- Perjuangan Indonesia untuk mewujudkan target 10 persen wilayah perairan laut untuk konservasi terus dilakukan sampai sekarang. Hingga akhir 2020, luasan kawasan konservasi perairan secara nasional sudah mencapai 23,918 juta hektare
- Upaya yang dilakukan Indonesia tersebut merujuk pada hasil konvensi keanekaragaman hayati (convention on biological diversity/CBD) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
- Salah satu wujudnya, adalah dengan menambah kawasan konservasi perairan daerah (KKPD yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP). Sepanjang 2020, ada penambahan lima KKPD di Provinsi Kalimantan Barat dengan luasan mencapai 644.674,16 ha
- Agar pengelolaan wilayah perairan laut dan pesisir bisa berjalan baik, perlu dilakukan adopsi sains melalui hasil riset yang dilakukan pihak yang kompeten di bidangnya. Selain itu, juga harus ada pelibatan kearifan lokal melalui peran masyarakat lokal
Upaya untuk terus menambah luasan kawasan konservasi perairan dilakukan Pemerintah Indonesia dengan berbagai cara. Sepanjang 2020 contohnya, Pemerintah berhasil menetapkan lima kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) baru yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Penetapan KKPD baru tersebut, ikut mendorong perluasan kawasan konservasi perairan secara nasional sesuai target yang sudah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk target yang ditetapkan, KKP mengejar luasan 23,8 juta hektare bisa tercapai pada 2020.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu menjelaskan, lima KKPD yang ditetapkan pada 2020 mencapai luas 644.674,16 ha dan semuanya ada di Provinsi Kalimantan Barat. Tambahan luasan tersebut, membuat luas kawasan konservasi perairan menjadi 23,918 juta ha.
“Penambahan ini melampaui target pada 2020 atau 16,8 persen lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya,” ungkap dia belum lama ini.
baca : Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Harus Dilakukan Tepat, Seperti Apa?
Secara keseluruhan, luasan total 23,918 juta ha mencakup 201 KKPD yang menyebar di seluruh Indonesia. Termasuk, lima KKPD terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP).
Rinciannya, KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 89 Tahun 2020, KKPD pulau Randayan melalui Kepmen KP 90/2020, KKPD Kendawangan melalui Kepmen KP 91/2020, KKPD Kubu Raya melalui Kepmen KP 92/2020, dan KKPD Paloh melalui Kepmen KP 93/2020.
Dengan adanya penetapan secara hukum melalui Kepmen KP, itu diharapkan bisa memberikan kekuatan hukum kepada KKP yang sudah dicadangkan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Oleh karenanya, KKPD diharapkan bisa menjadi instrumen penting dalam proses pengelolaan sumber daya perikanan.
“Dan memberikan pengaruh positif bagi ekosistem, serta kehidupan masyarakat pesisir,” jelas TB Haeru Rahayu.
Di sisi lain, walau ditetapkan melalui Kepmen KP, kewenangan pengelolaan kelima KKPD tetap ada di tangan Gubernur Kalbar dengan menunjuk satuan unit organisasi pengelola (SUOP) yang setingkat dengan organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana daerah, atau cabang dinas.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (BPSPL) KKP Pontianak Getreda M Hehanussa mengungkapkan, setiap proses tahapan penyusunan rencana pengelolan zonasi (RPZ) KKPD Kalbar, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
“Prasyarat penting dalam penyusunan RPZ adalah mengidentifikasi dan menentukan target konservasinya,” tutur dia.
baca juga : Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Dideklarasikan sebagai Hope Spot. Apa Itu?
Perlindungan Laut
Peran yang sangat penting tersebut, diharapkan bisa ikut meningkatkan upaya pengelolaan kawasan dengan baik. Hingga kemudian, bisa tercapai tujuan pendirian kawasan konservasi perairan, yakni perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan menuju kesejahteraan masyarakat Kalbar.
“Juga, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Dari 201 kawasan yang sudah terbentuk, sebanyak 88 kawasan sudah ditetapkan oleh Menteri KP, sedangkan 113 kawasan masih berstatus dicadangkan,” tambah dia.
Direktur Coral Triangle Centre (CTC) Rili Hawari Djohani mengatakan bahwa komitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan 10 persen kawasan konservasi perairan dari dari total wilayah perairan, sudah disepakati oleh konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM) saat gelaran Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali.
Seluruh LSM menyepakati untuk terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan target konvensi keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Merujuk pada CBD dan SDGs, Indonesia harus bisa menyisihkan 10 persen wilayah perairan laut untuk konservasi dan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ada. Pada Mei 2019, WWF Indonesia dan CTC memulai proses untuk mengembangkan visi dan peta jalan MPA 10 2020 untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia.
“Komponen utama dalam memajukan sistem kawasan konservasi Indonesia akan ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Tentu membutuhkan kolaborasi di tingkat nasional dan provinsi, serta pelibatan pemangku kepentingan,” jelas Rili belum lama ini.
perlu dibaca : Begini Dampak Pandemi Bagi Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Timur
Staf Ahli Sosiologi Antropologi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tukul Rameyo mengungkapkan, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan melalui pemberdayaan pengetahuan dan pelibatan kearifan lokal.
Menurut dia, cara tersebut penting untuk dilakukan, agar wilayah pesisir bisa dikelola dengan baik dan selalu berjalan beriringan dengan masyarakat yang ada di pesisir. Kata dia, kearifan pesisir akan menjadi kunci saat situasi tidak terkendali seperti sekarang, yaitu wabah COVID-19 sedang mengepung dunia.
Dengan kearifan pesisir, pengelolaan wilayah pesisir bisa tetap berlangsung sesuai harapan dan target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Termasuk, melaksanakan konservasi di atas wilayah perairan Indonesia dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah pesisir.
Rameyo kemudian memberi contoh, kearifan pesisir yang bisa diterapkan adalah dengan model ecosystem approach for fisheries management (EAFM). Model tersebut adalah bentuk pendekatan pengelolaan perikanan, khususnya perikanan skala kecil, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan mata pencaharian masyarakat nelayan.
Menurut dia, pendekatan ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat dan nelayan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir. Model seperti itu bisa dijumpai pada pola kearifan lokal Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan Lombok.
baca juga : Mencari Cara Terbaik untuk Mengelola Wilayah Perairan di Indonesia
Dinamika Laut
Peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) Aan Johan Wahyudi menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki dinamika ekosistem laut yang tinggi.
Hal itu, karena secara geografis Indonesia diapit oleh Samudera Pasifik dan Hindia dan itu memicu terjadinya dinamika ekosistem laut dan pesisir. Kondisi tersebut memicu munculnya sejumlah faktor oseanografi di regional Indo Pasifik.
Area tersebut akan memicu terjadinya dinamika kaitannya dengan faktor-faktor oseanografi, baik oseanografi fisika maupun oseanografi kimia. Faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi dinamika ekosistem baik yang ada di laut lepas maupun dipaparan pesisir,” jelas dia beberapa waktu lalu.
Secara spesifik, faktor oseanografi yang berasal dari Samudera terhadap ekosistem ekosistem laut di Indonesia, yaitu: arus lintas wilayah dan gelombang internal yang terjadi pada perairan Indonesia; bagaimana transfer nutrient dan kaitannya dengan oseanografi biologi, kehidupan plankton dan kehidupan biota-biota laut akibat faktor fisik yang terjadi di laut.
“Dan interaksi atmosfir di laut kaitannya dengan perubahan iklim,” tutur Aan.
Selain itu, Aan mengungkapkan bahwa saat ini lingkungan laut dan pesisir sedang menghadapi ancaman global, seperti suhu semakin naik karena pemanasan global, pH semakin menurun (asam) karena meningkatnya karbondioksida (CO2), dan kelarutan oksigen yang menurun.
Dengan semua fakta tersebut, dia berani menyimpulkan bahwa itu akan menjadi ancaman yang bisa berdampak pada biodiversitas dan ketahanan ekosistem laut. Untuk itu, kegiatan riset, pengembangan, dan pengkajian sangat dibutuhkan untuk saat ini, agar pengelolaan laut dan pesisir bisa berjalan lebih baik.
Diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai membentang sepanjang 108.920 km. Kemudian, sekitar 78 persen wilayah Indonesia atau seluas 6,4 juta km persegi adalah wilayah ditutupi oleh perairan dangkal di bagian barat dan timur.
LIPI menyebutkan, Lempeng Sunda dipisahkan oleh laut dalam seperti Laut Sulawesi dan Maluku di Utara dan Laut Bali serta Laut Flores di Selatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki habitat laut yang paling beragam dan telah lama dianggap memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi.
Keunikan geografis wilayah laut Indonesia, memicu hadirnya kekayaan spesies laut yang didominasi tiga spesies, yaitu perudangan (krustasea), moluska, dan pisces. Sementara, dari sisi lingkungan laut, perairan Indonesia terbentuk menjadi perairan pantai dan lepas pantai.