- Akses air bersih yang layak dan aman bagi masyarakat masih belum terpenuhi di Riau. Sebanyak 12 kabupaten dan kota di provinsi ini belum mencapai 100% akses air minum layak dan aman.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Riau, mencatat, akses air minum layak baru 90,07% pada 2022, sedang akses air aman hanya 3,59%.
- Sebenarnya, sumber daya air di Riau cukup melimpah,terutama air permukaan, seperti sungai maupun danau. Masalahnya, kondisi empat sungai di Riau tercemar berat. Sungai Siak, misal, paling tinggi tingkat pencemaran. Sungai Kampar, lumayan baik, walau tergolong tercemar diantara Sungai Rokan dan Sungai Indragiri.
- Berdasarkan olahan data oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, status mutu air sungai di Riau, lima tahun terakhir, kualitas terus menurun. Sungai Kampar dan Sungai Siak tercemar ringan berdasarkan 19 titik pantau pada 2023. Beda dengan Sungai Indragiri dan Rokan tercemar berat pada 2019 tetapi tidak pernah pemantauan lagi setelah itu.
Akses air bersih yang layak dan aman bagi masyarakat masih belum terpenuhi di Riau. Sebanyak 12 kabupaten dan kota di provinsi ini belum mencapai 100% akses air minum layak dan aman.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Riau, mencatat, akses air minum layak baru 90,07% pada 2022, sedang akses air aman hanya 3,59%.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau 2019-2023 mencatat daerah dengan akses air minum layak tertinggi adalah Pekanbaru dengan nilai 98,57%, terendah Indragiri Hulu 72,86%.
Satu-satunya daerah dengan persentase terus menurun akses pelayanan air minum layak adalah Indragiri Hilir. Sejak 2018, semula 94,32%, tertinggi diantara kabupaten dan kota lain, pada 2022 justru turun jadi 88,76%.
“Masih sangat kecil. Hampir semua kabupaten kota statusnya masih sulit. Kecuali Pekanbaru. Sudah relatif tersedia (fasilitas dan kebutuhan air bersih),” kata Paidi, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappedalitbang Riau, Maret lalu.
Tahun ini, pemerintah seharusnya mencapai target 100% air minum layak dan 15% air minum aman. Ia sudah tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurut Paidi, pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan semaksimal mungkin. Selama dua tahun terhambat pandemi COVID19 yang berdampak penundaan beberapa kegiatan.
Akses air minum disebut layak jika sumber air yang digunakan rumah tangga berupa leding (perpipaan), air terlindungi dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindungi. Adapun rumah tangga yang gunakan sumber air minum kemasan, baru termasuk kategori memiliki akses air minum layak.
Sementara, sumber air minum aman harus memenuhi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Kualitas air harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 492/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Di dalamnya, menyebut sumber air minum perpipaan.
Hingga 2023, rumah tangga di Riau masih gunakan sumur bor/pompa untuk mandi, cuci dan lain-lain. Adapun yang memanfaatkan air dari leding hanya 3,59%. Tiga kabupaten dengan penggunaan sumber air perpipaan tertinggi, yakni, Siak, Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Pekanbaru, sebagai pusat pemerintahan Riau hanya 1,86%.
Setidaknya sampai 2024, sejumlah daerah di Riau masih kesulitan pemenuhan air bersih. Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Rokan Hilir, katanya, merupakan kabupaten dengan persentase rumah tangga tertinggi yang menggunakan air permukaan dan air hujan sebagi sumber air minum.
“Hal ini harus menjadi prioritas penanganan. Mengingat air permukaan dan air hujan jauh memenuhi standar air aman,” katanya.
Kejar target
Paidi mengatakan, Pemerintah Riau dibantu pemerintah pusat terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih di beberapa daerah dengan membangun Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) regional.
Terbaru, Presiden Joko Widodo meresmikan SPAM Durolis, awal tahun lalu. Sumber air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), itu digadang-gadang dapat menyuplai air bagi 32.000 rumah tangga di tiga daerah, Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis.
SPAM Durolis berpusat di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir. Pembangunan menelan biaya Rp396,6 miliar.
Paidi bilang, status masih kategori layak karena selama ini, mayoritas masyarakat bergantung air hujan bahkan antra lain air tidak terlindungi. Ke depan beberapa fasilitas umum juga akan disediakan air minum aman dikonsumsi.
Untuk mencapai akses air minum aman, katanya, masing-masing pemerintah daerah yang terhubung dengan SPAM Durolis masih memiliki pekerjaan rumah buat menjamin kenyamanan masyarakat. Merkea harus membangun infrastruktur perpipaan hingga ke rumah tangga. Ihwal ini sudah disepakati bersama dengan pemerintah provinsi.
