- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Cabang Dinas Kelautan (CDK) Mamminasata membuat terobosan baru untuk melayani masyarakat nelayan melalui sebuah aplikasi pelayanan bagi nelayan yang disebut ATTUJUki.
- Melalui “ATTUJUki,” layanan kelautan dan perikanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional akan beralih ke platform digital, memudahkan nelayan dalam mendapatkan berbagai bentuk layanan, mulai dari pendampingan teknis hingga edukasi.
- ATTUJUki bukan hanya sekadar perubahan cara layanan diberikan, tetapi merupakan langkah nyata menuju digitalisasi penuh yang memberdayakan nelayan, mendorong mereka untuk maju dan berkembang bersama teknologi.
- DKP Sulsel harus melakukan sosialisasi yang masif dan detail kepada nelayan agar aplikasi ini bisa digunakan dengan baik, apalagi berbasis aplikasi yang belum semua nelayan paham.
Amal, nelayan di Pulau Lanjukang, Makassar, mengeluhkan betapa ribetnya pengurusan pendaftaran kapal dan mendapatkan subsidi BBM seperti selama ini banyak dikeluhkan nelayan lainnya. Apalagi letak pulaunya yang jauh dari daratan, di mana ia bisa mengakses berbagai layanan dari pemerintah.
“Kalau harus ke daratan yang jauh butuh BBM, belum lagi harus ke sana kemari. Banyak nelayan juga yang tidak tahu bagaimana perizinan itu dilakukan, makanya banyak tak mau urus,” ujarnya.
Keresahan Amal dan umumnya nelayan di Kota Makassar ternyata menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui Cabang Dinas Kelautan (CDK) Mamminasata mereka membuat terobosan baru untuk melayani masyarakat nelayan melalui sebuah aplikasi untuk memudahkan pelayanan bagi nelayan di sejumlah daerah di Sulsel, yang disebut ATTUJUki.
Nama “ATTUJUki” berasal dari bahasa Makassar yang bermakna bekerja/bermanfaat bersama.
“Filosofi ini merefleksikan komitmen dalam membangun layanan yang lebih modern, cepat, dan efektif, dengan mengedepankan kebutuhan nelayan sebagai prioritas utama,” ungkap Sayyid Zaenal Abidin, Kepala CDK Mamminasata, pada launching sekaligus sosialisasi aplikasi ATTUJUki di Kantor CDK Mamminasata, Kabupaten Gowa, minggu lalu.
Menurut Sayyid, melalui “ATTUJUki,” layanan kelautan dan perikanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional akan beralih ke platform digital, memudahkan nelayan dalam mendapatkan berbagai bentuk layanan, mulai dari pendampingan teknis hingga edukasi.
“Proses digitalisasi ini mencakup penjadwalan yang terstruktur dan disesuaikan dengan waktu serta kebutuhan spesifik nelayan, sehingga setiap individu dapat menerima layanan yang tepat pada waktu yang tepat.”
Baca : Tanpa Aplikasi Khusus, Nelayan Nusantara Sudah Pintar dari Dulu
Dengan adanya platform digital, nelayan diharapkan dapat mengakses layanan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor. Mereka bisa mendapatkan informasi, melakukan pendaftaran, dan mengajukan kebutuhan mereka melalui sistem yang terintegrasi.
“Penjadwalan layanan secara digital ini memastikan efisiensi waktu dan meminimalkan potensi keterlambatan atau kekosongan layanan.”
Menurut Sayyid, ATTUJUki bukan hanya sekadar perubahan cara layanan diberikan, tetapi merupakan langkah nyata menuju digitalisasi penuh yang memberdayakan nelayan, mendorong mereka untuk maju dan berkembang bersama teknologi.
“Melalui ATTUJUki, layanan kelautan dan perikanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional akan beralih ke platform digital, memudahkan nelayan dalam mendapatkan berbagai bentuk layanan, mulai dari pendampingan teknis hingga edukasi,” tambahnya.
Peluncuran sekaligus sosialisasi ATTUJUki mendapatkan antusias luar biasa dari masyarakat nelayan yang hadir pada kesempatan tersebut. Khususnya nelayan cantrang yang mendapatkan pendampingan dari Kepala Pos TNI AL Takalar, Kepala Pos Polairud, Kasatwas PSDKP Takalar.
Mereka semua terkesan dengan proses digitalisasi yang dinilai akan jauh memudahkan pelayanan bagi masyarakat nelayan.
Sayyid mengatakan, proses digitalisasi mencakup penjadwalan yang terstruktur dan disesuaikan dengan waktu serta kebutuhan spesifik nelayan. Sehingga setiap individu dapat menerima layanan yang tepat pada waktu yang tepat.
“Penjadwalan layanan secara digital ini memastikan efisiensi waktu dan meminimalkan potensi keterlambatan atau kekosongan layanan,” bebernya.
Ditegaskannya, bahwa platform yang dibuat secara mandiri oleh Tim CDK Mamminasata ini, ke depan akan dikembangkan secara lebih detail dalam hasil akhir peta digital pelayanan.
“Kami berkomitmen, aksi digital terpadu ini akan menuju kepatuhan pelaku perikanan,” pungkasnya.
Baca juga : Teknologi Digital Mulai Digunakan untuk Perikanan Budidaya Nasional
Andi Mei Agung, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulsel, mengaku sangat mengapresiasi kehadiran ATTUJUki yang merupakan sebuah aplikasi form digital pendampingan sebagai bentuk layanan langsung kepada masyarakat yang lebih terencana, terukur dan terjadwal.
“ATTUJUki bukan hanya sekadar perubahan cara layanan diberikan, tetapi merupakan langkah nyata menuju digitalisasi penuh yang memberdayakan nelayan, mendorong mereka untuk maju dan berkembang bersama teknologi,” tukasnya.
Dilihat dari tampilannya, aplikasi ini terlihat sederhana. Sebelum digunakan, nelayan terlebih dahulu harus registrasi dan mengajukan pelayanan apa yang dibutuhkan. Beberapa informasi yang diminta adalah data diri, alamat rumah dan email, dan nomor kontak, serta waktu pelayanan atau pendampingan ingin dilakukan.
Perlu Sosialisasi ke Nelayan
Nirwan Dessibali, Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia berharap ATTUJUki bisa menjadi solusi bagi sebagian persoalan yang dihadapi nelayan, khususnya pelayanan perizinan kapal, dll.
“Namun sebuah catatan dari kami bahwa platform harus disosialisasikan secara masif dan detail ke masyarakat mengingat kapasitas pengetahuan sebagian nelayan masih terbatas. Belum lagi kondisi di mana tidak semua pulau memiliki akses internet yang memadai. Ini menjadi tantangan yang harus dipikirkan bersama.”
Nirwan juga menyoroti adanya kewajiban memasukkan alamat email sebelum bisa menggunakan aplikasi ini, sementara sebagian besar nelayan belum mengetahui penggunaan email.
“Saya kira sebelum aplikasi ini benar-benar dijalankan diperlukan pelatihan singkat ke nelayan, misalnya bagaimana membuat akun email dan menggunakannya, begitu juga dengan penggunaan aplikasi. Jangan sampai aplikasi sudah dibuat dengan sedemikian bagus namun ternyata kemudian tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan dan malah mungkin menyulitkan.”
Nirwan menilai aspek keberlanjutan aplikasi ini juga harus dipikirkan dengan baik dengan bercermin dari banyaknya aplikasi yang dibuat pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, sementara sudah sangat besar biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan pengelolaannya. (***)
