- Periode Januari hingga Juni 2024 atau Semester 1 2024 menjadi saksi banyaknya keberhasilan yang didapat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama periode tersebut, banyak kinerja positif yang bermunculan dan diklaim oleh KKP
- Salah satu yang dibanggakan oleh KKP, adalah keberhasilan menangkap kapal ikan asing (KIA) Run Zheng 03 yang diduga melakukan aksi penangkapan ilegal, perdagangan minyak ilegal, perdagangan orang, dan perbudakan
- Kinerja positif lain, adalah keberhasilan menekan impor produk perikanan hingga 35,15 persen atau mencapai USD219,54 juta dibandingkan periode yang sama pada 2023. Keberhasilan itu semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara net eksportir produk perikanan di dunia.
- Penurunan nilai impor perikanan membuat neraca perdagangan perikanan surplus sebesar USD2,49 miliar atau Rp40,67 triliun. Nilai surplus tersebut pun meningkat 6,2 persen dibanding periode serupa tahun sebelumnya
Minggu, 19 Mei 2024 menjadi hari yang akan selalu diingat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hari tersebut menjadi momen tertangkapnya kapal ikan asing (KIA) Run Zheng 03 (RZ 03) berbendera Rusia yang melakukan praktik ilegal yang berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Keberhasilan menangkap KIA RZ 03 itu bahkan ditempatkan pada puncak capaian pengungkapan kasus di laut selama periode semester 1 2024. Penangkapan itu berhasil mengungkap dugaan penangkapan ilegal, perdagangan minyak ilegal, perdagangan orang, dan perbudakan.
Paparan itu dilakukan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan KKP Pung Nugroho Saksono di Jakarta belum lama ini. Dia mengatakan bahwa keberhasilan mengungkap pelaku praktik ilegal tersebut tak bisa dilepaskan dari perbaikan tata kelola yang dilakukan KKP.
Selain menangkap RZ 03 di Laut Arafura, Maluku, capaian pengungkapan kasus di laut sepanjang semester 1 2024 juga ditandai dengan keberhasilan mengungkap kapal pelaku alih muatan (transshipment) Kapal Motor Mitra Usaha Semesta (KM MUS) yang adalah kapal ikan Indonesia (KII).
KM MUS diketahui terlibat transshipment ke dua KIA berbendera Rusia, yaitu RZ 03 dan RZ 05. Kedua KIA tersebut disebutkan mempekerjakan awak kapal perikanan (AKP) dengan profesi sebagai anak buah kapal (ABK) yang didominasi Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok dan Warga Negara Indonesia (WNI).
Selama setahun beroperasi di wilayah perairan Indonesia, RZ 03 sukses keluar masuk wilayah Laut Arafura tanpa terdeteksi ilegal. Saat beroperasi, kapal tersebut bekerja sama dengan KII untuk melakukan transshipment ke pelabuhan pendaratan ikan.
“Saat itulah, kejahatan fish laundry terjadi,” ungkapnya.
Baca : Kasus Perdagangan Orang di Kapal Ikan Berbendera Rusia, Pemilik dari China Terungkap
TPPO dan Illegal Fishing
Kemudian, capaian lainnya adalah keberhasilan menangkap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh kapal Ikan tanpa nama melibatkan enam WNI dan enam WNA Tiongkok yang akan dibawa ke Australia. Mereka diamankan di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Menurut Pung Nugroho Saksono, kapal ikan tanpa nama itu diketahui milik nelayan kecil yang melakukan TPPO, dan melakukan pelanggaran penangkapan ikan lintas negara tanpa memiliki dokumen perikanan. Saat itu, KKP juga menangkap dua unit kapal ikan lainnya.
“Mereka banyak dari orang asing yang menggunakan kapal-kapal nelayan kecil, melewati Kupang, sampai ke perbatasan Australia, hingga ke hutan bakaunya Australia,” ujarnya.
