Banjir datang, menggenangi permukiman, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan memaksa ribuan orang mengungsi. Namun setiap kali air surut, penjelasan yang mengemuka hampir selalu sama: hujan ekstrem, perubahan iklim, atau kapasitas sungai yang tak lagi memadai. Narasi ini seolah menempatkan banjir sebagai takdir alamiah yang tak terhindarkan. Padahal, di balik luapan air itu, terdapat rangkaian keputusan politik, tata ruang, dan kepentingan ekonomi yang membentuk siapa yang paling terdampak dan siapa yang diuntungkan dari pembangunan yang terus berlangsung.

Di banyak kota di Indonesia, alih fungsi lahan, ekspansi kawasan properti, serta proyek infrastruktur skala besar berjalan beriringan dengan melemahnya daya dukung lingkungan. Kawasan resapan menyusut, bantaran sungai dipadati bangunan, dan izin pembangunan kerap terbit tanpa pengawasan memadai. Dalam konteks ini, banjir bukan lagi sekadar persoalan hidrologi, melainkan cerminan bagaimana ruang dikelola dan untuk kepentingan siapa kebijakan disusun. Risiko bencana lahir dari interaksi antara faktor alam dan pilihan-pilihan struktural yang dibuat manusia.

Diskusi antara Mongabay Indonesia dan Dr. Yogi Setya Permana yang merupaka Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti bahwa tata kelola bencana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ekonomi politik kuasa. Relasi antara politisi, pengusaha, dan birokrasi sering kali menentukan arah perencanaan kota, termasuk dalam hal pengendalian banjir. Ketika kepentingan jangka pendek dan kalkulasi elektoral lebih dominan dibanding perlindungan lingkungan dan keselamatan warga, regulasi tata ruang menjadi mudah dinegosiasikan, bahkan diabaikan. Diskusi ini membaca banjir sebagai persoalan politik dan tata kelola membuka ruang refleksi yang lebih mendalam tentang solusi yang dibutuhkan.