- Puluhan warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, mual dan muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, awal Maret lalu. Mereka diduga kena gas beracun dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi yang dikelola PT Sorik Marapi Geothermal Power(SMGP).
- Warga sekitar pembangkit panas bumi Sorik Merapi yang keracunan bukan kali pertama. Tahun lalu, bahkan lima orang tewas setelah tercium gas keracun dari kebocoran pipa pembangkit panas bumi ini. Mengapa terus berulang?
- Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara pun menyurati dan meminta pertanggungjawaban perusahaan soal kejadian keracunan dari pembangkit panas bumi Sorik Marapi itu. Dia peringatkan, kejadian tidak lagi terulang kalau masih terjadi lagi akan proses secara hukum dan merekomendasikan supaya perusahaan ditutup karena membahayakan masyarakat.
- Mengenai kasus warga kena gas beracun pembangkit panas bumi Sorik Marapi, Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal mengatakan, perlu mengkaji ulang perizinan perusahaan. Bukan untuk penolakan perusahaan, tetapi mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.
Suasana Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tampak tenang sore 6 Maret lalu. Warga ada yang tengah duduk di lopo (warung kopi). Ada yang istirahat di rumah maupun berada di ladang mereka.
Ketenangan desa itu mendadak menegangkan ketika terdengar jeritan dan tangisan dari sebuah rumah. Tak berapa lama dari tempat lain juga terjadi hal sama. Makin banyak keluar rumah muntah-muntah. Ada yang digotong keluar rumah. Suasana makin mencekam. Warga panik karena jumlah mereka yang kesakitan makin bertambah.
“Gas H2S, gas hidrogen sulfida geothermal bocor ada racun terhirup semua harus menjauh., ” teriak beberapa pemuda.
Apa saja yang bisa mereka bawa untuk evakuasi mulai dari sepeda motor, mobil bak terbuka dan lain-lain. Sekitar 15 menit satu ambulans datang membawa warga yang muntah muntah dan sakit kepala ke rumah sakit terdekat.
Sampai Minggu malam berdasarkan data dari Kepala Desa Sibanggor Julu, 58 orang dirawat di rumah sakit. Sebanyak 36 orang dirawat di RSUD Panyabungan, 22 orang di RS Permata Madina. Dari para korban itu, 12 anak-anak, dengan tiga bayi usia 10 bulan.
Desa ini paling terdekat dengan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi yang dikelola PT Sorik Marapi Geothermal Power(SMGP).
Baca juga: Kebocoran Gas Beracun di Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi, 5 Orang Tewas
Untuk mengetahui penyebab puluhan masyarakat diduga keracunan gas H2S ini aparat kepolisian bergerak melakukan penyelidikan.
Tim identifikasi dari Polres Mandailing Natal sepanjang Senin hingga Rabu (6-8 Maret) sore olah tempat kejadian dan memasang police line. Di lokasi ini, ada uji coba sumur wilver 05 yang diduga mengeluarkan gas beracun hidrogen sulfida (H2S) hingga terjadi insiden di masyarakat.
AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, Kapolres Mandailing Natal ketika diwawancarai 7 Maret lalu mengatakan, tim sudah lakukan penyelidikan soal dugaan keracunan hidrogen sulfida dari pembangkit Sorik Marapi ini.
Dari keterangan perusahaan, katanya, hari itu mereka mengetes sumur baru, willtest di whelferd AAE. Ketika sumur dibuka, tak ada kadar gas, namun laporan warga desa terpapar pas hingga mual-mual dan muntah. Manajer pun menyetop pengetesan.
Dia meminta warga Sibanggor Julu menyerahkan masalah ini kepada aparat.
Kasus keboroan gas di pembangkit panas bumi Sorik bukan pertama kali. Pada 25 Januari 2021 menyebabkan lima orang tewas terhirup gas beracun akibat kebocoran pipa proyek geothermal Sorik.
Baca juga: Temuan ESDM soal Gas Beracun Sorik Marapi
Kejadian yang terus berulang ini membuat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, marah. Saat diwawancarai 8 Maret dia mengatakan, sudah menyurati dan meminta pertanggungjawaban perusahaan soal kejadian keracunan itu.
Dia memberikan peringatan agar tidak lagi terulang hal sama di kemudian hari. Jika terus terjadi, Edi akan melakukan proses hukum dan merekomendasikan supaya perusahaan ini segera ditutup karena membahayakan masyarakat sekitar.
Sejak kejadian pertama, Pemerintah Sumatera Utara tidak lagi merekomendasikan perusahaan ini melanjutkan bisnis di Mandailing Natal. Dari kajian mereka, proyek ini akan membahayakan masyarakat karena ada satu pipa melewati pemukiman padat penduduk.
“Kita juga peringatin agar tidak terjadi lagi. Jika surat itu diabaikan, tidak ditanggapi kita akan proses hukum. Ada jalurnya, akan direkomendasikan supaya perusahaan ditutup.”
Edy bilang, memang mereka mengupayakan hal baik untuk menghasilkan energi terbarukan, tetapi terjadi kecerobohan hingga menyebabkan warga keracunan berulang.
Dia meminta, pipa yang melewati pemukiman penduduk segera dipindahkan.
Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal mengatakan, perlu mengkaji ulang perizinan perusahaan. Bukan untuk penolakan perusahaan, katanya, tetapi mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. “Bukan hanya kepentingan perusahaan, tetapi kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat.”
Kasus ini, katanya, harus jadi pelajaran berharga terytama perusahaan.
Terry Satria Indra, Kepala Teknik Panas Bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power saat diwawancarai mengatakan, ketika uji coba sumur seluruh tim sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai standar operasional.
Atas kejadian itu, mereka pun meminta ahli dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, KESDM untuk menyelidiki.
Terus berulang, sanksi tegas
Fatmata Juliansyah, Manajer Advokasi dan Kampanye Kawali Nasional mengatakan, kecelakaan ini bukan yang pertama, tetapi berulang.
Awal tahun lalu, katanya, sudah memakan korban jiwa, dan sekarang terulang lagi korban sampai anak kecil.
“Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi ke perusahaan. Jangan sampai kejadian serupa terus terulang dan hak-hak masyarakat malah terabaikan,” katanya.
Pada 2021, perusahaan kena sanksi skors. Setelah beberapa waktu ada pertimbangan pemerintah hingga operasi lagi dan terulang lagi, warga keracunan.
Karena sudah mengancam nyawa masyarakat, katanya, ada dasar pemerintah mencabut izin perusahaan.
Soal kepentingan eksploitasi dan pemenuhan pasokan listrik, katanya, bisa diserahkan kepada pihak lain sesuai kriteria dan memiliki sistem keamanan lebih baik. Bisa juga, katanya, serahkan kepada BUMN agar pengawasan langsung di bawah pemerintah.
Mereka menilai permasalahan berulang terjadi ini karena kelalaian perusahaan.
Pemerintah, katanya, harus tegas menyelesaikan masalah ini, dan memberikan sanksi kepada perusahaan menimbulkan kerugian yang kerugian lingkungan, sosial bahkan kesehatan masyarakat.
*******