- Perusahaan tambang nikel, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) ajukan peninajauan kembali (judicial review) UU No.27/2007 yang mengatur pulau kecil terlarang dari aktivitas pertambangan. Perusahaan tambang ini beroperasi di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara yang luas wilayah hanya 700 km2 lebih. Koalisi organisasi masyarakat sipil pun mendesak Mahkamah Konstitusi tolak permohonan ini demi penyelamatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari kehancuran.
- Kehadiran PT GKP di Pulau Wawonii mendapat penolakan warga sejak awal. Pada 2022, warga Pulau Wawonii menggugat Perda RTRW Kabupaten Konawe yang mengatur alokasi ruang untuk pertambangan ke Mahkamah Agung dan menang.
- Jamil, Kepala Divisi Hukum Jatam Nasional, mengatakan, Pulau Wawonii sebagai tempat lahir dan identitas masyarakat yang tidak bisa tergantikan. Ketika pulau kecil ditambang, bisa dikatakan terjadi eco–genosida.
- La Ode M. Aslan, pakar perikanan dan kelautan Universitas Halu Oleo Kendari, mengatakan, penambangan nikel di Pulau Wawonii, yang mencemari laut Banda dengan limbah lumpur bisa merusak megabiodiversitas jantung segitiga karang dunia. Berhubung keberadaan Pulau Wawonii, katanya, tepat di tengah segitiga karang dunia.
Perusahaan tambang nikel, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), beroperasi di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Operasi tambang ini pun mendapat penolakan warga sejak awal. Pada 2022, warga Pulau Wawonii menggugat Perda RTRW Kabupaten Konawe yang mengatur alokasi ruang untuk pertambangan ke Mahkamah Agung dan menang.
Perusahaan anak usaha Harita Group ini balik mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi UU No.27/2007 soal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Koalisi organisasi masyarakat sipil antara lain terdiri dari YLBHI, Jatam Nasional, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Walhi , dan Trend Asia desak Mahkamah Konstitusi tolak gugatan perusahaan demi keselamatan pulau-pulau kecil dari ancaman industri ekstraktif, seperti tambang nikel ini.
Dalam UU No.27/2007, pulau kecil memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2, termasuk Kabupaten Konawe Kepulauan masuk kategori pulau kecil yang dikecualikan kegiatan pertambangan. Kabupaten Konawe Kepulauan seluas sekitar 706km2.
GKP menggugat Pasal 37 huruf K, yang menyebutkan, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
Baca juga: Nestapa Warga Wawonii Kala Air Bersih Tercemar
Koalisi menilai, permohonan GKP itu sebagai upaya GKP melegalkan pertambangan di Pulau Wawonii. Kalau MK kabulkan permohonan itu, berdaya rusak parah karena akan mencakup semua pertambangan di pulau-pulau kecil di Indonesia. Kerusakan ekologis dan konflik sosial pun bisa makin parah.
Jamil, Kepala Divisi Hukum Jatam Nasional, mengatakan, Pulau Wawonii sebagai tempat lahir dan identitas masyarakat yang tidak bisa tergantikan. Ketika pulau kecil ditambang, bisa dikatakan terjadi eco genosida.
“Ketika tanah dan pesisir dirusak, bagaimana masyarakat bisa melanjutkan hidup. Ini dibunuh pelan-pelan… Orang Wawonii ketika pulau hilang dan diperparah dengan perubahan iklim, mau pulang ke mana?,” katanya.
Baca juga: Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang
Pantauan Jatam, laut yang berubah warna menjadi oranye karena tercemar lumpur limbah nikel sangat merugikan masyarakat, termasuk kelompok perempuan nelayan perairan dangkal. Mereka kehilangan ruang hidup untuk mencair biota laut saat air surut. Tempat pencarian utama mereka, katanya, di pesisir berubah jadi Jeti GKP.
Belum lagi krisis air yang melanda selama berbulan-bulan membuat masyarakat termasuk perempuan pesisir rentan. Saat menstruasi, misal, perempuan membutuhkan banyak air bersih, tetapi air malah tercemar.
Baca juga: Kala Warga Wawonii Tolak tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan
Jantung segitga karang dunia rusak
La Ode M. Aslan, pakar perikanan dan kelautan Universitas Halu Oleo Kendari, bingung dengan sikap pemerintah daerah dan pusat yang menerbitkan izin pertambangan di Pulau Wawonii. Padahal pulau itu sudah ditetapkan menjadi wilayah agraris maritim atau kawasan perikanan terpadu oleh BJ Habibie, ketika menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).
Penambangan nikel di Pulau Wawonii, yang mencemari laut Banda dengan limbah lumpur bisa merusak megabiodiversitas jantung segitiga karang dunia. Berhubung keberadaan Pulau Wawonii, katanya, tepat di tengah segitiga karang dunia.
“Nikel salah satu logam berat. Kalau jumlah over dosis di satu perairan, habislah!”
Aslan khawatir, tingginya kadar merkuri dalam limbah nikel yang mencemari lingkungan pesisir dan manusia, juga menyebabkan para perempuan menjadi mandul di kemudian hari.
“Negara Indonesia negara paling aman buat para investor tambang karena (aturannya) tidak macam-macam,” sindir Aslan.
Aan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pulau Wawonii, menceritakan perubahan kehidupan social masyarakat malah terjadi konflik sosial antar sesama warga, seperti para orang tua yang terlibat dalam perseteruan pro-kontra kehadiran GKP.
Mereka tidak saling sapa dalam keseharian, sebagaian warga mulai beralih kerja di perusahaan, beralih dari petani, biaya hidup di sana pun sama dengan perkotaan.
Untuk memenuhi kebutuhan protein, katanya, warga terpaksa belanja ikan sampai ke Kota Kendari, dengan waktu tempuh tiga jam lebih dengan kapal laut. Padahal, mereka berada di tengah pulau yang sebelumnya, dengan mudah dapatkan protein dari ikan.
“Masuknya GKP di pulau kami cukup menimbulkan dampak luar biasa dari segi sosial, lingkungan dan ekonomi,” kata Aan.
*******
