- Indonesia hadir pada helatan akbar Our Ocean Conference 2019 yang berlangsung di Oslo, Norwegia, 23-24 Oktober 2019. Pada kegiatan besar itu, Indonesia semakin menegaskan komitmennya untuk ikut menjaga laut dunia
- Selain melaksanakan program kerja yang sudah ada, Pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan empat komitmen baru untuk menjaga lautan dunia dan Nusantara. Keempat komitmen itu dipublikasikan di OOC 2019
- Di antara empat komitmen itu, salah satunya adalah upaya mencadangkan kawasan konservasi perairan (KKP) hingga 700 ribu hektare pada 2020 mendatang. Upaya tersebut akan diwujudkan dengan mengalokasikan dana sebesar USD6,68 juta
- Selain komitmen baru, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga laut dunia dengan menjaga lautan Indonesia dari sampah plastik. Upaya tersebut diwujdukan melalui rencana aksi nasional (RAN) penanganan sampah laut tahun 2018-2025
Indonesia ingin terus berpartisipasi dalam upaya menjaga laut dunia sejak dari sekarang hingga masa yang akan datang. Komitmen itu diperlihatkan kepada dunia saat menghadiri perhelatan Our Ocean Conference 2019 yang berlangsung di Oslo, Norwegia, 23-24 Oktober 2019. Di sana, Indonesia aktif mengajak semua negara peserta untuk ikut melibatkan diri dalam upaya menjaga laut dunia.
Sebagai negara yang terdiri dari gugusan pulau, Indonesia sudah berjanji untuk mewujudkan empat komitmen baru yang dipublikasikan dalam OOC 2019. Keempat komitmen itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Dermawan.
Menurut Agus yang menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia pada OOC 2019, pada 2020 mendatang Indonesia berkomitmen untuk bisa mencadangkan kawasan konservasi perairan atau marine protected areas (MPAs) hingga 700 ribu hektare. Komitmen itu, menjadi penegas bahwa Indonesia sangat menjaga wilayah laut dengan segala potensinya yang ada.
Untuk bisa mewujudkan itu, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar USD6,68 juta yang akan digunakan untuk mendukung pembentukan MPAs yang baru dan sekaligus meningkatkan efektitivitas pengelolaan MPAs yang sudah ada atau eksisting. Kucuran dana tersebut, diharapkan bisa mempercepat terwujudnya komitmen nomor satu tersebut.
baca : Akankah Komitmen OOC 2018 Bisa Selamatkan Lautan Dunia?
Kemudian, komitmen kedua adalah melakukan penilaian stok atau stock assesment di kawasan perairan darat dengan menggunakan metode yang telah diakui secara internasional. Metode tersebut, mencakup standar ilmiah ataupun pendekatan secara praktis.
“Hal ini ditujukan untuk mendukung implementasi manajemen perikanan berbasis ilmiah pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar USD705.000,” tuturnya dalam siaran pers KKP, pekan lalu.
Berikutnya, komitmen ketiga yang juga dipublikasikan saat OOC 2019, adalah upaya perpanjangan proyek peningkatan sistem peramalan laut untuk mengurangi resiko bencana maritim. Perpanjangan proyek ini akan dilakukan selama lima tahun mendatang hingga 2024 dengan menggunakan alokasi dana senilai USD121 juta.
Terakhir, Agus menyebutkan komitmen keempat adalah pengawasan untuk sektor kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut akan diwujudkan dengan melakukan kegiatan pengawasan melalui kapal patroli dan pengawasan udara, operasi pusat komando, investigasi kejahatan kelautan dan perikanan.
“Selain itu, komitmen ini diwujudkan dengan pengawasan oleh KKP, peningkatan partisipasi pengawasan berbasis masyarakat, memerangi penangkapan ikan yang merusak, dan kegiatan terkait lainnya,” tuturnya.
baca juga : Inilah Sejumlah Komitmen OOC 2018 untuk Menyelamatkan Lautan
Komitmen Indonesia
Di Swedia, selain menghadiri sidang pleno OOC 2019, delegasi Indonesia juga menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung (side event) untuk perhelatan akbar tersebut. Salah satunya, adalah sesi bertajuk ”Enhancing Marine Enhancing Marine Sustainability through Cooperation, Conservation Actions and Marine Debris and Disaster Risk Reduction.”
