- Pemerintah Indonesia menyadari bahwa laut memiliki ruang yang tak terbatas untuk bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Pemanfaatan tersebut, bisa menggerakkan roda ekonomi yang akan saling terhubung antar sektor
- Dengan memberikan ruang untuk dimanfaatkan, maka laut bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tak terhingga dan bermanfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.
- Lebih dari itu, pemanfaatan ruang laut juga akan bisa membantu Negara untuk menambah pundi-pundi keuangan secara cepat. Hal itu, juga selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kas Negara yang berasal dari bidang pengelolaan ruang laut
- Namun demikian, dorongan kegiatan ekonomi tersebut tidak boleh melupakan prinsip keberlanjutan yang diyakini akan bisa menjaga lautan dari kerusakan dan menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya
Pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah perairan Indonesia harus bisa berjalan sesuai dengan prinsip berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di laut. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, karena untuk menjaga ekosistem di laut tetap dalam kondisi baik.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, walau ada kewajiban untuk bisa tetap menjaga prinsip keberlanjutan, namun pemanfaatan ruang laut akan tetap bisa dilakukan seperti sebelumnya yang di antaranya adalah untuk kegiatan perekonomian secara nasional.
Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip berkelanjutan yang dilakukan pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang fokus pada bidang kelautan, ekonomi, dan lingkungan.
“Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.
baca : Perikanan Berkelanjutan untuk Masa Depan Laut Dunia
Menurut Trenggono, kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ruang laut bentuknya tidak terbatas. Selain untuk penanaman kabel atau pipa bawah laut yang berfungsi sebagai sarana telekomunikasi, juga ada kegiatan pengeboran minyak, gas alam, hingga kegiatan pariwisata.
Seluruh kegiatan tersebut, sudah berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan itu selaras dengan upaya yang sedang dilakukan KKP saat ini, yakni terus mendorong peningkatan PNBP hingga mencapai Rp12 triliun pada 2024 mendatang.
“Untuk itu kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat Negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal,” tambah dia.
Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut, harus dilakukan dengan selalu memegang prinsip keberlanjutan. Jika tidak, maka ancaman keberlangsungan seluruh makhluk hidup di laut akan menjadi nyata dan itu sama saja dengan memicu kerusakan dan kepunahan.
Dengan menjaga prinsip keberlanjutan, maka akan terjaga juga ekosistem yang ada di laut, seperti padang lamun, terumbu karang, dan semua jenis biota laut yang sudah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
Prinsip Keberlanjutan
Menurut Trenggono, dengan menjaga laut melalui penerapan prinsip berkelanjutan dalam pemanfaaatan ruang laut, maka itu berarti akan ikut berperan menghasilkan oksigen, sumber pangan yang bergizi, dan juga mengurangi efek pemanasan global.
“(Ruang laut) ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan,” tutur dia.
baca juga : Ini Buah Manis Penerapan Prinsip Berkelanjutan pada Perikanan Tuna
Sedangkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Tb Haeru Rahayu menambahkan bahwa sejak penataan dilakukan lebih baik, angka PNBP untuk bidang PRL mengalami kenaikan pada 2021 menjadi Rp7,9 miliar. Sebelumnya, pada 2020 angka PNBP dari bidang yang sama jumlahnya hanya Rp3,7 miliar.
Kenaikan angka tersebut bersumber dari penerimaan yang berasal dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, dan kerja sama pemanfaatan (KSP) untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia.
Agar nilai PNBP terus meningkat, pelayanan kepada masyarakat untuk bidang PRL juga terus ditingkatkan setiap saat. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga akan semakin intensif dimanfaatkan, salah satunya untuk proses perizinan, sehingga pengajuan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.
Dari sisi regulasi, KKP saat ini tengah menyelesaikan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) tenang pengelolaan ruang laut. Aturan turunan tersebut diharapkan bisa menyederhanakan penataan regulasi dan kegiatan ekonomi, khususnya di ruang laut.
Pemanfaatan ruang laut dengan prinsip berkelanjutan memang sudah menjadi perhatian utama KKP sejak lama. Termasuk, untuk kegiatan penangkapan ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti Kakap dan Kerapu, juga Tuna di perairan Indonesia.
Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi, pengelolaan harus dilakukan dengan baik melalui prinsip keberlanjutan, terutama di perairan kepulauan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Timur Indonesia.
Adapun, WPPNRI yang dimaksud, di antaranya adalah 713 yang mencakup wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali, 714 yang mencakup perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, dan 715 perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau.
baca juga : Beratnya Mewujudkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan
Salah satu upaya untuk bisa menjaga sumber daya laut dengan berkelanjutan, adalah menjalin kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Melalui kerja sama, diharapkan peningkatan produksi perikanan tangkap bisa tercapai dengan tetap berkelanjutan.
Menurut Yuliadi, dengan adanya kerja sama, tata kelola perikanan untuk Kakap dan Kerapu Laut diharapkan bisa meningkat dan tetap dalam koridor prinsip keberlanjutan. Kemudian, bisa meningkatkan ketersediaan data, sistem informasi, dan teknologi.
“Itu untuk pengelolaan perikanan Tuna yang berkelanjutan di perairan kepulauan,” jelas dia di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.
Yuliadi menyebutkan, perlunya dilakukan pengelolaan dengan prinsip berkelanjutan, karena selama ini permintaan pasar terus meningkat terhadap Kakap, Kerapu Laut, dan juga Tuna. Akibatnya, itu mendorong penangkapan di alam berlebih dan bisa menyebabkan sumber daya menurun.
Padahal, ketiga komoditas tersebut bernilai ekonomi penting, baik bagi Indonesia ataupun juga negara lain. Untuk itu, melalui kerja sama dengan YKAN diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan bisa menjadi lebih baik, melalui penerapan prinsip keberlanjutan.
Sinergi Kehidupan
Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan, perlindungan wilayah daratan dan perairan adalah bagian dari sistem penyangga kehidupan yang bisa mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif.
Juga, bisa mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, dan membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang lestari. Oleh karena itu, upaya untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan harus senantiasa didukung penuh.
Sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mencapai lebih dari 70 persen dari total wilayah dengan kekayaan hayati laut yang melimpah, maka sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting bagi Indonesia.
“Kami berharap kerja sama ini menjadi salah satu upaya dan strategi untuk mengelolanya secara berkelanjutan,” terang dia.
perlu dibaca : Menghitung Indeks Kekayaan Laut Indonesia untuk Perikanan Keberlanjutan
Dalam sebuah kesempatan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pernah mengucapkan bahwa untuk bisa mewujudkan pengelolaan wilayah perairan laut dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu memerlukan sinergi antara semua pihak yang terkait dan berkepentingan.
Bagi dia, Pemeritah Indonesia tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan pengelolaan tersebut dan memerlukan dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, sinergi, kerja sama, dan kolaborasi adalah sebuah keniscayaan yang harus bisa diwujudkan.
Di mata dia, perikanan tangkap Indonesia berada dalam kondisi multi spesies, multi habitat, multi stakeholder, dan multi alat tangkap. Semua keragaman itu, harus bisa bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan laut yang bermanfaat dan berkelanjutan.
“Begitu beragam kekuatan kita, begitu beragam pula tantangan sekaligus peluang yang ada, bekerja bersama dalam satu harmoni adalah prasyarat mutlak jika ingin sektor kelautan dan perikanan yang kita cintai ini melaju pesat,” pungkas dia.