- Dalam diskusi Iskindo terungkap banyak sektor kelautan dikerjakan oleh orang yang tidak berkompeten dan bukan lulusan ilmu kelautan, sehingga banyak aturan kelautan yang serampangan berdampak pada kerusakan lingkungan
- Berbagai permasalahan sektor kelautan Indonesia yang terjadi seperti maraknya IUU Fishing, , konflik laut Cina Selatan, tumpahan minyak di laut, degradasi terumbu karang, degradasi mangrove, pemboman ikan, pembiusan ikan, banyaknya ABK Indonesia yang terlantar, perubahan iklim, dsb.
- Berbagai permasalahan yang terjadi pada sektor kelautan perlu diselesaikan bersama lintas instansi, dengan pelibatan dari sarjana dan akademisi kelautan, bersama dengan instansi pemerintah yang berwenang
- Ketua Iskindo yang baru Riza Damanik mengatakan Iskindo adalah organisasi profesi yang akan memperkuat pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia agar lebih berkelanjutan, berkeadilan dan berkontribusi ke depannya.
Sarjana kelautan diminta ikut terlibat aktif menjaga ekosistem laut Indonesia. Selama ini sektor kelautan dinilai dipegang oleh orang yang tidak berkompeten, seperti lulusan ilmu ekonomi, bisnis, biologi, kimia dan lainnya. Sehingga banyak aturan kelautan yang serampangan yang berdampak kepada kerusakan lingkungan.
Hal itu terungkap pada diskusi anggota Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dalam rangkaian kegiatan Panggung Maritim Kongres III 2021 Iskindo yang berlangsung di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 23 September 2021.
Diskusi menghadirkan beberapa Dewan Pakar Iskindo dan para peneliti, diantaranya Dosen Ilmu Kelautan Hasanudin Dr. Lukman, Dewan Pakar Iskindo Amiruddin dan Sri Marianti.
Amirudin mengatakan, sampai saat ini kedaulatan di dalam laut Indonesia untuk para pekerja masih lemah. Beberapa pekerjaan bawah laut masih dikuasai oleh orang asing. Tidak hanya itu, sertifikasi di Indonesia tidak berlaku untuk pekerjaan bawah laut Indonesia. “Jadi proyek bawah laut di Indonesia ini syaratnya (sertifikasi) internasional,” kata Amir.
Amir bercerita pengalamannya berkecimpung terkait kelautan dan dampak lingkungan. Menurutnya, sarjana kelautan sangat dibutuhkan menjaga lingkungan. Amir mencontohkan persoalan izin analisis dampak lingkungan atau Amdal di beberapa daerah ditemukannya tidak dikerjakan oleh sarjana kelautan. Tetapi, penyusunan izin dan penilaian Amdal itu dilakukan oleh orang-orang dengan lulusan ilmu sosial, ekonomi, hukum, kimia dan lainnya.
Menurut Amir, hal itu akan berdampak kepada hasil dari perizinan Amdal yang dikeluarkan. “Lihat saja orang-orang yang merumuskan Amdal di Kepri ini, pasti tidak ada teknik kelautan,” kata Amir dalam diskusi tersebut.
Apalagi saat ini Amir bilang, izin amdal dibuat tanpa ada kajian data, pengambilan sampel yang mendalam dan lainnya. Tetapi hanya dibahas dibagian permukaan saja.
Misalnya, lanjut Amir, pengamatan biota karang berbeda di darat dan di laut, kemudian membuat sampel air yang harus ada narasi dan masih banyak ilmu teknis yang lebih rinci yang harus disertakan dalam pemberian izin Amdal.
“Begitu juga pembangunan kolam pelabuhan, banyak tidak memperhitungan Amdal, beberapa daerah bahkan harus memindahkan sebuah karang karena pembangunan kolam pelabuhan tersebut tidak dengan analisis yang matang,” katanya.
Bahkan Amir telah membuat sebuah ikatan orang khusus penilai Amdal, dimana dia ikut mengajar didalamnya. Hal itu untuk menghindari kesalahan fatal penyusunan dokumen Amdal. Selain itu, Amir mengajak tidak hanya mengajak sarjana kelautan ikut dalam pengawasan Amdal, tetapi juga ikut memperhatikan kerusakan lingkungan sekitar.
