- Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional tahun 2022 akhirnya dimulai pemerintah di bawah koordinator Bakamla RI berdasarkan aturan PP No.13 tahun 2022.
- Patroli bersama pertama ini dipusatkan di perairan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Kalimantan bagian Utara. Natuna Utara belum menjadi sasaran patroli bersama, karena dianggap persoalan kedaulatan.
- Setidaknya enam kementerian lembaga terkait bergabung di Patroli Bersama ini. Diharapkan dapat mengurangi kejahatan digital pencemaran limbah laut hingga penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- Patroli bersama tersebut akan terus di evaluasi dan akan lebih ditingkatkan dari jumlah hari, armada hingga personil pada tahun-tahun selanjutnya.
Sebanyak enam lembaga kementerian Republik Indonesia resmi akan melakukan Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional Tahun 2022. Upacara pembukaan patroli bersama ini berlangsung di Pelabuhan Bintang 99, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa, 23 Agustus 2022.
“Alhamdulillah, pagi ini peresmian operasi bersama. Dasar kegiatan ini yaitu peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Hukum di Perairan Indonesia,” ujar Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia (RI) Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia usai membuka upacara.
Selain itu, kata Aan, patroli bersama ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) No.74/2022. “Patroli bersama ini melibatkan 17 kapal patroli Indonesia,” katanya.
Ia mengatakan, sebanyak 7 kapal berasal dari Bakamla dan tiap-tiap kementerian lembaga masing-masing 2 kapal, yaitu dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bea Cukai, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).
Peresmian pelaksanaan patroli ini ditandai dengan penekanan tombol sirine secara bersama oleh kementerian lembaga yang tergabung dalam patroli bersama tersebut. Selain dihadiri ratusan petugas keamanan lain dari berbagai instansi, kegiatan ini juga mendatangkan kapal-kapal pengawas laut RI.
baca : Banyak Kapal Asing di Natuna, Sayangnya Patroli Laut Terbatas
Ia mengatakan, wilayah Indonesia memiliki laut yang luas, tantangan ancaman dinamis dan beragam. Makanya, perlu antisipasi dengan cara memberikan perlindungan. Apalagi keamanan laut tidak bisa diawasi oleh satu intansi saja. “Banyak intansi berwenang di laut, jaminan keamaan laut lebih optimal,” katanya.
Aan bersama pejabat lain yang hadir dalam kegiatan itu juga meninjau kesiapan salah satu kapal penjagaan laut Bakamla, yaitu KN Pulau Dana. Sebanyak tujuh kapal Bakamla tersebut sudah dilengkapi meriam30 mm, senjata mesin berat kaliber 12.7 mm dan senjata ringan personel DSAR-15 kaliber 5.56.
Ia berharap dengan operasi bersama ini kementerian lembaga lebih terkoordinasi, tentunya semua ancaman kegiatan ilegal nanti bisa dikurangi. “Mudah-mudahan bisa kita hilangkan,” katanya.
Aan juga mengungkapkan, patroli bersama perdana ini butuh evaluasi dari semua pihak, baik dari pelaksana patroli maupun pengguna di laut. “Kita berharap ada feedback dari masyarakat khususnya yang melaksanakan kegiatan di laut, kira-kira apa permasalahan,” katanya.
Melalui patroli bersama ini, kata Aan, pihaknya sebagai koordinator keamanan laut ingin menyatukan semua sistem maritim yang ada di Indonesia. “Nanti kita semua lebih terkoordinasi dan tidak terkotak-kotakkan, tetapi ini semua untuk kepentingan merah putih, kepentingan NKRI yang sama-sama kita cintai,” katanya.
baca juga : Ironis, Nelayan Natuna Terusir di Laut Sendiri karena Kapal Asing
Patroli Belum Masuk ke Natuna
Patroli Bersama Tahun 2022 fokus di Selat Malaka, Selat Singapura dan Kalimantan bagian Utara. Aan Kurnia mengatakan, Natuna Utara belum masuk dalam pengawasan perdana ini karena kawasan tersebut lebih kepada kedaulatan. “Natuna Utara lebih kepada penegakan kepada kedaulatan, kita ini khusus fokus kepada keamanan,” katanya.
Bukan berarti kata Aan, Natuna tidak diperhatikan. Beberapa waktu lalu Bakamla baru menangkap satu kapal asing Vietnam yang melakukan pencurian ikan di Natuna Utara. “Artinya disana kita tetap hadir, juga ada TNI AL,” katanya.
