PLTA Kampar, kini dalam kondisi krisis air , karena daerah penyangga banyak terkikis menjadi kebun sawit. PLTA pun sempat setop operasi. Foto: Arsyad Rachim
Kebun-kebun sawit bak mengepung waduk Koto Panjang. Dulu, pohon-pohon beraneka ragam berubah menjadi monokultur. Kondisi ini, berimbas kepada ketersediaan air waduk. Tak pelak, air waduk kritis, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pun mati suri.
Kemiringan lahan cukup curam tak menjadi penghalang hutan menjadi kebun sawit. Alih fungsi lahan ini bisa dilihat selepas dari Rantau Berangin. Di kiri kanan jalan arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat, akan tampak tepian dan puncak bukit berhiaskan sawit. Padahal daerah ini resapan air PLTA.
Buntutnya, kondisi PLTA menjadi memprihatinkan. Pohon-pohon kayu berwarna hitam pekat bermunculan dari dasar Sungai Kampar.
Ketika air normal, pohon-pohon itu hanya tampak bagian ujung. Waduk berada sekitar 22 km dari Bangkinang atau 87 km dari Pekanbaru, tepatnya, Desa Merangin, Bangkinang Barat, Kampar. Pembangkit PLTA ada tiga unit dan memanfaatkan air Sungai Kampar dan Batang Mahat.
Kondisi DAS Kampar dan daerah tangkapan air di waduk PLTA Koto Panjang, makin kritis, bahkan sudah seminggu mati suri. Ini baru pertama terjadi sejak 19 tahun lalu PLTA berdiri.
Makruf Maryadi Siregar, Ketua Harian Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Riau mengatakan, pada beberapa literatur setingan awal luas hutan di sekitar tangkapan air waduk PLTA Koto Panjang 3.331 km2. Ia terdiri dari 2.142 km2 (64%) hutan lindung dan 1.189 km2 (34%) hutan konversi. Secara matematis, seluruh luas hutan itulah yang menyuplai air untuk menggerakkan tiga turbin PLTA.
Pada Desember 2015, katanya,hutan-hutan itu tersisa 886,1 km2. “Artinya hanya sisa sepertiga luas dipersyaratkan. Secara matematis, hanya satu turbin dapat diputar oleh air yang disuplai dari sisa hutan,” katanya, baru-baru ini.
Wilayah terdampak
Selain soal hutan, katanya, PLTA Koto Panjang pernah menjadi saksi bisu sejarah pengusiran warga perbatasan Riau dan Sumbar.
Secara geografis, desa-desa terkena dampak pembangunan waduk ada 10 desa dan harus ditenggelamkan. Delapan di Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau, dua lagi, di Sumbar.
Dampak otonomi daerah, delapan desa di Riau ini mengalami pemekaran hingga menjadi 13 desa. Sepuluh desa yang akan ditenggelamkan pindah dulu ke lokasi baru di sekitar waduk Koto Panjang.
Saat itu, masyarakat dijanjikan rumah semi permanen lengkap dengan fasilitas air bersih. Selain itu, ada kebun karet siap panen, masing-masing keluarga dijatah dua hektar. Ada juga ladang untuk palawija seperempat hektar, listrik, sarana dan prasarana umum lain-lain, seperti rumah ibadah, jalan, jembatan, dan jaminan hidup selama dua tahun.
Kala hutan penyangga berubah fungsi, PLTA Koto Panjang, Kampar, pun merana…Foto: Arsyad Rachim
Selain masyarakat, satwa-satwa seperti gajah, harimau, tapir, dan satwa yang dilindungi ikut dipindahkan ke tempat perlindungan yang cocok.
Rencana tinggallah rencana. Pelaksanaan tak sesuai harapan. Tak semua warga mendapatkan bagian sama. Kala itu, di beberapa desa sangat sulit air bersih, kebun karet belum tersedia, jembatan tidak dibangun dan jalan hanya sebagian beraspal. Sedangkan lahan pertanian tak subur dan berbatu.
Untuk menyambung hidup, sebagian besar masyarakat melakukan pembalakan liar di kawasan resapan air waduk Koto Panjang. Sebagian lagi memilih menjadi buruh kebun di daerah lain.
Pembalakan liar bukan saja oleh masyarakat setempat juga pihak luar, bahkan dibiayai cukong-cukong kayu.
Saat pembangunan berlangsung, banyak aktivis lingkungan, di dalam maupun luar negeri terutama Jepang sebagai pemberi pinjaman, berupaya menggagalkan pembangunan PLTA Koto Panjang.
Untuk memutar tiga turbin dengan kapasitas 114 MW, ia menghilangkan ekosistem hutan hujan tropis daratan rendah seluas 124 km2 atau 12.400 hektar. Luasan ini lebih dari seperlima luas Singapura.
Saat ini, sudah lewat dari pertengahan tahun, ketika mayoritas wilayah Indonesia memasuki musim hujan, beberapa wilayah di Riau justru kemarau. Titik api masih bermunculan, tanaman kerontang, sungai mengering dan PLTA tak bekerja optimal.
“Rehabilitasi catchment area pada daerah rusak akan segera ditanami kembali. Ini upaya yang bisa kita lakukan,” kata Alamsyah dari Seksi Evaluasi Badan Pengelola DAS (BPDAS) Indragiri Rokan.
Sebenarnya, BPDAS sudah memberikan bibit pohon gratis kepada masyarakat. Hanya laju sawit jauh lebih kencang.
Pemanfaatan sumber daya DAS tak berwawasan lingkungan juga menimbulkan banjir seperti terjadi awal tahun ini, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air.
Selain itu, berdampak buruk pula pada perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan hutan tersisa terancam.
“Satwa pun demikian. Mereka butuh air dan daerah jelajah. Jika air dan hutan tak ada, mereka akan punah, hanya tinggal nama,” kata Agus Haryanto PWS Specialist WWF.
Daerah jelajah satwa seperti harimau, tersisa di Bukit Bungkuk, Rimbang Baling, Riau, ataupun kawasan konservasi di Sumbar– habitat penting harimau.
Agus mengatakan, perlu ada kerjasama dengan mengenyampingkan ego sektoral semua pihak demi penyelamatan daerah resapan air di Koto Panjang.
“Ke depan akan ada tata kelola daerah aliran Sungai Kampar untuk menyudahi bencana ini,” katanya.
Terlihat ukuran tinggi muka air turun jauh. Foto: Arsyad Rachim