“Belum semua terhubung (dengan pipa). Tugas kita hanya sampai penyediaan SPAM. Sambungan perpipaan ke tiap rumah tangga adalah kewenangan pemerintah daerah setempat,” kata Paidi.
Selain SPAM Durolis, jauh sebelumnya, Pemerintah Riau telah membangun SPAM Regional Pekanbaru-Kampar pada 2008. Kapasitas tergolong kecil, hanya 40 liter per detik. Ia buat mengalirkan air ke sejumlah venue dan wisma atlet, saat Riau tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012.
SPAM itu tidak berfungsi sepenuhnya. Hanya empat dari 200 sambungan rumah teraliri air.
Gubernur Riau memerintahkan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)—perusahaan daerah—ambil alih kelola yang sebelumnya UPT di bawah Dinas PUPR.
Peletakan batu pertama pembangunan kembali SPAM Regional Pekanbaru-Kampar dimulai pada November 2020 oleh PT PP Tirta Riau: konsorsium antara PP, PP Infrastruktur, Maynilad Water Services Inc dan PT Varsha Zamindo Lestari.
PP Tirta Riau berkolabarasi dengan perusahaan daerah PDAM Tirta Siak-Pekanbaru dan PDAM Tirta Kampar. Termasuk PT Sarana Pembangunan Riau.
SPAM Regional Pekanbaru-Kampar yang terpasang di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kampar, resmi mengaliri air minum pertama pada pertengahan tahun lalu dengan kapasitas 1.000 liter per detik. Ia akan melayani 624.000 jiwa atau sekitar 102.000 sambungan rumah.
Selain membangun SPAM regional, Pemerintah Riau juga membuat SPAM pemukiman yang biasa dikenal dengan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Di sini, masyarakat dengan membentuk kelompok terlibat langsung mengelola, paska pembangunan. Ia khusus melayani rumah tangga sekitar.
Tahun lalu, Pemerintah Riau lewat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) telah membangun 13 SPAM permukiman, tersebar di Pekanbaru, Dumai, Kampar, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan Pelalawan. Anggaran kegiatan ini Rp8,6 miliar dan terealisasi Rp7,5 miliar.
Pada tahun sama, Dinas PUPRPKPP Riau juga bangun 10 sumur bor di Indragiri Hilir, 13 di Pekanbaru, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti masing-masing satu dengan anggaran Rp3, 730 miliar, terealisasi Rp3, 716 miliar.
Anggaran penyediaan layanan air bersih di Dinas PUPRPKPP Riau, tahun ini sekitar Rp 7,8 miliar.
Meski sudah ada SPAM pemukiman, air yang dihasilkan masih kategori layak. Dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah, program ini tertulis sebagai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana umum.
Paidi mengatakan, hampir tiap tahun pembuatan sumber air berupa sumor bor pompa itu dilakukan dengan target lokasi selaras dengan wilayah-wilayah rawan stunting.
“Program SPAM pemukiman ini mendukung upaya pemerintah menurunkan stunting. Target pembangunan fokus dan diutamakan pada daerah rawan stunting,” kata Paidi.
Pj Gubernur SF Hariyanto, mengklaim Pemerintah Riau berhasil menurunkan angka stunting. Sejak tahun lalu, provinsi ini berada pada peringkat tiga dengan stunting terendah, setelah Jambi dan Bali, atau 13,6% dan lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Bappedalitbang Riau, kata Paidi, terus mendorong dinas terkait, perusahaan air minum dan masyarakat, bantu penyediaan air bersih. Tahun ini, Pemerintah Riau tidak membangun SPAM baru dengan optimalkan anggaran pada sarana terbangun karena belum semua rumah tangga tersambung transmisi perpipaan.
Paidi juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan Inpres Air Minum dan Sanitasi.
Awal tahun ini, katanya, Presiden Joko Widodo meneken Inpres 1/2024 mengenai percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Aturan ini buat menggesa target RPMJN yang berakhir tahun ini serta tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan seluruh daerah kesulitan air minum bisa mendapatkan Inpres. Karena ini program nasional dan daerah perlu bantu percepatan pemenuhan air minum layak. Semoga akhir 2024 bisa tercapai 100% karena ini merupakan kebutuhan dasar,” kata Paidi.
Setelah mencapai akses air minum layak 100%, Pemerintah Riau terus menggesa pemenuhan target akses air minum aman yang sangat jauh tertinggal. Dalam Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) terbaru kembali ditetapkan langkah dan upaya yang akan dikerjakan.