Tidak tertutup kemungkinan, kedepan patroli bersama akan dilakukan di Natuna Utara dan juga daerah lainnya sesuai kebutuhan. “Ini bukan untuk kepentingan Bakamla, tetapi kepentingan negara. Kita semua aparat pemerintah sama tujuannya,” kata Aan.
Sampai saat ini Aan mengaku, memang masih ditemukan kapal asing di Natuna Utara. Bersama KKP pihaknya terus melakukan patroli jika terjadi pelanggaran akan ditindak lanjuti. “Saya sudah koordinasi dengan komandan Coast Guard Vietnam dan duta besar Indonesia di Vietnam supaya tidak ke selatan (mencuri ikan ke Indonesia), tetapi namanya nakal tetap ada satu dan dua kapal melanggar,” katanya.
Aan menjelaskan, jadwal patroli bersama perdana ini akan dilaksanakan selama 2 bulan penuh. “Setelah patroli bersama perdana ini, harapan saya dapat dievaluasi, 2023 lebih kita tingkatkan, tidak dua bulan, mungkin lebih,” katanya.
Aan tidak menampik masih banyak pelanggaran di Laut Indonesia, tidak hanya oleh kapal asing tetapi juga kapal nelayan Indonesia. “Nelayan kita di Sulawesi Selatan banyak juga menangkap ikan di Australia dan ditangkap juga,” katanya.
Target kegiatan yaitu menjalin kebersamaan antara kementerian lembaga untuk menurunkan kegiatan ilegal di perairan Indonesia. “Sama kayak ronda, kalau sendiri ngantuk, kalau banyak yang ronda kan bisa gantian,” kata Ann.
baca juga : IOJI: Ada Dugaan Kapal Patroli Vietnam Lindungi Illegal Fishing di Natuna
Ia melanjutkan, kejahatan yang terjadi di perairan Indonesia berbeda di setiap daerah. Selat Singapura misalnya menyasar pelaku pelanggaran navigasi, pencurian yang terjadi di kapal asing yang sedang berlabuh. Sedangkan kalau di Selat Malaka yaitu persoalan penyelundupan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan penyelundupan narkoba.
Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Raja Heri Mokhrizal mendukung patroli bersama yang dilaksanakan terutama untuk perbatasan Kepri. “Karena Kepri kita tahu sendiri berbatasan langsung dengan negara lain,” katanya kepada Mongabay Indonesia usai upacara.
Heri melanjutkan, patroli bersama dapat menekan tingkat kejahatan yang terjadi di perairan Kepri seperti perdagangan manusia dan penyelundupan barang ilegal. “Terutama barang-barang ilegal bersifat konsumtif dan dilarang seperti narkoba,” katanya.
Ia juga menyinggung, terkait aktivitas pencemaran lingkungan yang terjadi di perairan Kepri seperti pembuangan minyak hitam (sludge oil) di perairan Kepri khususnya Bintan dan Batam yang terjadi musiman setiap angin utara. “Pembuangan limbah minyak hitam ini harus juga diawasi, agar berkurang,” kata Heri.
Sinergitas antar lembaga menurut beberapa pengamat dan akademisi sangat penting dilakukan untuk memberantas pelanggaran yang terjadi di laut. Apalagi banyak terjadi tumpang tindih kebijakan keamanan di laut Indonesia.
baca juga : Apakah Efektif Pola Baru Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut Indonesia?
Seperti yang dikatakan Dosen Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Widodo beberapa waktu lalu dalam Diskusi Maritim “Illegal Fishing di Indonesia Pada Bulan Maret-Juni 2022, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) beberapa waktu lalu. Widodo mengatakan, sinergi sangat diperlukan dalam kondisi keterbatasan berbagai hal pemerintah Indonesia dalam pengawasan laut. “Kalau masih mendahulukan ego sektoral sangat susah,” katanya.
Widodo melanjutkan, pada tahun 2019 sudah pernah dilaksanakan diskusi misalnya soal Natuna Utara yang dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, tetapi melihat data pelanggaran dari IOJI dan PSDKP KKP masih maraknya KIA Vietnam di LNU artinya tidak ada perubahan.
Sedangkan menurut Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohd Abdi Suhufan, pemerintah perlu membuat skala prioritas kerawanan kedaulautan dan keamanan di laut Indonesia untuk menentukan daerah yang akan menjadi lokasi patrol bersama.
Kemudian kata Abdi, sejauh ini pemerintah belum memiliki blue print atau strategi untuk menjaga kedaulatan Natuna dari pencurian ikan. “Blue print bersama instansi terkait dan menginformasikan-sosalisasikan kepada masyarakat Natuna tentang kehadiran negara dalam mengawal laut Natuna sangat perlu,” katanya.