Capaian pengungkapan kasus di laut berikutnya adalah keberhasilan menangkap dua KIA berbendera Filipina di perairan Samudera Pasifik yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717.
Kedua kapal tersebut ditangkap pada Sabtu, 22 Juni 2024. Keberhasilan itu diikuti penangkapan dua KIA berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara yang berasal dari laporan nelayan lokal.
Lima capaian tersebut menjadi bagian dari operasi di laut mandiri yang digelar Direktorat Jenderal PSDKP KKP sepanjang semester 1 2024. Selama periode tersebut, sebanyak 2.535 kapal dan 102 obyek kelautan dilakukan pemeriksaan kepatuhan.
Kemudian, sebanyak 112 kapal perikanan yang terdiri dari 15 KIA dan 97 KII berhasil dihentikan karena diduga melakukan pelanggaran secara hukum. Operasi juga mengamankan tujuh rumpon ilegal dan satu obyek kelautan.
Pung Nugroho Saksono mengatakan kalau operasi di laut mandiri digelar di 11 WPPNRI dengan menggelar operasi laut dan operasi udara. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp3,1 triliun.
Baca juga : Benarkah Indonesia Berhasil Investigasi Perdagangan Orang di Sektor Perikanan?
Tekan Impor Produk Perikanan
Selain pengawasan di laut, kinerja sepanjang semester 1 2024 juga ditandai dengan keberhasilan KKP menekan impor produk perikanan hingga 35,15 persen atau mencapai USD219,54 juta dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan kalau keberhasilan itu semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara net eksportir produk perikanan di dunia.
Dia menjelaskan kalau penurunan nilai impor perikanan membuat neraca perdagangan perikanan surplus sebesar USD2,49 miliar atau Rp40,67 triliun. Nilai surplus tersebut pun meningkat 6,2 persen dibanding periode serupa tahun sebelumnya.
Selama ini, impor produk perikanan dilakukan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan selain bahan baku industri. Bahan-bahan itu di antaranya untuk kebutuhan hotel, restoran, katering dan pasar modern atau biasa disingkat horekapasmod.
Khusus untuk kebutuhan horekapasmod, produk perikanan yang biasa diimpor adalah produk yang tidak ditemukan di perairan laut Indonesia. Sebut saja seperti ikan salmon, trout, dan ikan kod.
Budi Sulistiyo menerangkan kalau penurunan impor produk perikanan dipengaruhi oleh pasokan ikan hasil tangkapan nelayan dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan pemindangan. Adapun, pasokan cukup banyak untuk ikan-ikan pelagis seperti ikan kembung.
Agar penurunan impor produk perikanan bisa terjadi, dia mengimbau agar pelaku pengolahan dan pemindangan untuk bisa memprioritaskan ikan hasil tangkapan nelayan sebagai pasokan kebutuhan utama.
“Dari awal tahun sampai Mei pasokan kita cukup, sehingga diprioritaskan menggunakan produk hasil tangkapan dalam negeri. Ikan impor itu hanya untuk mengisi ketika tak ada bahan baku,” urainya.
Baca juga : PSDKP Batam Segel Ikan Impor Ilegal dari Malaysia, Nelayan Minta Pemerintah Tegas
Kinerja Positif Ekspor Perikanan
Selain impor, kegiatan ekspor sepanjang Januari hingga Juni 2024 juga menunjukkan kinerja positif dengan mencapai nilai USD2,71 miliar. Negara tujuan utama ekspor adalah Amerika Serikat, China, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa.
Produk ekspor yang mendominasi adalah udang, tuna-cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, rajungan- kepiting, dan rumput laut. Semua produk tersebut akan terus digenjot melalui strategi promosi hasil perikanan, peningkatan kualitas hasil perikanan, dan membuka peluang pasar baru di negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur.
Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekologi dan Sumber daya Laut KKP Hendra Yusran Siri menyimpulkan bahwa ada kinerja positif sepanjang periode semester 1 2024. Penandanya, adalah keberhasilan mencatatkan nilai ekspor sebesar USD2,71 miliar dan menurunkan nilai impor hingga USD0,22 miliar.
