Mongabay.co.id

Menteri Susi: Ancam Danau Toba, Atur Keramba Jaring Apung

Keramba jaring apung menguasai Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

 

 

 

 

Selama dua hari, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), berada di Kawasan Danau Toba, pekan lalu. Selain membuka Pesona Danau Toba keempat, di Toba Samosir (Tobasa), Susi juga membahas keberlanjutan pembangunan Toba menuju destinasi wisata andalan.

Menteri Susi juga membahas soal keramba jaring apung, yang memenuhi Danau Toba. Dia bilang, ada hal-hal harus mendapat dukungan masyarakat, seperti pengaturan keramba jaring apung. Kalau keramba ini tak diatur, katanya, akan merusak lingkungan Danau Toba.

Limbah pakan ikan keramba, katanya, bisa berbahaya kalau dibuang ke danau. “Harus diatur sedemikian rupa. Jika milik masyarakat mau dikurangi 50%, perusahaan seperti PT Aqua Farm dan PT Suritani Pemuka juga harus mau mengurangi dengan jumlah sama,” katanya, seraya bilang, kalau bisa kurangi semua lebih bagus.

Dia bilang, menuju pembangunan ekonomi perikanan berkelanjutan, bukan dengan merusak lingkungan. Pembangunan Danau Toba ini, katanya, juga bukan cuma wisata dan perikanan. Juga perlu peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

 

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti berinteraksai dengan pelajar, diskusi soal perikanan. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

 

Dalam kunjungan ini, Susi juga menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama dengan pemerintah daerah tentang peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi mengenai perikanan dan teknologi perikanan. Juga pembuatan balai benih ikan di Danau Toba.

Dia tekankan, masyarakat mesti ikut berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah pusat untuk Danau Toba, baik wisata dan perikanan yang berkelanjutan.

“Jaga Danau Toba dari polusi, limbah pakan ikan jaring apung. Jaga danau Toba dari sampah plastik, jaga Danau Toba dari penggundulan hutan karena bisa menganggu pasokan air. Yang pasti Danau Toba akan rusak bila tidak dijaga,” kata Susi.

 

Pendanaan buat nelayan tangkap

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga menggelar ekspo dan gerai pendanaan serta asuransi nelayan di Toba Samosir. Kementerian ini menggandeng sejumlah BUMN.

Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengatakan, kegiatan ini guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Jadi, katanya, perlu usaha dan dukungan maksimal pemerintah dan semua pihak, untuk mendorong fasilitasi pendanaan usaha, kepada nelayan Danau Toba. Pendanaan ini berupa program kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit lain. Program ini juga pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), maupun kemitraan bina lingkungan (PKBL) berkelanjutan.

“Melalui KUR, keluarga nelayan bisa membuka usaha baru yang memiliki peluang besar. Juga bisa jadi modal dan investasi bisnis perikanan,” katanya.

Berdasarkan data, penyaluran KUR perikanan 2019, di Toba Samosir Rp7,147 miliar. Jumlah debitur nelayan 154 orang, terdiri dari empat dari BNI Rp1,025 miliar, dan BRI 150 debitur penyaluran Rp6,122 miliar.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, juga memfasilitasi BUMN dalam penyaluran bantuan CSR alat tangkap ikan kepada kelompok-kelompok nelayan di Danau Toba, yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota sebesar Rp185 juta.

“Ini sinergi luar biasa antara pemerintah dan BUMN. Kami ucapkan terima kasih kepada BUMN yang terlibat,” katanya.

 

Keterangan foto utama:  Keramba jaring apung menguasai Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

 

 

Exit mobile version