Mongabay.co.id

Bagaimana Perkembangan Pemanfataan Energi Surya Atap?

Surya atap di Jakarta. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

 

 

 

 

Tiga tahun lalu, tepatnya, 13 September 2017, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama para pegiat energi surya mendeklarasikan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA). Dalam tiga tahun ini terjadi peningkatan pengguna surya atap, meskipun begitu kalau mengacu target sampai 2025 sebesar satu gigawatt baru tercapai sekitar satu persen.

Tujuan GNSSA, mendukung dan mempercepat pencapaian target energi terbarukan 23% pada 2025. Harapannya, listrik surya berkontribusi 14% atau 6,4 GW dari kapasitas 45 GW pembangkit listrik. Perumahan, fasilitas umum, gedung perkantoran dan pemerintahan, bangunan komersial, dan kompleks industri pun didorong pakai energi surya.

Andhika Prastawa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dalam webinar beberapa waktu lalu mengatakan, GNSSA untuk menumbuhkan industri nasional dan lapangan kerja ‘hijau’.

“Lewat GNSSA diharapkan tumbuh pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan energi bersih atau energi hijau. Ini dikategorikan sebagai green jobs. Kemudian menyediakan listrik ramah lingkungan dan suistainable. Secara keseluruhan produk yang gunakan energi surya atap ini akan meningkatkan kualiatas lingkungan hidup,” katanya.

Dengan gerakan ini, harapannya bisa memobilisasi partisipasi masyarakat dalam penggunaan energi surya atap. Sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, menurunkan emisi gas rumah kaca 29% pada 2030.

Menurut dia, agar gerakan ini berjalan baik, perlu dukungan ekosistem yang baik. Harus ada iklim kondusif dalam kebijakan dan regulasi, katanya, dan dukungan keahlian maupun standar baku kekinian juga perlu mobilisasi dukungan publik.

“Juga perlu ada mekanisme pendanaan terjangkau,” katanya.

 

Sumber: KESDM

 

Setelah tiga tahun, sudah banyak kemajuan meski tidak semasif harapan. Dari sisi regulasi, sudah terbit Permen ESDM Nomor 49/2018 dan Permen ESDM Nomor 12 dan 13 tahun 2019. Ketiga regulasi ini mengatur mengenai pemanfaatan energi surya atap.

Mengenai energi surya atap terpasang, katanya, ada perkembangan. Pada 2017, hanya ada beberapa puluh rumah memasang energi surya atap, kapasitas total 600 KW. Saat ini, data PLN Januari 2020, energi surya atap terpasang lebih 1.700 unit dengan kapasitas total lebih 7.500 KW atau 7,5 MW.

Dengan capaian ini, kata Andhika, gerakan ini ikut berkontribusi mereduksi emisi sebesar 8.946 ton CO2 per tahun.

“Jadi, kontribusi penurunan emisi lumayan besar. Pemerintah tidak mengeluarkan sepeser pun uang. Ini semua inisiatif privat tetapi memberikan manfaat dalam mengurangi emisi CO2.”

Meski begitu, katanya, angka ini masih di bawah target, 1 Gigawatt. Dia berharap, target tercapai pada 2025.

“Jadi, kita mungkin baru kurang dari 1%. Kita masih harus mengejar 99% untuk sampai taget. Tak perlu berkecil hati, malah membuat peluang untuk siapa saja,” katanya, seraya menyemangati untuk bersama-sama bergabung pakai sel solar.

AESI sendiri hingga kini melatih lebih 75 teknisi tersertifikasi untuk mendukung para calon pengguna dalam memasang PLTS atap. AESI memiliki lebih 100 anggota, baik perorangan maupun perusahaan.

“Saat ini, kami masih terus mendorong mekanisme pendanaan mudah untuk pembangunan energi surya atap. Hingga memudahkan calon pengguna energi solar atap mendapatkan peralatan tanpa harus keluarkan investasi besar.”

Pelaku usaha juga mulai berkomitmen pakai surya atap, salah satu PT Softex Indonesia. Perusahaan produsen pembalut dan popok ini sedang menyelesaikan pembangunan PLTS atap dengan kapasitas 630 kWp di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Kami ikut berkontribusi mendukung GNSSA. Pembangunan PLTS atap ini bentuk implementasi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan dan mendukung target SDGs (sustainable development goals/capaian pembangunan berkelanjutan-red),” kata Honey Liwe, Sustainability Project Leader PT Softex Indonesia.

