- Petani-petani di Jawa Tengah dalam beberapa tahun belakangan ini sebagian sudah gunakan energi surya untuk keperluan pertanian mereka, seperti mengairi sawah. Satu contoh di Desa Kaliurip. Purwojati, Kabupaten Banyumas.
- Warga menceritakan, setelah gunakan energi surya, biaya pengeluaran untuk energi jadi lebih murah. Biasa, petani pakai pakai diesel untuk gerakkan pompa air. Mereka berharap, pompa air bisa hidup malam hari hingga sedot air lebih meluas.
- Jawa Tengah merupakan provinsi pertama yang menyelesaikan rencana umum energi daerah (RUED) dengan menargetkan bauran energi terbarukan 21% pada 2025.
- Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) 2022 menyatakan, pemulihan ekonomi masih memprioritaskan jangka pendek dan masih gagal untuk memanfaatkan kesempatan merencanakan pemulihan ekonomi hijau.
Satu pompa air berada di tepi Sungai Tajum, Desa Kaliurip, Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekitar 300 meter dari pompa, terpasang 144 lembar panel surya dengan kapasitas 44 kWp. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) inilah yang menggerakkan pompa untuk mengalirkan air sungai ke sekitar 20 hektar lahan pertanian masyarakat.
Sebelumnya, irigasi masyarakat desa dibantu kincir air.
“Tapi saat banjir hilang kincirnya,” kata Katim Sumardi, Kepala Desa Kaliurip.
Pada 2019, Katim mengajukan proposal pemasangan pompa air tenaga surya ke pemerintah daerah. Dalam dua tahun belakangan, pompa air tenaga listrik ini jadi penolong bagi Warjo, satu dari 45 warga yang ikut pakai aliran air dari pompa. Sebelum ada pompa Warjo harus menyedot air sungai dengan mesin diesel.
Untuk mengaliri sekitar 3.500 meter persegi lahan, Warjo bisa menghabiskan 6-7 liter bahan bakar sehari dengan biaya Rp25.000 perjam. Dia mesti menyalakan, diesel mulai pukul 6.00 pagi sampai 6.00 petang. Kadang tak hanya Warjo yang pakai mesin diesel.
Saat musim tanam, pemilik kebun sebelahnya kadang minta bantu Warjo mengairi lahan mereka.
“Kadang ada orang, ‘Pak nyuwun sewu minta tolong sedotkan,’” saya sedotkan,” katanya.
Dia pensiunan yang menghabiskan waktu menanam padi, jagung, sayur-sayuran dan palawija lain, di bagi dua dengan kakak perempuannya. Meski tak menghitung berapa besar perbedaan hasil panen sejak ada pompa air tenaga surya, namun Warjo meyakini panen lebih baik. Dia bisa hemat banyak.
Sebelum ada pompa, biasa dua kali panen, hasil bagus hanya sekali di musim hujan. Musim kemarau, seringkali lebih panjang, panen tak sebagus musim sebelumnya.
“Tahun ini, bisa dua kali bagus. Nanti, mungkin bisa tiga kali jika pompa bekerja maksimal.”
Warjo berharap, pompa bisa bekerja tak hanya siang hari.
Saat ini, tanpa baterai, pompa hanya menyala sejak pukul 7.00-pukul 17.00. Air akan mengalir sangat deras sekitar pukul 12.00 siang. Sisanya, warga harus mengatur aliran bergantian agar yang tergabung dalam Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) dapat jatah.
Kadang kalau mendung, air berhenti mengalir sama sekali.
“Harus diatur, misal di sini dibuka, di sana tutup dulu. Selesaikan dulu, lalu gantian.”
Sesekali Warjo masih pakai mesin diesel namun tak sesering dulu. Sebelumnya, bisa 5-7 kali untuk satu musim tanam, kini paling hanya sekali.
“Satu kali hanya saat membajak dengan tractor karena itu butuh air banyak.”
Pompa air tenaga surya ini dibangun dengan APBD 2018 Dinas Pertanian Banyumas. Lahan hibah dari tiga kelompok masyarakat. Setiap kali ada kunjungan baik dari DPR maupun pemerintah daerah, Warjo selalu usul agar pompa dapat digunakan pada malam hari agar lahan teraliri lebih luas.
Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, mengatakan, ada dua opsi bisa jadi pilihan. Pertama, penggunaan baterai. “Tapi kalau pakai baterai biaya mahal,” katanya.
Kedua, membangun tampungan air (water storage) yang bisa untuk mengaliri kapan saja. Opsi ini, katanya, tentu lebih baik dibanding terus pakai diesel yang satu kali masa panen bisa habiskan Rp75 juta.
