- Dampak perubahan iklim mulai terjadi di beberapa daerah pesisir di Maluku. Infrastruktur seperti jalan dan penahan ombak rusak terkena hantaman gelombang besar.
- Angin kencang disertai gelombang pasang tinggi juga menyebabkan pasokan air bersih masyarakat pesisir Maluku terganggu karena bercampur air laut.
- Perubahan iklim juga berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Rian Hidayat, Direktur Yayasan Harmoni Alam Indonesia (HAI), mengatakan, perubahan iklim sangat berdampak pesat pada penurunan hasil tangkapan ikan karena terjadi berpindahnya wilayah tangkapan ikan (fishing ground). Kondisi ini, berdampak langsung pada usaha perikanan yang merupakan tiang penyangga ekonomi pesisir.
- Semuel E. Huwae, Asisten I Setda Maluku, mengatakan, Pemerintah Maluku telah mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Maluku 2019-2024. Pemerintah Maluku, juga menyusun peta jalan rencana aksi daerah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ternmasuk dokumen rencana pembangunan rendah karbon daerah (RPRKD).
Masyarakat pesisir di Maluku, terdampak perubahan iklim. Ia tak hanya menyebabkan kerusakan daerah pesisir juga mengancam potensi kelautan dan perikanan Maluku. Provinsi ini punya 1.412 pulau, dengan luas daratan 7,6% dari total wilayah.
Gempuran gelombang besar antara lain menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan dan tembok penahan ombak terjadi di sepanjang daerah pesisir, seperti Kecamatan Lehitu di Negeri Asilulu, Negeri Lima, dan Negeri Ureng. Kondisi jalan beraspal rusak bahkan tak ada lagi. Air laut menggenang di sejumlah titik, dan merusak tanggul penahan ombak.
Bahkan di tiga wilayah adat di sisi Pulau Ambon ini tak jarang jadi sasaran angin kencang disertai gelombang pasang tinggi.
Kondisi ini juga mengakibatkan pasokan air bersih terganggu karena kemasukan atau bercampur air laut. Di Negeri Asilulu, mereka terpaksa pakai air laut untuk keperluan mandi, mencuci dan kakus (MCK).
Dewi Rizki, Direktur Program Sustainable Governance Strategic Kemitraan, mengatakan, dampak perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat. Naiknya suhu global mempercepat kenaikan air laut ke wilayah permukiman, intensitas badai, maupun gelombang tinggi yang membahayakan pelayaran.
Rian Hidayat, Direktur Yayasan Harmoni Alam Indonesia (HAI), mengatakan, perubahan iklim sangat berdampak pesat pada penurunan hasil tangkapan ikan karena terjadi berpindahnya wilayah tangkapan ikan (fishing ground). Kondisi ini, katanya, berdampak langsung pada usaha perikanan yang merupakan tiang penyangga ekonomi pesisir.
“Cuaca tidak menentu, frekuensi siklon lebih intens menyebabkan sistem operasional penangkapan terganggu,” katanya pada pembukaan kick-off Program Adaptasi Perubahan Iklim, belum lama ini.
Biaya operasional melaut, katanya, kian membengkak karena daerah tangkap ikan kian menjauh.
Dia bilang, ada empat komponen program akan mereka laksanakan, dari pembangunan fasilitas, infrastruktur, pengembangan ekonomi alternatif, penguatan kapasitas masyarakat khusus nelayan, dan langkah-langkah rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang rusak.
Semuel E. Huwae, Asisten I Setda Maluku, mengatakan, Pemerintah Maluku telah mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Maluku 2019-2024. Ia masuk melalui program unggulan Gubernur Maluku yakni Kampung Iklim, Desa Tangguh Bencana dan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal sebagai satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pemerintah Maluku, katanya, juga menyusun peta jalan rencana aksi daerah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ternmasuk dokumen rencana pembangunan rendah karbon daerah (RPRKD).
“Persoalan perubahan iklim adalah tugas menantang hingga perlu komitmen kerja sama dan konektivitas kuat dari level pusat sampai daerah dengan usaha kolektif yang komprehensif, baik di darat pun di pesisir hingga laut,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Maluku menggencarkan penghijauan, pengendalian tata ruang lestari, pencegahan masif kebakaran hutan dan lahan. Juga, menggalakkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, menerapkan transportasi, serta pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
Dia sebutkan, ada skema pendanaan dari adaptation fund (AF) atas dukungan Yayasan Kemitraan, Yayasan Harmony Alam Indonesia (HAI). Dari skema ini meluncurkan program tiga tahun soal penguatan adaptasi komunitas pesisir hadapi dampak perubahan iklim di Negeri Asilulu, Ureng dan Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Maluku.
Abimanyu Sasongko Aji, Program Manager Kemitraan Pantnership, mengatakan, program Kemitraan akan terfokus pada bagaimana memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan.
Elin Talahatu, Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku menyambut baik kegiatan adaptasi perubahan iklim. Baginya, kegiatan ini bisa membantu Pemerintah Maluku dalam penanganan perubahan iklim dan tata kelola lingkungan khusus nelayan skala menengah dan kecil.
Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, kata Talahatu, sedang susun program untuk memperkuat kemampuan adaptasi nelayan di tiga desa di Leihitu. Antara lain, mereka adakan penanaman vegetasi non mangrove di pesisir pantai.