Dengan membangun PLTS atap, mereka bisa menurunkan konsumsi energi dan biaya produksi. Sekaligus, katanya, berkontribusi menurunkan emisi dari penghemaran energi 887.922 kWh per tahun.

Dalam membangun PLTS atap di Sidoarjo, Softex Indonesia bekerjasama dengan PT Xurya Daya Indonesia, startup energi terbarukan yang mempelopori metode DP 0 untuk mencetus gelombang pertama dari perusahaan komersial dan industri yang beralih ke tenaga surya. Perusahaan ini didirikan pada 2018.

“Kendala paling utama selama ini dihadapi perusahaan dalam membangun PLTS atap soal pendanaan. Itulah mengapa kita menciptakan Xurya untuk mengatasi permasalahan itu,” kata Eka Himawan, Managing Director PT Xurya Daya Indonesia.

 

Panel Surya dialokasikan secara utama pada atap Tokopedia Tower. Foto: Ciputra Development

 

Dalam dua tahun terakhir, katanya, mereka cukup banyak mendapatkan kepercayaan dari beberapa perusahaan dalam mendukung gerakan sejuta surya atap.

Selain Softex Indonesia, ada beberapa perusahaan lain juga bekerjasama dengan Xurya seperti PT Evi Asia Tenggara (CoHive coworking space), Griya Idola Industrial Park (Barito Pacific Group), Grand Splash Waterpark, Global Sevilla School, PT IndahTex Utama dan PT Hakiki Donarta.

“Tahun lalu, kami sudah mengumumkan 14 perusahaan yang menyatakan dukungan terhadap GNSSA. Tahun ini, kapasitas terpasang PLTS atap oleh Xurya mengalami kenaikan hingga sembilan kali lipat.”

Xurya tak hanya memasang instalasi, juga memberikan layanan purna jual perawatan panel surya gratis kepada pelanggan untuk memastikan panel surya dalam keadaan bersih alias tak rusak.

Layanan purna jual, kata Eka, secara berkala meliputi inspeksi visual, mekanikal balance of system, inspeksi visual modul dan array hingga ke pembersihan modul PV.

Aspek pemeliharaan, katanya, sangat penting untuk menjaga agar PLTS atap bisa berumur panjang, antara 25-30 tahun.

“Kami prihatin dengan kondisi Indonesia dimana solar panel belum terlalu banyak dipakai. Selama ini, banyak anggapan kalau solar panel itu mahal. Mengatasi itu, kami menawarkan kerjasama dengan perusahaan maupun masyarakat dengan skema seluruh pembiayaan dari kita dulu. Lalu kita akan menagihkan biaya sebesar safe thing yang kita kasih ke mereka, tapi sedikit lebih sedikit. Jadi otomatis ada saving tambahannya,” kata Eka.

Ketika perusahaan bekerjasama, Xurya juga membantu studi kelayakan, pembiayaan, konstruksi dan supervisi.

“Untuk konstruksi kami bekerjasama dengan pihak lain. Setelah konstruksi selesai, kami akan maintenance.”

Saat awal berdiri, Xurya hanya layani Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi serta Jawa Timur. “Sekarang sudah makin banyak, sudah ada di Palembang dan Makassar. Harapannya, bertambah lagi.”

 

Sumber: KESDM

 

Berbagai peluang pengembangan energi sruya

Sementara data dari KESDM, Haris Yahya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, mengatakan, setelah gerakan rilis tiga tahun lalu, PLTS atap terpasang sampai Juni 2020 sebanyak 2.346 unit. Ada lebih 1.300 pelanggan pasang baru dengan total kapasitas 11,5 MW.

“Sebaran paling banyak di Jakarta, ada di Jabar, Banten diikuti Jawa Timur, lalu Jateng termasuk Yogyakarta, Bali dan Aceh,” katanya.

Saat ini, pemerintah lakukan berbagai upaya mendorong investasi energi terbarukan, termasuk energi surya. Dorongan juga pada penciptaan pasar, perbaikan tata kelola pengembangan energi terbarukan, pengadaan berskala masif dan memberikan insentif serta kemudahan investasi.

“Pemerintah juga perbaikan regulasi agar penetrasi pemanfaatan listrik surya jadi lebih tinggi dan dapat menjangkau 70 juta pelanggan listrik nasional. Kami berharap makin banyak pelaku bisnis yangmenggunakan PLTS atap untuk penyediaan listrik,” katanya.