Sumber air tercemar
Sebenarnya, sumber daya air di Riau cukup melimpah,terutama air permukaan, seperti sungai maupun danau. Masalahnya, kondisi empat sungai di Riau tercemar berat. Sungai Siak, misal, paling tinggi tingkat pencemaran. Sungai Kampar, lumayan baik, walau tergolong tercemar diantara Sungai Rokan dan Sungai Indragiri.
Padahal, SPAM yang terbangun memanfaatkan sumber air permukaan dari sungai-sungai ini, seperti SPAM Durolis bersumber dari Sungai Rokan. SPAM Pekanbaru-Kampar memanfaatkan air dari Sungai Kampar.
Berdasarkan olahan data oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, status mutu air sungai di Riau, lima tahun terakhir, kualitas terus menurun. Sungai Kampar dan Sungai Siak tercemar ringan berdasarkan 19 titik pantau pada 2023. Beda dengan Sungai Indragiri dan Rokan tercemar berat pada 2019 tetapi tidak pernah pemantauan lagi setelah itu.
DLHK Riau juga memantau langsung sejumlah sungai yang jadi kewenangan mereka, seperti Sungai Kembung Luar dan Sungai Suir (Wilayah Sungai Bengkalis-Meranti) serta Sungai Gangsal (Wilayah Sungai Reteh). Rata-rata titik pantau mendekati tercemar berat.
“Kualitas air baku diperkirakan terus menurun akibat makin kritisnya kondisi wilayah daerah aliran sungai yang mencakup Riau.”
Jauh hari, dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 328/2009, empat sungai besar di Riau ditetapkan sebagai DAS prioritas rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, konservasi tanah dan air baik vegetatif, agronomis, struktural maupun manajemen.
Sebagai informasi, DAS Rokan, memiliki potensi air 25,57 miliar m3 per tahun. Potensi cadangan air tanah mencapai 15.014,78 km2. Sayangnya, wilayah sungai ini memiliki sejumlah permasalahan karena kerusakan di hulu hingga hilir.
“Hambatan pemenuhan air bersih utama adalah air baku. Empat sungai besar di Riau termasuk Rokan, tercemar dan kualitasnya menurun. Banyak DAS sudah tidak baik lagi kondisinya sebagai sumber air hingga menyebabkan air sungai yang jadi air baku kualitasnya menurun,” kata Paidi.
Hal ini dibenarkan Kasi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III, Harlon Sofyan. Ketersediaan air di Riau berlebih dan sangat melimpah tetapi kualitas bermasalah.
“Kita punya banyak air, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Seperti di Meranti, Tembilahan dan Bagansiapiapi. Di bawah kolong rumah pun air. Kami berupaya mencari jalan keluar. Tidak bisa dikelola semata oleh masyarakat. Harus ada campur tangan pemerintah,” katanya.
BWS Sumatera III Pekanbaru terlibat membangun SPAM Durolis. Beberapa teknologi pemanfataan air permukaan untuk pemenuhan air baku juga telah dibuat pada beberapa daerah, seperti Waduk Wonosari, Bengkalis; Embung Sungai Sungsang, Tapung Hulu, Kampar serta SPAM Ibu Kota Kecamatan, Siak yang memanfaatkan air sungai sekitar.
“Pembuatan embung untuk menyalurkan air ke rumah-rumah sekaligus mendekatkan akses masyarakat ke sumber air. Selama ini, daerah kita banyak air. Tapi jauh akses ke sungai,” kata Harlon.
Rencana pengelolaan sumber daya air oleh BWS Sumatera III Pekanbaru tidak hanya soal penyediaan air bersih. Juga meliputi isu seputar energi hingga ketahanan pangan. Menurut Harlon, sebagai rencana bersama untuk penyelamatan sumber daya air.
Tindak lanjutnya, BWS Sumatera III Pekanbaru, memiliki unit hidrologi dan tim evaluasi kualitas air. Tiap enam bulan mengontrol dan evaluasi kualitas air pada titik-titik pemanfaatan di hulu dan hilir. Bahkan terlibat pemberian rekomendasi pada aktivitas industri yang berlangsung sepanjang sungai.
Di Sungai Rokan, misal, banyak aktivitas perkebunan sawit termasuk pabrik pengolahan. Mereka, kata Harlon, wajib beri laporan tiap bulan. Bila terjadi penurunan kualitas air dampak pembuangan limbah, katanya, BWS Sumatera III Pekanbaru surati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tindak lanjut pengawasan.
Saat ini, beberapa perusahaan mulai beralih ke model line aplikasi, alias memanfaatkan kembali limbah hasil produksi dengan menyalurkan ke perkebunan sendiri. Penerapan teknologi ini sekaligus mengurangi beban pencemaran pada sungai sekitar wilayah operasi.
*****
Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius