati luka fisik. Satwa yang pernah disakiti manusia juga dapat mengalami trauma dan membutuhkan waktu untuk membangun kembali kepercayaan.

Sejak 2006, Anhar menjadi dokter hewan utama dalam Program Perawatan Kesehatan Gajah yang dijalankan Vesswic. Ia berkeliling Sumatera untuk memeriksa kesehatan gajah jinak di berbagai pusat pelatihan. Pada 2019, ia bergabung dengan Forum Konservasi Leuser sebagai Koordinator Leuser Rescue Team.

Dalam tugas tersebut, Anhar tidak hanya memberikan pertolongan medis. Ia juga menjadi penengah ketika konflik terjadi antara gajah dan manusia. Penyusutan hutan membuat gajah kehilangan ruang jelajah serta sumber makanan. Ketika memasuki kebun, satwa tersebut dianggap mengancam tanaman dan mata pencaharian warga. Risikonya, gajah dapat dibunuh, diracun, atau terkena jerat.

Menurut Anhar, komunikasi dengan masyarakat sama pentingnya dengan kemampuan medis. Warga perlu diajak berbicara menggunakan bahasa dan logika yang dapat diterima.

Pekerjaan ini juga mempertaruhkan keselamatannya. Pada 24 April 2022, Anhar terluka serius ketika menyelamatkan harimau sumatera yang terjerat di Tapanuli Selatan. Obat bius yang ditembakkannya belum bekerja ketika harimau tersebut menyerang. Ia digigit di punggung serta dicakar pada lengan dan paha hingga harus dirawat intensif.

Namun, pengalaman itu tidak membuatnya menjauhi satwa liar. Anhar memahami bahwa satwa yang terluka dan trauma hanya berusaha bertahan dengan nalurinya.

Pada 2022, Anhar menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dinobatkan sebagai ASEAN Biodiversity Heroes. Meski demikian, ia tidak menganggap dirinya pahlawan.

Kini, Anhar juga melatih dokter-dokter hewan muda dan membagikan pengalaman lapangannya. Baginya, menyelamatkan seekor gajah berarti menjaga kelompoknya, mempertahankan penghuni ekosistem, dan memastikan generasi mendatang tidak hanya mengenal gajah sumatera melalui film.

Foto utama: Anhar Lubis yang mendedikasikan hidupnya untuk gajah sumatera. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

Setiap ada kapal sayur merapat di Dermaga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta, warga langsung berkerumun. Semua sayuran berasal dari Jakarta, perjalanan lebih dari dua jam untuk merapat ke pulau. Kondisinya banyak tak lagi segar. 

Julian Puput Lendri, warga Pulau Kelapa, mengatakan sayuran yang tiba sering sudah layu, tetapi tetap diburu warga karena tak ada pilihan. “Di sini kalau sayur berebut. Kita sampai ke tukang sayur, semuanya habis. Mending kalau segar, nggak segar pula kita dapetnya, tapi cepat habis,” kata Julian.

Ketergantungan pada pasokan dari Jakarta juga membuat harga sayuran lebih mahal, kenaikkan bisa mencapai 50%. Saat cuaca buruk, kapal bahkan tidak dapat merapat sehingga pasokan sayur bisa terhenti hingga tiga hari.

Kondisi itu mendorong para perempuan Pulau Kelapa membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Hijau Daun sejak 2018. Mereka memilih hidroponik karena kondisi tanah yang berpasir, keterbatasan air bersih, serta ancaman banjir rob membuat sayuran sulit ditanam langsung di lahan. Mereka menanam kangkung, bayam, sawi, pakcoi, dan cabai dengan memanfaatkan rak hidroponik.

“Dengan menanam sayur sendiri secara alami, kita bisa memenuhi kebutuhan dapur sekaligus mendapat banyak manfaat,” ujar Rosda, Ketua KWT Hijau Daun Pulau Kelapa Dua.

Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka menampung air hujan di bawah rumah panggung. Saat kemarau panjang, warga juga mengumpulkan air buangan AC secara urunan. Upaya tersebut membuat KWT Hijau Daun meraih penghargaan sebagai program urban farming terbaik se-DKI Jakarta pada 2025 setelah berhasil memanen 21 kilogram kangkung di lahan terbatas.

Namun, hasil panen masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga. Pada April, misalnya, mereka memanen 1,6 kilogram pakcoy dan 2,6 kilogram cabai yang langsung habis dibeli warga. Saat ini hanya ada enam rak hidroponik aktif di seluruh Pulau Kelapa.

“Tanam, satu bulan setengah panen, selesai masa tanam, itu kan jadi nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan seluruh warga,” jelas Ardian, Sekretaris Kelurahan Kepulauan Kelapa.

Selain itu, KWT juga masih bergantung pada bibit dari pemerintah dan belum mampu memproduksinya secara mandiri dan berkelanjutan. Di sisi lain, mayoritas warga Pulau Kelapa bekerja sebagai nelayan sehingga belum banyak yang tertarik pada urban farming karena hasilnya membutuhkan waktu, sementara pendapatan dari melaut bisa diperoleh dalam hitungan hari.

