- Pemerintah Indonesia menyusun peta jalan selama lima tahun ke depan untuk pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Peta jalan tersebut akan menjadi panduan berbagai program pembangunan dan perencanaan di kawasan-kawasan tersebut
- Terdapat empat poin penting yang menjadi perhatian Pemerintah untuk peta jalan tersebut, adalah penambahan luas kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut dan zonasi pesisir, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam sebagai aset bernilai, dan peningkatan produksi garam rakyat
- Keempat poin tersebut kemudian diterjemahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjadi empat kebijakan utama. Itu menjadi penegas bahwa Negara berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan ruang laut di Indonesia
- Adapun, empat kebijakan tersebut adalah perencanaan ruang laut yang partisipatif, serasi, dan terkendali pemanfaatan ruangnya; konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang efektif; pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari, mandiri dan sejahtera; penataan serta pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan
Empat poin penting mengisi penuh pembahasan peta jalan (road map) pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil tahun 2020-2024 yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keempat kebijakan tersebut, menjadi penegas komitmen Negara dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, empat poin yang mengisi pembahasan peta jalan itu, di antaranya adalah penambahan luas kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut dan zonasi pesisir, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) sebagai aset bernilai.
“Serta peningkatan produksi dan kualitas garam,” jelas dia di Jakarta, dua pekan lalu.
Khusus untuk kebijakan terakhir tentang peningkatan produksi dan kualitas garam, Edhy meminta pihak terkait, yakni Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang untuk segera menindaklanjutinya dengan mempelajari kesuksesan negara lain. Dia menyebut KKP tak perlu ragu dan malu jika harus belajar dari Jerman yang dinilai sukses meningkatkan produksi dan kualitas garam.
Upaya tersebut, menjadi penegas dari komitmen sebelumnya yang sudah sering diucapkan Edhy Prabowo di berbagai kesempatan. Edhy beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya fokus melakukan pengembangan usaha garam secara nasional dan menjadi bagian dari fokus perhatian Pemerintah Indonesia.
baca : Begini Perjuangan Meningkatkan Kesejahteraan Petambak Garam Skala Kecil
Bentuk pengembangan pada usaha garam rakyat yang dirintis oleh petambak garam skala kecil itu di antaranya dengan membangun gudang garam nasional (GGN) di lima kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan anggaran total sebesar Rp2,5 miliar.
Adapun, kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Pati, Demak, Jepara (Jawa Tengah), Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), dan Kabupaten Aceh Utara (Aceh). Seluruh GGN yang sudah dibangun itu, masing-masing memiliki daya tampung hingga 12.000 ton.
“Pembangunan GGN bertujuan memudahkan petani garam dalam menyimpan hasil panen sehingga kualitas garam yang diproduksi tetap terjaga. Untuk para petambak garam di lapangan, ini sudah ada akses pergudangan. Diharapkan bisa menampung garam saat musim panen, sehingga kualitasnya terjaga,” jelas dia.
Selain enam gudang baru yang baru diresmikan, Pemerintah Indonesia juga sudah lebih dulu memiliki tiga GGN di Jateng, yaitu di Kabupaten Brebes dengan kapasitas masing-masing mencapai 2.000 ton dan 1.000 ton, dan di Kabupaten Rembang dengan kapasitas tampung mencapai 1.000 ton.
Garam Rakyat
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Hanggono mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan produksi garam adalah melalui program pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR) yang sudah dijalankan oleh KKP sejak 2016 lalu.
“Program ini bisa menjadi solusi masalah garam rakyat di sektor hulu,” ungkap dia.
Melalui PUGAR, Pemerintah ingin agar para petambak garam rakyat tak hanya sekedar bisa mengembangkan kompetensi SDM saja. Melainkan juga bisa ikut mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung usaha garam rakyat, dan iklim usaha yang stabil untuk menjaga keberlangsungan garam rakyat.
baca juga : Negara Harus Hentikan Kekacauan Tata Kelola Garam Nasional
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah sengaja membangun 24 GGN garam nasional (GGN) dan sekaligus melaksanakan integrasi lahan garam di 24 kabupaten/kota yang menjadi sentra garam rakyat pada lahan seluas 2.971 hektare. Semua upaya tersebut memiliki satu tujuan, yakni untuk meningkatkan kompetensi para petambak garam rakyat.
Aryo mengatakan, setelah dilakukan pembinaan kepada para petambak garam rakyat sejak 2016, ada peningkatan signifikan yang terlihat pada garam hasil produksi mereka. Peningkatan itu, terlihat pada kualitas garam yang diproduksi menjadi lebih bersih dan peningkatan kandungan natrium klorida (NaCl) menjadi 91 persen.
