Eksplorasi dan Eksploitasi dasar laut menjadi isu geopolitik baru yang memicu ketegangan global. Ketergantungan pada logam seperti kobalt, tembaga, dan nikel—esensial untuk teknologi rendah karbon—mendorong negara-negara berlomba mengeksplorasi sumber daya mineral di laut dalam.
Salah satu wilayah yang menarik perhatian adalah zona Clarion-Clipperton di Samudra Pasifik, yang kaya akan nodul polimetalik. Namun, eksploitasi ini memicu konflik terkait batasan kedaulatan, keadilan redistributif, dan konservasi ekosistem laut.
Otoritas Dasar Laut Internasional (IAFM), entitas di bawah PBB, bertugas mengatur eksploitasi dasar laut. Meski negosiasi kode pertambangan internasional telah berlangsung selama satu dekade, perdebatan masih berkutat pada kelayakan eksploitasi ini, terbagi antara negara pendukung percepatan penambangan (seperti Tiongkok dan Nauru) dan pendukung moratorium (seperti Kanada, Brasil, dan Prancis).
Aliansi Negara Pulau Kecil (AOSIS), yang awalnya bersatu dalam isu perubahan iklim, kini terpecah dalam menghadapi eksploitasi dasar laut. Sebagian melihatnya sebagai peluang ekonomi, sementara lainnya khawatir akan dampak ekologisnya. Selain itu, narasi mengenai eksploitasi ini juga melibatkan persaingan antara negara-negara maju dan berkembang, serta tekanan untuk mengadopsi pendekatan berbasis daur ulang daripada ekstraksi baru.
Ketegangan baru ini menunjukkan bagaimana eksploitasi dasar laut bukan hanya tentang ekonomi, melainkan juga pertarungan geopolitik, kelestarian lingkungan, dan keadilan global. Masih dibutuhkan pendekatan komprehensif untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan ekosistem laut.
Baca : Penemuan Spesies-spesies Baru Mirip Alien di Kedalaman Lautan Zona Clarion-Clipperton
Eksplorasi dan Eksploitasi Dasar Laut
Dasar laut menjadi perhatian utama karena kandungan mineralnya yang melimpah, termasuk massa sulfida, kerak kobalt, dan nodul polimetalik. Meski negara pantai memiliki hak atas sumber daya di zona ekonomi eksklusif (ZEE), wilayah laut lepas yang kaya sumber daya masih menjadi wilayah umum dengan status eksploitasi yang belum ditentukan.
Otoritas Dasar Laut Internasional (IAFM) sedang merundingkan kerangka hukum untuk eksploitasi sumber daya ini, menciptakan arena geopolitik baru yang mempertanyakan aliansi tradisional negara dan peran perusahaan dalam pengaruh global.
Tantangan Eksploitasi Dasar Laut Dalam
Dasar laut dalam dimulai dari kedalaman 2.000 meter, mewakili 56% luas lautan. Namun, pengetahuan kita tentang dasar laut jauh lebih sedikit dibandingkan permukaan Bulan, di mana resolusi peta terbaik dasar laut saat ini hanya mencapai 500 meter, dibandingkan dengan 1,5 meter di Bulan. Potensi eksploitasi dasar laut menarik perhatian, namun regulasi yang mengatur aktivitas tersebut masih belum jelas, memerlukan pengaturan yang matang sebelum aktivitas eksploitasi dimulai.
Sumber daya mineral dasar laut mencakup bintil polimetalik, kerak bumi, dan massa sulfida. Meningkatnya perhatian terhadap eksploitasi ini terjadi sejak kontrak eksplorasi pertama pada 2001, didorong oleh kenaikan harga logam.
Kawasan seperti Clarion-Clipperton diperkirakan menyimpan hingga 340 juta ton nikel dan 275 juta ton tembaga. Namun, dampak ekologis eksploitasi ini belum sepenuhnya dipahami dan berpotensi merusak ekosistem secara dramatis.
Baca juga : Penambangan Laut Dalam, Mengancam Jalur Migrasi Tuna dan Pangan Berkelanjutan
Teknologi Pengamatan Kehidupan Laut Dalam
Dataran abisal pada kedalaman 5.000 meter adalah lingkungan ekstrim tanpa cahaya yang sulit dijelajahi. Berkat teknologi seperti Autonomous Underwater Vehicles (AUV) yang mampu menyelam hingga 6.000 meter, eksplorasi semakin maju. Observatorium dasar laut, baik mandiri maupun berkabel, digunakan untuk mempelajari fauna dan flora bawah laut. Penelitian menunjukkan bahwa 90% spesies di dataran abisal adalah spesies baru yang belum dikenal.
Pengamatan Laut untuk Masa Depan
Pengamatan laut menjadi krusial dalam menghadapi krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Teknologi otonom seperti sensor mini hingga kedalaman 6.000 meter mempermudah penelitian dengan biaya rendah. Proyek seperti GROOM II dan AMRIT bertujuan memadukan data kelautan untuk model prakiraan iklim. Inisiatif Uni Eropa “Ocean Observation – Sharing Responsibility” juga mendukung observasi operasional laut, termasuk kapasitas penyerapan karbon.