Seperti informasi terbaru saat ini, Amir bilang, terdapat kebocoran pipa minyak dengan panjang 1,5 meter yang mencemari laut di Selat Sunda. Perusahaan akan berjanji memperbaiki kebocoran tersebut bulan Oktober 2021 ini.
Amir menyayangkan tidak ada satupun yang menuntut perusahaan atas kerusakan lingkungan tersebut. Ia berencana akan menuntut ke meja hukum atas kejadian tersebut sebagai seorang sarjana kelautan. “Sampai sekarang tidak ada yang berani menuntut pencemaran laut tersebut, tetapi saya akan menuntut ini, perusahaan harus diproses (dengan) hukum lingkungan,” katanya.
Amir juga menyinggung soal sertifikasi pekerja laut di Indonesia. Iskindo juga berencana akan mengeluarkan sertifikasi sendiri salah satunya untuk pekerja scientific diving. Hal itu karena banyak pekerja bawah laut masih dikuasai oleh asing. “Bahkan pekerja asing itu tidak ada kantor di Indonesia. Analisis saya, praktek itu membuat negara rugi triliunan rupiah, saya punya data itu,” katanya.
Persoalan ini menurut Amir sangat penting untuk diatasi. Ia berharap ditangan Ketua Iskindo yang baru nanti bisa menyurati pemerintah pusat dan daerah agar persoalan Amdal maupun terkait kelautan lainnya melibatkan orang yang berkompeten seperti sarjana kelautan.
Sedangkan Dewan Pakar Iskindo lainnya Sri Marianti mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan sarjana kelautan untuk membantu perkembangan secara sosial dan ekonomi kelautan Indonesia. Salah satunya, mengajak masyarakat desa pesisir membangun desa pariwisata. “Kebanyakan sekarang banyak sarjana tidak mau kembali ke kampung, karena sudah enak di kota,” kata Sri.
baca juga : Ekonomi Biru untuk Menjaga Ekosistem Laut dan Pesisir
Permasalahan Kelautan
Ketua Umum Iskindo periode 2018 – 2021 M. Zulficar Mochtar menyebutkan berbagai permasalahan pada sektor kelautan yang perlu diselesaikan bersama lintas instansi.
Saat ini, menurutnya, puluhan ribu sarjana kelautan, ratusan profesor dan ratusan kampus kelautan hadir di Indonesia, dan media bisa didorong membantu menyelesaikan isu kelautan, bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Tetapi, jika dilihat secara detil masih banyak persoalan kelautan yang belum terselesaikan di Indonesia. Seperti IUUF marak terjadi, konflik laut Cina Selatan, tumpahan minyak di laut, degradasi terumbu karang, degradasi mangrove, pemboman ikan, pembiusan ikan, banyaknya ABK Indonesia yang terlantar dan banyak masalah lainnya.
“Begitu banyak misteri masalah kelautan ini, kita harus bergandeng tangan, termasuk lintas sarjana mutlak harus dilakukan,” kata Zulficar dalam sambutan acara itu.
Masalah lainnya yang dihadapi Indonesia dari sektor kelautan, seperti perubahan iklim, dampak pandemi Covid-19, dan lainnya yang terus mengancam. “Belum lagi masalah oligarki di pemerintahan kita,” katanya.
Selama ini Zulficar menilai, banyak kegiatan kelautan hanya sebatas seremonial, tetapi tidak menyentuh secara substansial. “Solusi masalah kelautan ini harus dilakukan secara komprehensif,” katanya.
Pemerintah menurut Zulficar, perlu melakukan koreksi, reformulasi cara berpikir kelautan, dan rekontruksi cara melaksanakan kebijakan. “Agar dampaknya secara substansial tidak kosmetikal,” katanya.
Selain itu, perubahan paling mendesak yang harus dilakukan adalah pemahaman paradigma kemaritiman. Saat ini paradigma kelautan dianggap hal yang berat sehingga kelautan sulit berkembang. “Paradigma ini harus diubah agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
baca juga : Pengelolaan Ruang Laut Bergantung pada Neraca Sumber daya Laut
Zulficar juga menyampaikan, kebijakan kelautan harus dikembalikan kepada kebijakan yang berdasarkan data dan sains yang berpihak kepada masyarakat pesisir. Dan juga melibatkan kaum milenial yang melek teknologi. “Jangan sampai kebijakan kelautan hanya berdasarkan perasaan bukan didasari data pendukung, artinya sektor ini hanya sekedar mencari uang atau eksperimental atau serampangan,” katanya.
