Pertambangan News

  Penolakan kehadiran PT. Linge Mineral Resources [LMR] di Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Aceh, tetap berlanjut. Unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, tapi juga di Kota Banda…

    Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai, meskipun penolakan begitu kuat. Dari berbagai kalangan bersuara, mereka mengkiritik dan protes atas rencana pengesahan yang terkesan terburu-buru, mulai organisasi…

    Harapan pembenahan tata kelola tambang lewat pencabutan sembilan izin tambang kadaluarsa dan pembekuan enam izin lainnya, di Pulau Wawonii, pupus. Usai gubernur ‘mencairkan’ izin tambang yang dibekukan, satu…

     Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan. Komnas HAM menilai, RUU Pertanahan melanggengkan impunitas, pelanggaran HAM, dan bias konstitusional. RUU Pertanahan, berpotensi…

  Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Indonesia baru dengan pertimbangan risiko bencana alam minimalis: banjir, tsunami, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, maupun tanah longsor. Tetapi, ada bencana berlarut di…

    RUU Pertanahan dinilai sebagai komoditas ekonomi dan persoalan administrasi semata dan melupakan tanah berfungsi ekologis maupun sosial. RUU Pertanahan, kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar.…

    Penampilan Shaggydog di Pematang Siantar, dihadiri anak muda dari berbagai penjuru Tano Batak. Lokasi manggung band beraliran raggae, ska dan jazz ini, hanya beberapa jam dari ekosistem Batang…

      Kawasan Karts Sangkulirang Mangkalihat di Kutai Timur, dalam kondisi bahaya. Sekitar 2.465.318 hektar, karst Sangkulirang Mangkalihat, diberikan kepada perusahaan kayu, perkebunan skala besar, tambang batubara dan bahan…

    BaliFokus menilai, rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri (RAN-PPM) April lalu, tak cukup menanggulangi dampak merkuri yang sudah tersebar. Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang…

     Pada 13 Agustus 2019, para pakar agraria, akademisi, gerakan tani, gerakan masyarakat adat dan berbagai organisasi masyarakat sipil sampai organisasi agama, menyatakan sikap penolakan terhadap RUU Pertanahan, yang…

     Sejak 12 Juli 2019, sumur minyak Pertamina di Karawang, bocor hingga minyak tumpak mencemari lingkungan sekitar. Tak kurang, 12 desa di Karawang dan Bekasi serta tujuh pulau di…

      Pada 5 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo, menandatangani Inpres tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini mengganti…

  Warga Teluk Sepang yang tergabung dalam Koalisi Langit Biru tetap melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU Teluk Sepang, Bengkulu. Mereka menggugat Gubernur Bengkulu dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal /Lembaga…

      Gubernur Sulawesi Tenggara, beberapa bulan lalu mencabut sembilan izin tambang di Konawe Kepulauan, yang ternyata memang sudah habis masa berlaku. Enam izin dibekukan tanpa batas waktu. Di…

      Kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut, berakhir 17 Juli 2019. Selama ada kebijakan ini dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko…

Banyak pihak kecewa dan mengkhawatirkan isu keberlanjutan, terutama tentang lingkungan hidup tidak disebutkan Jokowi dalam pidato politik kemenangannya berjudul “Visi Indonesia” pada Minggu (14/7/2019) malam di Sentul Dari konsep Five…

      Laporan terbaru Global Witness, membeberkan, bagaimana PT Adaro Energy, memperluas jaringan perusahaan luar negeri ke Singapura dan Mauritius. Penggunaan negara suaka pajak untuk menyimpan dana dan aset…

  Sejak 8 November 2018, Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel], Herman Deru, mencabut Pergub Sumsel No. 23 Tahun 2012 Tentang Transportasi Angkutan Batubara. Semua angkutan batubara yang melalui jalan umum di…

      Indonesia sudah punya Peraturan Presiden Nomor 13/2018 mengenai beneficial ownership (pemilik manfaat). Jadi, penerima manfaat dari perusahaan-perusahan ekstraktif baik itu sawit, tambang, kehutanan dan lain-lain harus lapor.…

  Konflik masyarakat dengan perusahaan di Kalimantan Tengah, terutama di Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Barito Timur, terus terjadi. Ada 12 konflik dengan beragam masalah. Mulai pencemaran lingkungan akibat…