Menurut Agus, sesi pendukung tersebut diselenggarakan dengan menggandeng organisasi non profit Wildlife Conservation Society (WCS). Pada sesi awal, dilaksanakan dengan menggelar pertemuan antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Myanmar untuk mendiskusikan sejumlah isu kelautan dan perikanan.
“Seperti pengembangan perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif, penanganan sampah plastik, dan penggunaan VMS (vessel monitoring system) dalam pengelolaan perikanan,” jelas dia.
Adapun, pelaksanaan sesi khusus tersebut ditujukan untuk mempererat kerja sama Indonesia dengan negara tetangga serta menyampaikan dan mempromosikan upaya dan capaian Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan.
perlu dibaca : Menakar Komitmen Global Penyelamatan Samudera Dunia pada OOC 2018
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja yang memimpin rombongan delegasi Indonesia, menyatakan bahwa empat komitmen baru di atas menyusul komitmen serupa yang juga dideklarasikan pada gelaran OOC sebelumnya pada 2017 dan 2018. Seluruh komitmen itu, diklaim sudah dilaksanakan dengan baik.
Berbagai komitmen tersebut, antara lain dilakukan dalam bidang pembangunan kapasitas (capacity building); iklim, pencegahan dan pemantauan pengasaman laut; mempromosikan perikanan yang berkelanjutan; perlindungan laut; pengurangan polusi laut; jaringan kerja laut yang aman; pemetaan, pemahaman lautan, dan masa depan konferensi samudera.
Menurut Sjarief, dalam upaya perlindungan laut, Indonesia sudah berhasil mencapai target perluasan kawasan konservasi pada 2018 yang mencapai luas 22,68 juta hektar. Capaian tersebut menegaskan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi laut dan menjaganya dengan keberlanjutan.
Selain empat komitmen baru, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga laut dengan cara mengurangi sampah plastik. Komitmen tersebut terus ditularkan kepada negara lain, termasuk para negara yang menjadi delegasi OOC 2019.
Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Yan Prastomo Ardi mengatakan, upaya mengurangi sampah plastik ditunjukkan Indonesia dengan melaksanakan rencana aksi nasional (RAN) pengurangan sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada 2025 mendatang.
baca juga : Cerita Penyelamatan dari Kawasan Wallacea dalam OOC, Seperti Apa?
Sampah Laut
Agar upaya tersebut bisa terwujud dengan cepat dan efisien, Pemerintah Indonesia menggandeng sejumlah pihak dari kalangan pebisnis, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lokal. Dengan menggandeng banyak kalangan, upaya untuk menanggulangi pencemaran plastik di lautan, dan juga daratan yang menjadi sumber utama produksi sampah plastik, diharapkan bisa terwujud.
“Termasuk, dengan mengurangi limbah padat hingga 30 persen dan mengelola limbah padat hingga 70 persen pada 2025,” jelas Yan yang ikut menjadi delegasi Indonesia pada OOC 2019.
Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Dari jumlah tersebut, ada kantong plastik hingga 10 miliar lembar tahun atau 85 ribu ton yang masuk ke lautan.
“Besarnya sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia, karena wilayah Nusantara sebagian besar terdiri dari lautan. Itu kenapa, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok,” tegas dia.
Sementara, berdasarkan data The World Bank pada 2018, sebanyak 87 kota di pesisir Indonesia memberikan kontribusi sampah ke laut dengan perkiraan sebanyak 1, 27 juta ton. Dengan komposisi sampah plastik mencapai 9 juta ton dan diperkirakan sekitar 3,2 juta ton adalah sedotan plastik.
Dengan fakta tersebut, Pemerintah Indonesia semakin serius untuk ikut menyelesaikan persoalan sampah plastik yang ada di dunia, khususnya di wilayah laut. Salah satu komitmen itu, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
“Regulasi tersebut berisikan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik,” ungkap dia.
Menurut Yan, Perpres 83/2018 tersebut ikut dituangkan dalam bentuk RAN Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025. Rencana Aksi ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/lembaga, dan acuan bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut.
Diketahui, penyelenggaraan OOC di Oslo menjadi yang ke-6 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014. Sebelumnya, perhelatan dilakukan di Washington DC, Chile, Malta, dan Indonesia. Selain dipimpin KKP, delegasi Indonesia terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kemenhub, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Satgas 115.