Ia menemukan, di lapangan banyak orang yang bertanggung jawab di kelautan dan maritim tidak paham substansi tugas mereka. Pasalnya, kebanyakan dari mereka bukan lulusan ilmu kelautan. “Akibatnya bukan lebih bagus, malah terjebak dalam jargon yang tidak menyentuh substansi sebenarnya,” kata dia.
Zulficar mengatakan, Iskindo adalah organisasi belia yang dinamis, namun siap membantu sektor kelautan. “Dalam kongres ini kita akan menyusun rekomendasi strategi kelautan untuk pemerintah, diharapkan ini tidak hanya menjadi catatan semata,” katanya.
Tantangan Ketua Iskindo yang Baru
Setelah diskusi, proses pemilihan Ketua Iskindo periode selanjutnya dilaksanakan. Muhammad Riza Adha Damanik terpilih sebagai Ketua Iskindo yang baru periode 2021 – 2026. Reza mengatakan, Iskindo adalah organisasi profesi yang akan memperkuat pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia agar lebih berkelanjutan, berkeadilan dan berkontribusi ke depannya.
Beberapa program kerja yang akan dilakukan Reza adalah memperkuat dan mengawal kebijakan-kebijakan kelautan agar semakin tepat dalam menjawab tantangan hari ini dan antisipasi kedepannya. Selain itu ia juga akan mengarusutamakan pemanfaatan inovasi dan teknologi kelautan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kemakmuran rakyat.
Dia akan mendorong terciptanya ekosistem lapangan pekerjaan yang lebih ramah dalam pendayagunaan sarjana-sarjana ilmu dan teknologi kelautan di Indonesia, termasuk melalui penguatan sertifikasi profesi.
“Selain itu juga penguatan jejaring dan kemitraan kelautan baik dengan K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta, organisasi nelayan dan organisasi masyarakat lainnya, maupun organisasi profesi lain yang relevan,” kata Reza kepada Mongabay akhir September 2021 lalu.
perlu dibaca : Pendekatan Berbasis Ekosistem, Cara Baru Kelola Kelautan dan Perikanan
Menurut Reza, Indonesia bisa menjadi negara poros maritim dunia, tentu dengan membangun sumber daya alam (SDA) berkelanjutan, sumber daya manusia (SDM) kelautan yang unggul. “Insya Allah SDM yang ada di Iskindo dapat berkontribusi memenuhi syarat-syarat tersebut,” katanya.
Riza melanjutkan, dalam kurun 20 tahun terakhir ragam kebijakan terus dilengkapi dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
Namun, jika dilihat lebih teliti, dari 11 sektor ekonomi utama kelautan, ekonomi Indonesia baru digerakkan oleh sebagian kecil saja, seperti perikanan, pariwisata dan transportasi. “Ketiganya pun belum optimal berkontribusi terhadap penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara,” katanya.
Sedangkan 8 sektor lainnya, yaitu bioteknologi, energi bersih, industri dan jasa maritim hingga sumber daya non konvensional lainnya yang belum banyak tergarap. “Sejumlah lembaga-lembaga dunia telah memperkirakan, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia di masa depan. Syaratnya kita harus mengelola laut dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Riza melanjutkan, untuk mengelola laut sebaik-baiknya kita membutuhkan SDM-SDM kelautan yang unggul, adaptif dan inovatif. Menguasai teknologi yang relevan menggerakkan kelautan dan perikanan. “InsyaAllah, sarjana-sarjana ilmu dan teknologi kelautan memiliki bekal yang memadai untuk terlibat memajukan pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia,” kata alumni School of Humanities, Universiti Sains Malaysia itu.
Ia berencana lima tahun kedepan Iskindo akan membangun kolaborasi dengan para pihak pemerintah dan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, BUMN dan swasta, serta jejaring regional dan internasional yang relevan untuk menggerakkan sektor-sektor unggulan ekonomi kelautan secara berkelanjutan.