- Kebakaran hutan dan lahan parah terjadi di Kalimantan seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kabut asap tebal karena kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kabupaten dan kota di Kalteng dalam beberapa pekan ini.
- Kualitas udara Palgnkaraya, ibukota Kalimantan Tengah (Kalteng), juga beberapa kabupaten dan kota lainnya masuk dalam kategori sangat tidak sehat.
- Di Kalimantan Selatan pun tak luput dari karhutla. Kemarau panjang melahap hutan dan lahan hingga kabut asap menyelimuti provinsi ini sejak bulan lalu. Kasus masyarakat yang terkena ISPA meningkat bahkan ada satu orang meninggal dunia.
- Komnas HAM punya perhatian mendorong terciptanya keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban karhutla. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengatakan hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam UUD 1945.
Kebakaran dan lahan makin meluas di Kalimantan dalam beberapa beberapa pekan ini seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di Kalteng, kabut asap tebal karena kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Kota Palangkaraya.
Kualitas udara ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), itu sudah masuk dalam kategori sangat tidak sehat menurut penghitungan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
Pada Jumat (29/9/23), nilai ISPU di Kota Palangkaraya mencapai 283. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), angka ini berarti, tingkat mutu udara di Palangkaraya dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
Selain di Palangkaraya, mutu udara dengan kategori sangat tidak sehat juga terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Pada 29 September 2023, mutu udara di dua daerah Kalimantan Tengah ini tercatat terburuk di Indonesia.
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, masuk dalam kategori tidak sehat. Sementara di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, berada dalam kategori sedang. Meski begitu aroma asap sudah terasa sepanjang hari di luar gedung. Sinar matahari pun sudah mulai terhalang asap. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Kalteng.
Dalam piskusi publik Bencana Kabut Asap Mengapa Berulang? yang diselenggarakan JPIC, Elsam dan BEM Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 29 September lalu, Alpius Patanan, dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, menyebut, sampai 28 September lalu, terdapat 23.583 titik panas (hotspot) di Kalteng.
Adapun laporan kejadian karhutla tercatat 2.959 kasus. Luasan terbakar berdasarkan citra satelit 18.000 hektar lebih. Baru 8.375 hektar karhutla tertangani.
Hotspot terbanyak terdapat di Kotawaringin Timur, Seruyan dan Kapuas. Sedangkan karhutla terbanyak dilaporkan di Palangkaraya, Kotawaringin Timur dan Pulang Pisau. Sedangkan areal terluas yang ditangani berada di Seruyan dan Kotawaringin Barat.
Menurut Alpius, hotspot mengalami tren peningkatan mulai Mei 2023. Bahkan yang terjadi di September 2023 sudah hampir dua kali lipat dari hotspot yang terdeteksi citra satelit pada Agustus 2023. Peningkatan tren hotspot berbanding lurus dengan jumlah kejadian dan luasan karhutla.
Berdasarkan analisis data series periode 2016-2019, hotspot cenderung meningkat pada periode Juli sampai November. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai pada 2023. “Dengan peringatan dini kemarau kering dan lebih panjang, dan fenomena El-Nino, kewaspadaan harus ditingkatkan setidaknya sampai November 2023,” katanya.
Alpius bilang, dari luasan, sejauh ini karhutla 2023, masih jauh lebih kecil dibandingkan pada 2019. Bahkan, masih belum lebih luas dibanding karhutla 2018 saat terjadi musim kemarau basah. Namun, katanya, perbedaan El Nino pada 2019 dan 2023 bisa jadi pembeda.
“Bahaya yang dihadapi 2023 lebih tinggi dibandingkan 2019. Pada 2019 terjadi El-Nino lemah, sedangkan pada 2023 El-Nino moderat.”
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Kalteng ini mengatakan, menghadapi situasi ini mereka terus memperbaiki metode penanganan karhutla. Caranya, melalui -pemantapan manajemen posko penanganan karhutla, memperkuat patroli pencegahan dan pengawasan di area rawan, memperkuat respon cepat pemadaman di area prioritas, dan pemadaman lanjutan mopping up lebih pagi pada lokasi terbakar yang belum tuntas dipadamkan.
