- Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilaksanakan di Hotel Radisson Kota Batam, Rabu, 10 Mei 2023.
- Rapat dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menyampaikan beberapa langkah kedepan untuk menjaga ekologi laut menuju ekonomi biru seperti tema acara.
- Wahyu menargetkan pendapatan BNPB Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2023 mencapai Rp1 triliun. Selain itu ia juga mengingatkan budaya harus lebih besar dilakukan, daripada aktivitas penangkapan.
- Dalam kesempatan itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan potensi perikanan laut Kepri mencapai 1,7 juta ton setiap tahunnya. Namun hanya bisa termanfaatkan 40 persen.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingat jajarannya untuk selalu semangat bekerja menjaga laut Indonesia, arena laut menjadi sumber kehidupan manusia. “Saya selalu diingatkan oleh staff saya, ingat pak menteri, (Surat) Ar Rum 41, disitu dikatakan ketika kehancuran dimulai dari laut, maka disitu kehidupan manusia mulai berakhir,” katanya mengawali sambutannya di acara Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dihadiri 200 pegawai di lingkup KKP.
“Maka bagaimana kita harus menjaga ekologi laut, karena laut sangat penting untuk keberlanjutan hidup umat manusia,” ujarnya dalam acara bertajuk “Mengawal Ekologi Laut untuk Ekonomi Biru” di Hotel Radisson, Kota Batam, Kamis, 10 Mei 2023. Hadir juga dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau dan juga Walikota Batam.
Menurut Trenggono menjaga ruang laut adalah menjadi inti menjaga ekologi laut. Termasuk melihat letak budi daya yang dilakukan setiap daerah. “Beberapa kali saya lakukan perjalanan ke Karimun Jawa, ada budi daya udang tanpa pelaksanaan yang baik,” katanya.
Ia mengingatkan, kepala daerah memberikan izin budi daya harus melihat dan menjaga dampak ekologi laut sekitar. “Jika memberikan izin budi daya tanpa standar yang baik, maka akan terjadi kehancuran, kalau itu terjadi, ya sudah kita tunggu yang dikatakan (Q.S) Ar Rum 41,” katanya.
Begitu juga tugas pemerintah adalah menjaga wilayah konservasi ruang laut yang sudah ditetapkan. Saat ini target kita 30 persen wilayah perairan di Indonesia akan dijadikan konservasi, sekarang sudah mencapai angka 28 persen.
baca : Seperti Apa Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Laut Nasional?
Target BNPB PRL 2023 1 Triliun
Sektor kelautan memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produksi perikanan kelautan jika dihitung 24 juta ton per tahun terdiri dari ikan tangkap, budi daya dan rumput laut angkanya bisa mencapai Rp500 triliun. “Tetapi kenapa pertumbuhan sektor perikanan hanya berkontribusi 2,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi negara, ini menjadi PR kita,” kata Trenggono.
Peningkatan pendapatan itu sudah dilakukan dengan adanya PP 11 tahun 2023, tentang penangkapan ikan terukur. Suatu daerah harus mengelola hasil tangkapan secara mandiri, sehingga hasilnya berdampak ke masyarakat sekitar.
Misalnya di Kepri, lanjutnya, potensi perikanan tangkap pada zona satu sekitar 1,7 juta ton, jika hanya diambil 80 persen saja atau 900 ribu ton itu bisa menghasilkan pendapatan ke negara triliunan rupiah.
Tetapi, dengan catatan hasil laut ini tidak boleh dibawa ke Jawa lagi. Ketika ditangkapnya di zona 1 (Kepri), berangkat harus dari pelabuhan zona 1, berhenti di zona 1, diolah dari zona 1 hingga dijual juga di zona 1.
“Ini yang akan kita implementasikan di aturan penangkapan ikan terukur, sehingga, hasil produksi perikanan ini kembali dirasakan oleh masyarakat sekitar,” katanya Sampai saat ini Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan terus melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut.
Yang tidak kalah penting lainnya, lanjutnya, adalah pengembangan budidaya. Jangan sampai penangkapan terus dilakukan, tetapi ikan habis karena tidak dibudidayakan. “Seharusnya jumlah penangkapan ikan itu kecil, dan budidaya lah yang besar, karena budidaya juga koor atau inti dari kelautan,” katanya.
Saat ini KKP sedang mengembangkan 5 budi daya perikanan, yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan tilapia. “Pada tahun 2023 tilapia sampai Rp14 miliar elevasinya,” katanya.
baca juga : Lika Liku Penangkapan Ikan Terukur
Kemudian menjaga pulau-pulau kecil juga menjadi ekonomi biru di KKP. Seperti daerah Batam dan Kepri harus dijaga, apalagi daerah ini menyimpan potensi pariwisata laut. “Yang datang ke saya minta izin reklamasi banyak, ada dari sahabat gubernur dan walikota juga, tetapi kita minta izin reklamasi dicek dengan benar, jangan sampai tumbang tindih,” katanya.
Untuk menjaga pulau kecil, kata Trenggono, beberapa waktu belakangan Dirjen PSDKP melakukan penyegelan di lokasi-lokasi yang tidak memiliki izin, mulai dari aktivitas reklamasi, tambak udang dan lainnya. “Saya berharap kepala daerah mendukung, penyegelan itu,” katanya.
Trenggono juga menyampaikan, mewujudkan ekonomi biru KKP terus menggerakan nelayan untuk menjaga laut bersih dari sampah dalam kegiatan bulan cinta laut.
“Pada tahun 2023 ini target pendapatan Dirjen PRL adalah Rp300 miliar, ternyata lebih dari itu, yaitu Rp380 miliar, 2023 ini tidak boleh kurang dari Rp1 triliun,” tutupnya disambut tepuk tangan peserta rapat.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, Batam sengaja dipilih menjadi lokasi rapat karena tiga diantara lima target ekonomi biru ada di Kepulauan Riau khususnya Batam.
“Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut kita semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan,” ujar Victor.
Ditjen PRL KKP berkontribusi kepada empat kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP tahun 2023. Diantaranya nilai tukar petambak garam dan luas kawasan konservasi.
Pengembangan garam rakyat menjadi salah satu perhatian khusus. Diperlukan upaya terobosan minimal target-target rencana aksi yang diamanatkan dalam Perpres 126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dapat tercapai.
baca juga : Peta Jalan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia: 2045 Harus 30 Persen
Selain itu, Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut sangat berperan dalam membantu memastikan keberlanjutan penyediaan jasa ekosistem dari laut. KKP menargetkan luasan kawasan konservasi laut menjadi 30% dari luas laut teritorial pada tahun 2045 (97,5 juta Ha).
Tahun lalu luas kawasan konservasi di Indonesia telah mencapai luasan 28,9 juta hektar. “Saya mendapat laporan bahwa 58,23 persen dari total kawasan konservasi masih dikelola minimum, 40,51 persen dikelola optimum dan 1,27 persen kawasan dikelola berkelanjutan,” kata Victor.
Victor mengaku siap meningkatkan Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diminta menteri. Pada tahun 2022 PNBP PRL sebesar Rp.385 miliar atau 777% dari target sebesar Rp.50 Miliar. Tahun 2023 dari target PNBP sebesar Rp.333 miliar data per tanggal 5 Mei sudah tercapai Rp.157 miliar (47%).
“Pencapaian PNBP ini dapat menjadi pemacu semangat baru untuk bekerja lebih keras dan cerdas,” katanya.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, Kepri adalah provinsi kepulauan dimana wilayah lautnya mencapai 96 persen, dan 4 persennya adalah daratan. Begitu juga jumlah pulau mencapai 2.400 lebih pulau. “22 pulau terdepan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Kamboja dan Vietnam,” kata Ansar.
Potensi kelautan Kepri sangat besar, apalagi kawasan perairan ini berada di Selat Malaka. “Kita yakin jika sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan potensi laut Kepri kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ansar.
Potensi laut Kepri, kata Ansar bisa mencapai 1,7 ton per tahun. Namun baru termanfaatkan 35-40 persen dari total potensi tersebut, atau 330 ribu ton per tahun. “Selain potensi perikanan, kita juga memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia yang berada di Natuna,” kata Ansar.
Ansar berharap sinergitas pemerintah bisa membuat potensi di Kepri itu bisa dimanfaatkan. Selain itu, potensi besar itu juga menjadi ancaman banyaknya kejahatan laut di Kepri, mulai dari perdagangan orang, peredaran narkoba hingga illegal fishing.