“Kami sedang mengusulkan rencana penanaman vegetasi pantai non mangrove ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.”
Suara nelayan
Para nelayan di tiga negeri di Maluku Tengah ini pun menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi mereka selama ini antara lain soal hasil tangkapan berkurang karena pergeseran lokasi ikan (fhising ground). Penyebab utama, perubahan iklim dan ada juga faktor lain.
A Karim Layn, anggota Saniri Negeri (BPD) Negeri Asilulu mengatakan, wilayah tangkap kian menjauh dan cukup berpengaruh pada alat tangkap ikan tradisional. Alat tangkap pun tak mampu lagi mengatasi perubahan iklim, terutama pada tinggi gelombang dan kekuatan angin.
Karim yang sehari-hari sebagai pengepul ikan tuna ini bilang, para nelayan di tiga negeri ini berpatokan pada tanda tanda alam yang dalam istilah lokal disebut tanoar. Untuk mengetahui waktu yang tepat dan cocok melaut dengan berpatokan pada bulan.
Kondisi mulai berubah dalam satu dekade ini. Pada tahun 90-an, nelayan tuna masih mudah mengetahui lokasi banyak ikan dengan memperhatikan posisi bulan. “Kondisi ini berubah setelah cuaca tak menentu.”
Nelayan pesisir mulai beralih pakai rumpon yang bisa ‘memanggil’ tuna karena difasilitasi dengan cahaya lampu. Namun, katanya, persoalan biaya jadi tantangan.
Dia berharap, program ini berdampak positif bagi para nelayan hingga bisa kurangi persoalan yang mereka hadapi.
Gani Kiat, nelayan asal Negeri Asilulu, mengeluhkan banyak rumpon terutama di perairan yang berhadapan dengan Leihitu. Rumpon-rumpon itu di sejumlah perairan di Maluku ini berada di atas 10-12 mil hingga bisa berdampak tun makin menjauh dari daerah penangkapan.
Dia juga khawatir perahu pentura nelayan. Perahu ini dari bahan viber. Saat musim penghujan, nelayan makin was-was kalau perahu kena hantam gelombang dan terbalik. Perahu dengan bahan ini tak mengapung. Berbeda dengan perahu kayu, yang akan mengapung saat terbalik atau kemasukan air.
“Kami ragu alat transportasi ini. Karena ada kerabat kami yang mengalami kecelakaan saat menggunakan alat ini, berbeda dengan yang kayu.”
Ada juga masalah tumpahan semacam tinta ke laut dengan sengaja. Kiat bilang, penggunaan tinta diduga mengandung unsur kimia yang dibawa nelayan asing saat melaut di perairan Maluku. Cara kerjanya, tinta itu akan ditumpahkan hingga ikan mabuk.
Dia meminta, perhatian serius Pemerintah Maluku mengatasi berbagai persoalan ini.
Elin Talahatu, mengatakan, penggunaan zat kimia atau tinta cumi itu bentuk perbuatan pidana.
Dia minta masyarakat pesisir ikut mengawasi. Jadi, katanya, peran serta masyarakat ini sebagai bentuk kolaborasi. “Perlu pengawasan ketat, dibantu masyarakat.”
Hasil pengawasan, katanya, telah tersistem karena berkerja sama dengan TNI-AL, Polairud, dan Kementerian Kelautan Perikanan.
Insani Soulissa, perempuan nelayan di Desa Negeri Lima mengatakan, usaha perikanan komunitas pesisir kepada tiga negeri, Ureng, Asilulu dan Negeri Lima perlu perhatian dalam peningkatan kualitas budidaya di laut, air tawar maupun destinasi pariwisata.
“Ini potensi tetapi ada kekurangan dalam edukasi dan pembinaan. Sebetulnya budidaya ikan air laut dan air tawar seperti di DAM Wai Ela berpotensi.”
Atum Ely, perempuan nelayan asal Negeri Asilulu juga meminta perhatian serius semua pihak bisa bantu membuka ruang pemasaran.
Sementara, Harold J.D Waas, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Univesitas Patimura Ambon mengatakan, melihat sistem arus lintas Indonesia (arlindo) sebagai sistem lintas air, tuna akan tetap melewati perairan Indonesia.
“Dengan melewati Selat Makassar, masuk ke perairan Banda, Selat Bali, laut Sawu, perairan Halmahera, laut Seram, menuju ke kawasan Timur. Tuna bergerak mengikuti arus, tidak melawan arus.”
“Ada parameternya, dengan melihat suhu air. Suhu air antara dingin dan panas, maka dipastikan banyak tuna.”
Dia juga paparkan soal rantai makanan dari di laut mulai dari zooplankton, fitoplankton, ikan kecil hingga ikan besar.Ikan besar bertahan di satu lokasi kalau rantai makanan teratur. Kalau tidak, katanya, berdampak pada lokasi tangkap jadi lebih jauh.
Dosen ilmu kelautan ini juga membahas tentang pemetaan prakiraan daerah potensi Ikan (PPDPI), penginderaan jarak jauh kelautan dengan remote sensing, bagaimana pakai satelit untuk mempermudah penangkapan ikan oleh nelayan.
Teknisnya, dengan pemetaan pesisir, karena kawasan ini rentan terdampak perubahan iklim seperti gelombang tinggi yang mampu memporakporandakan pesisir.
********