“Meskipun hal ini masih kurang maksimal sehingga diperlukan pembangunan washing plant,” jelasnya.
Menurut Aryo, Pemerintah fokus untuk meningkatkan kualitas garam rakyat agar bisa menjadi garam untuk industri yang bisa disalurkan kepada industri aneka pangan. Selama ini, industri mengandalkan pasokan garam impor untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mencapai 600 ribu ton dalam setahun.
Tentang peta jalan pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, Aryo menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan empat kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Dari keempat kebjakan itu, salah satunya adalah perencanaan ruang laut yang partisipatif, serasi, dan pemanfaatan ruang yang terkendali.
Kemudian, kebijakan yang kedua adalah konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang efektif. Ketiga, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari, mandiri dan sejahtera. Keempat, penataan serta pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan.
perlu dibaca : Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Harus Dilakukan Tepat, Seperti Apa?
Kawasan Konservasi
Empat kebijakan yang disebut di atas, menjadi bentuk dukungan KKP atas prioritas nasional dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadlian. Pada 2019, dukungan tersebut diwujudkan dengan diantaranya menetapkan kawasan konservasi perairan sampai seluas 23,14 juta hektare.
“Lalu, menyelesaikan penataan ruang laut dan zonasi pesisir sebanyak 24 Rencana Zonasi dan meningkatkan produksi garam sampai dengan 2,8 juta ton,” tutur dia.
Untuk 2024, Aryo Hanggono memaparkan bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP sudah menetapkan target penambahan kawasan konservasi perairan hingga mencapai luas 27,1 juta ha. Selain itu, juga menetapkan 116 rencana zonasi wilayah laut dan meningkatkan produksi garam rakyat hingga mencapai angka 3,4 juta ton.
Tak hanya empat kebijakan, untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, adalah bukan hanya dengan penambahan luas kawasan konservasi saja, namun juga meningkatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan dari 17 lokasi pada 2019 menjadi 36 lokasi pada 2024 mendatang.
Selain pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak, untuk lima tahun mendatang KKP juga melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati perairan hingga 20 jenis ikan, peningkatan nilai tukar petambak garam hingga mencapai indeks 103,75, dan mengelola kawasan wisata bahari dan BMKT pada 20 kawasan.
Kemudian, melaksanakan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana pada 22 pulau kecil/terluar yang sudah terbangun dan dimanfaatkan, dan memfasilitasi masyarakat hukum adat (MHA), tradisional, dan lokal di kawasan pesisir dan pulau kecil untuk penguatan dan perlindungan 30 MHA.
“Dan juga terwujudnya tingkat kemandirian pada SKPT (sentra kelautan dan perikanan terpadu) pada level empat,” tambah dia.
baca juga : SKPT Natuna, Pusat Ekonomi Baru di Ujung Utara Indonesia
Di luar itu, hingga 2024 mendatang KKP menargetkan bisa melaksanakan rehabilitasi 1.800 hektare kawasan mangrove, membangun 33 unit dermaga apung, membentuk 4 kawasan pengembangan SKPT, sertifkasi hak atas tanah di 55 pulau-pulau kecil/terluar, dan membentuk 105 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak), Gerakan Cinta Laut (Gita Laut).
Selain itu, juga membentuk 500 desa wisata bahari (Dewi Bahari) dan PUGAR di 28 kabupaten/kota di atas lahan seluas 3.600 hektar, serta diikuti dengan revitalisasi 479 unit Gudang Garam Rakyat (GGR) dan sarana-prasarana sentra ekonomi garam.
Sebelumnya, KKP juga menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi perairan dari 23,14 juta ha menjadi minimal 30 juta ha pada 2030. Adapun, luasan kawasan konservasi yang sudah ada sekarang mencakup 196 kawasan yang dikelola secara bersama oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi.
Dari semua kawasan yang sudah ada itu, terdapat potensi keragaman hayati laut yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Untuk pengelolaannya, dilakukan dengan implementasi berbasis wilayah, baik regional, nasional, ataupun global.
Untuk mencapai target 10 persen atau mencapai 30 juta ha, maka Indonesia memerlukan waktu minimal 10 tahun lagi dari sekarang. Pada tahun tersebut, diharapkan kawasan konservasi wilayah laut yang ada di Indonesia luasnya sudah mencapai target yang ditetapkan dari sekarang.