Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) penghujung Februari lalu. Presiden menyatakan, investasi Danantara US$20 miliar akan teralokasi untuk puluhan proyek strategis nasional, salah satunya pengembangan energi terbarukan.
Pilihan Danantara untuk mendanai energi terbarukan sejalan dengan pertumbuhan bisnis di sektor ini terus meningkat. Laporan Renewable Energy Investment Tracker yang terbit di BloomberNEF menyebutkan, investasi energi terbarukan di Asia Tenggara terus melonjak. Investasi di Filipina naik 45%, Thailand tumbuh 70% dan Indonesia naik 10%.
Laporan Indonesia Energy Outlook 2019 menyebutkan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan dari tenaga air 94,43 GW, panas bumi 28,5 GW, bio energi 32,6 GSW, surya 207,8 GWp, angin (60,6 GW) dan energi laut 17,9 GW.
Melimpah dan beragamnya energi terbarukan di Indonesia ini membuat PLN dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dari PLN 2021–2030 meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan 48% atau 19.899 Megawatt.
Angka itu naik dari RUPTL 2019-2028 masih kisaran 30%.
Dapat dikatakan hingga 2030, ada rencana penambahan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sampai 41 Gigawatt.
Melimpah dan beragamnya energi terbarukan di Indonesia memunculkan pula banyak perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor itu. Bahkan, beberapa perusahaan yang semula bergerak di industri fosil kini melebarkan bisnis ke energi terbarukan.
Dari sinilah kemudian muncul potensi konflik kepentingan di dalam Danantara. Bagaimana tidak, sebagian tokoh kunci dari perusahaan-perusahaan di sektor energi terbarukan itu memiliki kedekatan politik dengan Prabowo Subianto dan Danantara itu sendiri.
Salah satu perusahaan di sektor energi terbarukan itu adalah Toba Group. Sebelumnya, Toba Group bergerak di industri batubara. Kini, perusahaan itu memiliki proyek-proyek pembangkit listrik berbasiskan energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Apung di Batam, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Nusa Tenggara Timur.
Pada 2023, dikutip dari Bisnis.com, Wakil Direktur Utama Toba saat itu, Pandu Patria Sjahrir pernah menargetkan, Toba akan menambah kapasitas dari PLTS dua atau tiga kali lipat.
Kini, Pandu Patria Sjahrir menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara. Saat pemilihan presiden (pilpres) 2024, dia juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Bukan hanya Toba Group, perusahaan lain adalah Bakrie Group. Sebelumnya, perusahaan itu pernah bergerak di industri migas dan batubara. Kini, Bakrie Group memiliki proyek di energi terbarukan di beberapa daerah. Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) berjudul, “Siapa yang Diuntungkan, Bisnis Ekstraktif dan Energi Terbarukan di Balik Prabowo-Gibran?” kini group usaha itu memiliki proyek PLTS Atap di Bekasi, Jawa Barat.
Perusahaan itu juga memiliki proyek pengadaan dan pemasangan PLTS hybrid di Desa Parak, Bontomanai, Selayar, Sulawesi Selatan.
Bakrie Group juga tidak bisa lepas dari sosok Aburizal Bakrie. Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga pernah menjadi menteri di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merupakan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran pada pilpres 2024.
Perusahaan di sektor energi terbarukan berikutnya adalah Adaro Group. Perusahaan ini semula bergerak di industri batubara. Kini, perusahaan itu memiliki proyek-proyek PLTA di Kalimantan Utara, PLTB Tanah Laut di Kalimantan Selatan, dan PLTS di Kalimantan Tengah.
Boy Thohir adalah CEO Adaro Energy. Pada pilpres 2024, dia terbuka memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto-Gibran.
Menariknya, Boy Thohir adalah kakak kandung Erick Thohir, Menteri BUMN juga menjadi Dewan Pengawas Danantara. Sama seperti kakaknya, Erick Thohir di media massa juga terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran pada pilpres 2024.
Bila di sektor energi terbarukan begitu banyak risiko konflik kepentingan di dalam Danantara, bagaimana kerentanan konflik kepentingan di sektor energi fosil sendiri, seperti batubara? Pada Maret lalu ada rapat terbatas bersama Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di Istana Merdeka. Prabowo memberikan instruksi memulai kembali proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) melalui modal Danantara.
Rencana pemerintah melalui Danantara agar mengucurkan pendanaan ke proyek DME memang tidak rasional, di tengah banyak negara mulai menjahui batubara. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow 2021, misal, 190 negara dan organisasi sepakat meninggalkan batubara.
Laporan Greenpeace juga menyebutkan, tiga negara anggota G7, dan delapan negara Uni Eropa memutuskan menghapus batubara. Laporan itu juga menyebutkan, ada 1.675 perusahaan yang semula memiliki atau mengembangkan kapasitas pembangkit listrik batubara sejak 2010, namun pada 2017, lebih dari seperempat sepenuhnya meninggalkan bisnis pembangkit batubara ini.
Kenapa pemerintah melalui Danantara bersikeras menyelamatkan industri batubara melalui rencana pendanaan di proyek DME? Adakah risiko konflik kepentingan di sini? Kecurigaan publik ada konflik kepentingan dalam rencana kucuran pendanaan Danantara ke proyek penyelamatan industri kotor batubara menjadi relevan bila melihat lagi rekam jejak presiden relatif dekat dengan industri batubara.
Menurut catatan Jatam, berdasarkan akta perusahaan, Prabowo pernah menjadi pemegang saham beberapa perusahaan batubara. Dalam Pilpres 2024, Prabowo juga mendapatkan dukungan dari satu petinggi perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Di ajaran tim suksesnya saat Pilpres 2024 juga ada mantan pengusaha migas dan batubara legendaris di Indonesia.
Publik, sebagai pembayar pajak, tidak boleh diam dengan besarnya risiko konflik kepentingan ekonomi-politik elite dalam Danantara ini. Modal Danantara berasal dari BUMN, bahkan ada sektor perbankan yang mengelola dana pihak ketiga. Kalau Danantara penuh dengan konflik kepentingan, masa depan publik yang akan dikorbankan untuk memuaskan kepentingan segelintir elit yang kebetulan dekat dengan kekuasaan.
*****
*Penulis: Firdaus Cahyadi adalah Founder of Climate Justice Literacy Indonesia. Tulisan ini merupakan opini penulis
