Masalah sampah di Jakarta sudah bukan hanya soal kebersihan. Kondisinya makin memprihatinkan sudah meningkat menjadi masalah lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial.
Pada 2025, rata-rata volume sampah dari Jakarta yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang mencapai 7.354 ton per hari. Total keseluruhan sampah ke sana mencapai 2,68 juga ton sepanjang tahun itu. .
Dampak dari pengelolaan sampah yang belum tepat ini bukan hanya membahayakan TPST Bantar Gebang. Wilayah itu sudah berulang kali mengalami longsor sampah, bahkan sampai menelan korban jiwa.
Selain di Bantar Gebang sendiri, di wilayah lain terjadi penyumbatan saluran air, sungai tercemar, banjir, kualitas udara memburuk, dan masih banyak persoalan lain.
Satu contoh, di pesisir seperti Jakarta Utara, kondisi bisa lebih buruk lagi. Dengan karakteristik wilayah yang dekat dengan muara dan laut, penduduk jadi rentan mengalami banjir dan rob yang makin buruk dari waktu ke waktu.
Bagi pemukiman padat di bantaran sungai, sering kali juga harus berhadapan dengan muara berisi sampah dari wilayah yang letaknya lebih tinggi.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta 2025 melaporkan, 60% sampah Jakarta berasal dari rumah tangga. Sayangnya, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih terbatas pada kumpul-angkut-buang.
Mayoritas orang melihat sampah sebagai sesuatu yang berhenti dengan dibuang dan tidak memiliki nilai ekonomi.
Jika masyarakat bisa mengelola mandiri sampah dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) dan memaksimalkan operasional fasilitas waste to energy (WtE).
Pada penerapan konsep WtE, sampah dapat menghasilkan energi panas ketika dibakar, yang disebut sebagai nilai kalor (NK). Namun menurut penelitian dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia NK sampah Jakarta berada di bawah standar, karena mengandung lebih dari 50% sampah organik. Hingga biaya mahal dan produk tidak optimal.
Dengan banyaknya sampah organik di Jakarta, maka pemilahan di sumber merupakan solusi paling berkelanjutan. Tanpa pemilahan sampah di sumber, proses pengeringan intensif sebelum proses pembakaran akan memakan biaya tinggi.
Namun ini menjadi pilihan masyarakat, apakah akan dikelola untuk menjadi energi, atau untuk kepentingan lain?
Pemilahan sampah sumber
Sejak 2024, Program PHINLA telah terimplementasi di empat kelurahan di Jakarta Utara, dua kelurahan di Jakarta Timur, dan enam pulau di Kepulauan Seribu.
PHINLA merupakan program pengelolaan sampah lintas negara atas dukungan Pemerintah Jerman (BMZ), dan terimplementasi oleh Divers Clean Action dan Wahana Visi Indonesia untuk memperkuat taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas dan advokasi kebijakan menuju ekonomi sirkular.
PHINLA mendorong pengelolaan sampah di level rumah tangga, supaya bisa terolah kembali dan disetorkan ke bank sampah dalam bentuk tabungan.
Program ini juga berkolaborasi dengan Asosiasi Simpan Pinjam untuk Kesejahteraan Anak (Aska),dengan mengajak anggota yang memiliki anak untuk menabung di koperasi mikro.
Tiap anggota mengelola uang untuk ditabung dan pemanfaatan untuk kepentingan anak.
Di awal program, warga terlibat aktif dalam pendekatan Suara dan Aksi Warga Negara (Civil Voice Action /CVA), sebuah forum dialog warga untuk mendorong masyarakat memahami kondisi mereka, serta berupaya memperjuangkan kondisi yang lebih baik.
Program ini melibatkan 24 bank sampah, para kader desa, Jumantik, Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah setempat. Dengan keluaran rencana aksi bersama untuk meningkatkan layanan pengolahan sampah.
Saat ini, masyarakat di wilayah dampingan secara aktif memilah sampah rumah tangga mereka. Program PHINLA memberikan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat dengan berbagai cara, seperti: pelatihan manajemen bank sampah dan teknis persampahan, sosialisasi dari pintu ke pintu, pendampingan, memberikan bantuan fisik berupa gerobak sampah, keranjang, cater, timbangan, buku nasabah, karung, dan alat penunjang lainnya.
Hingga tahun 2026, program PHINLA melaporkan 2.600 nasabah yang tersebar di 24 bank sampah aktif melakukan pemilahan, dengan jumlah keluarga teredukasi lebih dari 10.000 keluarga.
Anak berhak hidup di lingkungan bersih dan sehat
Pada saat CVA, masyarakat menemukan beberapa hal yang cukup krusial terkait pengelolaan sampah. Pertama, selama ini sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah masih sangat membutuhkan upaya perbaikan.
Kedua, ketersediaan fasilitas penunjang pengelolaan sampah masih buruk. Ketiga, bank sampah yang sudah ada tidak berjalan dengan optimal karena keterbatasan lahan dan bangunan.
Ketiga, alokasi dana penunjang operasional minim menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan edukasi, pengumpulan, dan pengolahan sampah di komunitas.
Jakarta, seperti berbagai wilayah lain di Indonesia, perlu standar pelayanan minimum pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat.
Untuk membangun kesadaran masyarakat, perlu kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, antara DLH dan Dinas Kesehatan, untuk edukasi yang menargetkan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah.
Sarana prasarana untuk masing-masing wilayah juga berbeda. Di Kepulauan Seribu, misal, sistem pemilahan sampah rumah tangga berjalan dengan baik, maka perlu kapal khusus untuk pengangkutan sampah pilah.
Mengubah perilaku masyarakat memerlukan pendampingan yang konsisten. PHINLA mencoba melaksanakan program edukasi dari rumah ke rumah, dan aktivitas ini cukup efektif.
Peran serta masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan sampah, mengingat lebih dari 50% sampah berasal dari rumah tangga.
Sejauh ini, solusi yang nampak dengan peran masyarakat seperti bank sampah masih fokus pada sampah high value (15%) dari komposisi sampah.
Untuk itu, perlu upaya pengelolaan sampah organik guna menurunkan beban WtE maupun TPST agar pengelolaan sampah bisa lebih optimal.
Diskusi-diskusi mengenai pengelolaan sampah harus mulai dari tingkat terkecil, jika ingin pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunal.
Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dapat menjadi forum untuk memulai membincangkan pengelolaan sampah sebagai prioritas wilayah hingga muncul turunan untuk peningkatan kapasitas teknis, perlu fasilitas apa saja, dan seterusnya.
Selain itu, perlu komitmen pemerintah dalam membangun, sistem pengangkutan sampah pilah dan terjadwal, agar mendorong komitmen masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri.
Hidup di lingkungan yang bersih dan sehat akan memberikan dampak positif pada aspek kehidupan yang lain. Anak-anak yang tinggal di lingkungan sehat akan tumbuh lebih baik, dan berkesempatan memaksimalkan potensi yang mereka miliki.
Lingkungan yang kita dambakan itu hanya dapat terwujud dengan kerja keras dan komitmen berbagai pihak, seperti, pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta, dan masyarakat.
*Penulis: Theo Filius Manurung, adalah Government Relationship and Partnership Manager Wahana Visi Indonesia (WVI) – Indonesia. Tulisan ini merupakan opini penulis.
*****
Kredit