“Kalau ada bendungan bahkan bisa jadi PLTMh,” katanya.
***
Sekitar 150 km dari Desa Kaliurip, jejeran panel surya terlihat biru terang tertimpa matahari. PLTS di lahan satu hektar ini dipakai PT Pertamina RU IV, Kabupaten Cilacap. PLTS dengan kapasitas 1,34 megawatt ini jadi fasilitas pendukung kilang Cilacap, area Rumah Sakit Pertamina Cilacap (RSPC), Gelanggang Olah Raga, serta perumahan di Katilayu dan Gunung Simping.
Sejak September 2021, PLTS ini mampu menyuplai 13-14% dari keseluruhan kebutuhan listrik di Pertamina RU IV. Ia juga berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 1.635 ton CO2 per tahun.
Andikta Dwi Hirlanda, Electrical Engineer PT Pertamina mengatakan, PLTS ini bisa menghemat tagihan listrik hingga Rp100 juta per bulan. Penggunaan listrik siang untuk rumah sakit sepenuhnya pakai PLTS tanpa tersambung ke PLN.
Listrik dari PLN hanya buat malam hari.
“Kami sudah tak mengeluarkan biaya maintenance, biaya operasional itu sudah bersih,” katanya.
Penghematan ini dari selisih harga listrik dari PLTS, Rp1.080 per kwh lebih murah dibanding harga listrik PLN, Rp1.719 per kwh. Sebetulnya, dari tagihan Rp2 miliar perbulan, sejak pakai PLTS, Pertamina membayar tagihan listrik Rp1,7 miliar.
Investasi dan maintenance dipegang Pertamina Power Indonesia (PPI). Karena itu, sisa saving Rp200 juta jadi milik PPI.
Terlepas dari itu, harga energi terbarukan yang lebih murah ini, menurut Sujarwanto, masih sulit ditemui.
“Lebih murah. Jawaban ini sangat sulit saya peroleh. Orang selalu ngomong EBT (energi terbarukan) mahal. Nggak, tuh,” katanya.
Sujarwanto bilang, produksi listrik dari PLTS yang tidak ekspor ke PLN memang bisa dilakukan.
Untuk PLTS on grid pun, Pemprov Jateng akan menjembatani negosiasi dengan PLN. Ini sudah dilakukan di beberapa sekolah, pesantren, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Penggunaan PLTS untuk UMKM seperti di pusat kerajinan ukiran relief di Desa Senenan, Jepara.
Di sentra ini sebagian besar produk untuk pasar ekspor. Pemasangan PLTS atap di sentra UMKM oleh Pemprov Jateng pada 2021 dengan kapasitas 20 kWp untuk delapan UMKM.
Listrik tersambung ke PLN dengan meteran export import (exim). Ini juga salah satu bentuk bantuan sosial pemulihan ekonomi hijau pasca pandemi.
“Ini sangat membantu karena sejak pandemi 75% usaha kami menurun,” kata Mulyono salah satu pengusaha ukiran relief di Jepara.
Penggunaan PLTS ini, kata Mulyono, mengurangi biaya tagihan listrik hingga 50%. Sebelumnya, tagihan listrik mencapai Rp800.000-an, kini Rp400.000.
Dia pun bisa peningkatan produksi baik pembelian bahan maupun penambahan tenaga pengukir.
Listrik dengan daya masing-masing 2.200 kv dan 4.400 kv ini lebih banyak untuk mesin penyambung dan penyerut kayu. Sisanya. pekerjaan relief manual.
PLTS ini dibantu hibah Pemprov Jawa Tengah sebagai stimulan pemulihan pasca pandemi. Saat ini, katanya, pemakaian PLTS terbatas siang hari. Untuk melengkapi dengan baterai masih mahal.
‘Provinsi Surya’
Pemanfaatan energi terbarukan merupakan satu strategi Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030.
Dalam implementasinya, pemerintah menyusun rencana umum energi nasional (RUEN) yang menargetkan bauran energi terbarukan hingga 23% pada 2025.
Jawa Tengah merupakan provinsi pertama yang menyelesaikan rencana umum energi daerah (RUED) dengan menargetkan bauran energi terbarukan 21% pada 2025.
Hingga 2021, bauran energi terbarukan di Jawa Tengah mencapai 13,38%. Provinsi ini punya potensi energi surya 4,05 kWh/kWp per hari, di atas rata-rata Indonesia (3,75 kWh/kWp). Potensi cukup besar didorong untuk transisi energi dan pemenuhan energi daerah.
Pada 2019, pemerintah provinsi mendorong Jateng menjadi ‘provinsi surya’ melalui inisiatif Central Java Solar Province.
“Pengembangan energi surya menjadi satu rencana strategis Pemerintah Jateng mencapai target bauran energi terbarukan sesuai RUED,” kata Surjarwoto.
Gubernur Jateng, katanya, telah mengeluarkan surat edaran untuk pemanfaatan PLTS di bangunan pemerintah, publik, komersial dan industri.
Perda No 12/2018 menargetkan bauran energi meningkat 3-4% per tahun.
Dia bilang, pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan energi sangat minim.
“Kalau kebijakan top down, masyarakat kaget, tau-tau harga naik, industri menjerit karena harga batubara tiba-tiba melejit,” katanya.
Pemprov membuat beberapa program stimulan bidang energi terbarukan dengan mendorong masyarakat mulai petani, UMKM hingga industri di Jateng untuk pakai PLTS.
Bersama DPRD, Pemprov mengalokasikan Rp17 miliar dari APBD Rp40 miliar, untuk mendongkrak energi terbarukan.
Salah satu program andalan dengan membentuk Desa Mandiri Energi, terdiri dari tiga kategori, inisiatif, berkembang dan mapan.
Replikasi PLTS?
Saat ini, Indonesia masih melawan pandemi. Meski bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dari minus 2,07% pada 2020 menjadi 3,69% pada 2021.
Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) 2022 menyatakan, pemulihan ekonomi masih memprioritaskan jangka pendek dan masih gagal untuk memanfaatkan kesempatan merencanakan pemulihan ekonomi hijau. Hal ini terlihat dari alokasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020, dari Rp695 triliun hanya 1,2% atau sekitar Rp7,78 triliun yang berkaitan dengan transisi energi. Kebanyakan untuk PLN dan Pertamina.
Dana PEN 2021, dari Rp744,8 triliun hanya Rp7,03 triliun (0,94%) teralokasi untuk pembangunan rendah karbon lewat kementerian dan lembaga.
Catatan KESDM, pada Desember 2021, bauran energi fosil di Indonesia masih 66%, diikuti gas 17,5%. Energi terbarukan 13,5%, dengan surya dan angin hanya 0,1%.
Untuk total kapasitas listrik terpasang, PLTU masih setengah dari total kapasitas. Energi terbarukan hanya 15% atau sekitar 11,1 gigawatt dari total 74 gigawatt pada 2021. Angin dan surya baru 0,15 dan 0,2 gigawatt.
Padahal, kajian IESR menunjukkan PLTS bisa menjadi andalan transisi energi di Indonesia. Tak hanya skala kecil untuk masyarakat, juga industri termasuk UMKM. Alasannya, bangun PLTS lebih cepat, hanya 2-3 tahun mulai perencanaan sampai operasional.
Dana bisa pakai APBN atau APBD. Ia sejalan dengan PP No 22/2017 yang memandatkan 30% bangunan pemerintah harus PLTS atap. Targetnya, pada 2025 terpasang 3,6 gigawatt PLTS sebagai satu bagian proyek strategis nasional.
Bappenas sudah menargetkan 70 kementerian dan lembaga dengan total 514 pemda pakai 261,2 mwp pada 2022-2024.
Marlistya Citraningrum, Program Manager Akses Energi Berkelanjutan IESR mengatakan, energi surya bisa untuk sektor-sektor produktif termasuk sektor pertanian.
“Pemanfaatan pompa air tenaga surya di Kaliurip, misal, mudah direplikasi di daerah daerah pertanian yang membutuhkan air dan bisa kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Citra.
Dia contohkan masyarakat yang berdaya dan mau bergotong royong, bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan air demi kebutuhan bersama.
IESR usul, ada tiga opsi yang bisa dipertimbangan pemerintah. Pertama, menciptakan program untuk install PLTS atap di bangunan pemerintah yang akan menciptakan 13.000-an lapangan kerja dan 0,26 juta tCO2 pengurangan emisi per tahun.
Kedua, PLTS atap di rumah subsidi dengan menciptakan 32.000 lapangan kerja, pengurangan 1 juta tCO2 emisi per tahun, juga penghematan anggaran hingga Rp1,3 triliun.
Ketiga, insentif PLTS skala kecil lewat kombinasi insentif fiskal dengan 870.000 lapangan kerja dan investasi Rp174 miliar juga memicu pertumbuhan tiga kali lipat dari sekarang.
“Dengan dukungan tepat, percepatan PLTS atap dapat menjadi kunci ekonomi nasional yang lebih hijau dan mendukung dekarbonisasi dalam jangka panjang.”