- Pemerintah Indonesia terus melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk menggenjot produksi pada subsektor perikanan budi daya. Berbagai cara dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bisa mewujudkan produksi yang lebih optimal
- Salah satu komoditas yang dijadikan bagian dari target produksi adalah udang. Komoditas tersebut menjadi andalan untuk ekspor dan selalu menjadi penyumbang devisa terbesar kedua dari sektor perikanan setelah ekspor ikan tuna
- Upaya peningkatan produksi udang, dilakukan KKP dengan menerapkan percontohan metode budi daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Metode tersebut untuk sementara masih diujicobakan di beberapa lokasi di Indonesia
- Dengan mengadopsi prinsip berkelanjutan, kegiatan budi daya udang akan berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi tambak. Selain itu, aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar juga tak luput dari pengembangan metode berkelanjutan
Komoditas udang diharapkan bisa menjadi bagian dari sumber utama produksi perikanan budi daya yang saat ini tengah digenjot oleh Pemerintah Indonesia sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu, upaya pengembangan produksi udang terus dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan pengembangan budi daya udang dengan prinsip berkelanjutan terus dilakukan agar target peningkatan volume ekspor udang pada 2024 bisa mencapai minimal 250 persen dari produksi sekarang.
Untuk mengejar target tersebut, Pemerintah saat ini melaksanakan budi daya udang percontohan dengan mengadopsi prinsip berkelanjutan di lima lokasi di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
“Udang masih menjadi unggulan ekspor perikanan nasional dan merupakan penyumbang terbesar devisa ekspor perikanan setelah ikan tuna,” ungkap dia belum lama ini.
Tahun lalu, udang bisa menghasilkan nilai ekspor hingga 39 persen terhadap total ekspor produk perikanan nasional. Hasil tersebut diharapkan bisa memicu peningkatan produksi lagi, sehingga target produksi meningkat 250 persen pada 2024 diharapkan bisa tercapai.
“Khusus untuk komoditas unggulan ekspor, kami masih andalkan udang sebagai pendulang devisa ekspor. Tahun ini kita bersiap untuk genjot produksi udang nasional,” tutur dia.
baca : Ini Usaha Meningkatkan Produktivitas Udang dengan Prinsip Keberlanjutan di Tengah Pandemi
Selain mencoba budi daya dengan prinsip berkelanjutan, Slamet mengatakan bahwa KKP bersama lintas kementerian yang ada sudah menetapkan peta jalan (road map) untuk pengembangan budi daya udang nasional. Dengan demikian, komoditas udang sudah ditetapkan menjadi prioritas nasional dan akan ada integrasi lintas sektor untuk mendukung pengembangannya.
Agar peta jalan tersebut bisa berjalan dengan baik, KKP bertanggung jawab untuk bisa mengelola pengembangannya di bagian hulu supaya produksi bisa tetap berjalan optimal. Untuk jangka pendek, KKP sudah merancang pengembangan percontohan dengan model budi daya udang berkelanjutan di daerah potensial.
“Dan Sukabumi diproyeksikan menjadi salah satu objek pengembangan. Saat ini tim KKP sudah melakukan identifikasi dan verifikasi calon lokasi dan itu ditargetkan dalam waktu dekat sudah bisa terealisasi,” papar dia.
Dengan adanya lokasi percontohan budi daya udang berkelanjutan, Slamet berharap target produksi yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Kemudian, harapan untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar lokasi tambak udang juga akan bisa diwujudkan karena budi daya menerapkan model produksi yang ramah lingkungan.
Menurut dia, pola pengelolaan budi daya udang berkelanjutan akan dilakukan secara integratif, dan juga tetap mempertahankan manajemen pengelolaan dengan cara kolektif. Perpaduan pengelolaan tersebut diharapkan akan bisa menghasilkan budi daya udang yang baik secara teknis dan kuat secara kelembagaan.
“Sedang mengenai dukungan lintas sektoral, semuanya sudah kita petakan melalui road map dan saya kira pada intinya semua telah siap. Kemungkinan lokasi yang akan dikembangkan di Kecamatan Tegal Beuleut,” tambah dia.
baca juga : Nelayan Udang Jambi Merana Gara-gara Corona, Tangkap Ikan Sulit karena Kapal Pukat Harimau
Kesejahteraan Masyarakat
Melalui penerapan budi daya udang percontohan dengan berkelanjutan, nantinya masyarakat juga diharapkan bisa merasakan manfaat dari model tersebut. Untuk itu, Pemerintah akan mendorong dilakukan replikasi model budi daya berkelanjutan pada tambak-tambak udang skala kecil yang ada di masyarakat umum.
“Secara langsung itu bisa menarik investor untuk masuk ke berbagai daerah,” tegas dia.
Selain di Sukabumi, penerapan budi daya udang berkelanjutan juga dilaksanakan pada kawasan perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Model percontohan itu diharapkan bisa mendukung program perhutanan sosial yang sudah dijalankan Pemerintah di seluruh Indonesia.
Terpilihnya kawasan perhutanan sosial di Lampung Selatan, karena di kawasan tersebut diketahui sudah ada area budi daya yang luasnya mencapai sekitar 312 hektare. Area budi daya tersebut selama ini diketahui sudah beroperasi, namun produktivitasnya dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Program perhutanan sosial sendiri diketahui merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan milik Perhutani. Pemanfaatan itu dilakukan untuk kegiatan usaha yang produktif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahtareaan masyarakat di sekitar lokasi hutan.
Slamet Soebjakto menjelaskan, budi daya udang di kawasan perhutanan sosial menjadi program yang bermanfaat karena akan mendorong optimalisasi produksi tambak yang ada di dalam kawasan Perhutani. Kemudian, masyarakat akan mendapatkan manfaat lain karena bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
“Saya kira program pehutanan sosial bisa menjadi pintu masuk bagaimana usaha budi daya udang bisa diperkenalkan dan menjadi alternatif usaha bagi masyarakat sekitar,” sebut dia.
perlu dibaca : Prinsip Keberlanjutan Diterapkan pada Pengembangan Tambak Udang Dipasena
Adapun, percontohan kawasan budidaya udang merupakan contoh atau model pengelolaan budi daya udang semi/intensif secara berkelanjutan. Model tersebut adalah, manajemen produksi yang dilakukan secara terintegrasi, penerapan biosekuriti, pengelolaan limbah yang efektif, dan manajemen usaha yang dilakukan secara kolektif.
“Harapannya model seperti ini nantinya bisa diadopsi masyarakat. Jadi dari sisi produktivitas bisa optimal, namun di sisi lain lingkungan dan ekosistem tetap terjaga,” jelas dia.
Di sisi lain, upaya untuk mengembangkan produksi udang secara nasional juga dilakukan KKP dengan melibatkan lintas sektoral dari berbagai kementerian dan lembaga Negara. Pelibatan tersebut dilakukan, karena KKP sedang merancang desain kawasan tambak udang, rehabilitasi saluran irigasi, dan dukungan sarana budidaya.
Sementara, lintas sektoral yang lain diharapkan dapat mendukung sesuai kewenangannya masing masing seperti Perhutani terkait legalitas lahan dan kelompok masyarakat, PLN terkait akses energi listrik, Kementerian PUPR untuk akses infrastruktur seperti jalan produksi, BUMN Perbankan untuk akses pembiayaan.
Permasalahan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin pada kesempatan berbeda mengatakan, industri udang nasional saat ini sedang menghadapi empat isu yang menjadi permasalahan budi daya udang di Indonesia.
Keempat isu tersebut adalah penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), produksi dan operasional, regulasi dan perizinan, investasi, dan pemasaran. Seluruh kendala tersebut akan terus dipetakan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi di setiap waktunya.
Untuk melaksanakan program peningkatan produktivitas budi daya udang, salah satunya Vaname, Pemerintah menetapkan lokasi utama budi daya yang ada di lima wilayah potensi. Selain itu, ada juga surat keputusan (SK) kelompok kerja (Pokja) peningkatan produksi industri udang nasional tahun 2020-2024.
Dalam SK tersebut, ada ketetapan Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monitoring Evaluasi, Pokja Pemasaran, dan Pokja Pelatihan Riset dan Penyuluh. Kemudian, ada juga 21 dokumen regulasi yang disederhanakan untuk mempercepat program peningkatan produktivitas Udang Vaname secara nasional.
baca juga : Inilah Udang Jerbung, Masa Depan Bisnis Udang Nasional
Terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebutkan bahwa untuk mencapai target peningkatan produksi pada 2024, maka diperlukan penambahan lahan tambak sedikitnya 86 ribu ha. Penambahan luasan lahan tambak akan mendukung berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah dalam upaya peningkatan produksi tersebut.
Tentang prinsip berkelanjutan, Edhy menyebut bahwa itu memang menjadi kebutuhan yang harus senantiasa diterapkan pada usaha budi daya perikanan, termasuk udang. Untuk mewujudkannya, setiap pembudi daya udang diminta untuk bisa memperhatikan limbah yang dihasilkan dari proses produksi pada tambak.
Menurut dia, pengelolaan limbah dari tambak yang kurang bagus, pada akhirnya akan memberikan dampak yang kurang bagus terhadap hasil produksi dan daya dukung lingkungan. Oleh itu, untuk menciptakan pengelolaan limbah yang bagus, perlu dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Mewujudkan tambak udang dengan pengelolaan limbah yang baik, diakuinya menjadi upaya dari Pemerintah untuk menerapkan prinsip berkelanjutan dalam usaha budi daya perikanan. Proses tersebut menjadi bagian dari penerapan sistem klaster, dan pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP).
“Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha budi daya skala besar dan kecil. Selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, prinsip berkelanjutan juga akan mengawal kelestarian alam bisa terus terjaga,” tegas dia.
***
Keterangan foto utama : Ilustrasi. Biota laut seperti udang, kepiting dan ikan kembali datang setelah mangrove kembali tumbuh. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia