Komisi III DPR RI turun ke Lumajang, pada Jumat (2/10/15), untuk mendalami kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, dua petani penolak tambang pasir di Desa Awar-awar, Luamajang. Mereka juga akan mendalami adanya kelalaian kepolisian hingga jatuh korban.
“Kita akan datang ke sana, bahwa negara harus hadir dan negara harus berikan sanksi kepada siapapun yang melanggar dan ungkap siapapun yang terlibat,” kata Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (1/10/15).
Dia menilai, kasus Lumajang ini bukan peristiwa biasa. Rakyat, katanya, telah menjadi korban ketidakdilan negara. “Kita dorong, kasus pembunuh Salim dan penganiayaan Tosan harus diusut tuntas. Motif di balik itu juga diusut tuntas.”
Menurut dia, polisi harus mengusut para pelaku maupun dalang atau yang membandari aksi-aksi gerombolan ini. “Harus diusut dan ditangkap.”
Mereka juga akan mengusut dugaan kelalaian aparat kepolisian hingga peristiwa ini terjadi. Sanksi tegas, katanya, harus ditegakkan kepada aparatur keamanan atau petugas negara yang tak melaksanakan tugas melindungi hak-hak warga.
“Kalau (ternyata) ada kelalaian harus diberikan sanksi kepada pemimpin kepolisian, baik Kapolres maupun Kapolda.”
Ada dugaan polisi lalai, karena warga melaporkan ada ancaman pembunuhan dan intimidasi sepekan sebelum pembunuhan tetapi polisi tak bertindak tegas. Polisi hanya mengatakan, membentuk tim penyidik tetapi tak menindak pelaku yang jelas-jelas sudah mengancam.
“Sudah ada laporan dari warga tapi malah kejadian. Berarti itu ada ketidakoptimalan lindungi warga. Disitu negara gak adil.”
Kasus ini, katanya, juga menjadi bahan evaluasi baik dari sisi kamtibmas maupun peran-peran polisi agar persoalan seperti di Lumajang tak terjadi di daerah lain. Selain itu, kata Masinton, pemerintah baik pusta maupun daerah juga harus mengoreksi izin-izin pertambangan.
“Kami akan ke lokasi, ketemu warga, ketemu yang mengadvokasi warga. Bertemu aparatur kepolisian baik Polres maupun Polda. Kita akan desak polisi, kapolri, memberikan perhatian khusus. Kalau ada yang salah dalam koordinasi atau lalai jalankan tugas dan fungsi kamibmas, atau penegakan huum, aparatnya diberi sanksi.”
Koalisi Nasional Anti Pembantaian Petani yang antara lain terdiri dari Jatam, Walhi, KontraS, Pilnet, KPA menyambut baik tindakan Komisi III. Namun, mereka mendesak, penyelesaian kasus Lumajang dan pencegahan masalah serupa terjadi, mestinya dikerjakan lintas Komisi DPR, tak hanya Komisi III, yang membidangi masalah hukum.
“Harapan Koalisi, ke depan DPR buat pansus atasi konflik-konflik agraria. Khusus kasus Lumajang, Komisi II juga komit turun ke lapangan. Komisi VII (bidangi soal lingkungan hidup) juga harusnya turun investigasi di lapangan,” kata Ki Bagus Hadi Kusuma, pengkampanye Jatam, usai rapat dengan Komisi III.
Dia berharap, penyelesaian kasus tambang ini tak hanya berbicara hukum harus lintas sektoral. “Kita berharap, DPR bisa menekan pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri untuk terlibat aktif dalam penyeesaian di lapangan,” katanya.
Kasus Lumajang, kata Bagus, terjadi berawal dari pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang berlarut terutama di pesisir Lumajang. Padahal, wilayah pesisir selatan Jawa Timur, katanya, sudah menjadi kawasan rawan bencana nasional baik tsunami dan abrasi. Namun, pemberian izin tambang terus berjalan. “Ini sudah salahi aturan berlaku. Seharusnya, pesisir selatan Jatim otomatis jadi kawasan lindung, gak boleh buat tambang.”
Untuk itu, dari berbagai pembiaran ini, Koalisi mendesak penyelesaian tak hanya pada pada kasus Tosan dan Salim. “Pembantaian mereka harus diusut tuntas dan aktor harus ditangkap. Tapi akar masalah harus dituntaskan juga.”
Saat ini, polisi baru menangkap pelaku lapangan dan kepala desa yang diduga sebagai aktor intelektual. “Kasus ini jangan berhenti sampai sini. Kalau kasus ini tuntas, tapi masalah tambang pesisir Lumajang, tak tuntas, akan ada Salim dan Tosan lagi ke depan.”
Petisi dan tanggapan Kapolri
Protes dan solidaritas terhadap kekerasan petanipun mengalir. Salah satu tampak dalam petisi di Change.org, berjudul “Pak Badrodin, Tangkap Para Pembunuh Salim Kancil” yang dibuat Siti Maimunah, mewakili Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) pada 29 September 2015. Dukungan dan tandatangan kepada petisi ini terus mengalir, sampai Jumat pagi, tanda tangan sudah mencapai hampir 42.300 orang!
Kapolri Badrodin Haiti, pun menanggapi petini ini. Dalam tanggapannya dia mengatakan, telah memerintahkan jajaran mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan petani bernama Salim Kancil (52) dan Tosan (51), yang mengalami luka berat.
“Saya juga telah meminta Kapolda Jawa Timur bergerak cepat menangkap aktor intelektual di balik peristiwa ini. Saat ini, Polda Jatim telah menetapkan 22 tersangka,” katanya dalam laman tanggapan di Change.
Menurut dia, untuk mempercepat proses penyidikan kasus ini, Mabes Polri telah mengirimkan bantuan personil ke Polda Jatim dan Polres Lumajang.
Dia mendapatkan laporan kalau polisi lambat bertindak karena ancaman terhadap korban pernah dilaporkan ke polisi tetapi tidak ditanggapi. Untuk itu, dia sudah memerintahkan Kadiv Propam Mabes Polri mengecek kebenaran informasi dan menindak anggota polri yang salah atau lalai.
“Saya meminta kepada masyarakat yang mempunyai data dan informasi terkait kasus supaya disampaikan kepada Polri, baik di Polda Jatim atau Mabes Polri, agar Polri bisa mengungkap aktornya.”
Dari berita Mongabay, sebelumnya, menyebutkan, Sabtu (26/9/15), petani pejuang penolak tambang pasir, di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, Salim Kancil, tewas mengenaskan sedang warga lain, Tosan, mengalami luka serius. Kini Tosan dirawat intensif di RS Mawardi, Malang.
Dari keterangan Walhi Jawa Timur, menyebutkan, saat warga desa hendak menghadang kegiatan tambang pasir, diduga oknum kepala desa mengerahkan preman sekitar 30 orang untuk mengintimidasi warga. Seorang petani, Salim, dibawa dan dikeroyok dengan kedua tangan terikat. Mayatnya ditemukan di tepi alan dekat perkebunan warga. Korban lain, Tosan. Dia dijemput dari rumah dan dianiaya. Dia sempat melawan tetapi dihajar beramai-ramai. Bersyukur, berhasil diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit.