- Kabupaten Biak Numfor dan Mimika adalah dua daerah yang masuk Provinsi Papua. Keduanya memiliki keunikan dan kelebihan, karena berada di wilayah perairan yang sangat disukai para pencari ikan dari penjuru dunia
- Dengan keuntungan tersebut, kedua Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) diharapkan bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi daerah masing-masing dan juga daerah sekitarnya. Terutama, karena potensi perikanan di sekitar dua SKPT tersebut sangat besar dan layak untuk dikembangkan
- Harapan tersebut muncul, karena SKPT akan menjadi sarana untuk pengembangan seluruh produk perikanan, mulai dari penangkapan hingga pemasaran. Tidak saja untuk dipasarkan di dalam negeri, namun juga menjangkau negara lain melalui jalur ekspor secara langsung dari SKPT
- Di sisi lain, kehadiran SKPT juga diharapkan bisa mengembangkan nelayan dan usaha perikanan skala kecil dan tradisional di sekitarnya. Untuk itu, mereka diberi kesempatan untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti gudang beku dan pabrik es
Kehadiran sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) yang dibangun Pemerintah Indonesia di 13 lokasi di seluruh Indonesia, diharapkan bisa terus mendorong kemajuan ekonomi untuk masyarakat setempat. Dua di antaranya, adalah SKPT di Kabupaten Biak Numfor, dan Mimika, Provinsi Papua.
Saat ini, kedua SKPT tersebut sudah beroperasi secara penuh dan terus melengkapi secara bertahap berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. SKPT Biak contohnya, sejak dibangun pada 2017 lalu, produksi terus mengalami peningkatan secara bertahap.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP KKP) Artati Widiarti mengatakan, sejak SKPT ada di Biak, peningkatan produksi bisa mencapai 35 persen sepanjang periode 2016-2019.
Dia menyebutkan, pada 2016 produksi hasil tangkapan nelayan di Biak dan sekitarnya mencapai 56.960 ton dan kemudian, jumlah tersebut meningkat menjadi 76.847 ton pada 2019. Peningkatan tersebut, diharapkan bisa terus berlangsung dan menjadi pendorong kenaikan ekonomi masyarakat setempat.
“Pembangunan SKPT Biak tak hanya berupa sarana dan prasarana, melainkan termasuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) perikanan,” jelas dia belum lama ini di Jakarta.
Pembangunan SDM yang dimaksud, adalah dengan melaksanakan edukasi kepada nelayan tentang bagaimana seharusnya melakukan penangkapan ikan secara tradisional dilakukan dan berproses menjadi penangkapan secara modern dengan menggunakan kapal ikan bertenaga motor.
Kemudian, nelayan juga diberikan pelatihan cara menangkap dan menangani ikan dengan baik saat berada di atas kapal ikan, juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari kelompok informal menjadi berbadan hukum (koperasi).
“Tujuan dari pembangunan SDM ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat nelayan,” tambah dia.
Selain di Biak Numfor, kehadiran SKPT juga diharapkan bisa ikut mendorong perekonomian masyarakat di Kabupaten Mimika dan sekitarnya. Berdasarkan data yang dirilis KKP, sejak SKPT Mimika dibangun pada 2017, produksi perikanan mengalami kenaikan signifikan selama lima empat terakhir.
Artati Widiarti memaparkan, saat SKPT baru mulai dibangun pada 2017, produksi perikanan mencapai 17.168 per tahun. Namun, jumlah tersebut meningkat secara bertahap hingga signifikan pada 2020 dengan mencapai produksi sebanyak 59.686 ton.
Jumlah tersebut, diharapkan bisa terus bertambah seiring terus berkembangnya SKPT Mimika. Dengan demikian, di masa mendatang harapan untuk menjadikan SKPT Mimika sebagai penopang pangan sektor perikanan dari Timur Indonesia bisa terwujud.
Daya Jangkau
Tak hanya mencukupi kebutuhan lokal, produk perikanan Mimika juga sudah menyebar ke pasar domestik hingga menjangkau Surabaya, ibu kota Jawa Timur yang menjadi ikon kemajuan ekonomi nomor dua di Indonesia. Ikan-ikan tersebut dipasarkan ke sana dalam bentuk beku.
Selain Surabaya, produk perikanan dari Mimika juga sudah menjangkau Jakarta, Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), dan kota satu pulau seperti Jayapura, dan Merauke. Di luar itu, jangkauan pemasaran juga sudah menjangkau Denpasar (Bali), dan Makassar (Sulawesi Selatan).
“Ini menunjukkan Papua bisa menjadi salah satu kekuatan pangan di sektor perikanan,” ucap dia.
Berbeda dengan SKPT Biak yang belum berhasil melaksanakan kegiatan ekspor produk perikanan langsung, SKPT Mimika sudah berhasil melaksanakannya. Negara tujuan ekspor dari Mimika, di antaranya adalah negara tetangga Malaysia dan Singapura.
Direktur Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan bahwa kehadiran SKPT Biak menjadi positif, karena bisa menjadi penghubung antara nelayan dengan lembaga bank dan non bank untuk bisa mengakses fasilitas permodalan.
Dia mencontohkan, pada Mei 2020 saja, sudah ada 42 nelayan yang menerima fasilitas permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank BNI senilai Rp2,1 miliar. Selain itu, ada juga kelompok usaha bersama (KUB) yang sudah mencapatkan modal dengan nilai total mencapai Rp2,06 miliar.
KUB nelayan tersebut berhasil mendapatkan permodalan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPUMKP). Diharapkan, mereka bisa menjadi pembuka jalan bagi nelayan lain bersama KUB yang masih membutuhkan akses permodalan.
baca juga : Cara Memanfaatkan Sumber daya Perikanan di WPP NRI 718
Mengacu pada tujuan utama untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, SKPT Biak dihadirkan dengan mempersiapkan dari berbagai sisi. Tak hanya dari sisi hulu, pengembangan juga disiapkan dari sisi hilir yang berfungsi untuk melaksanakan integrasi bisnis yang ada di SKPT Biak.
Adapun, sejumlah upaya yang sudah dilakukan untuk mengintegrasikan bisnis, adalah dengan mempromosikan peluang usaha dan Investasi Kabupaten Biak Numfor. Hasilnya, SKPT Biak mendapatkan investasi pembangunan gudang beku dan pabrik es.
Sebagai upaya integrasi bisnis, Catur juga mengungkapkan kalau pihaknya sudah mengajak pemilik kapal dari Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kota Bitung (Sulawesi Utara), dan Provinsi Gorontalo untuk ikut berpartisipasi.
Daerah-daerah tersebut, diajak untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 717 yang mencakup wilayah perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
Setelah menangkap ikan, kapal-kapal ikan yang berasal dari daerah tersebut diajak untuk bisa menyimpan hasil tangkapan di SKPT Biak melalui fasilitas gudang beku yang sudah terintegrasi. Kemudian, pada saat yang tepat, hasil tangkapan bisa dijual melalui jalur ekspor langsung dari Biak.
“Kita menargetkan tahun ini SKPT Biak bisa menjual ikan keluar Biak dan mudah mudahan dapat melakukan ekspor pada kesempatan selanjutnya,” jelas dia.
Kawasan Terluar
Sementara, Direktur Logistik Ditjen PDSPKP KKP Innes Rahmania menjelaskan bahwa pengembangan SKPT Mimika dilakukan dengan menggandeng pihak lain. Termasuk, kementerian untuk mengembangkan sistem pengolahan air minum dan penyediaan kebutuhan listrik dengan tenaga surya.
Dengan pengembangan seperti itu, SKPT Mimika diharapkan menjadi pendorong utama untuk pengembangan ekonomi di wilayah Mimika dan sekitarnya, umumnya di Provinsi Papua, dan Papua Barat yang letaknya sangat berdekatan.
Sebelumnya, Japan International Cooperation Agency (JICA) juga diklaim sudah memberikan dukungan terhadap enam SKPT yang dibangun di pulau kawasan terluar Indonesia. Klaim tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar belum lama ini.
Menurut dia, enam SKPT yang mendapatkan bantuan dari JICA, adalah Natuna (Kepulauan Riau), Morotai (Maluku Utara), Sabang (Aceh), Saumlaki (Maluku), Moa, Maluku Barat Daya (Maluku). Keenam SKPT tersebut mendapatkan dana hibah dari Jepang melalui JICA senilai total Rp704,6 miliar.
Hibah tersebut, berlaku efektif sejak tahap pertama ditandatangani pada 31 Juli 2018 hingga pembangunan fisik SKPT tuntas. Dengan adanya hibah dari Jepang, maka segala kebutuhan sarana dan prasarana SKPT diharapkan bisa dipenuhi dengan baik.
“Terutama pelabuhan perikanan dan pasar ikan,” tegas dia.
Secara keseluruhan, KKP fokus membangun dan mengembangkan SKPT di 13 lokasi yang masuk dalam kawasan terluar Indonesia. Di antaranya, Sabang (Aceh), Mentawai (Sumatera Barat), Sumba Timur dan Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur), Moa dan Saumlaki (Maluku), Natuna (Kepulauan Riau).
Kemudian, ada juga Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, Talaud di Sulawesi Utara, Morotai di Maluku Utara, Biak Numfor, Mimika, dan Merauke di Provinsi Papua. Kehadiran 13 SKPT tersebut, diharapkan bisa membantu kawasan terluar Indonesia bisa mengembangkan ekonomi sekitarnya.
Kepala Perwakilan JICA Indonesia Shigenori Ogawa pada kesempatan berbeda mengatakan, program hibah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal. Inisiatif ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada stimulasi industri perikanan lokal.
Nantinya, nelayan skala kecil dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas gudang beku dan fasilitas produksi es. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir juga diharapkan bisa tercapai lebih baik lagi.