Pemerintah kemudian mendorong warga mengenali kembali pangan lokal seperti taka atau kecundang (Tacca leontopetaloides), yang selama ini dianggap sebagai tumbuhan liar. Julian mengatakan pengetahuan mengenai tanaman ini mulai hilang di kalangan generasi muda.

“Kalau kecundang itu sebenarnya bagi orang pulau sendiri sudah lama, warga pulau kelahiran 80-an itu sudah mulai tidak mengenal kecundang. Malah dianggap sebagai tanaman hama. Itu kalau kita pasti kita selalu potong,” kata Julian.

Padahal, tanaman ini dapat menjadi pangan alternatif yang beradaptasi dengan kondisi pesisir. Pemerintah berencana mengembangkan tanaman lokal tersebut melalui pelatihan dan pendampingan bersama masyarakat, KWT, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian.

Bagi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), hidroponik dan akuaponik dapat menjadi pilihan bagi masyarakat pulau kecil untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar pulau. Namun, keberlanjutannya membutuhkan pendampingan, akses pasar, modal, serta pemetaan kondisi pangan sesuai kebutuhan masing-masing pulau.

Lembaran geomembran hitam terbentang di pesisir Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali. Di bawah terik matahari, Nengah Bantat dan istrinya, Ketut Keprug, sibuk menutup lembaran itu setelah seharian memproduksi garam. Meski usianya sudah 71 tahun, Bantat masih setia mempertahankan pekerjaan yang diwariskan keluarganya selama puluhan tahun. Namun, dia sadar kemungkinan besar tradisi itu akan berhenti di generasinya.

Bantat mulai menjadi petani garam pada 1979. Saat itu, ratusan warga di sepanjang pesisir Kusamba hingga Pesinggahan menggantungkan hidup dari produksi garam tradisional. Kini, jumlah petani garam terus menyusut. Anaknya pun memilih tidak meneruskan pekerjaan tersebut karena penghasilannya tidak menentu dan sangat bergantung pada kondisi alam.

“Tiang nak pedalem ajak panak tiang e. Men ngae uyah nak sing tentu (saya kasihan sama anak saya. Kalau jadi petani garam penghasilannya tidak tentu),” kata Bantat, pada Juni lalu.

Kondisi serupa dialami Nengah Diana, petani garam generasi terakhir di keluarganya. Menurutnya, tidak ada lagi anggota keluarga yang bersedia melanjutkan usaha penggaraman. Padahal, garam Kusamba dikenal memiliki metode pembuatan tradisional yang khas menggunakan palung, cekungan dari batang pohon yang menjadi warisan budaya masyarakat pesisir Bali.

Produksi garam di Kusamba terus mengalami penurunan. Pada 1970-an terdapat sekitar 180 petani garam. Saat penelitian pada 2022 jumlahnya tinggal 19 orang, dan ketika Mongabay berkunjung pada 2026, tersisa sekitar 14 petani. Produksi garam juga merosot drastis. Jika dibandingkan dengan 2014, produksinya turun hampir 100% pada 2024. Padahal, Klungkung pernah menjadi kabupaten penghasil garam terbesar di Bali.

Di balik penurunan produksi, abrasi menjadi ancaman terbesar bagi petani garam. Bantat mengaku belum pernah mengalami abrasi separah yang terjadi sejak 2023. Ombak tinggi beberapa kali menghantam area produksi, membawa batu-batu besar ke lahan penggaraman hingga proses produksi terhenti selama lebih dari sepekan. 

“Udah berapa kali kita mundur karena abrasi. Dulunya daratan, sekarang jadi laut.” 

Berbagai penelitian turut menunjukkan perubahan garis pantai di pesisir Klungkung akibat abrasi yang terus berlangsung. Di sisi lain, pembangunan Pelabuhan Tribuana untuk penyeberangan menuju Nusa Penida juga mempersempit ruang produksi garam masyarakat. Sejumlah petani bahkan kehilangan lahan penggaramannya karena kawasan tersebut berubah menjadi area pelabuhan.

Pemerintah mengakui garam Kusamba menghadapi ancaman kepunahan. Ni Made, Candrawati, Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung menyebut abrasi dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan sebagian lahan penggaraman tidak lagi dapat digunakan. Luas lahan yang tersisa kini sekitar 30-35 are.

“Ada dua lahan petani garam yang sudah tidak berfungsi karena abrasi,” kata Candrawati ketika ditemui di kantornya pada Jumat (19/6/26).

Upaya pemerintah membangun tanggul penahan abrasi sejak 2022 belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan. Ombak besar masih kerap melampaui tanggul, sementara keberadaan bangunan tersebut justru membuat ruang produksi semakin sempit dan menyisakan bebatuan di area penggaraman. Saat ini, bantuan pemerintah lebih banyak berupa sarana dan prasarana, sedangkan penanganan abrasi masih membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Bagi Bantat, membuat garam kini bukan lagi soal keuntungan besar. Di usia senjanya, pekerjaan itu menjadi cara mempertahankan warisan leluhur sekaligus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.