- Bertepatan dengan peringatan 38 tahun tragedi ledakan PLTN di Chernobyl, Ukrania, Walhi aksi menolak rencana pemerintah yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat. Aksi serupa juga dilakukan di Tugu Digulis, Kota Pontianak.
- Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar mengatakan, pada 26 April tepat pada hari peringatan tragedi Chernobyl. Hal ini untuk mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa pembangunan PLTN berisiko pada kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup.
- Tragedi nuklir Chernobyl juga memporak-porandakan kehidupan di Ukraina yang mengakibatkan 7 juta orang menderita belum lagi keanekaragaman hayati yang lain seperti satwa dan tumbuhan. Pripyat, lokasi PLTN itu jadi kota mati.
- Fanny Tri Jambore Christianto, Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Walhi Nasional mengatakan, banyak pilihan untuk transisi energi dari bahan bakar fosil. Transisi energi, dengan meninggalkan energi kotor dan gunakan energi terbarukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Indonesia Bukan Chernobyl. Jauhkan Kalimantan Barat dari ancaman bahaya radiasi nuklir PLTN.” Begitulah salah satu spanduk dalam aksi Walhi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Jakarta, Jumat (26/4/24).
Chernobyl, merupakan nama PLTN di Ukraina yang meledak 26 April 1986 menyebabkan ribuan orang terkena paparan radiasi.
Walhi aksi menolak rencana pemerintah yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat. Aksi serupa juga dilakukan di Tugu Digulis, Kota Pontianak.
Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar mengatakan, pada 26 April tepat pada hari peringatan tragedi Chernobyl. Hal ini untuk mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa pembangunan PLTN berisiko pada kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup.
“Kita menyuarakan agar Kalimantan Barat dijauhkan dari ancaman bencana radiasi nuklir PLTN. Indonesia bukan Chernobyl,” katanya.
Dia meminta, pemerintah menghentikan rencana pembangunan PLTN itu. Alih-alih menjalankan transisi energi, kata Adam, pemerintah justru membuktikan ketidakmampuan memaksimalkan potensi energi terbarukan yang berlimpah. Sedang PLTN, katanya, bukan energi terbarukan terlebih berisiko menyengsarakan masyarakat dan alam semesta.
“Berdasarkan informasi, Desa Sungai Raya, Kalbar menjadi target pendirian PLTN. Sejauh ini, prosesnya masih survei lapangan dan penelitian. Satu sisi, masyarakat belum mengetahui pembangunan PLTN. Belum sosialisasi ke masyarakat,” kata Adam.
Pembangunan PLTN, katanya, berisiko mengingat Kalimantan bukanlah pulau aman dari kebencanaan seperti gempa.
“Anggapan Kalimantan aman dari bencana ini tentu saja tidak benar. Kalimantan memiliki sumber gempa, seperti Sesar Meratus, Sesar Mangkalihat, Sesar Tarakan, Sesar Sampurna, dan Sesar Paternoster,” katanya.
Gempa berkekuatan 4,3 magnitudo mengguncang Kapuas Hulu 25 Maret lalu. Beberapa waktu sebelumnya, gempa di Desa Jelemuk dan Nanga Manday, Kecamatan Bika, Kapuas Hulu.
Di Kota Pontianak, Juli 2023 terjadi gempa berkekuatan 2,6 Magnitudo. Pada Juni 2023, magnitudo 4,0, gempa terjadi di Kabupaten Landak dan Bengkayang. Demikian pula di Ketapang pada Juli 2022, gempa berkekuatan 5,0 SR, terjadi. Di Sintang, gempa juga pernah terjadi pada Maret 2019.
Dia juga mengingatkan tragedi nuklr di beberapa negara, seperti di Daicii, Jepang pada 11 Maret 2011, There Mile Island di Amerika Serikat (1979), di Mayak, Rusia 29 September 1957 dan di Seversk Siberia 6 April 1993. Orang yang terdampak radiasi alami kelainan darah dan kerusakan genetik. Begitu juga kejadian di Semipalatinsk, Astana, pada 1949 sampai 1962, hampir setengah dari populasi menderita disfungsi sistem saraf motorik.
“Dampak dari radiasi nuklir pernah terjadi di Jepang, ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki diserang tentara sekutu Amerika dengan bom atom,” katanya.
Tragedi nuklir Chernobyl juga memporak-porandakan kehidupan di Ukraina yang mengakibatkan 7 juta orang menderita belum lagi keanekaragaman hayati yang lain seperti satwa dan tumbuhan. Pripyat, lokasi PLTN itu jadi kota mati.
“Sejumlah tragedi kemanusiaan dan lingkungan itu menegaskan teknologi ciptaan manusia seperti PLTN tidak sepenuhnya dapat dikontrol dan dikendalikan manusia,” kata Adam.