Dari aspek regulasi, Harris mengatakan, UU 30/2007 mengamanatkan, pemerintah wajib penyediaan energi terbarukan. Ia ditindaklanjuti dengan PP 70/2014 tentang kebijakan energi nasional yang mengatur bauran energi, konservasi energi dan percepatan pembangkit.

Kemudian, Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Di dalamnya, ada untuk PLTS dengan target 6,5 Gigawatt pada 2025, sekarang masih 150 MW.

“Ada kewajiban memanfaatkan sel surya minimum 30% untuk di atap gedung-gedung kantor pemerintah. Juga 25% untuk luasan atap bangunan rumah mewah, komersial dan lain-lain,” katanya.

Ada Permen ESDM Nomor 49/2018 jo Nomor 13/2019 jo No 16/2019 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh konsumen PT PLN. Regulasi ini, katanya, untuk mendorong PLTS atap bisa berjalan baik.

Dia bilamg, tren global saat ini mengarah ke surya dan angin. Perkembangan 10 tahun ini, terjadi perubahan sangat drastis. Dulu, anggapan muncul PLTS mahal, sekarang tidak lagi.

“Harga sekarang sudah mencapai angka US$1,35 sen per Kwh. Dibandingkan pembangkit-pembangkit lain khusus fosil dan batubara yang tidak dikenai biaya karbon, juga harga lebih mahal dari surya.”

Untuk itu, katanya, mengarahkan energi terbarukan khusus surya bisa akselerasi terus.

Pemerintah Indonesia, katanya, saat ini berkomitmen menurunkan emisi 29%. Komitmen penurunan emisi Indonesia di sektor energi sebesar 314-398 juta ton CO2 pada 2030. Upayanya, melalui pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi energi serta penerapan teknologi energi bersih.

“Harapannya surya bisa memberikan sumbangan. Kalau saat ini kita lihat saat ini, energi surya baru sekitar 150 mega watt. Masih sangat kecil dibandingkan target kita.”

 

Sumber: KESDM

 

Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan energi terbarukan 23% pada 2025. Realisasi sampai 2019 baru 9,15%. Dalam RPJMN 2019-2024, energi terbarukan akan dibangun sebesar 9.050,3 MW. Untuk porsi tenaga surya 2.089,4 MW, panas bumi 1.027 MW, hidro 3.909,8 MW, bioenergi 1.295,1 MW, dan angin 729 MW.

“Salah satu kita harapkan bisa memberikan peran besar energi surya. Energi surya akan dikembangkan tidak hanya dalam bentuk PLTS atap, juga di berbagai potensi,” katanya.

Kalau melihat RUPTL PLN, katanya, target pembangunan energi surya hingga 2028 kurang dari 1.000 MW. Harris bilang, pemerintah sedang mencoba penetrasi cukup besar.

“Kita tahu potensi besar. Dengan melakukan upaya-upaya untuk membangun dari segala lini, kita bisa mencapai ini, dengan harga sangat terjangkau.”

Soal strategi mengembangkan PLTS, katanya, pemerintah terus mendorong penggunaan PLTS atap di rumah tangga, komersial, industri, bangunan kantor pemerintah dan lain-lain. Kemudian, juga ada kerjasama dan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, serta sinergi BUMN.

Pemerintah juga berupaya membangun PLTS skala besar melalui proses pelelangan. Pemerintah, katanya, juga sedang finalisasi rancangan peraturan presiden tentang pembelian energi terbarukan.

Dalam implementasinya, kata Haris, nanti mencoba untuk pola pelelangan dengan target sekitar 200 MW. “Yang lain, ada PLTS di bekas tambang. Ini potensi cukup besar, PLTS terapung yang sudah akan dibangun di DAM Cirata dengan kapasitas 145 MW.”

Potensi PLTS di lahan eks tambang di berbagai daerah seluas 2.700 hektar atau 2.300 MW, seperti di Bangka Belitung 1.250 MW, Kutai Barat 1.000 MW, dan Kutai Kartanegara 53 MW.

Untuk PLTS terapung potensi 857 MW. Berada di Waduk Wonogiri, Sutamidi Karangkates, Jati Luhur, Mrica Banjarnegara, Saguling, dan Wonorejodi Tulung Agung, serta Singkarak.

“PLTS untuk mendukung cold storage juga penting dan punya potensi besar khusus di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur rata-rata masih perlu dibantu. Dengan bantuan PLTS akan lebih bisa menghemat biaya dan memberikan pelayanan listrik lebih baik.”

 

Exit mobile version