Jerat Hukum karena Jaga Lingkungan dari Nikel

Industri nikel dari tambang sampai kawasan industri terus ekspansi di Timur Indonesia dari Sulawesi, Maluku Utara, Maluku sampai Papua. Dengan membawa label ‘transisi energi’ pemerintah terus genjot industri ini. Gabung hilirisasi dan sematan label proyek strategis nasional pun makin memperkuat industri ini. Masyarakat di lokasi tambang maupun kawasan industri nikel merasakan dampak ketika investasi masuk, dari hutan yang hilang,  air tercemar, polusi udara sampai perkebunan, pertanian maupun wilayah tangkap terganggu dan lain-lain.  Ada yang berupaya mempertahankan lingkungan tak rusak, sebelum tambang masuk, ada juga yang protes, melawan ketika dampak buruk mulai mereka rasakan. Suara-suara mereka seakan tak dianggap. Investasi tetap masuk. Bahkan, tak jarang, yang berupaya mempertahankan tanah maupun lingkungan tak rusak, terjerat hukum. Apakah ini investasi dan transisi energi berkeadilan?

Ketika Warga Sagea Kiya Protes Tambang Nikel Berurusan dengan Hukum

5 Bulan Bui karena Warga Maba Sangaji Jaga Hutan dari Nikel

Protes Hutan Adat jadi Nikel Terjerat Hukum, Bebaskan 11 Warga Sangaji

Menyoal Jerat Hukum dan Label Preman pada Penolak Tambang Nikel di Halmahera Timur

Pertahankan Tanah, 11 Warga Halmahera Timur Terjerat Hukum

Tuntut Keadilan, Warga Pulau Obi Malah Terjerat Hukum

Hasilin dan Andi Firmansyah, Pejuang Lingkungan Torobulu Vonis Bebas

Film Jeruji Nikel: Potret Perjuangan Warga Torobulu Tak Ingin Lingkungan Rusak

Semua Spesial

Jelajahi situs Mongabay lainnya...

Earth HQ
Data Studio
Conservation Effectiveness
Mongabay Latam
Reforestation App
Mongabay Indonesia

Berita dan Inspirasi dari Garda Terdepan Alam