Bendungan Bener, satu dari 59 bendungan proyek strategis nasional, dan penyediaan infrastruktur prioritas. Data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ada 21 proyek irigasi dan bendungan di Jawa, 11 di Sumatera, 10 Nusa Tenggara Timur dan Barat, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain.
Baca juga: Jaga Lahan Tani, Warga Wadas Tolak Penambangan Batu (Bagian 1)
Bendungan di Jawa, terutama untuk irigasi, mengurangi banjir, dan menyediakan air baku. Begitu juga Bendungan Bener, Purworejo, dengan target mulai bangun pada 2019, dan jadi bendungan tertinggi di Indonesia, 169 meter. Tiga fungsi itu akan dipenuhi bendungan bener, selain pembangkit listrik.
Sunjoto, ahli bendungan mengatakan, keperluan bendungan di Indonesia terutama di Jawa tak terelakkan. Terutama karena pulau berpenduduk paling padat di Indonesia ini alami defisit air.
“Pulau Jawa itu sudah parah banget, parah defisitnya,” katanya pertengahan April lalu. “Bendungan salah satu solusi. Sebenarnya ada banyak cara. Yang bisa menghasilkan air yang besar ya dengan bendungan.”
Cahyono Agus, guru besar ilmu tanah hutan Universitas Gadjah Mada mengatakan, daya dukung bumi terhadap intensitas manusia sudah makin berkurang.
“Seluruh mahluk hidup itu membutuhkan air. Tidak hujan selama tiga bulan saja, misal, akan banyak proses kematian,” katanya. “Kodrat alami, air disimpan instalasi raksasa berupa perakaran-perakaran hutan, lalu danau-danau alam.”
* * *
Keperluan air yang tinggi, sedang daya penyimpanan rendah, membuat manusia kekurangan air. Salah satu solusi, pembuatan bendungan. Cahyono tak menolak bendungan, tetapi harus didukung konservasi dengan tanaman, lebih sesuai dengan kodrat alam.
“Kalau membuat bendungan tapi tidak didukung zona air kehidupan berupa instalasi raksasa bumi dengan hutan-hutan di atasnya, air akan cepat habis. Cepat tertutup oleh erosi. Air juga tidak berkualitas.”
Baca juga: Ribuan Pohon Durian Terancam Proyek Bendungan Bener (Bagian 2)
Menurut Sunjoto, juga guru besar jurusan teknik sipil dan lingkungan Universitas Gadjah Mada ini, kecukupan air yang tersedia untuk hidup mengecil. Kebutuhan air biasa 500-600 meter kubik per orang per tahun, yang tersedia di Jawa, kurang dari itu.
“Air hujan jatuh di Jawa, yang bisa dimanfaatkan, tak lari ke mana-mana jauh dari angka itu. Kalau dihitung sekarang mungkin air ada itu tinggal separuh,” katanya.
Cahyono bilang, jumlah air di bumi keseluruhan 1,4 triliun km kubik, yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan kehidupan kurang dari 1%.
Sayangnya, sebagian besar air ada di lautan, sungai, danau, dan penampung alami lain.
“Defisit terjadi karena jumlah hujan yang kelihatan agak berkurang, yang ada ini pun tidak tersimpan dengan baik di zona kehidupan.”
Menurut dia, air hujan masih bisa terserap dengan hutan, dan vegetasi lain, keluar sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan manusia. Saat ini, katanya, hutan banyak rusak hingga tak bisa menyimpan air hujan.
Baca juga: Bendungan Bener Bakal Masok Air Bandara Baru Jogja (Bagian 3)
Sisi lain, sungai justru jadi saluran pembuangan air hujan ke laut, bukan saluran air kehidupan. “Sementara sungai-sungai sendiri banyak tersumbat, banyak tak berfungsi baik. Hutan kanan kiri juga hilang hingga gak mampu menyimpan air dengan baik.”
Dia bilang, bendungan di Jawa, suatu keharusan tetapi jangan mengandalkan bangunan fisik. “Membangun bendungan tapi bagian atas erosi, longsor, akan menutup atau mengurangi usia dan daya dukung bendungan itu. Bisa lebih berbahaya saat ada material, bisa jadi bencana kemanusiaan.”
Sunjoto mengatakan, bendungan sebagai pengendali pasokan air. Keluar air dari bendungan bisa diatur. Saat kemarau, saluran air dibuka dan mulai kosong diisi pada musim hujan.
Selain pembangunan bendungan, langkah lain menutup defisit air dengan pembuatan terasering, memperbanyak embung, dan penghijauan bukit gundul.
“Bukit gundul harus dihijaukan supaya air hujan jatuh bisa masuk meresap ke tanah. Pembangunan bendungan tak bisa dielakkan. Tetapi itu bukan satu-satunya, karena hanya membangun bendungan juga tak cukup.”
Sementara di perkampungan dan lingkungan urban konservasi air bisa dengan memperbanyak sumur resapan. “Supaya air tidak lari, masuk ke tanah jadi air tanah bisa dipakai saat musim kering.”
Cahyono mengusulkan revegetasi agar air tersimpan baik di dalam tanah dan tak terbuang percuma ke laut.
“Di situ instalasi raksasa bumi dalam bentuk perakaran-perakaran mampu menyerap air hujan ini lebih banyak. Sungai-sungai direvitalisasi dan difungsikan kembali, jalur di kanan kiri sungai tetap sebagai jalur hijau.”
Soal pemanfaatan air tanah yang besar oleh hotel dan apartemen seperti di Yogyakarta dan beberapa kota besar lain, kata Sunjoto, hal itu membahayakan cadangan air.
Dia bilang, perlu aturan agar pemanfaatan air tanah terkendali dan kelestarian terjaga.
“Bayangkan, apartemen 10 lantai, mengambil air dibanding rumah biasa kan njomplang. Padahal ia menangkap air kan lokasinya sempit. Tidak sempat mengkonservasi air.”
Dia usulkan aturan, misal, hotel bisa gunakan air sekian dalam setahun, dengan catatan membuat sistem konservasi di hulu. “Dibuatlah di sana, toh nanti air bisa dimanfaatkan bersama.”
Upaya itu, katanya, bukan bagian dari tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) tetapi kewajiban yang harus dipenuhi di luar itu.
“Diberi izin kalau bikin sistem konservasi. Bentuk bisa embung, bisa macam-macam.”
Tak hanya hotel, katanya, PDAM pun ketika mengambil sekian ribu meter kubik per tahun harus bertanggung jawab meresapkan sekian ribu meter kubik ke tanah. “PDAM tak boleh mengambil, menjual air seenaknya dan tak mengkonservasi. Itu hak rakyat.”
Menurut Sunjoto, yang bisa dilakukan warga kala mengkonservasi air, yakni, hemat dan saat hujan jangan biarkan air terbuang percuma.
“Jangan sampai keluar dari halaman. Bikinkan lubang, tempat meresapkan air ke tanah. Kalah seluruh rumah bisa menghalangi air supaya tak keluar halaman nanti jalan juga tak bakal banjir.”
Kembali ke pembangunan bendungan, katanya, bertujuan meningkatkan kesejahteraan, bukan malah pemiskinan.
“Kalau mau membangun bendungan itu kan menuju kesejahteraan. Jangan ciptakan tak kesejahteraan,” katanya.
Dia contohkan, dalam pembebasan lahan atau pemberian ganti untung. “Mereka yang pindah harus jadi lebih sejahtera, jangan sebaliknya. Ini prinsip.”
Serahkan ke Kementerian Lingkungan
Sunjoto bilang, agar fungsi bendungan optimal, dengan masa pemanfaatan panjang, pengelolaan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Seperti di Jepang, bendungan itu dibangun Pekerjaan Umum. Setelah jadi diserahkan kepada Departemen Kehutanan, karena itu pasti di daerah hutan. Jadi pemeliharaan nanti kaitan dengan kehutanan. Reboisasi, supaya sedimentasi tidak besar, dan lain-lain. Orang PU kan tidak bisa reboisasi. Itu urusan Kehutanan. Orang Kehutanan menganggap itu urusan orang bendungan.”
Menurut Cahyono, sebaiknya pengelolaan bendungan terpadu.
“Apapun itu harus harmoni, sinergis dengan yang lain. Masalah di Indonesia itu bukan siapa tapi koordinasi, komunikasi, konsolidasi dengan yang lain. Jadi, itu bukan bangunan fisik semata, bukan masalah PUPR. Harus ada koordinasi dengan lahan di atasnya, hutan, masyarakat, dan lain-lain.”
Di Indonesia, katanya, pemahaman sumber daya alam milik bersama dan jaga bersama belum jadi komitmen seluruh masyarakat.
“Di luar negeri, misal, kalau membuang makanan meski beli sendiri, orang akan marah karena itu diproduksi dari sumber daya bersama yang harus dijaga bersama.”
Modista Tandi Ayu, Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mengatakan, pemerintah memiliki kepedulian membangun bendungan karena perkiraan pada 2025 kekurangan air.
“Prediksi nasional pada 2025 kita akan kekurangan air hingga pemerintah konsen membuat bendungan-bendungan. Fungsinya menahan air hujan supaya air kita tak habis ke laut.”
Jadi, bagaimana pasokan air di Jawa terpenuhi tetapi tak menghilangkan sumber hidup masyarakat, seperti warga Desa Wadas? (Selesai)
Keterangan foto utama: Sungai berbatu di kecamatan Bener, Purworejo. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia