Rapat kunjungan kerja DPR ke Loka Riset Perikanan Tuna di Bali merangkum sejumlah catatan, salah satunya keinginan agar larangan transshipment atau bongkar muat kapal pengangkut tuna di tengah laut ditinjau.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Made Gunaja dalam paparannya menyebut sekitar 200 unit longline atau kapal pengangkut tuna dari sekitar 900 unit yang beroperasi sudah beralih alat tangkap menjadi penangkap cumi-cumi. Kebijakan larangan alih muat tuna di laut ini dinilai mengurangi nilai ekonomi karena harga tuna frozen lebih murah dari yang segar.
baca : Ternyata, Industri Pengalengan Ikan Tuna di Indonesia Masih Buruk
Produksi tuna meningkat 18% sebesar 16 ribu ton pada 2016, dibanding 2015 sebesar 13 ribu ton. “Kesulitan degan adanya larangan transshipment, nilai tuna fresh dan frozen sangat beda. Kami berharap perlakuan khusus transshipment diperkenankan kembali dengan pengawasan seperti kamera,” urainya dalam pertemuan kunjungan kerja dengan sejumlah anggota DPR di Bali, Senin (19/2/2018).
“Nilai jual tuna fresh lebih menjanjikan daripada frozen. Sudah cari jauh tapi nilai ekonomisnya kurang,” jelas Gunaja. Ia menyebut sekitar 200 kapal longline berubah jadi penangkap cumi dan pindah ke Maluku. Ia berharap ada penyempurnaan regulasi dan strategi di luar transshipment yang lebih menguntungkan karena jumlah ekspor tuna dari Bali merosot.
Tahun 2014 ekspor tuna sekitar 16 ribu ton, sedangkan 2017 sekira 13 ribu ton. Perubahan mekanisme yang dilakukan adalah dengan ujicoba pemasangan kamera di 2 kapal dan adanya vessel observer tapi belum ada evaluasi dan tindaklanjut. Tiap hasil tangkapan dimasukkan ke palka, dan kapalnya kembali ke Benoa, pangkalan. Tidak bisa langsung diekspor untuk mengatasi illegal fishing. Daerah tangkapan tuna di Bali rata-rata di atas 12 mil.
baca : Ada Desakan Pembaruan Regulasi untuk Perikanan Tuna Internasional, Seperti Apa?
Saran yang disampaikan Gunaja adalah siklus penangkapan ditambah dari 3 bulan jadi 4 bulan agar lebih ekonomis hasilnya.
Dari sektor perikanan, Bali mengandalkan ekspor tuna dari potensi luas perairan laut 9.600 km2. Data DKP Bali menyebutkan ekspor tuna tertinggi pada 2014 yakni 16 ribu ton, kemudian menurun jadi 13 ribu ton pada 2017.
Total ekspor perikanan termasuk jenis lain lebih dari 38 ribu ton pada 2017. Sementara impor perikanan terlihat tidak ada tuna tapi lemuru, tenggiri, cumi, dan lainnya lebih dari 7.000 ton.
Sedangkan produksi budidaya pada 2017 menurun drastis dibanding 2016, yakni dari 118 ribu ton jadi 17 ribu ton. Penurunan terjadi pada komoditi rumput laut, karena jumlah petani rumput laut yang melakukan kegiatan budidaya rumput laut sangat berkurang di Pulau Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan.
baca : Perikanan Tuna Bertanggung jawab dan Berkelanjutan Diterapkan di Indonesia, Bagaimana Itu?
Jumlah pulau kecil di Bali sebanyak 20 dan hanya 3 berpenghuni. Potensi lainnya adalah pariwisata yang dominan memanfaatkan garis pantai 633 km berpasir hitam, putih, dan tebing-tebing. “Kepentingan pesisir untuk pariwisata, konsumsi ikan sangat kecil hanya 33 kg/kapita/tahun,” tambah Gunaja.
Ketua Tim Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menyebut khusus tuna potensi masih banyak bisa ditangkap namun karena pelarangan transshipment, kapal yang beroperasi kurang dan volume penangkapan tuna kecil.
Tuna juga sudah bisa dibudidayakan di Balai riset di Gondol, Kabupaten Buleleng, Bali. Misalnya yellow fin tapi masih sangat kecil keberhasilannya kaena dari 1000 telur hanya 2% yang hidup. “Jepang juga sama, tapi lebih besar peluang hidupnya 8-10%. Jangan sampai habis tuna kita,” kata senator dari fraksi PAN ini. Ia mendukung peningkatan anggaran riset di perikanan tuna ini untuk memajukan industri dan budidayanya.
baca : Mencegah Habisnya Ikan-ikan di Pusat Panen Tuna Dunia. Ada Apakah?
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti mengatakan banyak yellowfin dan tuna ditangkap masih ukuran anakan. “Sedang dipantau rumponnya, sangat banyak tak berizin, hampir semua” sebutnya. Kalau ukuran terlalu kecil nilai ekonomis juga rendah sementara jika ukuran di atas 30 kg bisa dijual fresh atau frozen.
Ia berharap hasil riset sesuai dengan kebutuhan dan terkoneksi dengan antara lembaga riset dan Dirjen teknis tangkap dan persaingan usahanya.
Sedangkan Ichsan Firdaus dari Fraksi Golkar berharap soal larangan transshipment ini dibicarakan lagi dengan KKP. Soal peningkatan anggaran riset ia setuju terlebih daya serap anggaran KKP baru 60%.
Dalam diskusi juga dibahas mengenai informasi adanya pabrik pengalengan olahan tuna yang menggunakan bahan impor termasuk baby tuna karena tak tercatat Indonesia impor tuna. Sudin dari fraksi PDI-P menyebut harga produksi bahan baku di Indonesia dinilai mahal, sementara kalau impor ada yang bisa dipermainkan.
Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Toni Ruchimat menjelaskan pihaknya fokus pada tiga hal. Yakni menyediakan data ilmiah untuk perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species). Kemudian mengumpulkan data hasil tangkapan tuna baik target maupun sampingan (bycatch), scientific observer programme, dan menyediakan data penyusunan laporan nasional dan kelompok kerja jaringan internasional.
Sejumlah persoalan yang terpetakan di sektor perikanan di antaranya distribusi stok cakalang dan eksploitasi yuwana tuna, madidihang dan tuna mata besar. Selain itu isu perikanan yang berkelanjutan misalnya isu rumpon pada perikanan tuna skala kecil dan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap regulasi Organisasi Pengelola Perikanan Regional (RFMO).