- Pasca tim bersepeda Chasing the Shadow direpresi di Probolinggo, Greenpeace akhirnya berhasil membuat aksi damai di Pantai Melasti, Bali dengan memproyeksikan kalimat-kalimat kampanye untuk mendorong transisi energi yang demokratis kepada pemimpin negara-negara G20
- Namun, aktivis lingkungan merasa proses transisi energi tidak akuntabel, salah satunya ditandai dengan penghalangan sejumlah upaya diskusi merespon isu lingkungan di KTT G20 ini.
- Catatan Greenpeace, KTT G20 akan menyepakati skema kemitraan pembiayaan transisi energi di Indonesia, yang sebagian besar akan digunakan mempensiunkan dini PLTU batubara.
- Diharapkan transisi energi oleh Indonesia maupun negara G20 lainnya bebas dari solusi palsu, seperti co-firing dan clean coal technology yang akan memperlambat transisi energi.
Akhirnya ada aktivis lingkungan yang berhasil membuat aksi damai di Bali untuk merespon isu lingkungan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Greenpeace memilih Pantai Melasti, Badung, agar bisa sedekat mungkin dengan lokasi KTT. Mereka memproyeksikan pesan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, misalnya Halo Pemimpin G20, Saatnnya Beraksi untuk Iklim, The Climate Crisis, Bold Global Climate Action, A Just Energy Transition, dan lainnya yang ditayangkan di tebing batu kapur secara bergantian, pada Senin (14/11/2022) malam.
Pesan ini ditujukan kepada pemimpin sejumlah negara yang sedang berkumpul KTT G20, agar mereka mengambil komitmen yang nyata dan ambisius dalam merespons krisis iklim. Sebelum KTT G20 yang dihadiri para kepala negara pada 15-16 November, sejumlah konferensi sudah dimulai seperti B20 untuk pebisnis, C20 untuk masyarakat sipil, Ocean20, dan lainnya.
KTT G20 membahas tiga isu utama, di antaranya transisi energi. Catatan Greenpeace, KTT G20 akan menyepakati skema kemitraan pembiayaan transisi energi di Indonesia, yang sebagian besar akan digunakan mempensiunkan dini PLTU batubara.
Deby Natalia Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia yang dikonfirmasi Selasa (15/11/2022) mengatakan G20 dan Indonesia sebagai presidensi memiliki 2 masalah sekaligus. Pertama, komitmen transisi energi dan aksi iklim yang setengah hati dan jauh dari memadai.
“Kedua, ternyata Pemerintah Indonesia betul-betul membatasi, melakukan represi dan intimidasi terhadap partisipasi publik dalam G20,” sebutnya.
baca : Kala Tim Pesepeda Greenpeace Alami Intimidasi saat Suarakan Krisis Iklim Jelang KTT G20
Sebelumnya sejumlah rencana aksi damai dan diskusi dihalangi, termasuk aksi bersepeda tim Chasing the Shadow Greenpeace yang dalam perjalanannya mendokumentasikan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
“Kami menyampaikan pesan bahwa transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan dan mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas,” lanjutnya. Greenpeace berharap bisa menyampaikan pesan ini secara langsung atau sedekat mungkin kepada para pemimpin dunia G20 tapi tidak mungkin karena jangankan menyampaikan secara langsung, mereka justru direpresi.
Indonesia yang memegang presidensi G20 dinilai setengah hati melakukan transisi energi. Dalam Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia masih akan menggunakan batubara, paralel dengan phase out secara bertahap hingga tahun 2056.
Di sisi lain, pembangunan PLTU baru sebesar 13,8 giga watt (GW) atau sekitar 42 persen dari kapasitas PLTU terpasang, masih akan terus berlangsung. Kebijakan ini kontradiktif dengan kebutuhan akselerasi transisi energi untuk menghentikan krisis iklim dengan mencegah kenaikan suhu global melampaui 1,5 derajat Celcius–sesuai isi Perjanjian Paris.
Panel ilmiah PBB untuk perubahan iklim (IPCC) menegaskan bahwa setidaknya dunia harus menutup 80% PLTU batubara pada 2030, serta meninggalkan batubara secara total di 2040 jika tak ingin terjebak krisis iklim.
“Kita harus mempercepat transisi tersebut untuk mencegah dampak krisis iklim yang sudah terlalu besar bagi lingkungan, manusia, dan kesejahteraan. G20 memiliki tanggung jawab untuk itu,” ujar Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia.
baca juga : Ketika Organisasi Masyarakat Sipil Tak Bebas Suarakan Krisis Iklim Jelang KTT G20
Pemerintah Indonesia telah menyampaikan rencananya untuk melakukan pensiun dini 9,2 GW PLTU batubara dengan bantuan internasional pada tahun 2029, di mana 3,7 GW akan digantikan pembangkit listrik terbarukan. Janji ini disampaikan dalam COP 26 di Glasgow pada 2021, selaras dengan penandatanganan Global Coal to Clean Power Transition Statement yang menyetujui penghentian penggunaan batubara pada 2040.
