Pada 2018 ini, Sumatera Selatan bukan hanya sibuk menyelenggarakan Asian Games, tapi juga menggelar pemilihan gubernur dan sejumlah bupati beserta wali kota. Mampukah peristiwa politik tersebut menjaga Asian Games 2018 bebas dari kabut asap?
“Semoga agenda politik ini mendorong Sumatera Selatan bebas kabut asap,” kata Dr. Tarech Rasyid dari Universitas IBA (Ida Bajumi) Palembang, baru-baru ini.
Tarech juga yakin tidak akan ada tim sukses pasangan calon yang akan melakukan pembakaran lahan gambut atau hutan, sebagai upaya merusak citra atau mendelegitimasi pasangan calon tertentu. Menurut dia, itu perilaku politik yang tidak beretika. Selain tidak etis, tindakan tersebut juga merugikan masyarakat Sumatera Selatan, termasuk kepentingan bangsa Indonesia. “Saya harap hal tersebut tidak terjadi. Masyarakat cerdas. Tahu mana kepentingan politik dan mana kepentingan masa depan lingkungan kita,” katanya.
Kecemasan kebakaran lahan gambut dan hutan sebagai alat legitimasi dipaparkan juga dari bakal calon gubernur maupun bupati di Sumatera Selatan periode 2018-2023. Ada Dodi Reza Alex sebagai calon gubernur yang disampaikannya selaku Bupati Musi Banyuasin (Muba). Kemudian Iskandar, Bupati Kabupaten OKI, yang kembali mencalonkan diri sebagai pemimpin kabupaten yang menjadi target restorasi gambut.
Kabupaten yang selama ini sering mengalami kebakaran lahan gambut dan hutan, selain OKI dan Muba, juga akan menggelar pemilihan kepala daerah yakni Banyuasin, Muaraenim, Lahat, Pagaralam dan Empatlawang.
Pemimpin peduli lingkungan
Tarech Rasyid berharap, masyarakat Sumatera Selatan akan memilih calon kepala daerah yang peduli lingkungan hidup. “Persoalan lingkungan saat ini menjadi fokus utama perbaikan Indonesia maupun International. Sebab, berbagai persoalan korupsi, pelanggaran HAM, bermuara pada eksplorasi sumber daya alam,” katanya.
Bagaimana menentukan kepala daerah yang peduli lingkungan hidup? Dijelaskan Tarech, pertama dapat dibaca dari jejak rekamnya. Lalu, baca visi dan misinya. “Kita harus kritis terhadap visi dan misi ini. Dapat saja dia menyatakan peduli lingkungan hidup, tapi kebijakan ekonominya justru mengancam. Paradoks sering kali kita menemukan visi pemimpin seperti ini,” ujarnya.
Edi Rusman, aktivis petani dari Desa Perigi Talang Nangka, Kabupaten OKI, menyatakan munculnya berbagai persoalan pengelolaan hutan dan lahan gambut, seperti konflik dengan masyarakat, banjir, dan pembangunan infrastruktur tidak tertata, telah mendidik masyarakat mengenal sosok pemimpin.
“Artinya, mereka tahu mana pemimpin yang harus dipilih. Mereka yang sudah dikenal sebagai perusak lingkungan hidup jelas tidak akan dipilih,” katanya.
Terkait penyelenggaraan Asian Games 2018 yang harus bebas asap, kata Edi, bukan hanya Asian Games tapi juga selamanya harus bebas asap. Tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut dan hutan. Soal kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja membakar lahan gambut, masyarakat di desanya akan melakukan patroli sebagaimana dua tahun terakhir ini. “Tinggal dukungan teknologi dan alat transportasi dari pemerintah agar pemantauan optimal,” ujarnya.
Dr. Yenrizal Tarmizi dari UIN Raden Fatah Palembang menilai, menghadapi tahun politik dan Asian Games 2018 yang harus bebas kebakaran, harus ada komitmen bersama para calon kepala daerah. Terutama dalam hal mencegah kebakaran dan rusaknya hutan.
“Komitmen ini, dapat dilakukan KPU yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Misalnya para bakal calon bersama tim sukses dan pendukungnya yang turut serta menjaga Sumatera Selatan dari kebakaran. Juga, menyatakan pembangunan yang mereka jalankan jika terpilih akan berpijak pada kepentingan ekologi yang lestari,” katanya.
Dr. Najib Asmani, staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang perubahan iklim, menyatakan setuju adanya komitmen bersama para bakal calon guna menjamin Sumsel bebas asap pada 2018 ini. “Terlebih, mengusung pembangunan berbasis pelestarian dan perlindungan lahan gambut beserta hutan tersisa,” tandasnya.
Banner: Danau yang mengering di lahan gambut. Foto: Rhett Butler/Mongabay