Selain itu, sejumlah negara menonaktifkan PLTN mereka. Jerman, misal, April 2023 menonaktifkan PLTN mereka di Emsland, Isar 2, dan Neckarwesthem.
Fanny Tri Jambore Christianto, Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Walhi Nasional mengatakan, banyak pilihan untuk transisi energi dari bahan bakar fosil. Transisi energi, katanya, meninggalkan energi kotor dan gunakan energi terbarukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Begitu banyak pilihan kita transisi energi kenapa harus memilih teknologi yang justru membahayakan,” kata Rere, sapaan akrabnya.
Hal mendasar pada energi terbarukan adalah tidak menghasilkan dampak negatif pada keberlangsungan hidup masyarakat dan membawa manfaat bagi masyarakat ketika energi terbarukan itu dibangun. Pengembangan energi terbarukan ini, katanya, untuk kepentingan masyarakat bukan industri.
“Itu yang tidak bisa kita temukan di PLTN. PLTN selalu menjadi bagian dari pembangkit produksi yang selalu dinikmati industri.”
Rere, bilang, PLTN justru membawa dampak serius terhadap masyarakat. Satu sisi, PLTN tak bisa disebut energi terbarukan karena bahan bakar utama uranium yang merupakan bagian dari tambang dan energi ekstraktif.
“Bisa memberikan dampak serius pada masyarakat, tidak memberikan manfaat besar ke masyarakat, kami menganggap ini sebagai solusi palsu transisi energi.”
Pemerintah, katanya, seharusnya mendorong transisi energi berbasis komunitas.Sudah banyak contoh bagaimana komunitas mengembangkan dan mengelola energi terbarukan untuk memfasilitasi kebutuhan wilayah mereka.
“Pemerintah selalu memilih melayani kepentingan industri yang membutuhkan pembangkit skala besar. Pilihan teknologi yang dipakai pemerintah, bukan berbasis pada komunitas, tapi kepentingan industri,” kata Rere.
Walhi pun, katanya, menolak tegas pembangunan PLTN.
Apalagi, kata Rere, informasi soal proyek PLTN tidak transparan. Malah, selama ini yang disampaikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan para promotor PLTN justru disinformasi.
“Ancaman krisis energi di masa depan mestinya dapat diatasi dengan memanfaatkan maksimal potensi energi terbarukan disertai efisiensi energi di segala lini,” katanya.
Pemerintah, harus menghentikan rencana proyek PLTN di Kalbar agar tidak melahirkan risiko bencana dan momok bagi generasi mendatang. Yang harus jadi perhatian pemerintah, katanya, menjawab pemenuhan kebutuhan energi masa depan yang murah, aman, bersih dan berkeadilan.
Sementara Abit Nibras Trilanang, Koordinator Aksi Aliansi Kalbar Tolak PLTN di Kota Pontianak mengatakan, sumber energi terbarukan yang belum teroptimalkan masih berlimpah. Pembangunan PLTN, kata Abit, perlu biaya mahal, waktu pembangunan lama dan berpotensi menciptakan ketergantungan teknologi kepada negara penyedia teknologi.
PLTN juga membutuhkan kapasitas institusi tinggi untuk membangun, mengelola, mengawasi, serta mengurus limbah dan menangani setelah tutup.
“Inisiatif pembangunan PLTN terkesan hanya menjadi kepentingan segelintir orang yang lebih untuk kepentingan industri, namun dikemas sebagai solusi ketahanan energi nasional.”
Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), malah menilai penting percepatan pembangunan PLTN. Dia juga seakan anggap enteng urusan bangun PLTN dan bilang, bila tidak memungkinkan bentuk organisasi NEPIO, cukup Tim Percepatan Pembangunan PLTN yang kuat (powerfull).
Berkaitan dengan potensi wilayah, pengembang teknologi nuklir, Ahli Utama BRIN Suparman menyampaikan, terdapat 28 wilayah potensial dengan proyeksi total kapasitas 70 GW hingga 2060, potensi wilayah terbanyak di Kalbar.
Pemilihan lokasi ini, katanya, mempertimbangkan sejumlah kriteria tapak potensial, antara lain peak ground acceleration kurang dari 0,6 gal, bebas dari bahaya gunung api, dan jauh dari patahan/sesar aktif sepanjang 5 km.
“PLTN pertama diusulkan di Bengkayang, Kalimantan Barat dengan teknologi small modular reactor . Ke depan, bertahap dapat dibangun PLTN berukuran besar, serta micro reactor sebagai pengganti biodiesel untuk daerah terpencil,” kata Suparman dikutip situs DEN.
******
Pembangkit Nuklir Bukan Solusi, Belajar dari Tragedi Fukushima
