- Anak-anak muda aksi global di berbagai daerah didukung lebih 69 komunitas dari berbagai kota di Indonesia. Mereka menuntut Pemerintah Indonesia memprioritaskan kedaruratan krisis iklim pada tahun politik, pemilu 2024.
- Batubara, sebagai sumber energi salah satu penyumbang emisi karbon dunia. Indonesia, sudah seharusnya meninggalkan pemakaian energi batubara yang nyata merenggut ruang hidup masyarakat, seperti PLTU di Pangkalan Susu, Sumatera Utara.
- Sumiati Surbakti, Direktur Yayasan Srikandi Lestari mengatakan, generasi muda, akan menjadi saksi, sekaligus menentukan apakah krisis iklim yang sedang dialami bersama akan menjadi perhatian utama para politikus di Pemilu 2024.
- Aksi global di Jakarta, oleh anak-anak muda suarakan tiga tuntutan kepada pemerintah agar segera menegakkan keadilan iklim. Pertama, Indonesia deklarasikan darurat iklim segera. Kedua, keadilan iklim harus jadi agenda prioritas pada Pemilu 2024. Ketiga, generasi muda menolak solusi iklim palsu.
Anak-anak muda di Sumatera Utara ambil bagian dalam aksi Global Climate Strike (GCS) menyuarakan krisis iklim yang makin genting, pada 3 Maret lalu. Aksi ini berlangsung di titik nol Kota Medan, lanjut dengan berjalan kaki mengitari Lapangan Merdeka. Mereka orasi dan baca puisi.
Aksi serentak ini didukung lebih 69 komunitas dari berbagai kota di Indonesia menuntut Pemerintah Indonesia memprioritaskan kedaruratan krisis iklim pada tahun politik, pemilu 2024.
“Pemilu 2024 akan jadi penentu siapa pemimpin Indonesia dalam kedaruratan iklim mendatang,” kata Sumiati Surbakti, Direktur Yayasan Srikandi Lestari di tengah-tengah aksi.
Generasi muda, katanya, akan menjadi saksi, sekaligus menentukan apakah krisis iklim yang sedang dialami bersama akan menjadi perhatian utama para politikus di Pemilu 2024.
World Meteorological Organizations (WMO) menyatakan, kenaikan suhu rata-rata bumi sudah mencapai 1.2°C. Pada delapan tahun terakhir tercatat sebagai tahun-tahun terpanas. Kenaikan suhu global, katanya, telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Mulai dari sektor ekonomi, pangan, sosial hingga politik.
Dari sektor energi, katanya, jadi salah satu kontributor emisi, seperti PLTU batubara, bertanggungjawab hampir setengah atau 46% dari emisi karbon dioksida dunia.
Data Endcoal.org mencatat, sejak 2006-2020 setidaknya ada 171 PLTU batubara beroperasi di Indonesia dengan kapasitas 32.373 megawatt. Di dunia, PLTU menyumbang CO2 mencapai 258.394 juta ton dengan rata-rata emisi tahunan sekitar 6.463 juta ton.
WHO mencatat, polusi udara menyebabkan 7 juta kematian dini terutama negara ekonomi lemah atau dua pertiga dari negara Asia Pasifik, sekitar 600.000 adalah anak-anak.
Dia bilang, polusi udara juga menyebabkan kerugian ekonomi hingga US$5.11 triliun. Penelitian menyebutkan, lima penyakit infeksi di Indonesia paling rentan muncul karena perubahan iklim, adalah malaria, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, demam berdarah dan leptospirosis.
Baca juga: Kala Generasi Muda Suarakan Dampak Krisis Iklim
Sumiati mengatakan, perubahan iklim berkontribusi terhadap hilangnya ruang hidup masyarakat terutama perempuan hingga menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan gender. Kondisi ini, katanya, juga jadi salah satu penyebab perbudakan modern.
