- Pantai Teluk Labuan pernah jadi tempat Pandawara, kelompok anak muda yang gemar membersihkan sampah menumpuk di sejumlah daerah, melancarkan aksinya pada 2023. Tapi, kebersihannya tidak berlangsung lama, karena setahun kemudian gunungan sampah kembali lagi.
- Pantauan Mongabay, tumpukan sampah itu terbentang hingga lebih dari 100 meter sepanjang bibir pantai. Gunungan sampah terdiri dari l produk detergen, kemasan mie instan, hingga limbah yang menumpuk tinggi seperti limbah kain.
- Enong Jariyah, warga Desa Teluk, menduga sampah-sampah itu kiriman. Perempuan 56 tahun itu mengaku, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Setiap musim hujan, tumpukan sampah makin parah karena kiriman dari sungai dan laut tak pernah berhenti.
- Wawan Gunawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, menyebut berbagai faktor penyebab penumpukan sampah di wilayah Teluk Labuan. Salah satunya, kegagalan pengelolaan sampah di darat.
Lindung Wijaya (10) dan Rifat Al-Hakim (10) berlarian di antara tumpukan sampah di Pantai Teluk Labuan, Pandeglang, Banten, Minggu (13/4/25). Mereka sesekali saling lempar pecahan styrofoam, tertawa riang, tidak peduli dengan lalat-lalat yang beterbangan.
“Biasa main di sini. Ini kaki saya pernah tertancap paku waktu lari-larian di situ,” kata Lindung, menunjuk bekas luka di tumitnya.
“Nggak ada (tempat bermain). Kami anak pantai, sudah pasti mainnya di sekitar pantai,” timpal Rifat.
Pantauan Mongabay, tumpukan sampah itu terbentang hingga lebih dari 100 meter sepanjang bibir pantai. Gunungan sampah terdiri dari antaran lain, kemasan detergen, mie instan, hingga limbah yang menumpuk tinggi seperti kain bekas.
Sebelumnya, Pantai Teluk Labuan pernah jadi tempat Pandawara, kelompok anak muda yang gemar membersihkan sampah menumpuk di sejumlah daerah, melancarkan aksi pada 2023. Kebersihannya tidak berlangsung lama, karena setahun kemudian gunungan sampah kembali lagi.
Enong Jariyah, warga Desa Teluk, menduga sampah-sampah itu kiriman. Perempuan 56 tahun itu mengaku, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Setiap musim hujan, tumpukan sampah makin parah karena kiriman dari sungai dan laut tak pernah berhenti.
“Kalau udah musim hujan, air dari sungai bawa semua sampah ke laut, terus balik lagi ke pantai. Sampahnya, ya, dari mana-mana, bukan cuma dari sini.”
Dia belum melihat langkah nyata pemerintah. Pembersihan pantai hanya dilakukan secara insidental, biasanya menjelang kunjungan pejabat atau momen-momen tertentu.
“Kalau cuma bersihin pas ada acara, itu nggak cukup. Sampahnya datang terus, tiap hari.”
Minim infrastruktur
Wawan Gunawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten, menyebut, berbagai faktor penyebab penumpukan sampah di wilayah Teluk Labuan dari kegagalan pengelolaan sampah di darat sampai keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah di kawasan pesisir dan pedesaan. Juga, kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai atau laut, hingga arus laut yang membawa sampah dari wilayah hulu ke hilir.
Secara geografis, katanya, Teluk labuan berada di zona tangkapan material dari daratan. Aktivitas wisata dan pelabuhan di sekitar Teluk Labuan juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya volume sampah di kawasan ini.
Namun, dia tidak bisa menjelaskan dengan terang langkah konkret yang pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah ini. Koordinasi antar lembaga dan keterbatasan kewenangan terhadap sampah kiriman daerah lain jadi dalihnya.
“Kami coba susun skema kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa-desa sekitar. Masalah sampah ini tidak bisa kalau hanya dibebankan ke satu pihak, karena jalurnya panjang, dari hulu sampai hilir semua harus ikut tanggung jawab,” ujar Wawan, Selasa (15/4/25).
Menurutnya, pihaknya tengah memetakan potensi pembangunan fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) skala kawasan di wilayah pesisir.
Pada 2023 dan 2024, katanya, mereka telah mengajukan proposal dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Tapi perlu diingat bahwa anggaran pengelolaan sampah di daerah juga terbatas adanya.”
Urgensi pengelolaan dari hulu
Ibar Akbar, Plastics Project Leader Greenpeace Indonesia, mengatakan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir yang ideal harus berakar pada prinsip pemilahan sejak dari sumber, seperti tingkat rumah tangga dan RT/RW. Serta, mengacu pada hierarki pengelolaan sampah yang mengutamakan pengurangan (reduction) dan guna ulang (reuse).
Pemilahan yang benar—antara sampah organik dan non-organik—akan mencegah terciptanya sampah basah yang membebani tempat pembuangan akhir (TPA) dan memperparah pencemaran di laut.
Kalau kawasan pesisir termasuk dalam zona wisata, lanjutnya, maka kebijakan pengurangan plastik sekali pakai menjadi hal mutlak. Bahkan untuk kawasan non-wisata, regulasi serupa tetap dibutuhkan demi mencegah akumulasi sampah plastik yang sulit terurai.
“Langkah awal yang krusial adalah melakukan pendataan sumber sampah secara sistematis, agar jelas dari mana tumpukan sampah berasal, apakah kiriman dari hulu, limbah rumah tangga, atau aktivitas sektor jasa,” kata Ibar, Senin (21/4/25).
Juga, perlu dorong peran aktif sektor horeka (hotel, restoran, kafe), dalam pengurangan sampah dari sumbernya. Misal, mengurangi pemakaian air minum dalam kemasan plastik sekali pakai, meniadakan sedotan plastik, dan mengganti kantong kresek dengan alternatif ramah lingkungan.
Selain itu, sistem bank sampah dan TPS 3R juga bisa membantu dan berkontribusi dalam pengelolaan sampah di pesisir. Tapi, langkah ini perlu dukungan penuh pemerintah dari sisi regulasi, infrastruktur dan anggaran.
*****
