- Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2023 ini, bertepatan dengan tahun politik. Ia, bisa jadi momentum bagi kaum muda mengkonsolidasikan diri, dan memberikan suara demi masa depan yang tak ingin lingkungan hidup makin porak poranda.
- Menjelang pemilu 2024, isu lingkungan semestinya jadi bagian komitmen para calon dan partai politik. Indikator Politik Indonesia (IPI), menyatakan, hampir semua partai politik hanya meraih nilai di bawah 5% terkait prioritas mereka dalam agenda membahas kasus lingkungan.
- Ardino Krismontala dari Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mahasiswa Pencinta Alam Se-Indonesia mengatakan, anak muda, dapat mengambil peran dalam mempertahankan stabilitas ekologi dengan memantau atau mengawasi dan menjaga lingkungan.
- Berdasarkan laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2021 berjudul The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis menunjukkan, anak muda di Indonesia merupakan salah satu kelompok di dunia yang menghadapi risiko dampak perubahan iklim tinggi. Ancaman terhadap mereka dari kesehatan, pendidikan, sampai perlindungan dan lain-lain.
Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2023 ini, bertepatan dengan tahun politik. Ia, bisa jadi momentum bagi kaum muda mengkonsolidasikan diri, dan memberikan suara demi masa depan yang tak ingin lingkungan hidup makin porak poranda.
“Kekuasaan mungkin tak bisa dikoreksi kaula muda saat ini. Setidaknya, jangan mewarisi kerusakan. Jika, cara pengambilan kebijakan masih berjalan seperti, [para kandidat] jangan dipilih, karena mereka yang merampok masa depan orang muda,” kata. Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi dalam diskusi virtual Koalisi Orang Muda untuk Aksi Lingkungan (Komunal), awal Juni.
Menjelang pemilu 2024, isu lingkungan semestinya jadi bagian komitmen para calon dan partai politik. Indikator Politik Indonesia (IPI), menyatakan, hampir semua partai politik hanya meraih nilai di bawah 5% terkait prioritas mereka dalam agenda membahas kasus lingkungan.
Ardino Krismontala dari Pusat Koordinasi Nasional (PKN) Mahasiswa Pencinta Alam Se-Indonesia mengatakan, anak-anak muda yang tergabung dalam mapala-mapala di seluruh Indonesia menegaskan mereka bukanlah komoditas pendompleng suara apalagi jadi alat meraih kekuasaan.
Anak muda, katanya, harus jadi pionir dalam menyuarakan hal-hal di lingkungannya. “Anak muda adalah generasi pemimpin negeri, jadi tidak boleh hanya berdiam diri menyaksikan kerusakan-kerusakan lingkungan.”
Ardino mengatakan, anak muda, dapat mengambil peran dalam mempertahankan stabilitas ekologi dengan memantau atau mengawasi dan menjaga lingkungan.
Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), kata Zenzi, hampir semua partai dalam kontestasi 2019, visi dan misi memiliki titik berat pada ekonomi, sejahtera dan adil, stabilitas politik dan demokrasi, serta pendidikan dan kesehatan.
Kali ini, anak muda merasa mayoritas partai politik belum menunjukkan perhatian dan jadikan krisis iklim sebagai agenda politik utama. Survei dari Indikator Politik 2021 menemukan, 82% anak muda khawatir kerusakan lingkungan dan 74% khawatir polusi.
Berdasarkan laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2021 berjudul The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis menunjukkan, anak muda di Indonesia merupakan salah satu kelompok di dunia yang menghadapi risiko dampak perubahan iklim tinggi. Ancaman terhadap mereka dari kesehatan, pendidikan, sampai perlindungan dan lain-lain.
Yumilda Chika, perwakilan mahasiswa Papua mengatakan, masyarakat Papua kehilangan ruang hidup dan hak mata pencaharian.
“Setiap masyarakat mengatakan alam itu “rekening” permanen. Kalau tidak ada hutan, rawa, dan sungai masyarakat tidak bisa hidup,” katanya.
Sementara menurut Syamsurizal Rianto, aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), laju krisis iklim akan beriringan dengan krisis ekonomi dan politik tidak akan bisa dijauhkan dari sistem kapitalisme yang mendarah daging di sistem pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan laporan Programme for International Student Assessment (Pisa) pada 2018, katanya, Indonesia menempati peringkat ke–74 dari 79 negara yang diuji, dengan rata-rata nilai 371 untuk matematika, 379 buat membaca, dan 371 sains.
Nilai itu, katanya, jauh di bawah rata-rata negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). “Meskipun ada peningkatan akses pendidikan di Indonesia, namun upaya kesetaraan dan kesenjangan masih jauh.”
Momentum berbenah
Menurut Zenzi, peringatan Hari Lingkungan Hidup juga jadi momentum mengajak seluruh masyarakat dunia menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup sebagai peri kehidupan.
Upaya penyelamatan lingkungan hidup, katanya, makin memerlukan kerja keras dari masyarakat karena krisis lingkungan berkepanjangan dan meluas. Terutama, katanya, krisis iklim yang perlahan-lahan merusak dasar-dasar kehidupan dan mengakibatkan kehancuran dalam pranata sosial, bahkan menghadirkan bencana ekologis.
Laporan Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi Nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan, lebih 70% wilayah di Indonesia teralokasi buat ribuan izin kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup, merampas wilayah rakyat, dan merampas sumber penghidupan rakyat di darat maupun laut.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) melalui laporan terbaru memberikan peringatan, bahwa kerusakan karena perubahan iklim akan makin meluas di berbagai tingkatan masyarakat, sektor, dan batas negara.
“Dengan dampak yang lebih parah, tidak terduga, dan sulit dikendalikan,” katanya.
Melihat pentingnya isu lingkungan di antara multi krisis yang menghantam dan mengancam Indonesia, Walhi kembali mengajak seluruh elemen masyarakat menuntut pemimpin negara memastikan penyelamatan lingkungan hidup.
Penyelamatan dari krisis iklim untuk penyelamatan rakyat dan seluruh ruang hidupnya penting dilakukan untuk mewujudkan cita-cita menuju keadilan sosial ekologis. Ia tak terpisahkan dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup, rakyat, dan upaya menuju keadilan intra dan intergenerasi.
Walhi Nasional menilai, penyebab utama dari krisis lingkungan yang terus berlanjut dan meluas ini adalah ketidaktepatan dalam menempatkan penyelamatan lingkungan hidup sebagai prioritas dalam berbagai kebijakan, politik, ekonomi, sosial, dan bidang lain.
Saat ini, ketimpangan penguasaan dan pengendalian sumber daya kehidupan antara rakyat dan korporasi sangat besar. Ketidakjelasan dalam interpretasi hak kepemilikan negara terhadap sumber daya alam juga menyebabkan kondisi ini.
Pemindahan pengelolaan sumber daya alam kepada korporasi oleh negara, katanya, meningkatkan penderitaan rakyat, terutama masyarakat marginal dan rentan.
******