- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] menyoroti ancaman banjir di masa pandemi COVID-19. Potensi banjir di Indonesia sangat besar, sebab memiliki 5.590 sungai induk. Dari jumlah tersebut, ada 600 sungai yang berpotensi menimbulkan banjir.
- Daerah rawan banjir yang mencakup sungai-sungai induk tersebut luasnya mencapai 1,4 juta hektar.
- Di masa pandemi, dampak banjir akan sangat berat bagi masyarakat dan bakal memperburuk keadaan. Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.
- Antisipasi sebelum terjadinya banjir sangat diperlukan, terutama sistem peringatan dini dan akurasi perkiraan cuaca yang relatif tepat.
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terus mengguyur sejumlah tempat di Provinsi Bengkulu sepekan terakhir. Puncaknya hujan deras seharian pada Kamis [10/9/2020] lalu.
Haris Syahid Hakim, Prakirawan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika [BMKG] Fatmawati Bengkulu, mengatakan kondisi hujan tersebut akan terus mengguyur Bengkulu hingga pekan-pekan ke depan.
“Dominan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan lebih sering terjadi di wilayah pegunungan dan utara, seperti Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, sedangkan untuk wilayah selatan hanya sebagian di Seluma saja,” kata dia kepada Mongabay Indonesia, Selasa [15/9/2020].
Menurutnya, hujan lebat di Bengkulu harus menjadi perhatian pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Sebab, bisa menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah tempat.
Baca: Pentingnya Menjadi Bangsa yang Melek Mitigasi Bencana
Data Badan Penanggulangan Bencanan Daerah [BPBD] Provinsi Bengkulu menunjukkan, hujan lebat pada Kamis lalu membuat 13 titik banjir di Kota Bengkulu. Terutama, di sejumlah komplek perumahan dan sejumlah ruas jalan utama dalam kota.
“Rinciannya ada 8 titik perumahan dan 5 ruas jalan kota digenangi banjir hingga mencapai 1,5 meter,” terang Kepala Badan Penanggulangan Bencanan Daerah [BPBD] Provinsi Bengkulu, Rusdi Bakar melalui saluran telepon kepada Mongabay Indonesia.
Komplek rumah tergenang paling tinggi hingga 1,5 meter terjadi di Perumahan Permai RT 20 Padang Kemiling, Kota Bengkulu. Kemudian di Vila Taman Surya Lingkar Barat, Gading Cempaka Lingkar Barat, Kemiling Permai, Residen 2 Timur Indah, Cempaka Permai Sungai Rupat, Kebun Tebeng RT 06, Pekan Sabtu Estate, dan Alpatindo Air Sebakul.
“Perumahan tersebut memang letaknya di kantong-kantong hilir air, ada di lembah dan sekitaran sungai,” tutur Rusdi.
Sedangkan jalan yang tergenang mulai dari Jalan Pelatuk, Jalan Durian I Bumi Ayu, Jalan Makwah Kelurahan Lampuing, Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami, dan Jalan Akasia Kelurahan Pagar Dewa.
“Beberapa titik banjir Kamis lalu memang sudah menjadi tempat langganan,” tutur dia.
Guna menghindari terjadinya bencana di awal musim hujan, Rusdi mengimbau masyarakat di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Bengkulu Tengah untuk mewaspadai longsor.
“Buktinya, hujan deras Kamis lalu membuat jalan utama penghubung Padang [Sumatera Barat] menuju Bengkulu longsor, sempat tidak bisa dilalui. Longsor terjadi di Kelok Jariang, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bangus Teluk Kabung, Kota Padang.”
Wilayah lainnya, seperti Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Bengkulu Utara diminta waspada sebab aliran sungai di daerah tersebut bisa saja menguap. “Ancaman banjir dan longsor selalu ada, apalagi topografi Bengkulu terdiri dari pergunungan, perbukitan, dataran rendah, dan lembah,” papar Rusdi.