Selain kinerja ekspor, kinerja baik juga terwujud melalui peningkatan produksi perikanan budi daya, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyerapan kredit usaha rakyat (KUR). Bahkan, rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor mencapai 99,9 persen.
Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi perikanan sepanjang periode Januari sampai Juni 2024, sebagian besar dihasilkan melalui subsektor perikanan budi daya. Peningkatan itu, salah satunya melalui modeling budi daya berbasis kawasan yang dikembangkan di sejumlah daerah.
Selain di Karawang (Jawa Barat), modeling juga dikembangkan di Kebumen (Jawa Tengah), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Fokus pengembangan di tiga daerah tersebut, adalah untuk komoditas nila salin, udang, dan rumput laut.
Kinerja positif juga disebutkan terjadi pada realisasi PNBP yang sukses mencatatkan nilai Rp963,64 miliar. Nilai itu cukup tinggi, karena sepanjang 2023 PNBP maksimal terkumpul Rp1,69 triliun. Itu berarti, nilai PNBP 2024 berpotensi akan lebih banyak dari nilai 2023.
“Ini tentunya masih akan tumbuh seiring produktivitas yang terus berjalan,” ungkapnya.
Baca juga : Masih Besarkah Potensi Perikanan Tuna di Indonesia?
Pengawasan dan Pendampingan
Semakin membaiknya kinerja yang diperlihatkan oleh sektor perikanan dan kelautan, bisa terjadi karena ada penguatan sistem pengawasan dan pendampingan yang sudah dilakukan KKP melalui Inspektorat Jenderal.
Menurut Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah pendampingan dan pengawasan menjadi sangat penting, karena untuk memastikan pelaksanaan program telah sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Semua itu terlihat dari pendampingan untuk percepatan pelaksanaan program ekonomi biru dan program prioritas KKP.
Kinerja positif itu diklaim KKP terjadi juga pada subsektor perikanan tangkap yang sukses mencatatkan produksi sebanyak 3,34 juta ton atau naik 111,33 persen dibanding periode yang sama pada 2023. Capaian itu diraih melalui produksi perairan laut dan perairan darat.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah menjelaskan kalau peningkatan kinerja itu dipengaruhi oleh perbaikan pencatatan ikan di pelabuhan perikanan, selain optimalisasi prosedur operasional standar (SOP) dengan Ditjen PSDKP KKP.
Tak hanya itu, peningkatan kinerja juga bisa terjadi karena ada fokus yang ditetapkan pihaknya dengan berorientasi pada kualitas. Peningkatan ini terjadi pada 12 pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) pusat dan 66 unit (UPT) daerah.
Menurutnya, peningkatan itu mendorong peningkatan produksi perikanan yang didominasi oleh penangkapan ikan di laut yang mencakup ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, tongkol, serta pelagis kecil seperti kembung, layang, dan sejenisnya.
Capaian produksi perikanan tangkap yang positif tersebut, meningkatkan keyakinan bahwa target produksi 2024 sebanyak 6 juta ton berpotensi akan tercapai, bahkan melebihi. Rinciannya, target 2024 dibebankan dari produksi perairan laut sebanyak 5,64 juta ton dan 0,38 juta ton dari perairan darat.
Kemudian, realisasi PNBP perikanan tangkap per 26 Juli 2024 telah terkumpul sebanyak Rp533,36 miliar. Terdiri dari PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp479,52 miliar dan non SDA sebesar Rp53,84 miliar. Selain itu, nilai tukar nelayan (NTN) juga sudah mencapai 101,62 per semester 1 2024.
Catatan tersebut hampir mendekati target NTN 2024 yang ditetapkan pada angka 108. NTN sendiri adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap.
“Capaian NTN di awal 2024 banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan dampak cuaca ekstrem,” tutur Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya KKP Gemi Triastutik.
Baca juga : Maraknya Illegal dan Destructive Fishing, Pengawasan Laut Butuh Perhatian Serius
Peningkatan Perikanan Budi daya
Keberhasilan kinerja semester 1 2024 juga diklaim KKP pada subsektor perikanan budi daya yang berhasil meningkatkan rerata pendapatan pembudi daya ikan sebesar Rp5,1 juta per bulan atau sudah melebihi target 2024 sebesar Rp4,8 juta per bulan.
Menurutnya, realisasi rerata pendapatan itu berkorelasi dengan capaian indeks Nilai Tukar Pembudi (NTP) daya Ikan yang sudah berada di angka 101,77. Angka itu telah mendekati target NTP 2024 sebesar 105.
Dia optimis, rerata pendapatan dan NTP masih akan terus meningkat sampai akhir 2024. Hal itu dipengaruhi oleh produksi perikanan budi daya oleh masyarakat yang terus berjalan, tingginya penyerapan hasil perikanan di dalam negeri, hingga program bantuan pemerintah yang terus digulirkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha masyarakat pembudi daya di Indonesia.
Selain itu, produksi juga akan terus didorong dari budi daya modeling berbasis kawasan, baik yang sudah ada atau yang akan dibangun. Kelanjutan pembangunan modeling, dipastikan akan dilakukan modeling lobster di Batam (Kepulauan Riau), modeling kepiting di Pasuruan (Jawa Timur), dan modeling rumput laut di Rote Ndao (NTT) dan Maluku Tenggara (Maluku).
“Khusus modeling budi daya kepiting di Pasuruan, progres pembangunannya sudah 75 persen,” tambahnya.
Selain melaksanakan pembangunan modeling, Gemi Triastutik mengatakan kalau pihaknya juga melakukan revitalisasi tambak untuk udang di Langkat (Sumatera Utara) dan Pangandaran (Jawa Barat). Sementara, revitalisasi tambak untuk bandeng dilaksanakan di Gresik (Jawa Timur), Tangerang (Banten), Bulukamba (Sulawesi Selatan), dan Karawang (Jawa Barat).
Khusus untuk hasil perikanan budi daya, saat ini produksinya sudah mencapai angka 8,48 juta ton, dengan rincian 3,3 juta ton dari ikan, dan 5,14 juta ton dari hasil rumput laut. Kinerja tersebut diharapkan terus meningkat sampai akhir 2024.
“Kondisi kemarau yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sejauh ini tidak berpengaruh siginifikan pada geliat produksi pembudidaya di daerah. Tambak-tambak masih mendapat aliran air yang cukup sehingga dapat terus berproduksi,” terangnya.
Klaim keberhasilan juga dipublikasikan KKP oleh Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) KKP. Mereka menyebut berhasil menjaga tren keberterimaan produk perikanan ke pasar ekspor.
Selama semester I 2024, produk perikanan Indonesia telah menjangkau 118 dari 195 negara di dunia. Jumlah tersebut diklaim mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni menjangkau 102 negara.
Menurut Kepala BPPMHKP KKP Ishartini, peningkatan kinerja tersebut menjelaskan kalau sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHP) KKP sudah diakui oleh negara lain. Keberterimaan produk tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah registrasi unit pengolah ikan (UPI) yang terdaftar di negara mitra.
Per 25 Juli 2024, sudah ada 2.201 nomor register yang terdaftar sebagai eksportir ke sejumlah negara. Rinciannya, sebanyak 176 UPI ke Uni Eropa dan Norwegia, 629 UPI ke Korea Selatan, 58 UPI ke Arab Saudi, 316 UPI ke Kanada, 448 UPI ke Tiongkok, 559 UPI ke Vietnam, dan 15 UPI ke Eropa Timur.
“Awal Juli kemarin, ada penambahan 50 UPI terdaftar di Tiongkok, 16 UPI persetujuan tambahan dan terdaftar di Korea, serta 4 UPI ke Kanada,” tambahnya. (***)
