- Dalam kunjungannya di PPN Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan fasilitas pelabuhan Brondong perlu dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas para nelayan
- Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan peran efisiensi dan optimalisasi fasilitas penunjang.
- Selain mendukung pengembangan PPN, Menteri KKP juga menyoroti pentingnya kebersihan di pelabuhan. Karena salah satu yang menjadi target dari KKP yaitu transformasi pelabuhan perikanan menjadi lebih higienis dan modern.
- Persoalan teknis seperti pendangkalan alur lintasan kapal perikanan, tidak adanya area doking kapal, kondisi kolam pelabuhan yang mulai over kapasitas juga perlu penanganan yang serius. Selain itu, perlunya infrastruktur IPAL yang memadai.
Pelabuhan perikanan merupakan tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan. Selain itu, pelabuhan perikanan juga bermanfaat sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan. Keberadaanya dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya, fungsinya yaitu sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
Dalam mendorong peningkatan sektor perikanan di Indonesia, pelabuhan merupakan bagian yang sangat penting. Untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan peran efisiensi dan optimalisasi fasilitas penunjang.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan produktivitas para nelayan, fasilitas di pelabuhan perikanan itu penting untuk dikembangkan.
baca : Dampak COVID-19, Harga Ikan Tangkapan Nelayan Turun Drastis
Selain itu, juga untuk mendorong usaha perikanan dalam negeri, harapannya agar bisa menjadi lebih maju. Jika pengembangan tersebut dilakukan maka peningkatan volume dan putaran uang juga bisa meningkat.
“Nanti ada industri perikanan yang sumber bahan bakunya dari ikan tangkap dan juga ikan budidaya,” kata Trenggono saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (01/05/2021). Turut menyertai dalam kunjungan tersebut yaitu Adilla Aziz, Anggota Komite II DPD, Yuhronur Efendi, Bupati Lamongan, dan pejabat eselon I dan II KKP.
Politikus dan juga pengusaha ini melanjutkan, pengembangan pelabuhan ini nantinya juga untuk mengurai permasalahan yang menjadi penghambat produktivitas para nelayan, misalnya seperti pendangkalan alur lintasan kapal, kolam pelabuhan yang kapasitasnya mulai over, tidak adanya area doking kapal, dan juga terkait dengan infrastruktur instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
baca juga : Bahaya Mikroplastik di Pesisir Lamongan Diperlukan Solusi Penanganan
Penyerapan Tenaga Kerja
PPN Brondong mempunyai peranan yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, dengan adanya PPN ini, warga daerah lain juga kesejahteraannya juga turut meningkat. Data PPN Brondong pada tahun 2020 menunjukkan, jumlah tenaga kerja yang terserap kurang lebih 12.887 orang, dengan jumlah nelayan 9.641 orang.
Sementara aktivitas bongkar ikan di PPN yang berada di kawasan pesisir Lamongan ini per tahunnya lebih dari 53.000 ton dengan nilai produksi hampir Rp1 triliun. Sedangkan, untuk ikan yang didaratkan didominasi ikan jenis swanggi (Priacanthus macracanthus), ikan ayam-ayam (Abalistes stellaris), biji nangka (Upeneus moluccensis Blkr), kurisi (Nemipterus sp.), kuniran (Upeneus sp.), ikan kapas-kapas (Geres punctatus).
Ada sekitar 8.791 unit kunjungan kapal di PPN Brondong. Untuk kapal yang berhenti jumlahnya sekitar 959 unit. Sementara kapal yang berlayar kurang lebih 995 unit, dengan kapasitas kapal terbanyak ukurannya di bawah 30 Gross Tonnage (GT).
“Untuk pengembangan ini nantinya juga harus mengakomodir adanya industri perikanan pelabuhan. Sehingga dalam proses hulu hingga hilir bisa terintegrasi. Pendaratan ini pun tidak hanya ikan hasil tangkapan saja, melainkan juga hasil budidaya,” imbuhnya.
baca juga : Mengganggu Aktivitas, Puluhan Bangkai Kapal Dibersihkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Selain mendukung pengembangan PPN, pria 58 tahun ini juga menyoroti pentingnya kebersihan di pelabuhan. Karena salah satu yang menjadi target dari KKP yaitu transformasi pelabuhan perikanan menjadi lebih higienis dan modern, agar tidak menimbulkan bau yang menyengat. Hal itu juga agar berpengaruh ke ikan-ikan yang dipasarkan menjadi lebih bersih.
“Dalam jangka waktu dua tahun kedepan ini harus jadi bersih dan tidak ada lagi bau menyengat,” kata Wakil Menteri Pertahanan periode tahun 2019 ini.
Perlu Transparan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomer PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, PPN Brondong masuk dalam kategori Pelabuhan tipe B, yang mana pelabuhan perikanan ini melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).
Menindaklanjuti terkait dengan pengembangan PPN Brondong yang merupakan pelabuhan terbesar di wilayah pantai utara Jawa Timur ini, Ibrahim, kepala PPN Brondong menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kajian untuk rencana pengembangan kawasan pelabuhan. Kurang lebih ada sekitar 5 hektare perairan yang bisa dimanfaatkan, salah satunya dijadikan kawasan industri.
“Dengan adanya pengembangan, unit pengolahan ikan akan tumbuh disini. Saat ini kan masih belum ada. Padahal disini sudah mempunyai fasilitas cold storage berkapasitas besar,” ungkap mantan kepala PPN Kwandang, Gorontalo, ini.
baca juga : Potensial, KKP Komitmen Kembangkan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap
Sedangkan Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M) Kabupaten Lamongan, Nu’man Suhadi, menyatakan setuju terhadap pengembangan pelabuhan perikanan di PPN Brondong dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Pertama, pendekatan yang dilakukan nantinya jangan menggunakan proyek saja. Melainkan bagaimana bahwa orientasi pengembangan itu memang menjadi kebutuhan stakeholder, khususnya bagi para nelayan yang akhirnya nanti akan berimbas pada kesejahteraannya.
Untuk itu, semua elemen masyarakat baik itu ditingkat RT/RW, Rukun Nelayan, Kelompok Pengusaha Ikan, Ormas, penting untuk dilibatkan. Kedua, harus ada transparansi anggaran, dan juga tahapan yang akan dilakukan. Pria yang juga penulis buku “Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan dan Konflik Komunal” ini juga mencatat, di PPN Brondong sendiri masih mempunyai pekerjaan rumah yang dianggap klasik.
Diantaranya yaitu fungsi pelelangan dalam praktik yang sebenarnya masih belum berjalan dengan baik dan benar. Sehingga yang menjadi korban yaitu para nelayan
“Mereka ingin bahwa setelah pulang melaut itu langsung dapat uang. Jika sistem pelelangan ikan berjalan dengan semestinya saya yakin akan berimbas pada kesejahteraan nelayan, belum lagi soal pungutan liar,” kata Nu’man saat dihubungi, Selasa (04/05/2021).
Lebih lanjut dia menjelaskan, persoalan teknis seperti pendangkalan alur lintasan kapal perikanan, tidak adanya area doking kapal, kondisi kolam pelabuhan yang mulai over kapasitas juga perlu penanganan yang serius. Selain itu, diperlukan infrastruktur IPAL yang memadai. Terkait dengan kebersihan ini juga dinilai penting.
“Dari dulu sampai sekarang belum ada political will dari pihak PPN Brondong, pimpinannya harus sering turun ke lokasi agar tahu kondisi aslinya,” pungkas Nu’man yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Rukun Nelayan Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
