Mongabay.co.id

Begini Program Mandiri Pangan untuk Atasi Inflasi di NTT

 

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) menurut sensus tahun 2020 sebanyak 5,3 juta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTT menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2022 sebanyak 1.131.620 orang atau 20,05 persen dari total populasi.

BPS juga mencatat persentasi kemiskinan di NTT sejak Maret 2016 hingga Maret 2022 jumlahnya menurun setiap tahun. Pada Maret 2016, angka kemiskinan tercatat sebesar 22,19 persen kemudian Maret 2017 sebesar 21,85 persen, dan pada September 2021 sebesar 20,44 persen

“NTT orang miskinnya masih tinggi. Kalau kita pastikan kelompok orang miskin bisa makan tanpa dia membeli, maka inflasi tahun 2023 bisa ditekan,” sebut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Pulau Flores, Lembata dan Alor, di Maumere, Minggu (11/9/2022).

Sedangkan Data Bank Indonesia (BI) NTT menyebutkan, Agustus 2022 Provinsi NTT mengalami deflasi sebesar 0.93% (mtm) setelah bulan sebelumnya mengalami inflasi tinggi sebesar 1,05% (mtm).

Deflasi terutama didorong oleh tarif angkutan yang melandai sering turunnya harga avtur di Bandara El Tari Kupang. Deflasi juga didorong oleh normalisasi harga berbagai komoditas makanan setelah memasuki masa panen.

Sepanjang tahun 2022 beberapa komoditi hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, bayam, terong, tomat dan kangkung sering masuk 10 besar penyumbang inflasi.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo, saat rapat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNIP) Provinsi NTT di Maumere, Minggu (11/9/2022) mengatakan, inflasi tahunan NTT pada Agustus 2022 mencapai 4,93%, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 4,69%. Angka ini sudah melebihi sasaran inflasi di NTT sebesar 2-3 persen.

Pada rapat tersebut, Kantor Perwakilan BI NTT menyerahkan 77 ribu anakan cabai, yang akan digunakan untuk mengendalikan inflasi pangan yang mulai tinggi di NTT. Selain itu untuk mengatasi kelangkaan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi agar tercipta ketahanan pangan.

baca : Bangun Tujuh Bendungan di NTT, Apakah Bisa Menjawab Krisis Air?

 

Petani di Desa Tena Teke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT menanam jagung secara manual. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia

 

Saat ini, lanjutnya, Pemprov NTT bersama TPID NTT dan segenap stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan.

“Pengendalian inflasi pangan juga memerlukan implementasi kebijakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak,” ungkapnya.

Untuk pengendalian inflasi, BI dan Pemprov NTT dan TPID di Pulau Flores, Lembata dan Alor  menyepakati perluasan kerja sama antara daerah. Juga komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar serentak serta pencanangan gerakan urban farming penanaman 77 ribu anakan cabai.

“Implementasi GNPIP akan dilakukan juga di daerah-daerah lainnya di NTT hingga akhir 2022,” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur Viktor meminta agar Satuan Tugas (Satgas) pangan harus melakukan pengecekan desain dan anggaran penanaman. Presiden Jokowi, katanya, mewajibkan NTT tanam sorgum dan jagung dan ia mewajibkan kelor. Katanya, kalau 3 komoditi ini saja dipenuhi maka inflasi bisa diatasi.

“Kita harus mampu bertahan, memastikan dengan baik kepada kelompok-kelompok yang biasa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Harus menyiapkan langkah-langkah pasti dan bisa dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat,” pintanya.

Daerah-daerah yang subur di NTT, kata Viktor, bisa panen 2 kali dengan sistem pertanian tradisional. Pemprov NTT berencana melakukan mekanisasi pertanian sebesar 50 persen pada 2023 untuk meningkatkan produksi.

Dengan mekanisasi pertanian, gubernur berharap bisa memangkas waktu produksi pertanian dengan curah hujan hanya rata-rata 3 bulan di NTT. Dia contohkan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang sudah panen 3 kali jagung setahun di lahan seluas 35 ribu hektare.

“Kita akan masuk dalam kondisi yang rumit dan kita harus persiapkan jauh hari. Memasuki tahun 2023, setiap kabupaten harus sudah menyiapkan lahan tanam jagung, sorgum dan kelor,” ucapnya.

baca juga : Food Estate di NTT Jangan Hanya di Lahan Basah. Kenapa?

