- Daerah terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak makin meluas. Setidaknya, sudah 22 provinsi di Indonesia, terpapar penyakit yang paling banyak menyerang sapi ini. Virus penyakit ini bisa menular melalu airborne, hingga penyebaran sangat cepat sampai radius 10 km.
- Hingga kini, masih banyak daerah terpapar dari provinsi maupun kabupaten kota belum punya Satgas Penanganan PMK. Pemerintah menyatakan akan membantu peternak terdampak PMK.
- Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan guna meringankan beban para peternak terdampak. Merujuk kepada SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 08048/2022 peternak dengan hewan dipotong bersyarat akan mendapatkan bantuan. Untuk sapi atau kerbau Rp10 juta, kambing atau domba Rp1,5 juta dan babi Rp2 juta.
- Wabah PMK berdampak pada penurunan produksi susu seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Sapi perah yang terpapar PMK tak memproduksi susu, juga tak ada nafsu makan. Setiap sapi perah rata-rata menghasikan 12-13 liter susu.
Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak makin meluas. Setidaknya, sudah 22 provinsi di Indonesia, terpapar penyakit yang paling banyak menyerang sapi ini. Virus penyakit ini bisa menular melalu airborne, hingga penyebaran sangat cepat sampai radius 10 km. Hingga kini, masih banyak daerah terpapar dari level provinsi maupun kabupaten kota belum punya Satgas Penanganan PMK. Pemerintah menyatakan akan membantu peternak terdampak PMK.
Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Penanganan PMK mengatakan, provinsi tertular PMK sudah 22 provinsi. Ada 15 provinsi tak terdeteksi penularan PMK.
“Sebanyak 15 provinsi yang belum tertular harus kita jaga. Ada penambahan dua kota tertular yaitu Bandar Lampung dan Bengkulu. Saat ini, total 265 kabupaten atau kota tertular,” katanya.
Dalam mencegah penyebaran PMK ke wilayah-wilayah lain, pemotongan bersyarat menjadi salah satu upaya terbaik. Itu berdasarkan contoh di Bali dan Kalimantan Tengah. Keduanya memiliki persentase ternak dipotong bersyarat cukup tinggi dibandingkan hewan yang sakit. Sekitar 99,46% terhadap 551 kasus dan 46,98% terhadap 645 kasus.
“Daerah-daerah yang sejak awal menggencarkan pemotongan bersyarat bagi ternak-ternak terinfeksi, teramati dapat menekan kasus PMK lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak menggencarkan pemotongan bersyarat di awal merebaknya kasus,” katanya, seraya mengimbau daerah-daerah lain bisa mencontoh pengendalian wabah PMK model ini.
Baca juga: Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak Terus Meluas
Bantuan bagi peternak terdampak
Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan guna meringankan beban para peternak terdampak. Merujuk kepada SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 08048/2022 peternak dengan hewan dipotong bersyarat akan mendapatkan bantuan. Untuk sapi atau kerbau Rp10 juta, kambing atau domba Rp1,5 juta dan babi Rp2 juta.
Mengenai Satgas PMK di provinsi dan kabupaten kota, dia bilang, banyak daerah belum menjalankan. Padahal, katanya, pembentukan Satgas PMK di daerah penting untuk melibatkan seluruh komponen penta helix berbasis komunitas yang meliputi unsur pemerintah termasuk TNI, Polri, swasta, akademisi, pakar, asosiasi, masyarakat dan media.
“Dapat kita lihat bersama di pemetaan. Hanya Jawa Tengah dengan provinsi dan seluruh kabupaten kota telah membentuk Satgas PMK. Diikuti Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali dan NTB yang sebagian kabupaten kota membentuk Satgas PMK.”
Adapun provinsi maupun kabupaten kota yang belum membentuk Satgas PMK seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, dan Yogyakarta. Provinsi-provinsi itu, katanya, masuk dalam zona merah. Ditambah Bangka Belitung, masuk zona kuning tetapi baru membentuk Satgas PMK tingkat provinsi.
“Di Jawa Barat merupakan zona merah, pembentukan satgas baru di tingkat kabupaten kota. Perlu perhatian, terdapat wilayah-wilayah terdampak kasus PMK yang belum membentuk satgas, seperti Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah.” Sumbar dan Kalteng, masuk zona merah. Kemudian Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan termasuk zona kuning.
Kini, Indonesia berada dalam kondisi darurat. Pembentukan satgas, katanya, sebagai langkah penting mengendalikan wabah.
Wiku menegaskan, pemerintah daerah terpapar PMK harus segera membentuk satgas percepatan pengendalian PMK.
Bagi daerah zona hijau pun, katanya, dia imbau bentuk satgas sebagai tindakan prefentif pengendalian PMK.
Dia juga mengingatkan, penerapan biosecurity ketat dan tepat satu upaya memutus mata rantai penyebaran PMK di Indonesia. Disenfeksi atau dekontaminasi area dan alat-alat di peternakan perlu berkala.
Selain itu, aturan pembatasan juga harus diterapkan agar tidak sembarang orang dapat memasuki area peternakan hewan yang rentan PMK.
Wabah PMK berdampak pada perekonomian. Angka kematian ternak setiap hari berdampak bagi peternak karena banyak dari mereka menggantungkan penghasilan dari sektor ini.