Ruang hidup terenggut, katanya, menimbulkan fenomena perbudakan modern seperti pekerja anak, perkawinan anak, buruh migran atau perdagangan manusia.
“Ini terjadi akibat kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Faktor terbesar penyebab langgengnya perbudakan bukanlah kemiskinan, tetapi pembiaran negara.”
Indonesia, katanya, sudah seharusnya meninggalkan pemakaian energi batubara yang nyata merenggut ruang hidup masyarakat, seperti PLTU di Pangkalan Susu, Sumatera Utara.
Rianda Purba, Eksekutif Daerah Walhi Sumut menyatakan, krisis iklim menjadi tantangan, sekaligus membangkitkan pikiran kritis komunitas global berpikir demi keberlanjutan bumi ini.
Para penulis buku dan film sains fiksi, animator, sudah banyak menghasilkan karya terkait ini. Selanjutnya, sejauh mana sebagai masyarakat mampu mempraktikkan gaya hidup yang memperhatikan lingkungan hidup, hemat energi dan lain-lain untuk menghentikan atau setidaknya memperlambat krisis iklim.
Dalam hal ini, katanya, peran generasi muda dan masyarakat luas penting mempengaruhi kehendak para penguasa atau pengambil kebijakan.
“Anak muda dalam aksi Global Climate Strike menuntut pemerintah menyelesaikan berbagai pemasalahan krisis iklim di Indonesia khusus Sumatera Utara,” kata Lusty Malau dari Perempuan Hari.
Pada aksi kali ini, tuntutan kepada pemerintah untuk segera menegakkan keadilan iklim untuk menghentikan perbudakan modern.
Pertama, pemerintah, harus segera menghentikan pemakaian batubara yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan merusak lini kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di Pangkalan Susu.
Kedua, keadilan Iklim harus jadi agenda prioritas pada Pemilu 2024. Mereka menuntut para politikus berkomitmen dalam pemakaian energi terbarukan berkeadilan dan berkelanjutan serta pemerintah berkomitmen terhadap perbaikan lingkungan. Juga penegak hukum menerapkan sanksi berat kepada perusahaan perusak lingkungan.
Ketiga, sahkan segera UU Pekerja Rumah Tangga guna menekan atau menghentikan segala perbudakan modern, pekerja anak, perkawinan anak, buruh migran maupun perdagangan manusia.
Sementara di Jakarta, aksi global oleh anak-anak muda ini dengan berjalan kaki dari Balai Kota Jakarta ke Patung Kuda. Dikutip dari laman Walhi, pada strike kali ini, tiga tuntutan kepada pemerintah agar segera menegakkan keadilan iklim.
Pertama, Indonesia deklarasikan darurat iklim segera. Kedua, keadilan iklim harus jadi agenda prioritas pada Pemilu 2024. Ketiga, generasi muda menolak solusi iklim palsu.
Taffi Hensan Kurniawan, Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM Universitas Indonesia 2023 mengatakan, krisis iklim jadi satu ancaman agresif bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi.
Mereka mengecam segala tindakan pemerintah yang terus menggerus masa depan kaum muda melalui sistem ekonomi politik yang tak mengedepankan masyarakat dan lingkungan.
“Kami mengajak kaum muda bergerak bersama mendorong keadilan iklim yang sebenarnya di Indonesia. Kami menuntut pemerintah segera melakukan tindakan pengendalian krisis iklim tanpa menghadirkan solusi palsu.”
Nurfadhilah Febrismi, Mahasiswa UIN mengatakan, salah satu dampak krisis iklim adalah polusi udara yang dirasakan di kota besar seperti Jakarta. Sumber polusi udara, katanya, salah satu dari energi fosil.
“Energi berkelanjutan, adil, dan bersih harus jadi pilihan utama. Jangan sampai Indonesia menjawab isu krisis iklim dengan solusi palsu dan solusi semu yang dihijau-hijaukan oleh industri batubara. Mitos batubara murah harus kita hentikan.”
******