 

Gubernur NTT bersama Asdep Kemenko Perekonomian, BI NTT dan segenap bupati dan pejabat se-daratan Flores, Lembata dan Alor melakukan panen perdana cabai. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia

 

Mandiri Pangan

Gubernur NTT, Kepala Perwakilan BI NTTdan bupati se-kepulauan Flores, Lembata dan Alor bakal melakukan penanaman dan pemanenan cabai di lahan yang dikelola kelompok tani hortikultura usai rapat TPID.

Ketua Kelompok Tani Milenial Moeda Tani Farm,Yance Maring menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut usai pertemuan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) bersama TPID yang dipimpin Presiden Jokowi 18 Agustus 2022.

Presiden menekankan agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat dengan menitikberatkan pada lima strategi menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

Menindaklanjutinya, BI NTT pun memfasilitasi petani di seluruh kabupaten dan kota di NTT untuk mengembangkan tanaman hortikultura.

“Kita melakukan penanaman perdana 77 ribu anakan cabai dan panen sebanyak 6 ribu populasi cabai di lahan yang dikelola Moeda Tani Farm,” sebut Yance.

Sedangkan Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis dan Hortikultura Kemenko Perekonomian,Yuli Sri Wilanti menyebutkan, secara umum inflasi di NTT khusus hortikultura disumbangkan juga oleh cabai.

Yuli katakan rakor inflasi dan penanaman serta pemanenan cabai menunjukan semangat dan itikad dari pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.

Menurutnya, ini menjadi penting karena prioritas pertama adalah pangan. Hal ini akan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama kementerian lain sesuai arahan presiden.

“Pangan menjadi prioritas pertama sebab kedepannya kita menghadapi krisis pangan dan energi,” ucapnya.

Yuli sebutkan, setahun terakhir menunjukan perkembangan yang bagus dimana banyak anak muda yang mulai terjun di sektor pertanian. Tidak hanya pada hortikultura tapi di tanaman pangan.

Lanjutnya,sesuai arahan  presiden, NTT akan menjadi lumbung pangan khususnya jagung. Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya sudah banyak berkembang dan banyak lahan lagi yang bisa ditingkatkan produksinya.

“Kami di Kemenko Perekonomian optimis NTT bisa mandiri pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya di NTT sendiri,” ungkapnya.

baca juga : Ini Lampu Perangkap Cahaya, Cara Pertanian Padi Ramah Lingkungan di Detusoko

 

Tomat di kebun hortikultura sistim irigasi tetes smart farming milik kelompok tani milenial Moeda Tani Farm, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia

 

Harga Anjlok

Akhir Agustus hingga pertengahan September 2022, harga tomat di tangan petani di Kabupaten Sikka anjlok hingga Rp2.000/kg.

Paulus Mik petani Moeda Tani Farm mengaku terpaksa menjual ke kabupaten lain di Flores hingga Lembata dan Alor agar tidak rugi. Dia mengaku menjual awalnya Rp5.000/kg namun harga terus anjlok hingga Rp2 ribu/kg.

Gubernur Viktor sangat mengapresiasi masyarakat yang mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan inflasi terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Mengatasi anjloknya harga komoditi,Viktor sebutkan pemerintah menyiapkan aplikasi Beta Pung Petani agar petani bisa mengetahui dimana pasar tersedia dan kapan harus menanam.

“Kita membuat aplikasi agar daerah yang tanam suatu produk dan kelebihan produksi maka bisa dikirim ke daerah lain yang kekurangan produknya,” ucapnya.

Yuli menjelaskan, harga yang anjlok terkait suply dan demand sehingga perlu pengaturan pola tanam, kebutuhan pasar, kapan tanam dan panen guna menjaga pasokan.

Sarannya, apabila harga anjlok di suatu daerah maka harus mencari akses pasar di wilayah lain di NTT agar bisa dijual.

Lanjutnya, hortikultura di NTT menjadi gerakan yang segera dapat direplikasikan karena sudah ada kemitraan closed loop hortikultura di Sikka yang mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan hulu hilir semua stakeholder.

“Sikka sudah mulai sehingga ini bisa segera direplikasikan atau ditiru oleh kabupaten lain,” harapnya.

 

Exit mobile version