Mongabay.co.id

Dengan Riset, Perlindungan Sumber Daya Laut Bisa Diwujudkan

 

Pemerintah Indonesia tak ingin terlena dengan fakta bahwa sumber daya kelautan dan perikanan saat ini sedang melimpah banyak. Fakta tersebut, justru dijadikan motivasi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik lagi. Oleh itu, diperlukan riset yang mendalam untuk pemanfaatan segala sumber daya ikan (SDI) yang ada saat ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini, perang antar negara di masa mendatang tidak lagi hanya fokus pada sosial politik atau ideologi saja. Melainkan, akan fokus pada ketahanan energi dan pangan di setiap negara.

“Satu-satunya sumber daya alam yang dapat diperbaharui selain hutan, ya tinggal laut ini,” ucapnya pekan lalu di Jakarta.

Untuk itu, negara yang memilkiki cadangan energi dan pangan lebih banyak, akan menjadi incaran negara lain yang kondisinya tidak lebih baik dari negara tersebut. Khususnya, negara yang memiliki kelimpahan sumber pangan seperti Indonesia.

Agar ancaman itu tidak pernah menghampiri Indonesia, maka sumber daya kelautan dan perikanan harus diberikan perlindungan penuh. Dalam pemanfaatannya pun, kata Susi, harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena harus tetap menjaga laut tetap lestari sampai kapan pun.

baca : Pusat Riset Kelautan Didirikan untuk Imbangi Kemajuan Sektor Kelautan dan Perikanan?

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi jajaran pejabat Eselon I KKP memaparkan capaian kinerja KKP selama dipimpinnya dalam Konferensi Pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (9/9/2019). Foto : Humas KKP/Mongabay Indonesia

 

Bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lautan tetap lestari dan sekaligus menjaga sumber pangan di sana, menurut Susi adalah dengan dilakukan penelitian dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

“Kita meminta dukungan dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk melaksanakan ini dan untuk mendukung visi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang diusung KKP,” ungkapnya.

Susi menjelaskan, sumber daya kelautan dan perikanan harus dijaga dengan cara dibuatkan regulasi untuk membatasi eksploitasi ikan dan sumber daya laut lainnya. Cara tersebut, diyakini akan bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya laut dari sekarang hingga yang akan datang.

“Kita semua harus berprinsip sama. Pembatasan dan larangan dalam hal sumber daya alam yang dapat diperbaharui hasilnya itu cuma satu, akan lebih produktif,” tegasnya.

Susi mencontohkan, upaya perlindungan untuk keberlanjutan laut salah satunya adalah ada pada regulasi tentang pelarangan alat penangkapan ikan (API) cantrang. Regulasi tersebut diberlakukan, karena API yang biasa digunakan para pemilik kapal di sepanjang pantai Utara Jawa itu, dinilai bisa merusak ekosistem laut.

baca juga : Riset Kelautan Mulai Digelar 2020 hingga 2035, Seperti Apa Itu?

 

Kapal penelitian laut Baruna Jaya VII milik LIPI. Foto : deepsea LIPI

 

Justifikasi Ilmiah

Baginya, keberlanjutan laut sudah tidak bisa ditawar lagi oleh apapun dan siapapun. Itu kenapa, meski rintangannya akan sangat berat, dia berjanji akan terus mengawal agar keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan bisa tetap ada sampai kapan pun.

Susi kemudian menyebutkan, agar persoalan seperti Cantrang bisa segera berhenti, keterlibatan para peneliti akan sangat dibutuhkan di dalamnya. Dengan demikian, pelarangan alat tangkap tersebut akan mendapatkan justifikasi yang jelas dan ilmiah.

“Di sinilah LIPI harus masuk untuk memback-up bersama, membuat justifikasi bahwa there is no way to continue dengan alat tangkap cantrang,” ujarnya.

Tak hanya untuk melindungi sumber daya yang ada, keberlanjutan laut harus tetap dijaga, karena itu juga menjadi proses penting agar laut bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyuplai kebutuhan protein bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia.

Hal ini, terutama untuk menghadapi surplus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada 2040 mendatang. Dengan kata lain, protein dan asupan omega dari ikan, akan bisa meningkatkan kecerdesan intelektal sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan membentuknya menjadi manusia yang unggul.

“Ikan ini sangat penting menjadi sumber protein bagi bangsa kita,” tegasnya.

Di sisi lain, meski potensi besar ada pada sumber daya kelautan dan perikanan, namun Susi tidak mau menutup mata bahwa ada perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dan mengancam keberadaan tenaga kerja konvensional pada sektor kelautan dan perikanan.

“Persaingan kualitas manusia SDM ini akan menjadi penentu Indonesia dalam memenangkan persaingan global,” tambah dia.

Untuk itu, menghadapi persaingan yang sangat ketat, dia berharap LIPI bisa membantu untuk melewati prosesnya dengan melibatkan penelitian ilmiah di dalamnya. Selain itu, LIPI juga bisa menerangkan pentingnya sumber daya ikan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi penguatan dari kerja sama yang sudah dijalin sebelumnya. Adapun, untuk kerja sama sekarang, akan berfokus pada penelitian, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

perlu dibaca : KKP Bakal Bangun Dua Pusat Riset Kelautan

 

Panorama laut dari Dermaga Ketapang menuju ke Pulau Pahawang, Lampung. Foto : L Darmawan/Mongabay Indonesia

 

Kapal Riset

Sementara, ruang lingkup kerja sama meliputi penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu teknologi; rekomendasi ilmiah; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pertemuan ilmiah, seminar, dan publikasi; pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; pemanfaatan sarana dan prasarana; dan kegiatan lain yang disepakati.

Laksana Tri Handoko mengatakan, kerja sama yang dijalin saat ini, akan berkaitan dengan rencana pengembangan kapal riset nasional yang digagas oleh LIPI. Rencana tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsorsium riset samudera yang dipimpin LIPI secara langsung.

“Kita akan mengelola armada kapal riset nasional kurang lebih 10-12 kapal, sehingga kita memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengeksplorasi seluruh perairan kita, termasuk sampai di luar ZEE (zona ekonomi eksklusif), sampai ocean going,” ujarnya.

Ia menyatakan, keberadaan kapal riset dinilai penting untuk mengeksplorasi keanekaragaman hayati laut Indonesia yang begitu banyak dan menempati area sangat luas di Indonesia. Kapal riset juga bisa berfungsi sekaligus untuk memetakan perairan Indonesia lebih detil lagi.

Dengan begitu, ke depannya potensi bencana alam yang terjadi di laut Indonesia akan bisa dipetakan lebih akurat dan tajam. Potensi itu, terutama berkaitan dengan bencana tsunami yang sudah beberapa kali melanda laut Indonesia.

Dijelaskan Tri Handoko, fase pertama pengadaan kapal riset ini akan dilakukan mulai 2020 mendatang. Dia berharap, KKP dapat membantu penyediaan pelabuhan untuk kapal riset yang akan dibagi di wilayah barat dan timur Indonesia. Adapun, biaya untuk pengadaan kapal tersebut sedikitnya mencapai USD110 juta.

“Kami berharap dengan nota kesepahaman ini implementasi kerja sama dalam penguatan kapasitas dan kualitas SDM serta riset itu bisa segera kita lakukan dalam bentuk yang lebih riil untuk kemajuan Indonesia di masa depan,” jelas dia.

Tanpa ada pelabuhan khusus kapal riset, saat ini LIPI terpaksa harus memanfaatkan pelabuhan komersil saat sedang mengoperasikan kapal risetnya. Oleh itu dia sangat berharap KKP bisa mewujudkan harapan LIPI untuk bisa memiliki pelabuhan khusus untuk kapal riset.

Dalam melaksanakan operasinya, Tri Handoko menyebutkan bahwa kapal riset idealnya bisa berlayar hingga 300 hari layar dalam setahun. Namun, untuk pengoperasiannya tidak boleh dilakukan sembarangan dan itu harus diserahkan kepada para profesional yang paham tentang seluk beluk kapal.

Mengingat pentingnya kehadiran kapal riset, Tri Handoko meyakini bahwa kegiatan penelitian di atas laut harus dilakukan sampai kapan pun. Tanpa melaksanakan penelitian, manusia tidak akan mengetahui ada apa di laut dan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan.

Terlebih, karena Indonesia adalah negara yang wilayahnya didominasi oleh lautan. Untuk itu, dia berharap, kerja sama dengan KKP bisa memperkuat kapasitas dan kualitas SDM di sektor kelautan dan perikanan.

 

Exit mobile version