Greenpeace mengingatkan, perlu dipastikan agar transisi energi oleh Indonesia maupun negara G20 lainnya bebas dari solusi palsu, seperti co-firing dan clean coal technology yang akan memperlambat transisi energi.
“Proses dan mekanisme peralihan ini juga harus melibatkan partisipasi publik, memegang prinsip demokrasi, serta berkeadilan. G20 harus menjadi solusi untuk akselerasi transisi energi, misalnya melalui platform pembiayaan,” kata Tata. Jika elemen-elemen tersebut hilang, maka pengembangan energi terbarukan justru tak ada ubahnya dengan energi fosil yang selama ini dikuasai oleh segelintir elite.
Namun ia menyesalkan pelarangan pertemuan kelompok masyarakat sipil di Bali untuk membahas ini. “Tidak ada transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan tanpa demokrasi,” lanjutnya.
“Para pemimpin G20 harus memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan iklim diterjemahkan ke dalam skema transisi energi yang cepat dan adil, yang akan menghapuskan semua penggunaan bahan bakar fosil,” kata Yeb Sano, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara sekaligus Ketua Delegasi Greenpeace di Konferensi Perubahan Iklim atau COP27 yang sedang berlangsung di Mesir.
Negara-negara G20, disebut menyumbang hampir 80% dari emisi global. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk memastikan tercapainya target 1,5 derajat Celcius.
baca juga : Showcase Transisi Energi G20 dengan Kendaraan Listrik, Pembangkitnya Dominan Fosil
Terkait showcase penggunaan kendaraan listrik di arena G20, menurut Deby, malah menyerap kelebihan pasokan listrik yang sebagian besar berasal dari PLTU batu bara. Showcase tersebut disebut memindahkan emisi dari sektor transportasi ke sektor kelistrikan dan tidak terkait dengan akselerasi transisi energi. “Pemerintah harus memberikan disinsentif untuk PLTU batu bara dan insentif untuk energi bersih dan terbarukan,” jelasnya.
Percepatan Transisi Energi Indonesia
Dikutip dari siaran pers No.69/Sp/Tkmg20/11/2022 dari tim Komunikasi dan Media G20, Indonesia bersama 14 lembaga internasional termasuk filantropi menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat transisi energi. Kerja sama ini diyakini membuat Indonesia sebagai negara terdepan menyiapkan energi bersih yang terjangkau secara global.
“Transisi energi ini tidak akan mengganggu upaya pemulihan ekonomi,” papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform atau disebut juga platform ETM pada Senin (14/11/2022). Meski di saat bersamaan Indonesia juga berkomitmen mengurangi emisi karbondioksida (CO2) sesuai dengan Paris Agreement.
Langkah transisi energi ini diyakini akan mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030, atau 160 juta ton pada 2040. PT Sarana Multi Infrastruktur ditunjuk sebagai country platform ETM manager dalam mengelola kerangka pendanaan dan pembiayaan transisi energi di Indonesia. Kerja sama multilateral ini diantaranya melibatkan Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, HSBC Standard, dan yang lainnya.
baca : Mendorong Demokrasi Energi di Pembahasan Transisi Energi G20
ETM platform ini untuk menunjukkan kesiapan Indonesia mengelola sumber daya keuangan yang besar pada sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. “Saya dengar, Prancis juga akan turut memberikan pendanaan untuk pembangunan ETM ini, saya berharap angkanya tidak jauh dari dana yang diberikan Amerika,” kata Sri Mulyani.
Tekanan terhadap perekonomian akibat musibah alam yang disebabkan oleh perubahan iklim semakin sering dan tidak dapat diprediksi. Melalui platform ETM, Indonesia dapat mempercepat ambisi pengendalian perubahan iklim dengan tepat waktu dan transisinya ke energi terbarukan.
Pemerintah telah mengajukan proposal baru nationally determined contribution (NDC), yang diajukan kepada PBB, mengurangi emisi karbon hingga 32% atau setara 912 juta ton CO2 pada 2030. Target ini naik dari angka sebelumnya sebesar 29%.
Langkah utama mempercepat transisi energi ini dapat dilakukan dengan inisiasi pensiun dini penggunaan batu bara atau mengajukan ulang pendirian pembangkit tenaganya. Menurut President Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Askawa, Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia dalam menciptakan energi bersih. Bank Pembangunan Asia ini menilai sekitar 80% bencana yang terjadi disebabkan oleh alam dan berkaitan dengan perubahan iklim.
ADB sendiri akan berpartisipasi membiayai kembali dan mulai melakukan pensiun dini pembangkit listrik Cirebon 1. Teridentifikasi 15 giga watt dari pembangkit tenaga batubara untuk pensiun dini. Angka ini sangat besar dalam menentukan akselerasi transisi energi fosil ke energi terbarukan