- Presiden Joko Widodo, akhir Juli lalu kunjungan kerja ke Danau Toba, Sumatera Utara. Sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, pemerintah menekankan, keseriusan akan lakukan pembenahan Danau Toba.Pemerintah sedang menginventarisir berbagai permasalahan di sekitar Danau Toba. Pemerintah pun akan bertindak tegas kepada perusahaan yang merusak lingkungan.
- Dalam pengelolaan Danau Toba, masyarakat akan dilibatkan. Presiden bilang, akan dilihat, mana yang bisa ditangani warga, dan mana yang investor.
- Pada pertemuan dengan kepala daerah terkait Danau Toba, dan menteri, para bupati mengeluhkan ketersediaan infrastruktur seperti jalan di daerah mereka masing-masing.
Presiden Joko Widodo bersama ibu negara, Iriana, dan sejumlah menteri kabinet gotong royong, akhir Juli 2019 berkunjung ke Danau Toba, Sumatera Utara. Presiden kunjungi sejumlah lokasi, seperti ke Geosite Sipinsur, Humbang Hasundutan.
Jokowi dan rombongan juga mengunjungi sejumlah tempat di Danau Toba pakai kapal penyeberangan. Berbagai ragam budaya dan panorama indah danau terdalam di dunia ini, menyambut sang presiden yang datang kesekian kalinya ke Tano Batak.
Kala di Geosite Sipinsure, Humbahas, presiden mengatakan, kesekian kali ke Danau Toba, guna merencanakan pengelolaan danau ini sebagai destinasi wisata berkelas. Tampilan wilayah ini, katanya, harus dibenahi.
Destinasi wisata Danau Toba, sangat berkelas dengan keindahan alam, kearifan lokal dan budaya yang terjaga.
Ketika ditanya mengenai lingkungan dan kaitan pencemaran lingkungan oleh sejumlah perusahaan sekitar Danau Toba, presiden mengatakan, sedang menginventarisir berbagai permasalahan. Jokowi tegas menyatakan akan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan.
“Bisa sebagian, bisa semua izin perusahaan yang terbukti mencemari Danau Toba akan dicabut izinnya,” kata Jokowi.
Soal pengelolaan pun, katanya, akan melibatkan masyarakat. Nanti, katanya, ada bagian kelola rakyat dan mana yang bisa diberikan pada investor.
Untuk mengembangkan Danau Toba, kata Jokowi, perlu investasi besar. Dengan begitu, kombinasi investasi dan APBN akan menggerakkan Danau Toba jadi destinasi wisata berkelas.
“Anggaran cukup besar untuk perbaikan fasilitas di Danau Toba, tak boleh dikerjakan main-main. Lingkungan juga penting.”
Pemerintah menetapkan, ada empat destinasi pariwisata jadi prioritas, yaitu Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba.
Sebelum kedatangan Jokowi, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, rapat koordinasi percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba di Gedung Institut Del, Laguboti.
“Pariwisata ini, tidak kita perhatian, sering melihat sebelah mata. Banyak masalah harus diselesaikan, dan tak ada komando jelas. Kita datang ke sini bukan untuk berwacana. Kita akan bicara mengenai apa, siapa, dan bagaimana,” kata Luhut, dalam siaran pers.
Dalam pertemuan itu, secara umum, para bupati mengeluhkan mengenai masalah pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah mereka. Salah satu, pembangunan jalan lingkar Samosir.
“Jalan lingkar Samosir, saya jadikan dan kerjakan habis-habisan, tapi harus deal. Kalian (para bupati) juga harus serius dan mau bekerja sama. Sampaikan program-program terpadu kalian dan harus fokus. Apa yang harus pemerintah bantu dan teman-teman dari kementerian tolong dicatat semua.”
Dalam rapat itu hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Dia mengusulkan, para bupati menyusun program terpadu yang diinginkan.
“Disusun semua, apa saja. Nanti akan kita rapatkan. Tulis semua dan boleh kirim langsung ke saya melalui WhatsApp,” kata Sofyan.
Mantan Menteri Pariwisata, Mari Elka Pangestu menjelaskan, mengenai jumlah wisatawan tertinggi ke Danau Toba, sebanyak 800.000 orang, pada 1997.
“Ini menggambarkan, Danau Toba, pernah berjaya, padahal dulu belum ada bandara. Semua melalui jalur darat. Potensi dari segi alam, budaya atau wisata khusus, itu luar biasa,” katanya.
Jhohannes Marbun, Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) mengapreasiasi penekanan presiden soal melindungi lingkungan Danau Toba.
Pernyataan serupa, katanya, bukan kali pertama. Diapun berharap, ada tindaklanjut, tak hanya pernyataan tanpa aksi.“Sejak 2016, pernyataan menindak perusak alam Danau Toba dan melindungi kelestarian lingkungan sudah diucapkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli saat itu. Hingga sekarang, belum ada realisasi.”
Soal perusakan dan pencemaran Danau Toba, katanya, YPDT sudah penelitian dan menemukan, kualitas air danau ini pada tahap tercemar.
Dia bilang, beberapa perusahaan lakukan diduga mencemari Danau Toba. “Kita gugat di PTUN Medan satu perusahaan, PT Suri Tani, kita menang. Satu perusahaan lagi PT Aqua Farm, digugat di PTUN Jakarta, karena izi di sana. Putusan pengadilan tak dijalankan. Pemkab Simalungun, malah mengeluarkan izin baru dengan nama dan perusahaan yang sama.”
Jadikan Danau Toba, destinasi wisata andalan, katanya, perlu tegakkan hukum tegas bagi perusak lingkungan sekitar, selain gencar promosi.
“Bagaimana mampu menarik wisatawan datang ke Danau Toba jika air tercemar, lingkungan rusak? Ini harus jadi perhatian serius. Kalau tidak diperbaiki, wisatawan hanya datang sekali. Setelah itu mereka akan menyampaikan ke yang lain fakta sebenarnya.”
