- Tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo, membawa bencana. Hujan deras memicu tanah longsor di area pertambangan emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ratusan orang jadi korban, sebagian selamat, puluhan tewas, puluhan masih dalam pencarian.
- Peristiwa tanah longosr itu terjadi pada 7 Juli 2024, sekitar Pukul 09.00. Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) per 9 Juli 2024 sekitar 148 orang jadi korban longsor, 90 selamat, 30 dalam pencarian, dan 23 orang meninggal dunia.
- Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan sampai 10 Juli 2024, Kecamatan Suwawa Timur masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. BNPB mengimbau, para petugas gabungan untuk tetap waspada dan siap siaga dalam operasi SAR di lokasi terdampak longsor. Aspek keamanan dan keselamatan para personel harus menjadi prioritas utama dalam operasi itu.
- Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional mengatakan, yang terjadi di Kecamatan Suwawa Timur, merupakan puncak dari pembiaran karena selama ini tak ada tindakan dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.. Para penambang ilegal ini sebenarnya korban dari cukong. Jadi, para pemodal tambang itu, harus dikejar untuk bertanggung jawab.
Tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo, membawa bencana. Hujan deras memicu tanah longsor di area pertambangan emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ratusan orang jadi korban, sebagian selamat, puluhan tewas, puluhan masih dalam pencarian.
Peristiwa longsor itu terjadi pada 7 Juli 2024, sekitar Pukul 09.00. Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) per 9 Juli 2024 sekitar 148 orang jadi korban longsor, 90 selamat, 30 dalam pencarian, dan 23 orang meninggal dunia.
Data ini pun kemungkinan bisa bertambah karena masih ada keluarga dari korban tanah longsor masih terus berdatangan untuk memberikan laporan soal keluarga mereka.
Kini, lebih 1.000 personel gabungan melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap para penambang emas. yang tertimpa material longsor. Ada dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Pelindo dan relawan.
Selain hujan lebat dan cuaca buruk, kondisi tanah labil menjadi kendala dalam pencarian korban hilang.
Pencarian juga terhambat beberapa faktor lain, yaitu jalan menuju lokasi terdampak tidak dapat terakses kendaraan. Adapun jarak tempuh dari pos lapangan di Desa Tulabolo ke lokasi tambang sekitar 4-5 jam dengan berjalan kaki. Terlebih lagi, terdapat satu jembatan yang menghubungkan lokasi itu ikut rusak dan terputus.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan sampai 10 Juli 2024, Kecamatan Suwawa Timur masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Meskipun ini berpotensi menghambat operasi, dia berharap pencarian tetap optimal dengan sumber daya yang ada.
“BNPB mengimbau para petugas gabungan untuk tetap waspada dan siap siaga dalam operasi SAR di lokasi terdampak longsor. Aspek keamanan dan keselamatan para personel harus menjadi prioritas utama dalam operasi itu,” katanya melalui rilis yang diterima Mongabay.

Saat ini, sudah ada satu helikopter Baharkam Polri dari Makassar di lokasi untuk membantu mengevakuasi korban. Tim BKO SAR dan Basarnas Special Group (BSG) hingga sejumlah personel SAR dari Manado sudah berada di lokasi untuk membantu pencarian korban tertimbun.
Kusworo, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (KBNPP) mengatakan, tim gabungan yang melakukan evakuasi korban longsor dibekali peralatan khusus. Satu cara terbaik untuk evakuasi, katanya, melalui jalur udara yang dibawa langsung helikopter.
Sebenarnya, kata Kusworo, mereka berencana membuka akses melalui jalan melalui alat berat. Hanya saja, medan jalan menuju lokasi longsor sangat ekstrem dan tidak bisa dibuka langsung. Terlebih lagi, katanya, cuaca sampai saat ini belum bersahabat. Mereka pun masih mengandalkan helikopter sebagai transportasi utama.
“Saat ini, kami berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk menambah helikopter agar evakuasi cepat dilakukan. Jika didukung cuaca, kita akan berupaya membuka akses jalan menggunakan alat berat. Proses pencarian korban masih manual hingga kini,” kata Kusworo.

Rawan longsor susulan
Dia bilang, tanah longsor pada tambang ilegal ini tersebar di dua titik dengan kondisi daerah curam. Kalau terjadi hujan lebat lagi, kataya, kemungkinan terjadi longsor susulan. Dia pun terus mengingatkan personil tetap waspada dengan semua kemungkinan yang bisa terjadi.
“Operasi ini akan dilakukan selama 9 hari sejak peristiwa terjadi. Jika diperlukan oleh pemerintah daerah maupun dari keluarga korban untuk melakukan pencarian, kami tetap akan memperpanjang pencarian ini,” katanya.
Achryl Babyonggo, Kepala BPBD Bone Bolango mengatakan, potensi longsor susulan kemungkinan besar bisa terjadi lagi karena cuaca sampai saat ini masih terus hujan lebat. Meski cuaca masih buruk, sudah satu eksavator tembus di lokasi longsor. Katanya, akan tambahan satu helikopter lagi untuk membantu proses evakuasi.
Mereka akan berupaya memaksimalkan proses pencarian korban tanah longsor. Meski malam hari, mereka akan berupaya tetap melakukan operasi. Lokasi longsor paling parah akan menjadi prioritas operasi pencarian.
“TItik bor 1 dan 2 akan menjadi prioritas pencarian karena lokasi itu paling parah. Titik bor 18 juga akan dilakukan pencarian,” kata Achryl.
Tanah longsor ini berada di pertambangan emas ilegal ) yang beroperasi puluhan tahun lalu. Ada ribuan penambang di lokasi ini. Mereka tak hanya dari warga sekitar, ada pula dari kabupaten atau provisi tetangga, seperti Sulawesi Utara (Sulut), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Para penambang menambang lewat pengetahuan tradisional atau penemuan kebetulan. Mereka mencari tanda-tanda emas di aliran sungai, bebatuan, atau tanah. Para penambang menggali tanah atau batuan yang mengandung emas dengan alat-alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan linggis. Beberapa tempat juga pakai teknik penggalian terowongan (tunnel mining).

Buah pembiaran
Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional mengatakan, yang terjadi di Kecamatan Suwawa Timur, merupakan puncak dari pembiaran karena selama ini tak ada tindakan dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
Selama ini, aparat dan pemerintah seakan tutup mata atau terus pembiaran dengan aktivitas yang sudah puluhan tahun itu. Padahal, katanya, mereka memiliki kewajiban menindaknya.
Apalagi, katanya, lokasi penambangan di Desa Tulabolo Timur ini kerap pakai sianida dan merkuri untuk proses emas. Kedua bahan kimia itu merupakan cairan berbahaya.
“Orang-orang bisa terpapar langsung dan bahan-bahan kimia yang dipakai untuk menangkap emas. Ini sangat berbahaya kepada kesehatan hingga lingkungan,” katanya 9 Juli.
Dia mencurigai, pertambangan di Suwawa Timur ini ada bekingan dari aparat hingga berjalan mulus. Dugaan itu seperti penelitian Jatam Nasional di sejumlah tambang ilegal di beberapa wilayah di Indonesia. Buktinya, kata Jamil, aparat dan pemerintah daerah seperti diam melihat tambang ilegal ini.
Dampak dari pembiaran tambang ilegal ini juga dijelaskan dalam policy brief Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) pada 2015.
Dalam temuan mereka, tambang ilegal di Desa Tulabolo ini memicu kehilangan penerimaan negara serta merusak lingkungan hidup.
Dalam temuan JiKTI itu menyebut, kerap kecelakaan di tambang ilegal ini yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia, serta berbagai penyakit. Tambang juga memicu Iklim investasi tidak kondusif karena mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
Cukong atau pengusaha yang mendapatkan manfaat lebih besar dari aktivitas terlarang di sini juga tak ditindak aparat. Gejolak sosial pun sering kali terjadi, baik masyarakat sekitar dengan penambang pendatang, maupun antara sesama penambang dalam mempertahankan kepentingan masing-masing.
Tanbang ini, kata Jamil, harus ditutup untuk menghindari dampak lanjutan lebih buruk lagi.

Tanah longsor ini, katanya, bukan bencana murni bencana, tetapi karena ada aktivitas terlarang. Pengusaha tambang atau cukong-cukong yang menerima manfaat lebih besar dari aktivitas ilegal itu harus bertanggung jawab.
Selain itu, katanya, para pemasok sianida dan merkuri juga perlu ditangkap agar aktivitas tambang ilegal tidak beroperasi lagi.
Menurut dia, pemerintah daerah juga harus memikirkan ekonomi pengganti yang dapat memberikan pekerjaan baru kepada para penambang.
Kalau pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan, berarti para penambangan ini disengaja diperhadapkan dengan situasi tanpa pilihan. Hingga, katanya, para penambangan melihat satu-satunya cara bertahan hidup adalah menambang emas. Perlu cari cara, katanya, agar penambang bisa keluar dari lingkaran setan itu.
“Jika kemiskinan dibiarkan, warga tidak ada pilihan lain selain menambang ilegal. Para penambang ini tahu bahwa tambang ilegal sangat merusak lingkungan dan berbahaya ke kesehatan. Tapi mereka tidak diberikan pilihan lain hingga perlu ada solusi.”
Jamil katakan, para penambang ilegal ini sebenarnya korban dari cukong. Jadi, para pemodal tambang itu, katanya, harus dikejar untuk bertanggung jawab.
“Jangan sampai tanah longsor ini disebut bencana murni demi mengalihkan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa puluhan penambang.”
Kombes Pol Desmont Harjendro, Kabid Humas Polda Gorontalo tak mau menanggapi soal status penambangan ilegal yang memicu tanah longsor ini. Saat ini, katanya, mereka masih fokus penanganan evakuasi korban tanah longsor. Setelah itu selesai, mereka akan penertiban penambangan ilegal itu.
Dikutip dari TVOne, dia bilang, sudah beberapa kali penertiban, dan penegakan hukum. Meski begitu, tak dipungkiri tambang ilegal di Bone Bolango itu tetap subur.
Dia bilang, ini menyangkut masalah hidup. Untuk itu perlu ada keterlibatan semua pihak.
Desmont berharap, longsor ini dapat mempengaruhi sikap para penambang untuk tidak lagi menambang di sana.
“Saat ini, kita masih fokus penanganan bencananya. Kedepan pasti kita akan melakukan upaya-upaya penertiban,” katanya seperti dikutip di TV One.

*******