Geopolitik dan Eksploitasi Dasar Laut
Dasar laut menjadi medan baru geopolitik tradisional yang memadukan isu kebebasan bergerak, kedaulatan ZEE, serta pembagian sumber daya.
Negara-negara pesisir berupaya memperkuat batas wilayah mereka, sementara negara-negara besar pertambangan, seperti Tiongkok, mengedepankan percepatan eksploitasi sebagai bagian dari strategi keamanan pasokan.
Di sisi lain, gerakan mendukung moratorium eksploitasi laut dalam tumbuh pesat, didukung oleh negara-negara seperti Prancis, Fiji, dan Palau.
Baca juga : Ditengah Eksplorasi Penambangan, Peneliti Temukan Spesies Baru di Laut Dalam
Garis Patahan Geopolitik
Eksploitasi laut dalam menciptakan dinamika baru dalam aliansi internasional. Ada narasi yang mendukung eksploitasi untuk akses logam transisi ekologi dan redistribusi keuntungan kepada negara berkembang.
Sebaliknya, narasi lain menekankan perlindungan dasar laut dan pentingnya daur ulang logam daripada eksploitasi baru. Ketegangan ini menciptakan perpecahan, baik di antara negara-negara kepulauan kecil, negara-negara Barat, maupun negara-negara di kawasan Selatan.
Pelajaran Bagi Indonesia
Dasar laut merupakan wilayah geopolitik baru dengan potensi besar untuk eksploitasi sumber daya. Namun, keberlanjutan ekologis dan keseimbangan kepentingan global harus menjadi prioritas utama dalam menyusun regulasi dan kebijakan terkait eksploitasi laut dalam.
Sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya mineral laut yang signifikan, Indonesia sebaiknya mengambil sikap yang bijaksana, berkelanjutan, dan strategis dalam menghadapi isu eksploitasi sumber daya dasar laut.
Sikap terbaik yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
- Mengutamakan Prinsip Keberlanjutan
- Mengembangkan Penelitian Ilmiah: Indonesia harus memperkuat riset dasar laut dengan melibatkan lembaga penelitian, universitas, dan kerja sama internasional untuk memahami potensi dan dampak ekologis dari eksploitasi sumber daya laut.
- Menerapkan Moratorium Sementara: Sampai ada kejelasan tentang dampak lingkungan dan regulasi yang adil, Indonesia dapat mendukung moratorium penambangan laut dalam untuk melindungi ekosistem laut.
- Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional
- Berperan Aktif di ISA (International Seabed Authority): Indonesia perlu memperjuangkan posisi strategis di lembaga ini agar kebijakan eksploitasi sumber daya laut internasional mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.
- Mendukung Kolaborasi Regional: Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya laut di kawasan.
- Menyusun Kebijakan Nasional yang Komprehensif
- Regulasi Eksplorasi dan Eksploitasi: Membuat kerangka hukum yang tegas untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
- Mendorong Industri Nasional: Meningkatkan kemampuan teknologi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing dalam eksploitasi sumber daya mineral laut.
- Melindungi Ekosistem Laut
- Pengelolaan Berbasis Ekosistem: Menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya mineral dengan konservasi laut. Zona-zona sensitif ekologis harus dilindungi dari aktivitas penambangan.
- Mendorong Daur Ulang dan Efisiensi Penggunaan Logam: Sebagai alternatif eksploitasi, Indonesia bisa mempromosikan teknologi daur ulang logam untuk kebutuhan transisi energi.
- Menggalang Dukungan untuk Keadilan Global
- Mendorong Pembagian Manfaat yang Adil: Indonesia dapat mendukung kebijakan global yang memastikan distribusi keuntungan dari eksploitasi dasar laut untuk mendukung pembangunan negara-negara berkembang.
- Mengadvokasi Pendekatan Multilateral: Menjadi bagian dari koalisi negara-negara yang menyerukan pengelolaan dasar laut sebagai “warisan bersama umat manusia” untuk memastikan eksploitasi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
- Mengembangkan Kapasitas Teknologi dan SDM
- Investasi dalam Teknologi Laut Dalam: Indonesia harus berinvestasi dalam teknologi eksplorasi dan pengamatan laut dalam untuk memperkuat kedaulatan sumber daya.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih tenaga ahli di bidang kelautan, teknik eksplorasi, dan ekologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya mineral secara mandiri.
- Memperkuat Diplomasi Kelautan
- Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam diplomasi kelautan yang mendorong kesetaraan, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan berkelanjutan.
Dengan sikap yang strategis dan seimbang, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya laut secara optimal sambil menjaga kelestarian lingkungan dan menjunjung keadilan global. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. (***)
*Agus Supangat, Senior Scientist di Pusat Perubahan Iklim ITB. Tulisan ini merupakan opini penulis
Babi Berbie dan 8.000 Spesies Unik Dasar Laut Terancam Penambangan Laut Dalam