Baca: Banjir, Antropogenik, dan Demokrasi
Bahaya banjir di masa pandemi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] turut menyoroti ancaman banjir di masa pandemi COVID-19. Menurut Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, potensi banjir di Indonesia sangat besar, sebab memiliki 5.590 sungai induk.
“Dari jumlah tersebut, ada 600 sungai yang berpotensi menimbulkan banjir,” terangnya saat membuka webinar regional “Banjir di Masa COVID-19: Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Pengelolaan Bencana” pada Rabu [09/9/2020].
Daerah rawan banjir yang mencakup sungai-sungai induk ini luasnya mencapai 1,4 juta hektar. “Banjir sudah menjadi salah satu bencana rutin yang melanda berbagai daerah tanah air,” tuturnya.
Di masa pandemi ini, dampaknya akan sangat berat bagi masyarakat dan bakal memperburuk keadaan. “Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, untuk pencegahan penularan virus SARS-CoV-2.”
Dia menjelaskan, saat ini butuh pengembangan protokol dan mitigasi baru bencana banjir di tengah pandemi. “Melalui riset multidisiplin, LIPI akan berusah memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah banjir,” kata laksana.
Baca: Catatan Klimatologi untuk Banjir Besar di Banda Aceh
Direktur Perencanaan dan Evaluasi Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], M. Saparis Sudaryanto mengingatkan, penambahan penduduk dan pembangunan wilayah pasti akan bersingungan dengan perubahan bentang alam. Untuk itu, kita semua harus mengenali karakter lingkungan.
“Saat ini, semakin banyak banjir bandang terjadi di hulu. Hal yang menunjukkan adanya kerusakan alam yang terjadi akibat ketidakpedulian perilaku manusia terhadap lingkungan,” ujarnya dalam diskusi webinar tersebut.
Dia juga menjelaskan, sedikit saja terjadi penyimpangan atau deviasi, maka alam akan mencari kestabilan baru dan terjadilah bencana. “Untuk itu sangat penting memperhatikan aspek alam dan perilaku manusia dalam program penanggulangan bencana banjir,” kata Saparis.
Dalam webinar yang sama, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazaly Akman, menekan perlunya antisipasi sebelum terjadi banjir.
“Untuk mewujudkan antispasi yang tepat, pihak PUPR terus meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini dengan menjalin kerja sama dengan BMKG,” tuturnya.
Pihak PUPR menilai, akurasi perkiraan cuaca yang relatif tepat dari BMKG dapat digunakan untuk meningkatkan pemantauan kapasitas air. Termasuk, memperkuat analisis big data guna penganggulan bencana.
Baca juga: Banjir, Fenomena Climate Whiplash dan Dampaknya di Indonesia
Butuh koordinasi
Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Asia Pacific Centre for Ecohydrology – UNESCO Category II Centre [APCE – UNESCO C2C], Ignasius Dwi Atmana Sutapa, menjelaskan pentingnya koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk menanggulangi bencana, terutama banjir.
“Namun, faktanya sekarang rendah sekali koordinasi antara pihak terkait dalam menangani permasalahan ini, termasuk penyebab dan mengatasi problem tersebut.”
Ignas menyoroti bencana alam saat pandemi berdasarkan data yang dikumpulkan dari Januari hingga Agustus 2020. BNPB mengindentifikasi 1.927 kejadian bencana alam.
“Masalahnya, 99 persen merupakan hidrometerologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, hingga kekeringan. Bencana itu membuat 290 orang meninggal dunia dan hilang serta 421 orang luka-luka.”
Adapun faktor utama penyebab terjadinya banjir adalah curah hujan tinggi akibat perubahan iklim, berkurangnya daerah tangkapan air, perubahan tata guna lahan, saluran air yang tidak memadai, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan.
Sedangkan kendala yang dihadapi untuk menangani permasalahan bencana banjir di antaranya adalah kebijakan desentralisasi. “Selain itu, pengelolaan sumber daya yang tidak optimal serta tumpang tindih kewenangan antarsektor membutuhkan koordinasi,” tegas Ignas.