“Pemerintah melalui Satgas Pengendalian PMK mengingatkan jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan para peternak akan penyakit seperti ini dan menakut-nakuti peternak. Kemudian membeli ternak dengan harga murah.”
Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) mengimbau, satgas di daerah berfokus pada vaksinasi dosis pertama.
Jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas, ada 3 juta dosis siap teralokasi ke daerah. Suharyanto menyarankan, setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang lebih dulu diberi vaksin.
Dalam rilis BPNB kepada media, dia mencontohkan, seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak kepada sapi dan kerbau. Dia harapkan, vaksin kepada dua hewan ternak ini. Bagia hewan ternak lain seperti domba atau kambing vaksin diberikan setelah jumlah mencukupi.
Dia mengingatkan, PMK tidak bisa dianggap sepele karena penurunan ekonomi signifikan dapat mengakibatkan kerugian yang bisa mencapai triliun rupiah.
“Ditargetkan dalam enam bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis,” katanya dalam rapat koordinasi di Bandung, 29 Juli lalu.
Suharyanto kembali mengingatkan penting penerapan empat strategi yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rilis 20 Juni lalu meminta, segera mengimplementasikan berbagai regulasi terkait PMK guna mencegah penyakit makin meluas juga menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403 dan 404/2022 untuk menetapkan status darurat PMK di dua provinsi yakni Aceh dan Jawa Timur. Proses penetapan status darurat ini diusulkan bupati atau walikota kepada gubernur, lalu diteruskan kepada pemerintah pusat.
Airlangga mengatakan, pemerintah berupaya secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar, dan segera vaksinasi kepada hewan ternak.
Vaksinasi PMK perdana pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu dua kali dengan jarak satu bulan, serta booster vaksin setiap enam bulan. Untuk program vaksinasi ini, akan dilakukan sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.
Dia bilang, perlu sekitar 28 juta dosis prioritas vaksinasi, dan sudah impor tiga juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan pemerintah, yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya. Kemudian penyediaan vaksin dalam tiga bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari importir penyedia vaksin.
Belum ada bantuan, produksi susu terdampak
Wabah PMK berdampak pada penurunan produksi susu seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Sapi perah yang terpapar PMK tak memproduksi susu, juga tak ada nafsu makan. Setiap sapi perah rata-rata menghasikan 12-13 liter susu. “Berangsur kembali menghasilkan susu, baru 60%,” kata Miftakhul Amin, peternak sapi di Malang.
.Amin punya 27 sapi, 13 ditempatkan di kandang berbeda yang jauh. Sebelum terpapar, Amin mengerahkan pekerja untuk desinfeksi dan membersihkan kandang. Selain itu, mencegah sapi berinteraksi dengan sapi yang terpapar PMK.
Meski merugi, namun dia masih lebih beruntung lantaran banyak peternak yang sapinya mati dan terlambat ditangani. Khawatir sapi mati, sebagian peternak menjual dengan harga murah. Sedangkan pemerintah dianggap terlambat menangani PMK di Malang.
“Belum ada perhatian dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang, hanya imbauan. Tidak ada bantuan obat,” katanya pertengahan Juli lalu.
Sugiono, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Makmur, Ngantang, menuturkan sapi perah yang pertama kali terinfeksi PMK dilaporkan di Dusun Sumbermulyo, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang pada 27 April 2022. Namun, virus cepat menulari sapi perah milik peternak lain.
“Sekarang merata di 13 desa,” katanya.
Dari 3.500-an anggota KUD Sumber Makmur, populasi sapi mencapai 17.800-an. Sebanyak 8.624 sapi terinveksi PMK. Sedangkan 273 sapi mati, tak terselamatkan. Produksi susu anjlok, semula 104 ton per hari sekarang hanya 46 ton per hari.
Setiap hari, sebanyak 5.300 liter susu menjadi residu karena tercemar antibiotik dan obat-obatan. Susu residu diperoleh dari sapi yang tengah mendapat asupan obat dan vaksinasi. Namun, koperasi tetap membeli susu residu dari peternak Rp6.000 per liter. Rata-rata setiap bulan merugi Rp 954 juta. “Susu residu dibuang, tak layak konsumsi.”
Koperasi mengerahkan empat dokter hewan berusaha membantu menangani sapi perah milik anggota koperasi. Untuk itu, peternak diminta mengikuti saran dokter hewan, dan memberikan pakan dan nutrisi yang bergizi bagi sapi perah. “Beri konsentrat dan hijauan yang berkualitas. Agar produksi susu kembali, namun dibutuhkan waktu dan bertahap,” katanya.
Peternak diminta menjaga kebersihan kandang dan hewan ternak. Selain itu, juga disinfeksi kandang untuk mencegah virus menyebar.
Dia optimistis para peternak bisa melewati masa sulit ini. Tak jarang peternak panik dan menjual murah sapi. Tiga sapi dijual Rp6 juta-Rp10 juta. “Jika normal harga satu sapi Rp20 juta.”
Selain itu, sapi yang sehat menjalani vaksinasi untuk menjaga kekebalan dari serangan virus. Total 5.500 sapi divaksin. Peternak, katanya, berharap pemerintah memberi kompensasi terhadap sapi yang mati. “Agar gairah beternak kembali tumbuh.”
**********