Karhutla berulang
Meski begitu sejumlah kawasan yang menjadi langganan karhutla, masih tetap terbakar. Lahan-lahan gambut di desa-desa seperti Tumbang Nusa, Tanjung Taruna, dan Taliu Hulu di Kabupaten Pulang Pisau pun masih terpapar api pada musim kemarau ini. Yang sempat viral di Tanjung Taruna, api membakar kanan-kiri Trans Kalimantan Palangkaraya–Banjarmasin. Asap pekat membuat lalu lintas macet.
Daerah selatan Palangkaraya dan seputaran Pulang Pisau, Taman Nasional Sebangau, yang merupakan lahan gambut di sejumlah titik pun ikut terbakar.
“Kalau kita lihat, beberapa lokasi kejadian yang hampir berulang. Meskipun belum sepenuhnya bisa dicegah, tetapi penanganan makin baik, lebih cepat ditangani, diblokir tidak meluas seperti 2019,” kata Alpius.
Di wilayah barat, sebagian Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) dan sekitar juga terbakar. Hotspot terpantau tak hampir pernah bersih dari kawasan konservasi yang menjadi rumahnya orangutan ini selama September 2023. Paling banyak, titik api terpantau di wilayah selatan kawasan, dari wilayah Sungai Perlu (Kabupaten Seruyan) di sisi timur, hingga ke Sungai Cabang (Kotawaringin Barat) di sisi barat.
Di wilayah penyangga TNTP bagian timur (Seruyan), di antara Sungai Seruyan dan batas kawasan, hotspot berjejer bak menyusuri garis lintang utara-selatan.
Wilayah TNTP jadi kawasan yang mendapat sorotan pada karhutla 2019. Sisi barat daya-nya yang menjadi konsesi perusahaan perkebunan sawit PT Kumai Sentosa, terbakar hebat. Dibawa ke proses hukum, perusahaan ini lolos jerat pidana. Namun, ia kena juga denda perdata Rp175 miliar, melalu putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Agustus lalu.
Sayangnya, Balai TNTP sangat sulit dimintai keterangan soal penanganan karhutla di kawasan kelolanya ini. Dua kali saya mendatangi kantornya bulan ini, tak mendapat jawaban kelas. Pesan kepada seluler kepada Kepala Balai TNTP, Murlan Dameria Pane, tak berbalas. Arif Gunawan, Kepala Tata Usaha, Kantor Balai TNTP mengarahkan, ke Komandan Brigade Pendendalian Kebakaran mereka. Sang Komandan pun enggan karena katanya itu kewenangan Kepala Balai TNTP.
Arif hanya bilang personel di lapangan siap menghadapi karhutla. Kalau ada kebakaran di lapangan, personel brigade siap untuk memberikan bantuan. “Personel brigade, satu tim lima belas orang,” katanya, Jumat (29/9/23).
Kenapa berulang?
Louise Theresia, akademisi dari Fakultas Hukum, Universitas Palangkaraya menyatakan, negara tidak tegas menghentikan karhutla. Negara tidak tegas menghentikan perluasan lahan oleh investasi yang menjadi sumber kebakaran, terutama perusahaan sawit. Negara juga disebut tidak bisa tegas pada korporasi yang terbukti menjadi penyulut api.
Puspa Dewi, dari Eksekutif Nasional Walhi berpendapat senada. Menurut dia, masih terdapat titik api di areal konsesi tahun ini dan ada perilaku berulang dari korporasi yang pernah terlibat kahutla.
“Ada juga (korporasi) yang sudah diberikan sanksi, tetapi tidak dijalankan. Putusan-putusan ini juga tidak dijalankan. Hingga kita melihat penegakan hukum kasus karhutla sangat lemah,” kata Puspa.
“Harusnya pada tahapan ini dia bukan hanya dievaluasi, tapi dicabut izinnya!”
Sampai Agustus 2023, sudah terjadi karhutla di Indonesia seluas hampir 268.000 hektar. “Ini berdasarkan data dari KLHK,” katanya.
Di Kalteng, katanya, menyebabkan kabut asap karena karhutla terjadi di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG). Dari 3.188 titik api tahun ini, sampai Agustus 2023, 760 berada di KHG. Sebanyak 320 titik api di KHG Sungai Pukun-Sungai Mentaya (meliputi Kotawaringin Timur dan Seruyan), 179 di KHG Sungai Kahayan (Pulang Pisau dan Palangka Raya).
Lalu, 136 titik di KHG Sungai Kahayan-Sungai Kapuas (Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya), 93 titik api di KHG Sungai Lamandau-Sungai Jelai (Sukamara dan Kotawaringin Barat), dan 83 titik di Sungai Mangkatip-Sungai Barito (Kapuas-Barito Selatan).
“Di Kalteng ada empat atau lima perusahaan yang ada titik apinya.”
Menurut dia, semua itu terjadi akibat lemahnya negara dalam mengelola sumber daya alam. “Bukan hanya karena El-Nino. Kalau El-Nino di awal tahun Menkopolkam sudah pernah menyampaikan ancaman karhutla. Itu kemudian tidak dilihat sebagai satu peringatan yang harusnya kita punya waktu enam-tujuh bulan untuk menyiapkan, meminimalisir karhutla.”
Karhutla di Kalsel
Tak hanya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan pun tak luput dari karhutla. Kemarau panjang melahap hutan dan lahan hingga kabut asap menyelimuti provinsi ini sejak bulan lalu.
Pada 14 September lalu, para ulama dan masyarakat di Kalsel menggelar salat minta hujan atau Istisqa di Mesjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Salat dilakukan seiring masih masifnya bencana karhutla serta kemarau yang amat kering di tahun ini.
Bukan kali pertama. Sepekan sebelumnya, salat juga dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya Mesjid Al-Karomah di Martapura, Kabupaten Banjar.
Hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi pun turun di sebagian wilayah di Kalsel dalam beberapa hari terakhir. Namun, belum bisa mengatasi musibah karhutla di alam Bumi Lambung Mangkurat ini.
Karhutla menjadi momok di Kalsel hampir sepanjang 2023. Status siaga-darurat sudah ditetapkan Pemerintah Kalsel untuk bencana karhutla dan kekeringan sejak 22 Mei hingga 15 November. Status kebencanaan ini dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0395/KUM/2023.
Sejak saat itu, BPBD, dibantu instansi lain dari Damkar, Manggala Agni, TNI-Polri tak henti-hentinya bekerja siang dan malam, melakukan pemadaman jika ada kebakaran yang terjadi.
Intensitas karhutla terus meningkat memasuki Agustus – September. Kebakaran di kawasan hutan dan lahan terjadi hampir saban hari.
Pusdalops BPBD Kalsel mencatat, sampai 20 September, petugas menangani 3.326,65 hektar hutan dan lahan terbakar.
“Rinciannya, kebakaran hutan seluas 185,3 hektar. Sedang kebakaran lahan seluas 3.141,35 hektar,” ujar Dedi Mulyadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD Kalsel.
Luasan hutan dan lahan yang paling banyak terbakar berada di Ibu Kota Kalsel, Kota Banjarbaru, yakni 1.222 hektar , disusul Kabupaten Tanah Laut seluas 671 hektar, dan Kabupaten Banjar seluas 612 hektar.
BPBD Kalsel terkesan enggan membuka data perihal luas keseluruhan lahan yang terbakar. Sejauh ini, BPBD Kalsel hanya mau membeberkan data terkait luasan lahan terbakar yang bisa mereka tangani. Keengganan ini makin terlihat saat BPBD Kalsel melakukan sesi konferensi pers pada 18 September lalu.
Ketika ditanya soal luas keseluruhan hutan dan lahan terbakar, BPBD memilih menutup diri. Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, penyebaran informasi soal data karhutla secara menyeluruh justru membuat kinerja seakan tidak terlihat.
“Nanti dikira masyarakat dan pemerintah pusat kami tidak melakukan apa-apa,” kata Bambang.
Selain itu, penyebaran data karhutla, hanya akan membuat gaduh publik. “Sama seperti COVID-19, banyak masyarakat yang syok mendengar kabar itu.”
Padahal, katanya, mereka sudah mengerahkan semua sumber daya di BPBD Kalsel semaksimal mungkin untuk menangani karhutla.
Bahkan, Bambang mengklaim, sudah pemetaan dan langkah-langkah konkret jauh sebelum musim kemarau untuk penanganan kebakaran lahan.
“Misal, pembasahan lahan dengan membuka pintu air dan mengaliri air dari kanal-kanal yang ada hingga ke embung Jokowi di Guntung Damar, Banjarbaru.”
Menurut dia, lebih baik jika apa yang telah mereka lakukan yang semestinya dipublikasikan ke khalayak umum.
“Maka kami akan fokus kepada apa yang sudah kami tangani dan lakukan,” katanya.
Terlepas itu, menilik laman SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diakses melalui situs sipongi.menlhk.go.id, indikasi luas hutan dan lahan terbakar di seluruh Kalsel hingga 21 September, mencapai 24.588,89 hektar.
Dampak karhutla
Bukan cuma menghanguskan ribuan hektar hutan dan lahan, musibah karhutla di Kalsel di tahun ini turut menelan korban jiwa. Seorang petani, Supian Sauri meninggal dunia usai berupaya meredakan api yang membakar lahan cabai rawit hiyung miliknya di Desa Hiyung, Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, 28 Agustus.
Sebelum meninggal, Supian pingsan setelah berjibaku memadamkan kobaran si jago merah. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia juga menderita sesak napas dan muntah-muntah karena terlalu banyak menghirup asap.
Petani berusia 55 tahun itu menghembuskan nafas setelah 25 menit diberikan penanganan medis di Rumah Sakit Datu Sanggul, Rantau, Tapin.
Musibah karhutla di kawasan sentra cabai rawit hiyung sejak Agustus–September juga menghanguskan tanaman cabai rawit hiyung di lahan seluas lima hektar hingga petani mengalami kerugian materil.
“Ditaksir mencapai lebih dari satu miliar rupiah,” kata Junaidi, Staf Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Tapin, 20 September lalu.
Pada 21 September lalu, api berkecamuk di hutan lindung wilayah konservasi bekantan yang dikelola perusahaan PT Antang Gunung Meratus (AGM) di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.
Berdasarkan laporan BPBD Tapin, luas kebakaran di area ekosistem rawa itu seluas 10 hektar, meliputi hutan galam dan semak belukar.
“Kebakaran bermula sejak pukul 15.15–19.20 Wita. Sekitar 90% lahan yang terbakar berhasil dipadamkan BPBD Tapin bersama tim gabungan dari instansi lain. Sisanya, tidak terjangkau dan akan diselesaikan tim dari pengelola,” Raniansyah, Kepala BPBD Tapin, 22 September lalu.
Syukurnya, dari informasi tim pengelola kepada BPBD Tapin, kebakaran ini tidak sampai menyebabkan satwa bekantan di kawasan konservasi itu jadi korban. Coba dikonfirmasi, AGM tak kunjung memberikan respons.
Karhutla turut melanda Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Mandiangin di Kalsel. Api diketahui muncul pertama kali hari 4 September, sekitar pukul 11.00, baru bisa padam pukul 21.00.
Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, menyampaikan, kebakaran itu menghanguskan sekitar 95 hektar kawasan hutan di sana.
“Akibat kejadian itu, kami langsung evaluasi, mengenai langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya,” kata Fatimatuzzahra, 22 September lalu.
Adapun dari pengamatan, insiden itu tidak sampai mengganggu habitat satwa liar di kawasan itu. Begitu pun dengan fasilitas wisata di sana, tidak terdampak. “Untuk kawasan wisata di Tahura Sultan Adam Mandiangin, sementara ditutup.”
Menghindari kejadian berulang, katanya, mereka akan terus galakkan dan ditingkatkan di daerah rawan yang masih hijau. “Tim pemantau api di menara pengawas yang sudah ada akan terus berjaga. Hingga apabila terdeteksi ada kebakaran, bisa segera pemadaman.”
Ke depan, katanya, akan dibuat sekat bakar dan jalan mengikuti kontur sebagai upaya pengendalian kebakaran, serta mempermudah suplai air.
Pada 25 September lalu, karhutla juga terjadi di Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, menyasar pemukiman, hingga meluluhlantakkan sejumlah rumah warga.
“Empat rumah dan satu gudang kayu habis terbakar,” ujar Fico Hanugratama, Penanggung Jawab dan Pengelola Logistik Tim Reaksi Cepat BPBD Banjarbaru.
Karhutla turut membuat sejumlah daerah diselimuti kabut asap, hingga menyebabkan kualitas udara di wilayah Kalsel menjadi tidak sehat.
Wilayah Kalsel yang didominasi lahan gambut, menyebabkan penanganan karhutla menjadi lebih pelik, lantaran ada ground fire atau api yang menjalar membakar di bawah permukaan tanah.
Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, tak menampik kualitas udara di Kalsel kian menurun.
Berdasar pantauan di alat pemantau kulitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS) yang dipasang di dua titik, yakni Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, kata Hanifah, kualitas udara di Kalsel pada hari biasa tanpa karhutla, hampir selalu berstatus baik dengan indikator warna hijau.
“Kualitas udara memang menurun karena karhutla. 20 September, AQMS di Banjarbaru mengindikasikan indeks PM 10 berwarna hijau, tapi PM 2,5 berwarna biru atau sedang,” katanya 21 September lalu.
“Namun di hari tertentu, seperti tanggal 14-18 September lalu, alat AQMS di Banjarbaru sempat menunjukan kualitas udara dengan indikator warna merah atau sangat tidak sehat.”
Memburuknya kualitas udara di Kalsel ini lantas berdampak terhadap meningkatnya kasus Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah masyarakat. Meminjam data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel di minggu ke-36 atau 18 September 2023, kasus ISPA di 13 kabupaten/kota di Kalsel berjumlah 5.376.
Paling tinggi di Kota Banjarbaru dengan 969 kasus, kemudian Banjarmasin dengan 542 kasus, dan Kabupaten Banjar 502 kasus.
“Tren meningkat sejak Mei. Sempat turun pada Juni. Namun kembali naik pada Juli, Agustus, dan September,” kata Anwar Ihwan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinkes Kalsel, 20 September lalu.
Maka dari itu, Anwar mengimbau masyarakat di Kalsel tetap mawas diri menjaga kesehatan selama karhutla.“Jaga pola hidup bersih dan sehat. Kurangi aktivitas di luar rumah jika memang tidak terlalu penting. Jika pun harus keluar, gunakan masker. Serta tambah asupan vitamin andai diperlukan.”
Selain ISPA meningkat, kabut asap membuat aktivitas di Bandara International Syamsudin Noor sempat terganggu. Awal September lalu, sedikitnya ada 13 penerbangan mengalami keterlambatan keberangkatan lantaran tebalnya kabut asap dampak dari karhutla.
Baru-baru ini juga ada pendaratan pesawat di Bandara Syamsudin Noor yang dialihkan. Pada 18 September, ada dua penerbangan yang delay karena jarak pandang saat itu hanya 300 meter.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto melakukan peninjauan kondisi karhutla di Kalsel, pada 21 September.
Dari hasil pantauan udara, aku Suharyanto, titik lahan terbakar di Kalsel memang cukup banyak, terutama di wilayah Banjarbaru, Banjar, dan Tanah Laut.
Hal itu dipicu meningkatnya hotspot sejak Agustus akibat kemarau yang berlangsung panjang. Sedangkan lahan yang terbakar didominasi oleh sawah kering atau lahan-lahan kosong, hingga tidak mungkin dibakar secara sengaja kecuali akibat udara panas dan faktor kelalaian.
“Karena lahan gambut, sekali terbakar sulit dipadamkan. Selain satgas darat, akan dioptimalkan pemadaman melalui udara,” ujar Suharyanto didampingi Kapolda Kalsel, Irjen Pol Andi Rian Djadjadi, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, dan Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Vincentius Endy.
Suharyanto berjanji, menambah armada helikopter water boombing, yang kini sudah ada empat. Juga mengupayakan teknologi modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan untuk menanggulangi karhutla di Kalsel.
Dua petani ditangkap
Buntut rentetan karhutla, kepolisian di Kalsel juga menangkap dua orang petani ke jalur hukum lantaran kedapatan melakukan pembakaran lahan.
Petani pertama berinisial SH. Pria berusia 60 tahun ini diamankan Polres Banjarbaru saat pembersihan lahan miliknya di Jalan Simpati Tegal Arum RT 44, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, 21 Mei lalu.
SH kedapatan membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan potongan semak belukar serta ranting dahan pohon di sekitar lahan dan dibakar dengan alat bantu berupa korek api gas.
Api yang dinyalakan SH rupanya tak hanya membakar lahan miliknya, namun merembet hingga menyebabkan kebakaran seluas 0,8 hektar.
Setelah melewati proses pemeriksaan, SH ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan terhitung sejak 4 Juli.
“Saat ini berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru,” ujar AKP Syahruji, Kasi Humas Polres Banjarbaru, 21 September lalu.
Kemudian, kata Syahruji, sejak Juni, mereka juga tengah melakukan penyelidikan terhadap satu perusahaan dengan lahan terbakar seluas 48 hektar.
Dalam proses ini, Polres Banjarbaru melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pertanahan Nasional guna menginventarisir pemilik lahan yang terbakar, serta ahli kebakaran lahan dari Puslabfor Bareskrim Polri.
“Koordinasi dengan Dinas ESDM dan DLH Kalsel juga telah dilaksanakan demi mengetahui regulasi dan pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari adanya kebakaran lahan di lokasi itu,” katanya.
Petani kedua adalah SU. Lelaki 43 tahun ini ditangkap usai membakar lahan untuk berkebun di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, 30 Agustus lalu.
Dari hasil penyelidikan oleh Polres Tapin, karena perbuatan SU, lahan seluas 2.227 meter persegi di area itu pun terbakar. “Apinya menjalar ke samping. Lantas turut membuat lahan tetangga ikut terimbas,” jelas Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Haris Wicaksono, 21 September.
Kombes Muhammad Rifai, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Muhammad Rifai menyebutkan, dalam upaya penyelidikan atas beberapa laporan.
“Ditkrimsus Polda Kalsel tengah menangani empat kasus. Dua di Kabupaten Banjar, Dua di Banjarbaru. Namun mengenai apakah ini perusahaan atau perorangan, akan kita sampaikan nanti, karena masih dalam tahap penyelidikan.”
Pemerintah gagap
Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo menilai, pemerintah gagap perihal penanganan bencana karhutla di Kalsel.
“Kita ini, di musim hujan, kebanjiran. Musim kemarau, karhutla. Ini adalah fenomena berulang,” kritik Kis, sapaan akrabnya.
Kis berujar, bila mengacu Undang-undang tentang penanggulangan kebencanaan, pemerintah semestinya punya tahap-tahap penanganan, yakni sebelum, saat, dan sesudah.
Mengenai langkah penanganan sebelum bencana saja, pemerintah masih kelimpungan untuk menentukan titik rawan karhutla.
“Misal, selama ini pemerintah terfokus di area sekitar bandara. Tapi tiap tahun, kebakaran di sana selalu terjadi. Artinya, bagi saya pemerintah belum mampu memperkecil dampak dari karhutla.”
Untuk antisipasi, pemerintah harusnya sudah menginventarisir lahan-lahan yang menjadi titik rawan kebakaran, hingga upaya penanganan pun bisa terukur.
Kis juga menyayangkan terjadinya penindakan hukum yang hanya menimpa para petani kecil. Meski telah jelas termaktub di KUHP, kata Kis, penindakan hukum terhadap petani kecil, mesti ada pengecualian, mengingat metode tanam dengan membakar lahan adalah suatu kearifan lokal yang diajarkan turun-temurun di masyarakat.
“Jangan sampai, dengan ditangkapnya petani kecil justru berdampak terhadap produksi pangan kita, lantaran mereka takut bertanam.”
Dia berharap, pemerintah punya gagasan mengadakan metode bertanam tanpa membakar.
“Selama pemerintah belum memberikan ide soal metode tanam tanpa bakar, maka jangan tangkap petani kecil.”
Dari analisa Walhi, luas dampak karhutla tidak terlepas oleh banyaknya operasi perkebunan monokultur skala besar di wilayah Kalsel.
Pemetaan Walhi Kalsel dari citra satelit di Agustus 2023, diduga 182 titik api berada di dalam lahan konsesi milik perusahaan monokultur. Antaranya, di Kabupaten Banjar 101 titik api, Barito Kuala (10), Balangan tujuh titik api, Tanah Laut (13), HSS (36), Kotabaru (8), Tabalong (3), Tapin (3), dan Tanah Bumbu satu titik api.
“Kita tahu, selama ini, pasca karhutla akan banyak lahan yang tiba-tiba bekas terbakar, tiba-tiba tumbuh tanaman kelapa sawit, atau yang lainnya. Banyak perusahaan yang membiarkan lahan terbakar agar biaya operasional lebih kecil,” katanya.
Untuk itu, katanya, wajib melakukan pengawasan dan audit ketat terhadap korporasi-korporasi tanaman monokultur yang beroperasi.
Seperti, kontrol tata kelola air di area perkebunan milik perusahaan.
Kalau parameter ini tidak ada, katanya, tentu kebakaran sangat mudah terjadi lantaran kondisi area lahan yang sangat kering.
Kemudian, tiap perusahaan juga harus mempunyai menara pandang yang berfungsi sebagai tempat mengawasi jika ada api yang muncul.
Yang paling vital, tiap perusahaan perkebunan monokultur wajib memiliki sarana alat pemadam kebakaran. Juga tenaga kerja yang untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di area lahan HGU perusahaan. Demikian pula, tenaga kerja tetap bukan hanya saat karhutla.
“Perusahaan yang melakukan pembiaran atau melalaikan beberapa standar itu bisa diproses secara hukum,” katanya.
Kalau belum bisa menghadirkan solusi-solusi atas permasalahan ini, katanya, berarti pemerintah belum mampu memenuhi hak rakyatnya mendapat lingkungan baik dan sehat, serta mewujudkan penindakan hukum yang berkeadilan.
Agenda HAM
Komnas HAM juga punya perhatian mendorong terciptanya keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban karhutla. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengatakan hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam UUD 1945.
“Pemerintah memiliki kewajiban melindungi, menjaga, dan mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hak atas lingkungan yang baik adalah bagian dari konsep yang lebih luas tentang hak atas kesejahteraan dan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi Indonesia,” katanya, yang hadir daring dalam dikusi itu.
Mandat UUD 1945 itu diperkuat oleh UU Nomor 39/1999 tentang HAM. Dia bilang, dengan UU itu, lingkungan yang baik dan sehat menjadi salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin negara.
Dalam praktiknya, masyarakat berhak atas lingkungan yang bebas polusi, bebas dari kerusakan yang merugikan kesehatan, dan berhak mendukung upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan.
Saat ini, kata Saurlin, Komnas HAM tengah mendorong hadirnya lingkungan yang baik sebagai bagian dari keadilan antar generasi. Tanah dan sumber daya alam harus dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati generasi berikutnya.
Dia bilang, kebakaran hutan adalah contoh konkret atas pelanggaran hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
Untuk mendorong hak asasi atas lingkungan itu terjamin, saat ini Komnas HAM menyusun draf tanggung jawab bisnis terhadap hak asasi manusia. Gunanya pengaturan ini, sebagai alat audit HAM terhadap praktik korporasi di Indonesia. “Proses pembahasan akan berlangsung sampai Desember 2023,” kata Saurlin.
*******